Buka Hati agar Tak Ada Lagi Diskriminasi

Penghujung Maret 2007 lalu, Indonesia bersama 80 negara lainnya di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York telah menandatangani konvensi internasional menyangkut hak-hak penyandang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini ingin terus melakukan yang terbaik untuk membantu para penyandang cacat. Berdasarkan pusat data dan informasi (pusdatin) Departemen Sosial RI, hingga akhir tahun ini ada 2. 364. 000 orang penyandang cacat dari sekitar 224 juta jiwa penduduk di Indonesia.

Jumlah yang tak sedikit ini menuntut perhatian penuh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga telah diberlakukan. Diantaranya, pada Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1998, Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penhidupan. Namun hingga kini menurut data Departemen Sosial, baru sekitar 81 Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan akses kemudahannya untuk menerima tenaga kerja penyandang cacat.

Hari Penyandang Cacat Internasional yang jatuh tanggal 3 Desember 2007 lalu, bertema Menyediakan Kesempatan Kerja yang Layak Kepada Penyandang Cacat. Indonesia memperingatinya dengan tema yang sealur, yakni Wujudkan Kesamaan Usaha dan Kerja Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Cacat . Upaya realisasi kesamaan kesempatan terhadap penyandang cacat ini juga dikukuhkan melalui pernyataan Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie. Menurutnya,  mereka bukanlah orang yang lemah, sakit atau perlu mendapatkan belas kasihan, melainkan sama dengan masyarakat lainnya, perlu diberi kesempatan dan hak-hak sebagai manusia. Mereka juga mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Mengutip pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari yang sama, ia menyebutkan bahwa bangsa yang besar antara lain memiliki sifat dan karakter untuk menyayangi, peduli dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi kepada para penyandang cacat. Sejauh mana, amanat ini telah dilakukan di Indonesia?

Dalam kesempatan ini, Drs. Tunggul Sianipar, Direktur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, menuturkan berbagai upaya pelayanan maksimal dari sisi Departemen Sosial (Depsos) RI, terhadap para penyandang cacat di seluruh penjuru Indonesia.

Apa saja tugas pokok Direktorat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat?

Kami punya beberapa tugas pokok, yaitu membuat kebijakan-kebijakan, menyusun pedoman,membuat aturan-aturan atau norma, membuat prosedur-prosedur kerja dan penyaluran bantuan, membuat kriteria-kriteria penerima bantuan, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi. Untuk tugas yang terakhir, kami lakukan tergantung pada karakteristik daerah. Maksudnya, satu daerah tak akan sama kebutuhannya dengan daerah yang lain. Jadi, karakteristik monitoring harus disesuaikan juga.

Apa saja tugas pemerintah dalam menangani penyandang cacat di Indonesia?

Kebijakan yang kami buat dan diberlakukan itu, memang dibuat dalam rangka membantu pelaksanaan pelayanan rehabilitas sosial bagi para penyandang cacat. Tugas-tugas pemerintah juga telah diamanatkan dalam Undang Undang  No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah RI punya beberapa tugas. Pertama, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial. Kedua, melaksanakan bantuan sosial. Ketiga, perbaikan taraf kesejahteraan sosial.

Sejauh mana Depsos mengambil langkah-langkah sosialisasi kebijakan untuk penyandang cacat ke seluruh Indonesia?

Kami membuat surat edaran untuk disampaikan di berbagai daerah se-Indonesia. Surat ini kami tujukan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena sekarang sudah berlaku otonomi daerah, kami menghargai sistem itu. Upaya dan langkah riil nya dilakukan lebih banyak oleh pemda masing-masing dan dinas sosial yang ada di sana.

Apa saja sarana sosialisasi kebijakan-kebijakan ini?

Buku Undang Undang No. 4 Tahun 1997 dan buku Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998, ini adalah beberapa sarana pendukung sosialisasi tentang perjuangan Depsos untuk melayani kebutuhan dan melindungi para penyandang cacat. Kami berharap, isi buku-buku ini dapat dibaca, dipahami, disebarluaskan, dan diterapkan oleh organisasi-organisasi penyandang cacat di seluruh daerah. Termasuk juga oleh masyrakat umum.

Bagaimana proses rehabilitasi sosial itu dijalankan oleh Depsos?

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, dibuatlah acuan-acuan atau pedoman-pedoman, agar pemerintah daerah bisa melaksanakannya juga. Didalam acuan ini, memuat panduan tentang bagaimana mengadakan rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh, bagaimana melakukan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap yang cacat netra, tuna daksa, tuna grahita, bahkan untuk penderita cacat yang tergolong berat.

Dalam artian bahwa fungsi-fungsi rehabilitasi sosial, yang kami lakukan adalah dalam rangka melakukan bimbingan sosial, mendiagnosa bagaimana aspek psiko sosial, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap mental kepada para penyandang cacat yang dibina itu. Bisa dilakukan melalui bimbingan mental keagamaan, bimbingan sosial keterampilan, dan bimbingan-bimbingan fisik.

Apakah fungsi rehabilitasi sosial ini, sudah berjalan dengan baik di lapangan?

Bagaimana ya? Penilaiannya ‘kan relatif sekali. Kalau kita bertanya kepada penyandang cacatnya tentang apa yang telah diberikan pemerintah kepada mereka, mungkin masih ada yang bilang bahwa pemerintah masih mementingkan kepentingan pribadinya saja.

Padahal, pemerintah sudah secara maksimal memberikan bantuan kepada mereka melalui panti-panti sosial, pelayanan-pelayanan yang namanya rehabilitasi berbasis masyarakat.

Bagaimana caranya agar masyarakat juga terlibat penuh dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada para penyandang cacat?

Melalui Loka Bina Karya, atau LBK. LBK adalah pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat. Lebih luasnya lagi, kegiatan itu juga melibatkan aparat-aparat pemeritnah daerah dan dinas-dinas sosial setempat yang terdapat di daerah-daerah. Ini dimaksudkan agar potensi-potensi yang ada didaerah itu, bisa terlibat secara bersama-sama untuk melakukan rehabilitasi sosial.

Apa saja keunggulan LBK ini?

LBK bisa lebih cepat menyebarluaskan informasi dan lebih cepat juga melakukan rehabilitasi sosial di tempat tinggal dan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, lewat LBK dengan mudah semua keluarga bisa diberi informasi bahwa masalah yang dialami anggota keluarga yang cacat, itu adalah bukan aib. Pola pikir seperti ini yang harus kita ubah. Karena di Indonesia, masih ada keluarga yang malu mengakui bahwa anggota keluarganya adalah penyandang cacat. Barangkali mereka juga banyak disembunyikan oleh keluarganya.

Bagaimana dengan peranan organisasi masyarakat seperti halnya PPCI atau Persatuan Penyandang Cacat Indonesia?

Yang ditangani oleh PPCI memang tidak akan jauh beda dengan yang ditangani oleh Depsos. Hanya bedanya, PPCI merupakan organisasi sosial yang independen yang tidak tergantung terhadap dana dari Departemen Sosial. Jadi, PPCI adalah partner kerja Depsos.

Dalam salah satu tugasnya, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan sosial terhadap penyandang cacat. Bagaimana batasan masalah untuk hal bantuan sosial ini?

Bantuan sosial ini dilakukan Depsos melalui dana jaminan sosial penyandang cacat. Pemerintah melalui Depsos langsung memberikan dana ini kepada penyandang cacatnya. Dana bantuannya sebesar Rp 300. 000,-  per penyandang cacat, per bulannya. Dan dana bantuan ini diberikan kepada mereka sampai akhir hayatnya. Bantuan sosial ini hanya untuk para penyandang cacat berat.

Bagaimana kategori penyandang cacat berat?

Nah…. pernah lihat anak burung yang belum berbulu, dan belum bisa melakukan apa-apa? Secara kasat mata, penderita cacat berat adalah yang seperti itu. Maksudnya, dia tak bisa lagi beraktifitas dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk aktifitas-aktifitas dalam hidupnya. Dia butuh bantuan orang lain untuk mengakses segala macam yang ia butuhkan. 

Ada berapa banyak penyandang cacat berat di Indonesia?

Sekarang, sebagian datanya masih dalam proses. Namun, target jumlah bantuan sosial untuk mereka, tahun 2007 ini kami berikan kepada 6.000 orang penyandang cacat berat. Tahun 2008, akan naik menjadi 10.000 orang.

Apakah hanya penderita cacat berat saja yang diberi bantuan sosial?

Tidak. Depsos juga meberikan bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama atau KUB. Bantuannya berupa paket stimulan untuk modal usaha mereka. Ini dilakukan agar mereka bisa bekerja dan berkarya. Baik per kelompok, maupun perorangan. Untuk per kelompok ini, jumlahnya sebesar Rp 5 juta,- per kelompok. Supaya mereka dapat menafkahi dirinya setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan di panti-panti sosial, di Loka Bina Karya atau dimana pun. Idealnya, supaya mereka bisa secara mandiri mengembangkan dunia usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.  

Ada berapa provinsi yang menjadi target sebagai penerima bantuan sosial ini?

Tahun 2007 ini, ada di 8 provinsi. Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sekarang masih dalam taraf uji coba.

Mengapa masih dalam taraf uji coba?

Ini maksudnya lebih ke masalah uji coba prosedur pendataan dan penyaluran bantuan itu. Tahun ini, kami baru mampu menyalurkannya untuk 8 provinsi. Selain karena keterbatasan dana APBN, ini juga dilakukan karena daerah-daerah tersebut adalah daerah yang datanya telah siap.

Ada apa dengan prosedurnya? Sulitkah?

Ada mekanisme tertentu untuk penyaluran bantuannya. Dana itu kami kirimkan melalui PT. POS dan GIRO. Dan langsung diantar kepada penyandang cacatnya langsung. Data penerimanya, sesuai dengan data hasil penelitian Depsos bersama aparat di provinsi, kabupaten, dan kota.

Sejak kapan bantuan sosial ini disalurkan kepada para penyandang cacat di Indonesia?

Ini sudah masuk tahun ke-2. Tepatnya, sejak tahun 2005. Dananya berasal dari APBN murni. 

Berapa jumlah total dana jaminan sosial yang turun ke Depsos?

Kira-kira dananya mencapai Rp 21,6 miliar yang disalurkan untuk para penyandang cacat  di tahun 2007 ini. Khusus untuk KUB, sumber dananya berbeda. Dana yang untuk KUB itu diambil dari dana dekonsentrasi yang ada di setiap pemerintahan daerah, di kabupaten dan kota.

Apakah Depsos sudah melihat hasil-hasilnya setelah para penyandang cacat menerima bantuan sosial ini?

Karena saya melihat mereka itu kan sudah tidak berdaya sama sekali, kami lihat mereka sangat bergembira, sangat bersyukur. Sangat berterima kasih kepada pemerintah.

Tujuan sebenarnya dari Depsos ini memberi bantuan kebutuhan dasar, untuk kebutuhan makan mereka. Yang menjadi target bantuan sosial adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk yang rutin berobat, uang itu juga boleh digunakan untuk biaya transportasi mereka ke puskesmas karena jaraknya yang jauh. Namun, kalau menanyakan pendapat pribadi saya, sebenarnya uang sebanyak Rp 300. 000,- itu belum terlalu memenuhi kebutuhan mereka. Setidaknya, ini adalah upaya pemerintah untuk membantu penyandang cacat di Indonesia.

Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan program bantuan ini?

Dengan adanya sistem otonomi daerah, sebenarnya program ini merupakan suatu tantangan.

Masih ada perbedaan persepsi?

Pasti masih berbeda-beda. Saya masih sering melakukan sosialiasi langsung ke daerah-daerah untuk masalah kriteria calon penerima bantuan ini. Terutama tentang kriteria penyandang cacat berat. Ini supaya mreka mudah memahaminya. Karena di daerah juga masih banyak yang pake KKN juga utk program bantuan ini.

Apakah masih ada yang kurang tepat sasaran?

Masih. Kami masih temukan kasus-kasus seperti itu. Maaf, saya tak mau menyebutkan nama daerahnya disini. Tetapi memang benar, ada di suatu daerah, telah terjadi tidak tepat sasaran. Buktinya, setelah penerima bantuan ini menerima dananya, eh..malah langsung kawin. Bayangkan, kok masih bisa kawin? Berarti dari segi kriteria, sang penerima bantuan ini tidak termasuk dalam kategori penyandang cacat berat.

Ada berapa banyak  kasus-kasus penyimpangan seperti ini?

Kecil sekali. Saya perkirakan hanya 1% s/d 2% saja. Tapi kami berupaya terus menerus mengadakan perbaikan sistem penyaluran dana bantuan. Ketika proses monitoring dan evaluasi ke daerah, kami tekankan bahwa para penerima yang tak sesuai kriteria penyandang cacat berat, supaya segera diganti. Kami sudah punya jalan keluarnya. Kami menerapkan sistem daftar ranking untuk daftar nama calon penerima bantuan sosial penyandang cacat. Dan data ini bisa diubah, hanya dengan persetujuan dari kami langsung.

Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dijalankan?

Depsos bekerja sama dengan aparat yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk monitoring yang tahun 2007 ini saja, kami lakukan paling lama 5 hari. Kami berbagi tugas. Ada pembagian tim berdasarkan wilayah penerima bantuan. 

Apakah kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dijalankan di Indonesia sudah cukup bagi para penyandang cacat di Indonesia?

Sebenarnya, jika dilihat dari sisi peraturan dan kebijakan, saya pikir sudah cukup baik. Tapi pelaksanaan dan penerapannya yang belum maksimal.

Indonesia punya peraturan tentang pendidikan inklusi. Apakah ini sudah berjalan maksimal?

Diskriminasinya memang masih ada.

Apakah bapak mengetahui ada berapa kasus penolakan dari institusi pendididikan bagi para penyandang cacat?

Seperti yang sudah saya bilang tadi, bukan urusan kami. Jika saya yang menjawab, seolah-olah saya mendeskreditkan orang-orang dari Departemen Pendidikan Nasional.

Bagaimana tanggapan pribadi bapak terhadap masalah-masalah ini?

Sebenarnya hanya satu yang harus dilakukan. Mari kita sama-sama membuka hati. Mari kita bertindak membantu mereka, jangan malah banyak omong. Kalau kata hati kita ingin membantu seseorang penyandang cacat, wujudkan dengan tindakan dan kenyataan.

Saya menghimbau kepada semua orang. Pemerintah dan masyarakat, sama-sama membuka hati, peduli untuk membantu penyandang cacat. Agar mereka bisa hidup sesuai dengan harapan mereka. Saya menghimbau kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, bersama organisasi sosial serta penyandang cacatnya sendiri. Secara bersama-sama berupaya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial dari para penyandang cacat ini. Mari kita membuka diri kita, hati kita, agar tidak terjadi diskriminatif terhadap para penyandang cacat.

Bagaimana bentuk koneksi dan koordinasi Depsos berkaitan dengan harapan pemerintah untuk dukung program wajib belajar 9 Tahun?

Setiap panti sosial yang ada Sekolah Luar Biasa nya, itu merupakan wujud koneksi dan koordinasi Depsos dengan departemen lain. Depsos selalu kooordinasi dengan Depdiknas.

Bagaimana target program direktorat tahun depan?

Dari evaluasi tahun 2006 lalu, kami sebagai pengambil kebijakan akan berupaya agar bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan riil para penyandang cacat ini. Kami akan membuat daftar inventirisasi kebutuhan-kebutuhan itu, agar nantinya mereka bisa hidup mandiri. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tahun 2008 nanti, kami dapat terus menerus melakukan perbaikan sarana-sarana dan rehabilitasi sosial. Misalnya,  untuk bidang teknologi. Kami harus segera sesuaikan pengetahuan teknologi mereka dengan teknologi yang ada sekarang. Sarana dan prasarana untuk berikan keterampilan praktis itu bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang akan datang.

Rencana program riil?

Meneruskan program yang ada, inventarisasi penyandang cacat potensial yang telah bekerja di instansi dan perusahaan-perusahaan.

Apakah para penyandang cacat juga  dapat  merekomendasikan kebutuhan sarana fisik  bagi mereka sendiri?

Depsos hanya membantu meneruskan rekomendasi saja. Untuk fasilitas publik, misalnya trotoar khusus untuk tuna netra, atau WC umum khusus untuk yang berkursi roda, bukan ranah kami. Tapi itu jadi bagian tugas Dinas Pekerjaan Umum. Tugas Depsos hanya memberikan rehabilitasi sosial bagi mereka. Agar para penyandang cacat ini tidak malu, punya potensi, dan akhirnya bisa hidup mandiri.

Maksudnya rehabilitasi mental?

Mental dan sosialnya.

Apa saja yang dirasa kurang untuk tahun 2007 ini?

Kalau kami mengatakan bahwa kami kekurangan dana, walaupun itu memang benar, namun pasti kami akan dianggap rewel. Yang paling penting adalah terbentuknya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, organisasi sosial, dan organisasi masyarakat.   


Malah kalau di lapangan, saya melihat ada tenaga kerja teknologi informasi yang cacat kaki. Menurut saya, hal itu membuat mereka produktif dan potensial. Mereka punya tingkat konsentrasi yang sangat besar pada pekerjaan. Maaf, sedikit banyak ini juga disebabkan karena mereka punya kesulitan berjalan.

Atau, bagi mereka kerja di pabrik. Bunyi mesin pabrik bisa memekakkan telinga yang normal. Berbeda dengan mereka yang tuna rungu. Untuk menangani pekerjaan itu, mereka pasti akan lebih produktif dan tidak akan rewel.  

Sudah berapa banyak perusahaan-perusahaan lokal yang telah membuka kesempatan kerja untuk penyandang cacat?

Menurut data dari Departemen Tenaga Kerja, sekarang sudah ada 81 Badan Usaha Milik Negara yang menerima dan mempekerjakan penyandang cacat. Instansi-instansi ini telah menampung 1.109 penyandang cacat

Apakah jumlah yang ditampung akan ditingkatkan untuk tahun depan?

Mereka para penyandang cacat ini juga harus memilih. Mau jadi manajer atau mau jadi buruh? Yang kami utamakan adalah peningkatan kompetensi dan potensi diri mereka.

 

Tulisan ini telah dimuat dalam sebuah majalah terbitan Departemen Sosial RI.

Interviewer and writer: Ayu N. Andini.

 

About these ads

~ oleh one1thousand100education pada Januari 25, 2008.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: