Angka Kredit Penilik dan Pamong Belajar

Pendidikan nonformal, memang belum punya payung hukum yang mengatur sistemnya dan melindunginya. Keadaannya jadi sangat rentan dalam menghadapi berbagai perubahan yang diberlakukan atasnya.

Perubahan lingkungan strategis berupa gejala globalisasi, berlakunya otonomi daerah, perubahan kebijakan pembangunan pendidikan, perubahan kondisi masyarakat dan pergeseran paradigma, memberikan implikasi yang luas terhadap pamong belajar dan penilik.Berbagai masalah mulai muncul.
 
Penilik, Riwayatmu Kini
 Setelah memasuki era otonomi daerah dengan diberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang juga telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, terjadilah penyerahan kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta sebagian besar asset dan sumber daya manusia dari pemerintah pusat (Depdiknas) kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu, diberlakukan pula PP No.84 tahun 2000 tentang pedoman organisasiperangakat daerah, bahwa jabatan structural eselon V termasuk jabatan penilik ditiadakan, hingga keberadaan penilik mengalami ketidakpastian.

 DEPDIKNAS dan Kantor Meneg PAN serta BKN, tak tinggal diam. Pada tahun 2002, mereka duduk bersama dan merumuskan jabatan fungsional penilik sebagaimana diatur dengan keputusan MENPAN No.15/KEP/M.PAN/3/2002. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keberadaan penilik dapat dipertahankan dan sekaligus disesuaikan dari jabatan struktural eselon V menjadi jabatan fungsional penilik yang berkedudukan di Dinas Pendidikan kebupaten/kota. Sosialisasi pun digelar sejak tahun 2003 oleh Ditjen PLS.

Berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor. 15/KEP/M.PAN/3/2002 yang telah terbit sejak tanggal 21 Maret 2002, mengubah jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Yang tadinya berada pada jabatan struktural eselon Va, kini menjadi jabatan fungsional Penilik. Perubahan ini diikuti berbagai konsekuensi terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi, kenaikan pangkat dan jabatan, serta karier Penilik.

 Sebelum terbitnya keputusan MENPAN atas Penilik, Penilik tidak cuma satu sebutan seperti sekarang. Sebenarnya, jabatan Penilik telah ada sejak tahun 1984 yang ditetapkan oleh Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 0304/O/1984. Dulu, dikenal Penilik pendidikan masyarakat, penilik pembinaan generasi muda, dan penilik olahraga. Kini, sebutan penilik, telah mencakup program pendidikan masyarakat, program kepemudaan, program keolahragaan, dan program pendidikan anak usia dini. 

Penerapan Kepmenpan sangat bervariasi. Tergantung dengan kondisi di masing-masing daerah. Ada yang sudah mengacu pada Kepmenpan. Namun paling banyak, malah masih mengacu pada pola lama, yaitu pada tiga kategori penilik yang telah dikenal sejak 23 tahun yang lalu. Padahal, jabatan-jabatan ini telah di inpassing sebagai tenaga fungsional. Implementasi tugas-tugas pokok menurut Kepmenpan tersebut, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Antara lain, masih banyak kabupaten/kota yang belum membentuk tim penilai angka kredit untuk jabatan fungsional penilik hingga banyak penilik  yang kariernya terhambat. Sebagian besar pemda kabupaten/kota pun belum memprogramkan kegiatan diklat fungsional penilik sebagai persyaratan untuk pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional penilik. Sampai-sampai, formasi satu penilik untuk lima desa, juga belum dilaksanakan pada hampir semua kabupaten/kota.  

 Beberapa substansi Kepmenpan Nomor 15/Kep/M. Pan/3/2002, akhirnya harus di revisi, antara lain berkenaan dengan tingkat pendidikan minimal yang semula DII, menjadi S1 dan DIV. Tugas pokoknya, yang tadinya merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan PLS, diubah menjadi merencanakan, melaksanakan pemantauan, penilaian, bimbingan, dan melaporkan seluruh kegiatan. Sekarang, tim penilai angka kreditnya adalah tim penilai jabatan fungsional penilik Ditjen PMPTK yang juga disebut sebagai Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Yang Baru Untuk Pamong Belajar
 Sejak diberlakukannya Kep.Menpan Nomor 25/Kep/MK.WASPAN/6/1999, tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, timbul beberapa masalah. Antara lain, kurangnya formasi yang disediakan untuk jabatan Pamong Belajar di SKB dan BPKB. Sampai saat ini, masih banyak kabupaten/kota yang belum membentuk tim penilai angka kredit hingga nasib karir pamong belajar juga tak jauh beda dengan penilik. Sama-sama terhambat.

Banyaknya alih tugas pamong belajar ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan menyebabkan jumlah pamong belajar di kabupaten/kota tidak sebanding dengan masyarakat yang harus dilayani. Hal ini juga dipengaruhi oleh masalah dukungan biaya operasional yang selama ini disediakan oleh kabupaten/kota tak pernah memadai, hingga intensitas kunjungan pamong belajar ke lapangan, sangat kurang.

Dari tumpukan masalah-masalahnya, diambil beberapa langkah revitalisasi dengan cara merevisi beberapa substansi Kepmenpan tersebut. Beberapa bagiannya antara lain, mengubah tugas pokok pamong belajar yang semula bertanggungjawab atas pengembangan model percontohan  Kegiatan Belajar Masyarakat dan penilaian dampak, menjadi bertanggungjawab dalam pembelajaran PNF dan pengembangan kegiatan pembelajaran PNF. Pembinaan ketenagaannya yang semula berada di bawah Ditjen PLSP, diubah menjadi dibawah tanggung jawab Ditjen PMPTK. Kualifikasipendidikan terendah untuk pamong belajar kini disamakan dengan penilik.Tingkat pendidikan terendahnya harus S1 atau DIV, dan bukan DII.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah khusus pendidikan nonformal (edisi Maret 2007) yang berkantor di Jakarta.

Re-write by Ayu N. Andini
Bahan-bahan: naskah-naskah akademik revisi Kepmenpan untuk penilik dan pamong belajar.

 
 

~ oleh one1thousand100education pada Juli 11, 2007.

Satu Tanggapan to “Angka Kredit Penilik dan Pamong Belajar”

  1. Mrngsps sampai sekarang pamong belajar belum disertifikasi, padahal tugas pamong belajar jauh lebih berat daripada tugas guru di pendidikan formal!Ternyata PNF masih saja dilihat sebelah mata mulai dr tingkat pusat sampai di kabupaten, jd wajar kalau PNF selalu menjadi masalah di daerah, terutama masalah dana APBD, banyak UPTD-SKB tidak mempunyai dana operasional, jadinya staf hanya datang, duduk, ngobrol, setelah itu pulang. ini adalah kegiatan rutinitas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: