Pendidikan Kejuruan

Sekolah kejuruan masih menjadi sekolah ’kelas dua’ setelah SMA. Padahal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jadi salah satu komponen yang patut dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Menjelang era perdagangan bebas, ada tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja yang cukup produktif di mata internasional, ikut bersaing dengan negara lain.  

Untuk memenuhinya, kesiapan kualitas SDM makin ditingkatkan. Jalurnya juga turut dipersiapkan melalui sistem pendidikan yang disesuaikan untuk mampu mengatasi kebutuhan sumber daya manusia. Sejak ekonomi Indonesia terpuruk pada tahun 1997, angka pengangguran di Indonesia tidak berkurang, justru setiap tahun selalu bertambah. Hal ini karena jumlah angkatan kerja lulus pada setiap tahunnya tidak bisa terserap habis di tahun tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Ir.H.Eman Suparno MBA, belum lama ini.  Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut ada dua metode penyelesaian, yakni dengan meningkatkan kompetensi lulusan dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat.

Atas fenomena ini, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat dikembangkan untuk meningkatkan angka siap kerja dan mencegah bertambahnya pengangguran.  Menjawab permasalahan ini, agaknya SMK menjadi salah satu jalan keluarnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial. Mengenai perkembangan terakhir jumlah sekolah menengah kejuruan di Indonesia, Dr. Joko Sutrisno, Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur), menyampaikan bahwa pada tahun 2007 ini, Indonesia telah punya sekitar 6.600 SMK dengan jumlah siswa yang berkisar pada angka 2.750.000 orang. 

“Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah SMA dan jumlah siswanya, prosentasenya telah mencapai angka perbadingan 41% : 59%,“, ucapnya. Pihak pemerintah melalui Dikmenjur berniat menargetkan Indonesia mencapai angka perbandingan hingga 70% : 30% untuk perkembangan SMK sampai tahun 2015 kelak. Berbagai langkah pengembangan mutu layanan SMK pun dijalani.   

Reposisi Pendidikan Kejuruan

Menengok sekelumit sejarah perkembangan SMK hingga kini, ada beberapa catatan di tahun 1998. Ketika Indra Djati Sidi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta Gatot Hari Priowirjanto sebagai Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur), mereka meletakkan reformasi pendidikan kejuruan yang ditekankan pada dua hal.

Pertama, memanfaatkan potensi lokal, mulai dari sumber daya alam, mineral, pertanian, perikanan. Kedua, relevansinya ditekankan kepada kebutuhan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah kebutuhan industri internasional. Tak terelakkan bahwa kualitas ketenagakerjaan Indonesia bisa dibilang agak menyedihkan. Daya saingnya di mata dunia, terbilang rendah. Membuat peluang mereka banyak tergeser oleh tenaga kerja dari negara lain. Padahal ini semua berasal dari masalah tingkat kompetensi tenaga kerja yang dinilai masih lemah. Ringkasnya, pendidikan kejuruan harus segera di reposisi pada saat itu. Diperbaiki kualitasnya dan diperkuat dasar konsepnya untuk bisa berkembang lebih baik. 

Reposisi ini ditujukan untuk menata ulang sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan agar menjadi sistem pendidikan dan pelatihan yang permeabel dan fleksibel, dengan pola pembelajarannya yang berbasis kompetensi. Selain itu, juga untuk menata ulang bidanga atau program keahlian yang lebih menekankan pada kebutuhan pasar. Terakhir, reposisi ini dilakukan untuk meningkatkan peranan SMK sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT).  Maksudnya, selain sebagai penyelenggara program pendidikan dan pelatihan yang reguler, juga menjadi tempat diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan kompetensi kejuruan yang fleksibel jangka pendek melalui sistem multy entry-multy exit.

 SMK masa depan juga diharapkan menjadi tempat pelayanan jasa dan produksi, tempat pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan yang setara dengan program diploma. Pesertanya bisa berasal dari semua anggota masyarakat yang berminat, baik sebagai pencari kerja, maupun para siswa tamatan SMU, SLTP, SD, dan semua pekerja di dunia usaha/industri.  

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan kejuruan pasca reformasi, misalnya adalah berubahnya orientasi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dikembangkan dari yang bersifat supply driven menjadi demand driven. Sistem pengelolaan yang tadinya bersifat sentralistik, berubah menjadi desentralisasi. Pendekatan pembelajarannya pun bergeser, dari  pendekatan mata pelajaran menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pun berkembang dari yang semula sangat terstruktur, menjadi lebih fleksibel (luwes) dan permeabel (terbuka).  

Upaya reposisi pendidikan kejuruan, sesungguhnya melanjutkan program perbaikan mutu pendidikan kejuruan yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Wardiman. Pada kurun tahun 1993-1998,  orang terdekat BJ. Habibie itu pernah melontarkan gagasan yang dikenal dengan sebutan link and match. Atau, keterkaitan dan kesepadanan. Ide itu digulirkan sebagai upaya untuk menjadikan dunia pendidikan menjadi lebih relevan dengan dunia kerja.  Dunia kerja menjelang masa perdagangan bebas, menghendaki persiapan yang cukup. Ada sebuah tim kerja yang disebut sebagai Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia yang mengkhususkan kerja-kerja penelitiannya di bidang pendidikan kejuruan.

Tim ini beranggotakan beberapa puluh orang penting dari kalangan pejabat Depdiknas, akademisi, dan lembaga pemerintah lainnya.  Keanggotaannya bersifat lintas sektoral dan multidisiplin. Hasil kerjanya didokumentasikan dalam bentuk buku yang berjudul Keterampilan Menjelang 2020. Didalamnya banyak bicara tentang sejumlah konsep dasar dan strategi pembaruan pendidikan kejuruan dalam kaitannya dengan persiapan menghadapi perdagangan bebas APEC tahun 2020.  Persiapan-persiapan lainnya pun dilakukan. Penguatan mutu pendidikan kejuruan melalui lembaga pengembangan pendidikan kejuruan juga dibentuk di tingkat pusat, dengan nama Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Nasional.

Sekarang lebih dikenal sebagai  Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN).  Partisipasi masing-masing daerah juga dituangkan melalui hadirnya MPKN di tingkat provinsi.   Di dalam buku Keterampilan Menjelang 2020 ini juga diulas tentang bagaimana meraih dukungan industri dan pusat-pusat pelatihannya untuk berperan aktif dalam pengembangan standar keahlian yang nantinya banyak digunakan sebagai dasar konsep dalam proses belajar-mengajar, pengujian, dan sertifikasi keterampilan.  Selain itu, juga dibahas tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (PSG) dan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi.  

Sesungguhnya, penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK telah berjalan sejak tahun 1993/1994 hingga sekarang. Sistem ini merupakan implementasi dari konsep mitch and match. Dengan PSG, perancangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penyelenggaraan evaluasinya didesain dan dilaksanakan bersama-sama antara pihak sekolah dan industri. Diharapkan nantinya para lulusan SMK akan menjadi para lulusan yang siap kerja.  Melalui PSG, siswa belajar di dua tempat, yaitu sekolah dan industri.

Di sekolah, para siswa belajar teori dari para guru atau instruktur yang kegiatannya yang pada umumnya dibiayai pemerintah. Sedangkan kegiatan belajar yang diselenggarakan di perusahaan/industri, artinya para siswa ini belajar dan mendapatkan pelatihan praktik dari para instruktur dari pihak sekolah yang bersangkutan. Pembiayaannya dilakukan oleh perusahaan terkait.  

Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa sekolah melakukan semacam outsourcing yang dikerjakan oleh industri dalam bentuk penyediaan alat, instruktur, dan pengalaman praktik di lapangan. Sedangkan industri melihat sekolah sebagai bagian dari Human Resources Development (HRD) atau sumber daya manusia perusahaannya yang mencetak tenaga ahli yang andal dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 Untuk memuluskan kerjasama antar sekolah dan industri dalam penyelenggaraan PSG, MPKN tingkat provinsi yang beranggotakan unsur-unsur dari kedua belah pihak, berfungsi menjembataninya. Melalui kelompok-kelompok bidang keahliannya, MPKN membantu SMK dalam mengembangkan standar penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan, maupun bahan ajar yang diperlukan.  

Pada awalnya bagi para siswa SMK, diberlakukan masa praktik kerja industri selama 3 bulan. Namun menurut Gatot, hasil dan prosesnya dinilai kurang efisien dan terlalu sebentar. Maka, mulai tahun 1999 hingga sekarang, diterapkan masa praktik kerja industri selama 6 bulan. Malah, sebenarnya waktu 6 bulan ini juga masih dirasa cukup singkat bagi proses praktik kerja industri. Gatot membandingkannya dengan sistem pendidikan kejuruan yang ada di Jerman. Dalam sepekan, selama 2 hari anak-anak mendapatkan teori di kelas, sedangkan tiga hari berikutnya kegiatan pembelajaran berlangsung di industri. Mungkin, di Indonesia masih perlu berubah setahap demi setahap.

 Setelah pemberlakuan masa praktik kerja yang diperpanjang menjadi 6 bulan, proses ini juga memudahkan para siswa untuk memperoleh peluang praktik kerja ke luar negeri. Kegiatan praktik kerja di luar negeri ini telah dilakukan sejak tahun 1999. Pada mulanya, Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) mengirimkan 200 kepala sekolah SMK untuk melakukan studi banding ke Malaysia.  Berikutnya, giliran para siswanya yang diberangkatkan magang ke luar negeri. Di tahun yang sama, sekitar 400 siswa SMK berangkat praktik kerja  ke luar negeri. Hingga perkembangannya sampai dengan tahun 2004, telah ada sekitar 2.000 siswa SMK seluruh Indonesia yang dikirim ke Malaysia. 80% nya melakukan praktik kerja di bidang perhotelan dan pariwisata.  

Negara tujuannya tak hanya sebatas Tanah Melayu Malaysia, melainkan juga ke negara-negara lain misalnya ke Singapura, Jepang, Inggris, Jerman, Oman, dan Kuwait. Saat itu, Gatot Hari Priowirjanto berharap, pada tahun 2020 nanti sebanyak 10% dari bisnis hotel dan pariwisata di dunia, tenaga kerjanya berasal dari Indonesia. “Ini memang sebuah mimpi besar. Dan kita harus menyiapkannya secara serius,” ucapnya. Selain memfasilitasi para siswa SMK melakukan praktik kerja di luar negeri, Direktorat  Dikmenjur juga mendorong dan memberi kesempatan bagi para guru, kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan dan pengajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk ikut memperluas pengetahuan konsep penyelenggaraan pendidikan kejuruan di luar negeri.

Kini setiap tahun, Direktorat Dikmenjur telah mengirim 100 sampai 200 pejabat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan untuk berangkat ke luar negeri. Mereka dikirim dalam beberapa gelombang, ke negara yang berbeda-beda, dengan biaya yang sebagian ditanggung oleh pemda masing-masing, sebagian lainnya ditanggung oleh Direktorat Dikmenjur.  

Menginjak periode kepemimpinan Dr. Joko Sutrisno, Direktorat Dikmenjur (sejak 2005) lebih menyempurnakan desain reposisi pendidikan SMK melalui beberapa terobosan. Beberapa hal diantaranya adalah mengembangkan SMK bertaraf internasional dengan metode bilingual, pencitraan kredibilitas SMK melalui program sosialisasi, dan memenuhi kebutuhan peralatan produksi secara mandiri lewat unit produksi di masing-masing SMK.

Termasuk didalamnya, program penguatan pengetahuan eksakta/sains melalui peningkatan bobot jam belajar hingga 6 jam setiap minggunya bagi SMK jurusan elektronika, automotif dan jurusan eksaskta lainnya. Diharapkan, ini dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi siswanya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Direktorat Dikmenjur juga melakukan sertifikasi kompetensi untuk para lulusan SMK bidang otomotif, perhotelan, Teknologi Informasi, sekretaris, busana, dan tata boga.

Perkembangan reposisi terakhir, ada pada penguatan potensi lokal. Program Dikmenjur disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kini, kebijakan Presiden menganjurkan untuk kembali ke potensi go green. “Kami beri nama program Agro Industri. Tahun 2008, melalui program ini kami akan membesarkan 20 SMK di seluruh Indonesia. Mereka akan diberikan program pengembangan untuk produksi pangan dengan bahan dasar lokal. Misalnya kripik pisang. Bukan roti karena selain bukan makanan tradisional orang Indonesia, bahan-bahannya juga masih import,” tuturnya.

Selain itu, Direktorat Dikmenjur juga mengarahkan praktek kerja industri untuk lebih memilih ke lokasi dalam negeri. Pertimbangannya adalah, untuk mendukung program penguatan ekonomi lokal dan potensi produksi pangan dalam negeri. “Ini juga supaya petani dan peternak di Indonesia memahami nilai ekonomi produk mereka. Jadi, mereka bersama para lulusan SMK bisa tingkatkan perekonomian di daerah masing-masing,” ucapnya berharap.  

Peningkatan Mutu Lulusan

Kualitas SMK ditentukan setidaknya oleh mutu para lulusannya. Dukungan metode belajar mengajar juga jadi ujung tombaknya. Melihat latar belakang perkembangan kurikulumnya, tercatat bahwa pada kurikulum tahun 1994 telah dicantumkan istilah pembelajaran berbasis kompetensi atau competency based training (CBT). Namun pelaksanaannya belum optimal. Dan pada tahun 1999 Direktorat Dikmenjur meluncurkan suplemen untuk penyempurnaan pelaksanaan konsep pembelajaran berbasis kompetensi ini. Konsep CBT merupakan gabungan antara pendidikan kentrampilan, pengetahuan, dan sikap.

Standar kompetensi itu pun disusun setelah berkonsultasi dengan para pengelola industri, pengelola perusahaan, para pekerja, dan asosiasi profesi.  Setiap program keahlian harus memiliki sederet kompetensi. Ukurannya menyangkut  pada dua hal, yaitu presisi dan waktu. Misalnya, seorang tenaga kerja cleaning service di sebuah hotel dikatakan memiliki kompetensi jika ia bisa membersihkan toilet dalam waktu 7 menit. Artinya, seseorang dikatakanan kompeten jika ia dapat menyelesaikan pekerjaan di bidangnya dengan cermat, tepat, dan cepat sesuai standar waktu yang telah ditentukan.  Kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada CBT, isinya lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum tahun 1994 yang lalu.

Kurikulum berbasis kompetensi, lebih menekankan pada tujuan (hasil) atau out put nya, dan bukan pada proses yang terlalu mengacu pada text book (buku panduan pelajaran/buku paket). Dalam pelaksanaannya, diberikan pula rekomendasi tahapan-tahapan yang harus dicapai. Namun tahapan ini hanya bersifat acuan saja, dan proses pencapaiannya menjadi tanggung jawab dan kreatifitas sekolah masing-masing.  Selain itu, Direktorat Dikmenjur juga memasukkan pelajaran komputer dan kewirausahaan sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMK di seluruh Indonesia.

Pertimbangannya adalah tuntutan kebutuhan yang cukup tinggi dari dunia industri atas kompetensi siswa di bidang komputerisasi dan kewirausahaan.   ’Tongkat estafet’ peningkatan mutu lulusan SMK, dilanjutkan Dr. Joko Sutrisno dengan peningkatan kualitas guru kejuruan yang juga dibidani oleh P4TK (Pusat Pengembangan Penataran Pendidik dan Tenaga Kependidikan) melalui program pendidikan dan pelatihan yang diadakan rutin lima tahun sekali dengan jumlah peserta sekitar 4.000 s/d 5.000 orang guru kejuruan.

Joko menuturkan bahwa pelaksanaan diklat selama ini belum mempunyai format yang baku. Untuk kedepan, ia mengharapkan Direktorat Jenderal PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dapat membuat format baku pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu lulusan SMK. Di sisi lain, Direktorat Dikmenjur juga menuturkan masih kurangnya pasokan tenaga guru kejuruan dari lulusan pendidikan guru kejuruan. Selama ini pasokan tenaga guru kejuruan hanya mencapai angka 4.500 pertahun dan masih jauh dari kebutuhan tenaga guru (sebanyak 10.000 orang pertahunnya) di seluruh Indonesia.

Tapi Joko tetap optimis. Direktorat Dikmenjur sedang melakukan penelitian jumlah kebutuhan guru SMK di seluruh Indonesia yang dipandu oleh Universitas Negeri Semarang. “Targetnya diselesaikan akhir tahun 2007. Data kebutuhannya akan lebih detail. Dan pihak kami akan terus mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menambah jumlah rekrutmen tenaga guru kejuruan,“ tegas Joko.  

Perkembangan mutu lulusan SMK kini dipandu oleh kurikulum baru. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapannya, dibawah bimbingan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Sekolah sudah bisa improvisasi dalam penyusunan kurikulum. Hal ini mendukung pengembangan bobot jam belajar teori dan ptraktik. Kini, bobot disamakan menjadi sama rata, dan bukan mengurangi jam belajar teori untuk kemudian menggelembungkan waktu belajar praktik.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu lulusan SMK, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan mutu SMK.  Tahun 2007, alokasi dananya naik sebesar 50% dibanding tahun 2006, menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Untuk anggaran peningkatan mutu SMK tahun 2008, sudah ada kenaikan mencapai 25% hingga dananya meningkat menjadi Rp 1,9 triliun. Jumlah yang sangat menggembirakan untuk mendukung program peningkatan mutu para lulusannya.

Pihak Direktorat Dikmenjur juga sangat optimis terhadap kompetensi lulusan SMK. Joko menjelaskan bahwa sesungguhnya SMK melahirkan para lulusan yang lebih siap adaptasi dan siap latih. “Kami melahirkan para lulusan yang bukan hanya siap kerja saja, tetapi juga cerdas dan kreatif,” ujarnya sedikit berpromosi.    

Tulisan ini telah dimuat dalam buku berjudul Isu-isu Pendidikan terbitan Depdiknas RI tahun 2007. 

Penulis : Ayu N. Andini.  

About these ads

~ oleh one1thousand100education pada Februari 7, 2008.

2 Tanggapan to “Pendidikan Kejuruan”

  1. Kami , Dewan Pengurus Propinsi Kamar Dagang Induk Usaha Mikro Kecil Menengah KADIN UMKM Jatim menyampaikan bahwa hasil survey pada 10.000 pekerja Indonesia selama 10 tahun menyebut bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas dan memiliki banyak jenius. Kelemahannya pada sistem pendidikan yang tidak dapat merubah budaya konsumtif menjadi produktif dan kreatif. Lulusannya hanya menjadi perencana dan pembuat wacana saja, tangan dan kakinya tidak mampu mewujudkannya menjadi produk barang atau jasa. Semua program yang bagus pasti gagal ditengah jalan karena pelaksana lapangan yang harus mewujudkannya tidak terlatih dan terdidik untuk itu, hanya baca, tulis, hitung, gambar dan hapalan dibalik bangku, hanya diatas kertas. Kepala sekolah bahkan tidak mengerti apa yang disebut Produktifitas kerja, tanpa ini SMK akan menghasilkan para tukang dan pekerja, tidak mampu menciptakan pekerjaan dengan ketrampilannya. KADIN UMKM menawarkan kerjasama dengan Pendidikan Dasar Menengah untuk membuat siswa produktif dan kreatif, untuk mengetahui programmnya silahkan buka http://www.umkm-online.com

  2. aku nggak lulus smk dan banyak teman2 ku yang pilih smk akhirnya nggak lulus padahal mereka berprestasi contoh teman ku smp namanya wahid dari smk 6 pontianak dia nggak lulus mtk padahal prestasi dia banyak akhirnya aku nyuruh adik2 ku nggak usah ambil smk, dan yang buat aku kesal dari 51 siswa smk cinta bumi katulistiwa yang lulus cuma 10 orang, yang buat aku kesal lagi aku harus ngulang dikelas.pokonya sebel banget bahkan kakak kelasku yang ikut ujian yang kedua tahun ini juga ngga lulus

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: