Kiprah Tim Akademisi PTK PNF

Fenomena kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal masih menjadi bahan pembicaraan. Hal ini menuntut keterlibatan dari berbagai lini. Kini, tim akademisi pun diterjunkan untuk lakukan interaksi optimal dengan para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal serta penyelenggaraan pendidikan nonformal di daerahnya.  Kehadiran tim akademisi di tengah praktek pendidikan nonformal di Indonesia telah menjalankan peranan yang dipandang belum cukup optimal. Tim akademisi pusat yang beranggotakan 10 orang ini, sedianya menjalankan banyak tugas pendampingan dan penelitian bagi berjalannya pendidikan nonformal di Indonesia. Namun ada banyak keterbatasan yang membuat mereka tak akan bisa menjangkau seluruh daerah.  Terhitung, ada 8 wilayah regional BPPLSP (Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda),  24 BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) dan sekitar 230 SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang tersebar di 20 provinsi. Untuk kebutuhan ini, Direktorat PTK PNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal) menggandeng dan melibatkan lebih banyak anggota tim akademisi yang nota bene para pakar pendidikan nonformal dan para dosen dari berbagai universitas di Indonesia.  Belum lama ini, tanggal 11 s/d  14 Agustus 2007 yang lalu, telah digelar acara Forum Ilmiah PTK-PNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal), di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Acara ini dihadiri sekitar 300 orang tim akademisi yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia. Turut pula hadir sebagai pembicara, Dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Dr. Fasli Jalal, Ph. D, Dirjen  Dikti (Pendidikan Tinggi): Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brojonegoro, serta para praktisi diantaranya Dr. Martha Tilaar dari Puspita Martha dan Kapt. Dr. Ramlan Bin Ramli dari FeMAC, sebuah Asosiasi Lembaga Training di Malaysia. Prioritaskan Peningkatan Mutu PTK-PNF

Pendidikan nonformal yang terhampar luas di Indonesia. Mengutip tanggapan Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, Dip. App. Ling, M. Sc, salah satu anggota tim akademisi pusat, menyatakan pendidikan nonformal masih  tampil sebagai belantara. Karakternya masih belum diidentifikasikan lebih jelas dan rinci. Rencana tentang kegiatan pemetaan karakter pendidikan nonformal sedianya memang akan dilakukan oleh pada peneliti yang duduk dalam tim akademisi PTK-PNF.

 Direktorat PTK PNF secara resmi membentuk tim akademisi PTK PNF sejak awal Maret 2007. Namun masih banyak hal didalamnya yang perlu untuk dibenahi dan ditinjau kembali. Terutama untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal serta penyelenggaraan pendididikan nonformal di berbagai daerah. Pembicaraan dan diskusi ini, juga melibatkan para pejabat dari Sekretariat Ditjen PMPTK, Direktorat Bina Diklat Ditjen PMPTK, Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal), Direktorat Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, Direktorat PTK-PNF, Direktorat PAUD, Direktorat Kesetaraan, Direktorat Kursus dan Kelembagaan, serta Forum PTK PNF.   Direktur Jenderal PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Jalal, PhD, menyatakan terus terang memang masih banyak yang harus dibenahi, terutama pola kerja tim akademisi dan persiapan untuk tingkatkan mutu PTK PNF di lapangan. “Jalan keluarnya memang harus memaksimalkan interaksi tim akademisi dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal secara langsung di lapangan,“ ujarnya. 

Diharapkan nantinya, melalui interaksi ini akan ada efek timbal balik yang saling menunjang. Dari pengawasan model penyelenggaraan pendidikan nonformal di daerahnya masing-masing, tim akademisi akan memberikan banyak usulan dan saran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan. Di sisi lain beberapa fakta yang ada di lapangan menjadi bahan penting bagi tim akademisi. Bahan-bahan dari lapangan akan menjadi data kebutuhan pihak perguruan tinggi tempat para tim akademisi ini bekerja. Data ini nantinya digunakan untuk penyusunan metode pendidikan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal. Efek timbal balik ini tentunya membutuhkan keterlibatan Dirjen Pendidikan Tinggi  untuk turut mendukung metode-metode pengajaran dengan pola-pola dan program yang juga diperbaharui.

 

Ketika dikonfirmasikan mengenai kemungkinan perubahan kurikulum di tingkat perguruan tinggi demi kebutuhan peningkatan mutu PTK PNF, Dr. Fasli Jalal, PhD menjawabnya dengan bijak, “Kini belum sampai pada tahap revisi pola yang sudah berjalan selama ini di pendidikan tinggi dan LPTK. Sekarang, tim akademisi ini masih harus mengidentifikasikan pola mana yang efektif dan mana yang tidak efektif, baru kemudian nanti akan dibenahi.”  Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil dari pertemuan forum ilmiah ini akan diajukan ke pihak Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai bahan rekomendasi untuk membuka kemungkinan perubahan kurikulum sesuai dengan kebutuhan PTK PNF di lapangan.

 

Selama ini, penugasan tim akademisi dalam kiprahnya di jalur pendidikan nonformal memang terkesan masih tersendat. Erman Syamsudin, S.H, M. Pd, Direktur PTK PNF juga mengakui, “Mohon maaf, karena selama ini penugasan tim akademisi memang masih terasa meraba-raba. Belum terang betul fungsinya, apakah sebagai peneliti, atau sebagai peninjau saja.”

 

Namun kini, menurut Erman, sudah saatnya peranan tim akademisi menjadi lebih dihargai di mata para PTK PNF dan di dunia pendidikan nonformal. Sebagai peneliti, tim akademisi sudah harus memulai penelitiannya di lapangan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal di daerahnya. Ia juga menginginkan agar tim akademisi mampu mengkritisi setiap kebijakan yang berlaku di daerahnya masing-masing serta mampu menciptakan model-model pengembangan mutu PTK PNF sekaligus.

 

Pada paparannya kala itu, Erman membuat beberapa perkiraan target kerja tim akademisi. “Misalnya, jika di tingkat pusat ada 5 atau 3 orang anggota tim akademisi, berarti ada 37 model pengembangan mutu pendidikan nonformal yang bisa dirancang. Kemudian untuk tingkat kabupaten dan kota, ada 440 orang tim akademisi maka akan lahir sekitar 320 rancangan model pengembangan mutu. Jika dihitung dari 3 buah Sanggar Kegiatan Belajar, minimal tercipta masing-masing 1 model, maka sudah ada sekitar 140 analisa dan model yang dirancang,” tuturnya panjang lebar.

 Balada Tim Akademisi

Menurut pengakuan Tatang Ganjar, M. Pd, sebagai tim akademisi dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Cirebon, penugasan yang dijalaninya di daerahnya memang belum berjalan maksimal. “Tim akademisi di daerah kami baru dibentuk bulan Juli 2007 ini. Belum lama, jadi masih butuh banyak informasi dan kejelasan tugas pokok dan fungsi dari pusat,” ucapnya.

 Tatang adalah salah satu tim akademisi yang direkrut dari SKBnya sendiri dan sesuai dengan yang dibutuhkan SKB. Menurutnya memang ada penegasan dari Dirjen PMPTK , bahwa yang berhak jadi tim akademisi dan mendampingi SKB di Kabupaten adalah kalangan para dosen dan pakar pendidikan nonformal. “Saya termasuk seseorang yang diangkat dari kalangan yang berpengalaman di bidang pendidikan nonformal. Dulunya saya adalah Kepala SKB Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,“ tegasnya.  

Beralih ke Pulau Sumatera. Drs. Didi Tahyudin, M. Pd, adalah salah satu dosen di jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Kependidikan, Universitas Sriwijaya, Palembang. Ia juga menjabat sebagai ketua tim akademisi BPKB Sumatera Selatan.

 Tugasnya melingkupi wilayah kerja sebanyak 14 kabupaten dan kota. Dari 14 kabupaten dan kota ini, hanya ada 8 kabupaten dan kota yang telah mendirikan SKB . “Karena sisanya merupakan pemekaran dari kabupaten yang lama dan sekarang sedang proses pembentukan SKB,“ jelasnya. Selama 2 tahun ini ia menjalankan tugas sebagai peneliti pendidikan nonformal sekaligus sebagai tim akademisi di daerahnya, ia mengakui tugas pokok dan fungsi yang ia jalani, belum optimal. Menurut pengakuannya, tim akademisi di daerahnya kerap menemui kesulitan di lapangan. Pasalnya, masih terdapat perbedaan misi dan visi dari tim akademisi yang nota bene adalah para civitas akademika, dengan para penyelenggara di BPKB Sumatera Selatan. “Perbedaan latar belakang pendidikan juga menjadi kendala,“ ujarnya. Bahkan, ada respon negatif dari BPKB yang ia dampingi. “Ada respon ketakutan dari pihak BPKB terhadap tim akademisi yang bekerja di sana. Mereka menganggap kami ini pengawas yang pantas ditakuti. Pihak BPKB masih merasa khawatir bahwa peranan tim akademisi akan mengganggu stabilitas mereka,“ tuturnya prihatin.   

Jika tim akademisinya menemukan kasus di BPKB Sumsel dan memberikan usulan untuk perbaikan, maka tindakan ini masih mendapat respon yang cukup baik. “Selama ini yang berjalan adalah pendampingan yang sangat kompromis dan dialogis. Padahal ada beberapa kasus yang butuh tindakan. Tapi kami tak mampu memberikan tindakan tegas apapun karena tak diberi hak untuk itu,” tegas Didi.

 

Perbaikan memang perlu segera dilakukan. Kiprah tim akademisi harus diberikan ruang kreatifitas yang lebih luas. Pihak Direktorat PTK PNF hendaknya siap menerima semua hasil penelitian dan usulan tim akademisi ini. Para PTK PNF pun akan menerima dengan sukacita, realisasi Dirjen PMPTK dan Dirjen Dikti untuk memenuhi kebutuhan kompetensi PTK PNF dalam menjalani tugasnya melayani kebutuhan pendidikan nonformal bagi masyarakat. 

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

 

Menembus Gelap Di Nabire

Pulau Cendrawasih juga punya seorang tenaga penilik pendidikan nonformal yang gigih. “Banyak jalan di Nabire yang cuma bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Maka, saya bekerja dengan berjalan kaki. Bermalam 3 sampai 4 hari di perjalanan, itu sudah biasa, ” ucapnya tanpa canggung. Lelaki ini memang sudah tak muda lagi. Namun ia telah menembus berbagai pelosok di distrik Mapia, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.   Namanya, Zacharias Petege. Putra daerah Papua ini telah meniti perjalanan karir cukup panjang. Selama lebih dari 38 tahun, ia telah menjalani profesinya di dunia pendidikan. Kini ia tinggal di distrik Mappia, Kabupaten Nabire.  Nabire terletak pada bagian pantai utara Provinsi Papua di kawasan Teluk Cenderawasih. Kabupaten Nabire punya 12 distrik/kecamatan, yaitu Yaur, Uwapa, Mapia, Sukikai, Nabire, Wanggar, Napan, Kamu, Ikrar dan Siriwo, Makimi dan Teluk Umar, serta 156 kampung (kelurahan/desa). Kabupaten Nabire hanyalah satu dari 20 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Luasnya mencapai 29.678 km² dan berdasarkan data tahun 2005, tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Nabire sebanyak 160. 882 jiwa. Penduduknya banyak yang bertani kopi arabika, beternak babi, ayam, dan kelinci.Dari kedekatannya dengan masyarakat Kabupaten Nabire,  Zacharias melihat semburat tekad dan semangat belajar yang cukup kuat. Inilah yang juga mendorong Zacharias berjibaku dalam pengabdiannya sebagai penilik di pelosok Nabire. Wilayah pelosok ini juga yang membentuk Zacharias menjadi pengabdi di jalur pendidikan nonformal.    Tanpa Pamrih Zacharias juga memaparkan sedikit kronologis sejarah akses pendidikan di distrik Mapia. Ia lahir di pedalaman Nabire. Kedekatannya dengan lingkungan di Nabire, membuatnya tak canggung pada kondisi alam dan masyarakat di sana. Kondisi masyarakat di sana masih belum memperoleh layanan pendidikan secara maksimal. Peran serta pihak misionaris dalam hal memberi bantuan akses pendidikan di sana, dimulai tahun 1952. Melalui peranan Misionaris pula, beberapa anak diberangkatkan ke daerah pantai selatan di Mimika untuk melanjutkan sekolah yang lebih baik di sana.  Anak-anak yang diberangkatkan ke Mimika, kemudian selalu kembali ke tanah Mapia untuk menjadi pengajar/guru dan memberantas buta huruf yang ada di sana. Pihak Misionaris mendatangkan anak-anak yang sudah bebas buta huruf kala itu, untuk kembali ke distrik Mapia dan mengajar anak-anak dan masyarakat di pedalaman Mapia. Menginjak tahun 1956, dari 18 orang anak yang dibawa pihak Misionaris untuk belajar di Mimika, satu diantaranya termasuk Zacharias Petege. “Waktu itu saya sudah kelas 4 SD,” kenangnya. Karena pihak Misionaris membutuhkan tenaga pengajar di Mapia, mereka yang baru menginjak kelas 4 SD ini pun dijemput kembali dan ditempatkan di kampung-kampung distrik Mapia. Dalam usia yang sangat muda, Zacharias dan kawan-kawan telah mulai menjadi pendidik tanpa pamrih di tanahnya sendiri.  

Kebutuhan atas pembebasan buta huruf, datang dari masyarakat. Dorongan ini timbul dengan sendirinya. Zacharias menuturkan, karena warganya sering mendengar pendeta membacakan isi dari kitab suci kami di gereja, para jemaat gereja ini jadi ingin tahu banyak tentang isinya. Salah satu syaratnya, adalah harus bisa membaca dan menulis. Semangat mereka untuk belajar membaca, membawa secercah percepatan tuntas buta aksara di Mapia.

 Selain mengajar baca dan tulis, mereka juga didampingi pendeta dan membantu mengajarkan beberapa hal tentang Agama Kristen. Saat itu, mereka memang mendampingi para misionaris yang juga bertugas menyebarkan ajaran Agama Kristen. Peranan dan kontribusi pihak misionaris di daerah Mapia, cukup membantu kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan. Pada saat itu, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah Mapia, akhirnya didirikan pula sekolah-sekolah keagamaan di sana.  Akhirnya, pada tahun 1960, pemerintah pusat memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah yang dianggap memenuhi syarat. Diantaranya, yang memiliki murid cukup banyak dan membutuhkan bantuan guru serta sarana belajar. Mengingat pada saat itu, kebutuhan guru yang berkompeten sangat mendesak. Dan di Mimika belum ada satupun warganya yang lulus pendidikan di sekolah guru. Melalui program ini, pemerintah pusat mendatangkan beberapa orang guru dari daerah lain, untuk mengajar di Mimika.    Dalam perkembangannya hingga empat belas tahun kemudian, tepatnya di tahun 1966, telah ada satu orang penduduk Mapia yang berhasil lulus dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Tiga tahun berikutnya, Zacharias menjadi angkatan ke-3 yang berhasil lulus SPG di Biak tahun 1968.  Setahun kemudian, ia mulai menoreh jejak pertamanya di dunia pendidikan dengan diangkat menjadi guru sekaligus kepala sekolah di SD Yayasan Pendidikan Persekolahan Katholik (YPPK) Oma Kapaw.  Setelahnya, ia juga pernah menjadi pengawas TK dan SD di distrik Kamu. Dan dalam kurun waktu 12 tahun, terhitung sejak tahun 1987 ia menjadi kepala kantor kecamatan di distrik Paniai dan distrik Kamu (dalam dua tahap kepindahan tugas).  Pria berputra 7 orang ini, kemudian mulai menjalani tugasnya sebagai penilik Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di distrik Mapia, sejak ia diangkat pada tahun 1999.  Ia menjalani tugasnya sebagai penilik dikmas selama 6 tahun dan lebih banyak melakukan kerja-kerjanya di luar ruangan. Sebagai penilik Dikmas, ia kerap berkeliling kampung dan menyeberang antar distrik.  Zacharias harus berkunjung ke lebih dari 20 tempat setiap bulannya. Diantaranya, 15 tempat penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), 6 tempat Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, 4 Taman Bacaan Masyarakat, dan 4 tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di distrik Mapia. Ia harus menempuh medan yang lumayan berat. “Di sana, masih banyak jalan yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki,” tuturnya. Jarak antar kampung tak tangung-tanggung. Tak jarang Zacharias harus berjalan kaki selama 3 s/d 4 hari. Dan ia pun terpaksa menginap di rumah-rumah penduduk yang jalurnya ia lewati.  Jika senja mulai turun, udara di sana menjadi lebih dingin. Suasana menjadi sangat gelap, karena kebanyakan penduduk di distrik Mapia, masih menggunakan lilin sebagai alat penerangannya. Jaringan listrik dan telepon memang belum menjangkau daerahnya. Sebuah kondisi yang luar biasa berat ini, dijalani dengan penuh semangat. Motivasi yang ia tebarkan ke beberapa tempat kegiatan pendidikan nonformal di wilayahnya, telah membuahkan hasil. Sebanyak 1.581 orang lulusan dari pendidikan nonformal di pendidikan KF, paket A s/d C, juga kursus keterampilan wanita telah mendapatkan ijazahnya. Terakhir, di distrik Mapia juga telah didirikan sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kobouge pada tahun 2003 lalu.  Urusan kompensasi, tak banyak dihiraukannya. Selama 6 tahun menjadi tenaga penilik pendidikan masyarakat, hanya 3 tahun belakangan ia memperoleh honor. Honornya yang sejumlah Rp 1juta, diperolehnya per 6 bulan. Walau sejak tahun 1993 ia tak mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan, ia juga tetap banyak bersabar. Pria berpangkat IIIc, ini tetap menjalani tugasnya dengan hatinya yang ikhlas. “Mungkin karena saya cuma tamatan SPG, yang setara SMA, maka kenaikan pangkat saya juga tak banyak dipedulikan,” ujarnya prihatin.  

Tahun 2007 ini, Zacharias telah menginjak usia 60 tahun. Kini ia telah menggunakan alat bantu dengar. Namun hingga sekarang masih gesit menjalani tugasnya sebagai pengawas TK dan SD di Distrik Mapia, Nabire. Sebuah tempat yang membutuhkan banyak orang setegar dan seteguh Zacharias Petege.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

Pelita di Pelosok Pandeglang

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berdiri di tanah tradisi Banten ini berharap agar pendidikan menjadi pelita bagi masa depan masyarakat di Kecamatan Saketi. Geliatnya yang tersebar di 6 desa ini, menyediakan akses pendidikan bagi sekitar 20.000 orang warga yang membutuhkannya.  

Provinsi Banten sebagai provinsi yang ke-30 di Indonesia, dibentuk dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Serang jadi ibukota provinsinya. Berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 8.651,20 Km2 . Secara wilayah pemerintahan Provinsi Banten terdiri dari 2 Kota, 4 Kabupaten, 140 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.242 Desa. Mayoritas penduduknya memiliki semangat religius ke-Islaman yang kuat dengan tingkat toleransi yang tinggi.  

 

Prioritas pemerintah Provinsi Banten terpancang pada dua hal, yakni pemberantasan buta huruf dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2006, masih ada sekitar 203.000 orang penduduknya yang buta aksara. Sedikit banyak, hal ini memberi pengaruh yang cukup signifikan. “Dana APBD memang banyak tersedot ke program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dan pemberantasan buta aksara,” ucap Widodo Hadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

 

Mendorong percepatan penuntasan targetnya di bidang pendidikan, Pemda Banten juga didukung oleh beberapa lembaga penyelenggara pendidikan di daerahnya. Salah satunya, melalui peran serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita di Kabupaten Pandeglang. Sejak berdiri dan aktif menyelenggarakan pendidikan nonformal di daerahnya tahun 2003 lalu, program-program PKBM Pelita berjalan sesuai dengan alur kebijakan pemerintah daerahnya. Yakni, menuntaskan buta aksara dan mendukung penuh program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. 

 Kemudahan untuk Para WarganyaPKBM Pelita merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berdiri berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Program-program yang terselenggara di PKBM Pelita adalah program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat di Kecamatan Saketi. Kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya cukup memprihatinkan. Sekitar 60% dari jumlah warganya, hanya tamatan Sekolah Dasar.  Penduduknya banyak yang bekerja sebagai buruh tani. Upahnya cuma Rp 10.000,- per hari. Sebagian yang lain, menjadi buruh kerja di industri rumah tangga tempat pembuatan emping. Itu pun upahnya hanya Rp2.500,- per kg. ”Saya prihatin dengan keadaan ini. Masih banyak dari penduduk di sini tergolong dalam ekonomi lemah dan tingkat pendidikannya juga ikut rendah,” ucap Ahmad Suhaeri, S. Pd, Ketua dan pengelola PKBM Pelita yang juga berprofesi sebagai pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Serang, Banten.  Secara umum PKBM Pelita telah dapat melaksanakan pelayanan program kepada masyarakat melalui berbagai kelompok belajar. Para pengelola dan tutornya pun terdiri dari warga masyarakat setempat. Program yang menjadi prioritas di PKBM Pelita adalah Keaksaraan Fungsional dan Pendidikan Kesetaraan Paket A setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah serta Paket B setara SMP/Madrasah Tsanawiyah. Warga yang belajar di PKBM Pelita meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2005 lalu, tercatat ada 30 orang warga belajar yang ikut dalam program Keaksaraan Fungsional. Tahun 2007 kini, telah ada 14 kelompok Keaksaraan Fungsional yang seluruh warga belajarnya berjumlah 140 orang.  Sedangkan untuk pendidikan kesetaraan, tahun 2005 lalu PKBM Pelita, alumni progam Paket A setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 20 orang. Tahun 2007 kini, selain Paket A setara SD/MI yang warga belajarnya sebanyak 40 orang, ada pula Paket B setara SMP/MTs yang kini berwarga belajar sejumlah 80 orang. Usia warga belajar ini sangat variatif, mulai dari usia 9 s/d 20 tahun. Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional  dan pendidikan kesetaraaan ini didukung oleh 14 tutor Keaksaraan Fungsional dan 12 tutor pendidikan kesetaraan. PKBM Pelita yang bergerak dari sumber dana pribadi dan bantuan pemerintah ini, menampakkan kemajuannya yang cukup signifikan.   

Program-programnya diselenggarakan di 6 desa, yaitu Kadudampit, Saketi, Ciandur, Wanagiri, Parigi, dan Girijaya. Program lainnya yang kini masih dijalankan, diantaranya adalah  program kecakapan hidup (Life Skills) pembuatan bakso yang kini telah melahirkan usaha kecil sebanyak 8 gerobak bakso. Ada pula program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pelita dengan koleksi bukunya kini mencapai 150 judul. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita, melalui Kelompok Bermainnya yang kini bermurid 20 anak usia dini, dengan 3 tenaga pendidik dan 1 pengelola. ”Program bimbingan membaca Al-Qur’an juga cukup banyak pesertanya. Sekarang ada 85 anak usia 7 s/d 19 tahun yang ikut belajar di sana,” papar Ahmad Suhaeri.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini 

Sekretariat Bersama, Meringkas Jarak di Provinsi Banten

“Kami memang masih di rumah kontrakan. Biaya kontraknya setahun Rp 15 juta. Tapi sepadan dengan fungsinya sekarang. Cukup efektif untuk memperlancar jalur koordinasi,” ujar Ahmad Suhaeri, S. Pd, selaku sekretaris Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sekaligus Ketua PKBM Pelita Pandeglang yang terhitung kerap beraktifitas di sana. Sejak awal Januari 2007 lalu, di rumah kontrakan inilah aktifitas Forum PTK-PNF dan Mitra PNF di Provinsi Banten mulai berdenyut. Ada 6 ruangan kantor dan 1 ruang tengah serba guna yang kini digunakan sebagai kegiatan operasionalnya.

 

Sekretariat bersama Forum Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) yang ada di Provinsi Banten memang yang pertama di Indonesia dalam sejarah Forum PTK-PNF. Tujuannya sederhana, agar mudah berkoordinasi dengan sesama anggota Forum PTK-PNF maupun ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

 

Rumah dengan luas bangunan sekitar 380 m² ini berdiri di atas tanah dengan luas 400 m². Gedung ini memang cuma rumah berlantai 2. Di pagar depannya ada papan dipancangkan. Tertera jelas tulisan : SEKRETARIAT BERSAMA FORUM PTK-PNF DAN MITRA PNF, Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

 

Sekretariat Bersama (Sekber) ini, beralamat di Jl. Letnan Kolonel Tb. Suwandi No. 56, Lingkar Selatan, Ciracas, Serang, Banten. Jalan raya di depannya banyak dilewati kendaraan umum. Posisinya lumayan strategis. Hanya perlu 10 menit berjalan kaki dari kantor ini menuju kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Biaya kontrak, ditanggung bersama oleh kurang lebih 11 Forum PTK-PNF Provinsi Banten yang beraktifitas di dalamnya. Sebelas Forum yang dimaksud yaitu: Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM), Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM), Forum Pamong Belajar, Ikatan Penilik Indonesia, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), Himpaudi, Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI), Himpunan Pengelola Kursus Indonesia (HIPKI) Forum Komunikasi Kesetaraan, Forum Komunikasi Keaksaraan, dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pendidikan Nonformal (LKBH PNF).

 

Kendala Koordinasi

Provinsi Banten terdiri dari 2 Kota, 4 Kabupaten, 140 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.242 Desa. Pemerintah Provinsi Banten sebagai provinsi yang ke-30 di Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Serang jadi ibukota provinsinya. Luas wilayah Banten adalah 8.651,20 Km² .

Tak mudah untuk menyatukan persepsi dan melakukan koordinasi di ruang wilayah seluas itu. Masing-masing Ketua Forum PTK PNF, membawahi puluhan bahkan ratusan lembaga. Untuk mempermudahnya, mereka memperpendek jarak dan mendekatkan hubungan satu sama lain melalui ruang-ruang kerja di Sekretariat Bersama Forum PTK-PNF. 

 

“Latar belakang kami bersama-sama di sini karena kendala yang kerap terjadi. Kami agak kesulitan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten. Semenjak berkumpul disini, semua teratasi,” ungkap M. Kussudihardjo Sulandjar, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Provinsi Banten.

 

Di Provinsi Banten tercatat ada 191 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang perkembangannya berada di bawah pembinaan FTBM Provinsi Banten. Kontribusi Sekretariat Bersama PTK PNF ini cukup signifikan bagi mereka. Info-info tentang program-program bantuan dari pusat dan daerah bisa lebih cepat tersosialisasikan. Misalnya, untuk mendukung program tuntas buta aksara, ada beberapa TBM provinsi Banten yang telah menerima bantuan dana dari APBD 2, masing-masing sebesar Rp10 juta,-.

 

Banyak keuntungan yang bisa diterima. Kussudiharjo juga menyatakan bahwa sekber ini juga mampu memfasilitasi pembinaan untuk sistem pengelolaan di masing-masing satuan kerja TBM. Lembaga-lembaga TBM yang tersebar di semua kabupaten, bisa setiap saat berkonsultasi dengan Ketua FTBM.  “Kami melayani kebutuhan mereka melalui telepon dan faximilie nomor 0254-210873 dan layanan langsung pada jam-jam kerja,” ungkap Kussudihardjo. Walaupun demikian, kemudahan-kemudahan koordinasi yang telah diperoleh ini tidak mengurangi program kegiatan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah. “Kami para pengurus FTBM, tetap melakukan kunjungan 1 tahun sekali ke kabupaten-kabupaten untuk lakukan evaluasi dan pembinaan,” ucap Kussudihardjo.

Tak jauh beda dengan yang dituturkan Ari Subhan, S. IP, Sekretaris Forum Komunikasi Keaksaraan Banten. “Koordinasi dan konsolidasi jadi lebih gampang, ” ucapnya. Tercatat, dalam program mereka diadakan acara pertemuan Forum Keaksaraan se-Provinsi Banten sebanyak 1 kali sebulan. “Fungsi Sekber PTK PNF ini cukup maksimal,” tegas Ari. Kegiatan yang kerap dilakukan di sana, berupa pendataan aktifitas Forum Keaksaraan di tiap kabupaten se-Banten. Prosesnya banyak kerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabangnya di tiap kabupaten dan kota. Berbagi informasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten pun jadi lebih cepat. Mengingat jarak Sekber PTK PNF yang tak jauh dari kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

“Kami juga melakukan persiapan-persiapan diklat, di Sekber PTK PNF ini. Semuanya untuk peningkatan mutu mereka. Juli 2007 lalu, sudah dilakukan diklat tutor keaksaraan di LPMP Lebak, ” tutur Ari. Selain itu, beberapa desain program tematik untuk penyelenggaraan Kekasaraan Fungsional di Banten, pun disusun bersama di sekber ini.       

Fungsi Sekber PTK PNF Banten juga banyak digunakan oleh Forum Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (FTLD). Ilham Perdana, S.H. Selaku Ketua FTLD Banten, juga bertanggung jawab atas pembinaan 151 orang Tenaga Lapangan Dikmas yang tersebar di 157 kecamatan se-provinsi Banten. “Aktifitas Forum TLD di sini dimulai awal Maret 2007. Ada jadwal pembinaan rutin di sini. 3 bulan sekali kami berbagi pengalaman dengan sesama TLD. Di termin ini biasanya ada banyak studi kasus yang dianalisa. Kami juga mendatangkan orang yang berkompeten dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten,” ucapnya. Ia juga mengakui, fungsi Sekretariat Bersama Forum PTK-PNF Provinsi Banten sangat menunjang operasional TLD. “Intensitas komunikasi dengan para anggota TLD jadi lebih tinggi,” tegasnya.

 

Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FPKBM) pun menyatakan bahwa kegiatan yang paling dominan di Sekber PTK PNF Banten adalah berbagi informasi. Disamping itu ada beberapa program rutin yang juga dilakukan di sana. Diantaranya, koordinasi kegiatan PKBM dari seluruh kabupaten termasuk pembinaan kelembagaannya dan upaya menjalin kerja sama dengan pihak luar/swasta. “Untuk hal ini memang lebih gampang jika dibicarakan langsung di Sekber karena untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi juga tidak sulit,” aku Ahmad Suhaeri.

 

Aktifitas terakhir yang dilakukan pada bulan Agustus 2007 lalu adalah persiapan-persiapan untuk acara Rapat Kerja Daerah IPI Banten.  Oman Solihin, S. Sos, salah seorang yang menjadi pengurus Sekber PTK PNF Banten dan kini juga menjabat sebagai Ketua Forum Ikatan Penilik Indonesia (IPI) untuk Provinsi Banten, mengungkap kelancaran kegiatan yang baru saja mereka gelar.

 

“Beberapa bulan, kami sudah lakukan persiapan-persiapan Rakerda IPI Banten, di Sekber PTK PNF. Terakhir, pertemuan digelar di sana, tanggal 26 Agustus 2007. Satu hari sebelum acara Rakerda IPI Banten diselenggarakan di Hotel Mambruk, Anyer-Banten,” ucapnya.  Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 orang penilik se-Provinsi Banten. Kali ini temanya tentang meningkatkan profesionalisme penilik untuk sukseskan Inpres No. 5 Tahun 2006, tentang Pemberantasan Buta Aksara.

Di luar semua kemudahan koordinasi ini, Sekber PTK PNF Banten juga menyelenggarakan kegiatan kursus komputer dan bahasa Inggris. “Kursus ini dibawah tanggungjawab forum Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) Provinsi Banten,” paparnya. Telah ada 5 orang peserta kursus yang rutin datang setiap hari Senin dan Kamis sore ke sana.

Sekretariat Bersama Forum PTK-PNF Provinsi Banten, mendapat dukungan langsung dari Direktorat PTK-PNF Depdiknas, berupa 50 unit kursi, 6 unit meja komputer, dan beberapa meja kantor. Selain itu, aktifitas mereka juga mendapat dukungan fasilitas berupa satu buah laptop dari Direktur PTK-PNF.

Terakhir, pada bulan Mei 2007 lalu, Forum PTK PNF Banten telah mendapatkan bantuan berupa voucher senilai Rp 10 juta,- dari Direktorat PTK-PNF yang diperuntukkan bagi program-program kegiatan Forum PTK-PNF Banten.

Erman Syamsuddin S.H., M. Pd, Direktur PTK-PNF mengharapkan agar provinsi-provinsi lain dapat mencontoh sistem telah dilakukan oleh Provinsi Banten. Agar terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang peduli terhadap kemajuan PTK-PNF.

 

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

TBM Menggempur Buta Aksara

 “Ini pak, silahkan menikmati bacaan yang saya bawa ini. Tak perlu beli. Baca buku-buku saya ini, gratis kok,” ucap Kiswanti sebelum ia meramu jamu pesanan sambil menyodorkan beberapa buku kepada pembeli jamunya. Profesinya sebagai penjual jamu, tak menghalangi semangatnya. Ia adalah salah satu pengelola taman bacaan masyarakat tak ragu terjun tanpa pamrih menggempur buta aksara dan membangun minat baca di daerahnya.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah salah satu program riil dari Direktorat Pembinaan Budaya Baca, Direktorat Jenderal Pendidikan Luas Sekolah (PLS), Depdiknas.  Taman Bacaan Masyarakat juga menjadi sarana pendukung yang cukup efektif dalam pemberantasan buta aksara. Ini dilakukan dengan memberikan layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat.

 

Sejak tahun 1990-an, Taman Bacaan Masyarakat telah banyak didirikan. “Sampai kini, ada sekitar 5000 Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia”, tutur Ir. H. Zulkarnaen, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat.

 Peningkatan Mutu Taman Bacaan Masyarakat

Melihat  jumlah sebanyak ini, perlu adanya pembinaan dan pengelolaan yang memadai. Kini mulai dibentuk kerjasama antar Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK PNF) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas RI untuk tingkatkan mutu pengelolaan dan mutu pelayanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Kegiatan Training Of Trainer (TOT) DIKLAT Teknis Taman Bacaan Masyarakat  yang dilaksanakan sejak tanggal 27 s/d 31 Mei 2007 lalu di Serang-Banten, mengundang  40 orang peserta diklat.

 

Mereka adalah para pengelola TBM terpilih yang datang dari seluruh Indonesia. Disebut sebagai peserta terpilih, karena Direktorat Jenderal PLS bersama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) telah menetapkan beberapa kriteria peserta (TOT) Diklat TBM. Yaitu berstatus sebagai pengelola TBM, berusia maksimal 45 tahun, serta punya pengalaman melatih atau membimbing pengelolaan TBM lain. Profesi mereka pun aneka ragam. Dari mulai penjual jamu, guru SD, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sampai pada profesi wartawan.

“Kuota 40 orang ini, memang datang dari 33 provinsi. Namun untuk beberapa daerah yang angka buta aksaranya cukup tinggi, kami buka kesempatan untuk dua orang peserta terpilih,” ungkap Sumanto M.Pd, Kepala subdit Tenaga Pendidik, Direktorat PTK-PNF selaku ketua panitia acara diklat.

Training of Trainer (TOT) Diklat Teknis TBM yang pertama kalinya diselenggarakan Direktorat  PTK-PNF ini,  diisi dengan materi-materi hasil rembug bersama antara Ditjen PLS dan Direktorat PTK-PNF. Diantaranya tentang beberapa kebijakan dari bidang Pengembangan Budaya Baca, hakekat TBM dan Keaksaraan, serta manajemen TBM termasuk di dalamnya tentang pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan jasa layanan TBM.   

Para pematerinya datang dari berbagai kalangan.  Mulai dari Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Direktur Pendidikan Masyarakat, Kasubdit Budaya Baca, Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM), pihak pengelola Perpustakaan Diknas, dan beberapa pengelola TBM yang telah mendapatkan  penghargaan tingkat provinsi dan dinilai terbaik oleh FTBM. 

 

Setelah para peserta mengikuti Diklat Teknis Taman Bacaan Masyarakat ini, diharapkan nantinya meraka dapat menjadi trainer/pelatih untuk kebutuhan peningkatan  mutu pengelola dan pengelolaan TBM di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. “Karena tidak mungkin kalau kami sendiri yang menjangkau semua daerah. Maka, dengan mencetak para trainer ini, kami harapkan TBM di daerah-daerah dapat ditingkatkan mutunya. Dan dengan sendirinya, program pemberantasan buta aksara bisa berjalan lebih lancar,” ucap Sumanto M.Pd.

 Taman Bacaan Masyarakat Berantas Buta Aksara

Membangun minat baca di negara ini masih perlu kerja keras. Pasalnya, Indonesia masih punya catatan target buta aksara yang musti dilunasi. Tahun 2000 lalu, angka buta aksara masih 15,4 juta orang. Lalu kini, masih ada 12,7 juta warga usia 15 tahun ke atas yang belum melek huruf. Pemerintah menargetkan pada tahun 2009 nanti angka buta huruf ini akan berkurang hingga sekitar 7,7 juta orang. Jumlah target ini tidak sedikit. Tak cuma dari pihak pemerintah yang giat menggempurnya. Tetapi juga dari lini yang paling bawah, yakni masyarakat. Keterlibatan mereka secara langsung adalah membangun minat baca masyarakat melalui kegiatan riil.

 

Seperti yang dilakukan Kiswanti, di Kampung Saja Lebakwangi, Kecamatan Pemagarsari, Parung-Bogor, Jawa Barat. Profesinya sebagai tukang jamu, tak pernah mengalahkan kekuatan hatinya untuk menularkan minat baca yang dimiliki dirinya kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. “Tak sedikit tetangga-tetangga yang belum melek aksara bisa banyak terbantu oleh Taman Bacaan dari kami,” ungkap Kiswanti.

 

Istimewanya, Kiswanti yang lulusan sekolah dasar ini telah punya Taman Bacaan sejak tahun 1994. Taman Bacaannya dikenal dengan nama WARABAL (Warung Baca Lebakwangi). Kini koleksi bukunya telah lebih dari 2.000 eksemplar dan melampaui 700 judul buku. Ia adalah salah satu profil yang juga ikut terlibat sebagai pembicara dalam acara Training Of Trainer (TOT) DIKLAT  Teknis Taman Bacaan Masyarakat yang digelar di Hotel Mahadria, Serang-Banten, pada penghujung Mei 2007 lalu. 

           

Selain Kiswanti, ada Agus Munawar. Ia adalah pengelola Taman Bacaan Arjasari yang lebih terkenal dengan sebutan Dapur Buku di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Inisiatif pribadi untuk menularkan minat baca telah mendorongnya untuk membuka taman bacaan di ruang dapur rumahnya yang berukuran 2×3 meter. Beruntung baginya, Dapur Buku yang ia kelola mendapat banyak perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Lahan dan ruang bacanya menjadi makin luas sekarang. Koleksi bukunya lebih dari 3000 eksemplar. Dapur Buku juga telah menyabet penghargaan tingkat provinsi Jawa Barat, sebagai Taman Bacaan Masyarakat Berprestasi 2006.

           

Dapur Buku pun tak pernah sepi dari pengunjung yang kebanyakan adalah anak-anak usia sekolah. Hal ini juga ditunjang dengan kenyamanan ruang baca dan luasnya arena bermain di sana. “Aktifitas di Dapur Buku memang tak hanya baca buku. Di sini juga bias nonton video-video kartun yang mendidik. Selain itu, anak-anak dan siapa saja, bisa beraktifitas di halaman luarnya. Ada juga lapangan olahraga buku tangkis di sini,” ujar Agus Munawar yang berprofesi sebagai wartawan Tabloid Mitra Bisnis sejak 8 tahun lalu.             

           

Uniknya, ia punya program yang namanya Jemput Pembaca. Minimal seminggu sekali, ia dan beberapa koleksi bukunya menumpangi delman/andong berkeliling kampung. “Ke pasar, ke terminal, dan kemana saja, saya mengelilingkan buku-buku ini dan meminjamkannya kepada mereka yang ingin membaca dan belajar membaca,” ungkap Agus. Kini, ia juga sedang membina 2 buah TBM yang baru di buka di daerahnya.

           

Pertumbuhan TBM memang lebih banyak berasal dari inisiatif masyarakat. “Kami selalu salut pada usaha keras dan kemauan keras para pengelola TBM ini. Mereka seperti pejuang aksara bagi Indonesia,” ucap Zulkarnaen sambil berdecak kagum terhadap pengabdian tanpa pamrih dari para pengelola TBM ini.

           

Sesungguhnya TBM juga tak hanya tumbuh dari inisiatif masyarakat. TBM juga tumbuh dari kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti halnya di Kecamatan Menes, Provinsi Banten. Menurut penuturan H. Sofyan sebagai pengelolanya, “TBM Berkah ini berdiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang baru melek huruf. TBM ini juga didirikan seiring dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Berkah, tahun 2002.”

           

PKBM di Kecamatan Menes, menyelenggarakan program Kesetaraan (paket A, B, dan C), program Keaksaraan Fungsional, dan program Life Skill berupa kursus komputer dan kursus menjahit. Program-program ini juga menjaring sasaran mulai dari para penduduk yang buta huruf, sampai ke anak-anak dan pemuda pemudi yang putus sekolah. Dalam kurun waktu 4 tahun ini PKBM Berkah dan TBM Berkah sudah 3 kali berpindah tempat operasional. Kini mereka menempati wilayah  belakang Kewadanan. “Ruang-ruangnya sempit. Bahkan untuk TBM Berkah, kami hanya punya ruang sebesar 3×3 meter yang sekarang digunakan sebagai ruang baca sekaligus tempat menyimpan koleksi buku yang mencapai 1000 eksemplar,” ungkap H. Sofyan prihatin. Namun hal ini tidak jadi penghalang.  Aktifitas di sana masih terus berjalan, walaupun pengunjungnya tak sebanyak seperti waktu mereka menempati lokasi di gedung Kewadanan dahulu.

           

TBM Berkah, tumbuh untuk menunjang kebutuhan program Keaksaraan Fungsional di sana. Tahun ini, ada 42 kelompok yang jadi peserta Keaksaraan Fungsionalnya. “Memang agak banyak. Menurut data tahun 2006 lalu, dari sekitar 84.000 penduduk di Kecamatan Menes, masih ada 1700 orang yang masih belum melek huruf. Paling banyak ada di Desa Kananga, tepatnya dari Dusun Kadupayung,” tutur H. Sofyan yang menjalani hari-harinya sebagai guru di SD Purwaraja II.

           

Dukungan TBM Berkah dalam memberantas buta aksara, adalah melalui pemeliharaan para aksarawan. Buku-buku koleksinya pun lebih banyak tentang keterampilan hidup dan buku-buku bacaan yang mudah dimengerti oleh para aksarawan baru.

           

TBM yang tumbuh di setiap tempat, hendaknya memiliki koleksi buku yang sesuai dengan karakter desa/wilayah tempat TBM itu berdiri. Mengingat TBM tumbuh dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat, maka diharapkan TBM dapat diterima dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

           

“Memang, TBM hendaknya banyak didirikan di wilayah desa, wilayah-wilayah miskin perkotaan, dan di wilayah yang sulit untuk mengakses perpustakaan daerahnya. Target pemerintah hingga tahun 2015, di setiap desa akan punya TBM,” ujar Ridwan Arsyad, Kasubdit Budaya Baca, dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah.

 

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

 

Writer : Ayu N. Andini

 

Road Show PTK PNF ke Daerah Tapal Kuda dan Bali

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) meninjau ke beberapa daerah Tapal Kuda plus Kabupaten Jembarana di Bali. Kunjungan ke sebelah timur pulau Jawa ini, memang dalam rangka tinjauan kerja. Melihat langsung seberapa jauh daerah-daerah ini berupaya meningkatkan mutu pendidikan nonformalnya. 

Roadshow yang kali ini digagas Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidikan Nonformal (PTK-PNF), melibatkan Direktur PTK-PNF: Erman Syamsuddin, S. H, M. Pd, Ketua Forum IT PNF: Kosasih Abubakar, Ketua Forum Keaksaraan: Subur Saryuki, dan Ketua BPPLSP Regional IV Jawa Timur: Harun Al Rasyid beserta dua anggotanya, Dra. Prihaningsih, M. Si, dan Husein Ismail, S. E (tim dokumentasi).    

Kegiatan yang dijalani selama dua hari, sejak tanggal 30 Juli 2007 ini punya daftar kunjungan yang lumayan padat. Ada 5 kabupaten yang terjadwal menjadi target kunjungan kerja. Beberapa daerah, disebut termasuk dalam daerah Tapal Kuda. Ini istilah untuk beberapa lokasi di timur provinsi Jawa Timur yang letaknya tampak mirip bentuk tapal kuda jika dilihat di dalam peta. Lokasi itu adalah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.  Dari lokasi tersebut, yang disinggahi adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian rombongan juga melakukan kunjungan kerjanya ke seberang pulau Jawa. Kabupaten Jembrana di Bali, jadi daftar tempat yang terakhir di kunjungi waktu itu.  

 Aneka Sambutan dari Daerah

Kabupaten Pasuruan, jadi titik pertama lokasi roadshow ini. Setiba di kota Pasuruan, rombongan dari Direktorat PTK-PNF langsung menuju ke gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah. Hari itu, Senin, 30 Juli 2007 digelar acara Pembukaan Workshop Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) dan Sosialisasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Pasuruan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 160 orang peserta. Di tengah para peserta, turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Drs. Bambang Pudjiono, M. Si, ; Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Drs. Sutarjo M. Pd, dan beberapa ketua Forum PTK-PNF Kabupaten Pasuruan. Dalam pidato pembukaan acara ini, Bambang Pudjiono memaparkan sekelumit profil Kabupaten Pasuruan. Dari sekitar 365 desa, tercatat ada 7.895 penduduknya yang masih buta aksara. Untuk hal ini, Bambang menyatakan bahwa Pemda Kabupaten Pasuruan menargetkan pada akhir tahun 2007, di daerahnya tak ada lagi yang buta aksara.

Pertumbuhan pendidikan nonformal di Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari 24 kecamatan ini, juga dikatakan cukup pesat oleh Bambang. “Dari berbagai kegiatan belajar di keaksaraan fungsional, program kesetaraan, dan program PAUD, skrg sudah mulai bergulir cepat sekali. Bahkan dari ketiga forum ini, kami berharap agar peningkatannya bisa lebih berkembang di masyarakat,” ucapnya dihadapan para peserta yang kebanyakan adalah para tenaga pendidik dan kependidikan di Keaksaraan, Kesetaraan, dan PAUD. Struktur pendidikan nonformal di sana sedikit berbeda dengan di tempat lain yang memiliki Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Berdasarkan kebijakan dari otonomi daerah di sana, SKB yang dulunya ada di kabupaten ini kini sudah dihapus.

Dari paparan Erman Syamsuddin, ia menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan nonformal hendaknya bisa bersinergi dengan kebijakan-kebijakan daerah. “Untuk  memperlancar jalur pelaksanaan pendidikan nonformalnya, masyarakat akan membutuhkan SKB. Bila perlu, kami akan mengadakan tanda tangan bersama antara pihak Direktorat PTK PNF dengan pihak Pemda Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.  Usai dari pasuruan, kami menuju Kabupaten Probolinggo. Sore itu, di SKB Kraksaan, Kabupaten Probolinggo memang masih digelar acara pembukaan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional, Tutor Kejar Paket B, dan Tenaga Pendidik PAUD se- Kabupaten Probolinggo.

Pelatihan ini sesungguhnya telah dimulai sejak tanggal 25 Juli 2007 dan dijadwalkan berakhir tanggal 8 Agustus 2007 lalu. Peserta yang hadir dalam acara ini, tak lebih dari 40 orang. Kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF di sana, masih dipandang sewajarnya. “Di Kabupaten Probolinggo, secara umum memang belum ada gebrakan yang menonjol,” demikian menurut pendapat Erman. Di sana, ia juga memaparkan beberapa hal yang tak jauh beda dengan paparannya di Kabupaten Pasuruan.  

Hingga senja turun, rombongan roadshow PTK-PNF masih melanjutkan perjalanannya menuju Situbondo. Acara Pembinaan Forum PTK-PNF Kabupaten Situbondo Tahun 2007, di Aula SKB Situbondo, Kabupaten Situbondo dibuka meriah oleh gelar pentas seni, dari para warga belajar SKB Situbondo. Dalam acara ini, hadir para pengurus dan anggota Forum PTK-PNF se-kabupaten Situbondo. Tak kurang dari 150 orang, memenuhi ruang Aula SKB Situbondo malam itu. Ada beberapa prestasi yang tercatat, antara lain adalah salah satu PAUD di Kabupaten Probolinggo menjadi wakil dari Provinsi Jawa Timur untuk program PAUD percontohan tahun 2007 ini. Prestasi lainnya, adalah kerja keras forum keaksaraan dalam mengentaskan buta aksara di Kabupaten Situbondo. Untuk sekitar 7.000 penduduk buta aksara, Kabupaten Situbondo punya 1.300 orang tutor keaksaraan untuk menjalankan program-programnya.   

Atas beberapa kegiatan, prestasi, dan program yang menonjol inilah, akhirnya mengantarkan Kabupaten Sitobondo memperoleh penghargaan dari pihak Direktorat PTK-PNF, berupa voucher senilai Rp20 juta. Dana ini kelak dialokasikan untuk pengembangan Forum Keaksaraan, Forum Kesetaraan, dan Taman Bacaan Masyarakat. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk penyusunan model peningkatan mutu tenaga pendidik PAUD di Kabupaten Situbondo.    

Beralih ke Banyuwangi, acara kunjungan diawali dengan pertemuan Direktur PTK-PNF beserta rombongan roadshow PTK-PNF ke rumah Bupati Kabupaten Banyuwangi. Di sana, dipaparkan beberapa hal yang akan diupayakan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan nonformal di Kabupaten Banyuwangi.

Ratna Ani Lestari, Bupati Kabupaten Banyuwangi menyatakan, “Prioritas program Kabupaten Banyuwangi memang masih pada pendidikan formal yaitu Wajib Belajar 9 tahun. Secara konkrit di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, belum bisa mengangkat wacana dan program untuk merangsang peningkatan mutu para tutor dan tenaga pendidik nonformal. Memang belum ada ‘greget’nya.” 

Hari itu, Selasa, 31 Juli 2007 digelar Seminar Sehari Himpaudi dan Sosialisasi Forum Keaksaraan dan Kesetaraan se-Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang peserta. Paparan dari Direktorat PTK-PNF mengarah pada rangsangan peningkatan mutu tenaga pendidik PAUD, para tutor, serta pamong belajar. 

Tepat jadwal makan siang, rombongan roadshow PTK-PNF melaju ke pelabuhan kapal ferry di Banyuwangi, untuk menyeberang ke Pulau Bali. Setibanya di kompleks kantor Bupati Jembrana, telah berkumpul di sana sekitar 150 orang para tutor keaksaraan, tutor kesetaraan, TLD, para penilik, dan tenaga pendidik PAUD se-Kabupaten Jembrana.

“Dari data terakhir tahun 2007 ini, tak sampai pada angka 1% persen jumlah pengangguran di sini,” ucap Drs. A. A. Putrayasa, M. Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana. Di samping itu, angka buta aksara di Jembarana pun tercatat  977 orang. Jumlah ini paling sedikit bila dibandingkan dengan 3 daerah lainnya di Jawa Timur, antara lain Pasuruan (7. 895 orang), Probolinggo (24.000 orang), Situbondo (7.000 orang). “Rendahnya angka pengangguran dan angka buta aksara di Kabupaten Jembrana, mengindikasikan penduduknya telah mengenyam pendidikan yang selayaknya. Namun strategi pendidikan nonformal tetap butuh untuk diwacanakan,” ungkap Erman di sela percakapannya dengan Putrayasa, sebelum masuk ke ruangan pertemuan.

Dari pertemuan ini dicatat pula, sebuah perkembangan terakhir dari kebijakan Pemda Kabupaten Jembrana yang pada tahun 2005 telah menonaktifkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di sana. “Untuk kelancaran peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan nonformal di Kabupaten Jembrana, kami telah mengusulkan untuk diaktifkannya kembali SKB. Sebab SKB adalah jalur resmi dan kepanjangan tangan dari struktur Direktorat PTK-PNF. Usulan ini tinggal menjalani tahap revisi saja. Sudah masuk pada pertimbangan Bupati Jembrana,” papar Putrayasa.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

Semoga Tak Seperti Menunggu Godot

Sebanyak 2,7 juta guru, kini menunggu realisasi yang terkesan banyak diumbar. UU Guru dan Dosen dianggap bisa mengakomodir kebutuhan kesejahteraan guru. Apalagi tentang anggaran pendidikan sebesar 20%, sudah bagai gerbang emas bagi mereka. Namun belum ada yang terealisasikan hingga kini. 

Sekitar pukul 09.00 WIB hingga sepanjang siang hari Kamis (19 Juli 2007) lalu, ada sekitar 26.000 guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat dan Banten berdemo di Jakarta. Dari informasi yang diperoleh, para guru ini berdemo di 5 tempat di Jakarta.  

Di kantor Departemen Keuangan, berkumpul sekitar 1.000 guru. Sementara itu dalam waktu bersamaan sekitar 3.000 guru dalam kelompok berbeda, juga memblokir jalur lambat di depan kantor Departemen Pendidikan Nasional RI. Di titik lain, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ada sekitar 7.000 guru beraksi di sana. Di Istana Negara RI juga ada 3.000 guru yang berdemo. Kelompok terbanyak, berkumpul Gedung DPR/MPR RI.

Ada sekitar 12.000 guru bertahan di depan gerbangnya dan menyuarakan pendapat mereka. Mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RPP tentang guru dan dosen, pemberian tunjangan-tunjangan bagi guru, dan segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.   

 Implementasinya Tersendat-sendat

Sesungguhnya, aspirasi tentang kebutuhan kesejahteraan dan mutu guru di Indonesia mulai diperhitungkan. Ketika itu, tahun 2005, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Didalamnya diamanatkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan dan karenanya perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah merencanakan program kegiatan dengan menggunakan dana APBNP Tahun 2006 untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Program tersebut antara lain pelaksanaan sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi guru, pendidikan di daerah terpencil, dan maslahat tambahan (penghargaan akhir masa bakti bagi guru dan beasiswa bagi putra-putri guru berprestasi/berdedikasi). 

Tujuan sertifikasi, tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Diharapkan pula, proses ini berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dalam APBNP-P tahun 2006, Depdiknas menargetkan untuk dapat melakukan uji sertifikasi terhadap 20.000 guru. Prioritas uji sertifikasi tahap awal ini adalah guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang telah memenuhi persyaratan.

 Dengan kabar ini, derajat kesejahteraan guru bisa mulai direalisasikan. Bahkan pada pertengahan Februari tahun 2007 ini di sebuah acara rapat koordinasi salah satu direktorat, Dr. Fasli Jalal, Ph. D, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik sempat menyatakan, “Untuk 20.000 guru terpilih yang belum di sertifikasi tahun 2006 akan mendapat prioritas. Tahun 2007 ini jumlah yang akan di sertifikasi akan ditambah dengan 170.000an guru. Jadi seluruhnya akan ada 200.000an guru yang akan diuji sertifikasi tahun 2007 ini.” 

UU Guru dan Dosen, memang sudah diberlakukan sejak tahun 2006. Namun tak semua peraturan di dalamnya bisa diimplementasikan segera. Proses yang tersendat-sendat ini menyebabkan beberapa program tak direalisasikan. Terutama masalah sertifikasi guru, dan realisasi pemberian tunjangan-tunjangan yang semuanya diatur di dalam RPP.  Dalam perkembangannya, program sertifikasi guru ini memang terpaksa ditunda. Karena proses pengesahan RPP tentang sertifikasi guru, tersandung di Departemen Hukum dan HAM. Hingga kini, RPP dari UU Guru dan Dosen masih terus menerus “di godog” di sidang Komisi X DPR RI. Entah hingga kapan, para guru ini bisa bersabar untuk menunggu “matangnya” RPP Guru dan Dosen.  

Tak bisa dipungkiri, para pahlawan tanpa tanda jasa itu telah menjalani sekian lama hidup yang jauh dari sejahtera. Wajar jika bila mereka tak ingin bernasib seperti legenda dua gelandangan Estragon dan Vladimir dalam kisah drama “Menunggu Godot” (Waiting for Godot) karya dramawan tersohor, Samuel Barclay Becket.

 Tulisan ini telah dimuat di majalah pendidikan khusus untuk guru dan diterbitkan di Jakarta pada bulan Agustus 2007. 

Writer : AYU N.ANDINI

Balas Budi pada Dunia Anak

Sosoknya telah dikenal dekat dengan dunia anak. Setelah Pak Soerjono (Pak Kasur), ia menjadi generasi penerus ‘tongkat estafet’ perjuangan untuk memihak pada dunia anak. Pengalaman hidupnya juga tak semulus bayangan orang ketika melihat kesuksesannya sekarang. 

Dr. Seto Mulyadi, lebih akrab dengan panggilan Kak Seto. Nama panggilan ini sebenarnya sudah ia pakai sejak ia mulai aktif menjadi penulis di sebuah rubrik untuk anak-anak, terbitan Surabaya (sekitar tahun 1966). Pada masa itu, Kak Seto menjalani masa SMA nya di St. Louis Surabaya. Di Surabaya, ia harus tinggal di rumah bibinya karena kendala ekonomi keluarga sepeninggal ayahnya.

 

Dalam masa ia melanjutkan sekolah di Surabaya inilah, Kak Seto yang di keluarganya akrab dipanggil Tong, tetap tak ingin menjadi beban ekonomi bibinya. Selain menjadi penulis rubrik anak-anak untuk memenuhi biaya sekolah, Tong juga bekerja menjadi pedagang asongan di jalan-jalan selepas sekolah.

 Walau begitu, Tong tetap bisa aktif di OSIS bersama kembarannya, Kresno. Bahkan rapor Tong selalu bernilai bagus. Ia punya obsesi untuk masuk ke fakultas kedokteran. Namun, cita-citanya harus kandas. Tong tak diterima di fakultas kedokteran, baik di Universitas Airlangga maupun Universitas Indonesia.  Sebaliknya, bagi Kresno, kembaran Tong. Kresno diterima di fakultas kedokteran dan kakak mereka, Ma’ruf, juga masuk Akabri. Ada rasa kecewa yang dipendam diam-diam oleh Tong.

“Hidup seperti itu membuat saya tertekan hingga akhirnya saya memutuskan meninggalkan rumah dan pergi ke Jakarta,” tuturnya. Subuh, 27 Maret 1970, ia pun berangkat dari Surabaya tanpa pamit dan hanya meninggalkan surat kepada ibunya. 

 Kak Seto Datang, Jakarta!

Hidup di Jakarta, begitu berat bagi Kak Seto. Pergulatannya dengan peruntungan di Jakarta, dimulai benar-benar dari ”bawah”.  Ia pernah menjadi pembantu rumah tangga, jadi tukang batu, bahkan menjadi tukang semir sepatu di Blok M.  “Berat sekali keadaan waktu itu, dibentak-bentak dan dimarahi oleh tuan saya,” tuturnya. Hingga suatu ketika, di rumah tempatnya menumpang, ia tertarik pada acara yang diasuh Bu Kasur di TVRI.  Sebuah acara yang banyak mengekspos potensi anak-anak Indonesia.  Nekad, ia pergi mencari rumah Bu Kasur. Niatnya memang ingin berguru. ”Saya bilang waktu itu, tak dibayar pun tidak apa-apa, asalkan boleh membantu Bu Kasur,” kenangnya. Sejak ia direkrut jadi asisten Soerjono (yang kemudian lebih akrab dengan panggilan Pak Kasur) tanggal 4 April 1970 lampau, dunia anak jadi makin “dekat” padanya.

Pada masa itu, Pak Kasur adalah penggagas untuk mendirikan Taman Kanak-kanak di Indonesia yang dikenal dengan sebutan TK Indria. Pak Kasur memang terkenal sebagai pelopor yang mengekspos potensi anak, lewat sebuah mata acara di TVRI. Kak Seto mulai banyak belajar, hingga akhirnya Pak Kasur menganggapnya gemilang dan pantas menjadi penerus ‘tongkat estafet’  dari cita-cita pribadinya di dunia anak-anak. 

Penghasilan Kak Seto agak lumayan. Selama ia bekerja menjadi asisten Pak Kasur dan menjadi pembantu serta pengasuh anak di rumah Direktur Bank Indonesia saat itu, (Soeksmono Martokoesoemo) uangnya digunakan untuk meneruskan pendidikan ke fakultas psikologi Universitas Indonesia.     

Sambil aktif kuliah, ia juga mengasuh acara Aneka Ria Taman Kanak-Kanak di TVRI, bersama Henny Purwonegoro. Ia mendongeng, mengajar anak-anak sambil bernyanyi, dan bermain sulap bersama anak-anak. Dengan bonekanya Si Komo berikut lagunya, ia pun makin lekat dengan anak-anak. Hingga keadaan ekonominya pun mulai membaik. Setelah berhasil menggondol gelar sarjana psikologi tahun 1981, Kak Seto mengundurkan diri dari keluarga Soeksmono.  

Balas Budi Sepanjang Hayat

Usianya kini 56 tahun, tapi lelaki yang selalu tampil dengan senyum ramah ini tak pernah jauh dari dunia anak-anak. “Masa kecil saya, sangat bahagia,” kenangnya. Ia menceritakan masa kecilnya yang banyak ia habiskan di kompleks perumahan sebuah perusahaan tembakau di Klaten, Jawa Tengah. 

Walau telah lebih dari 37 tahun ia berkiprah di dunia anak-anak, lulusan program doktor jurusan psikologi di Universitas Indonesia ini seperti tak pernah puas. Ketika ditanya mengapa selalu ingin bermain dengan anak-anak, dan bergembira bersama mereka, Kak Seto menjawab arif, “Saya ingin membalas budi pada mereka. Kepada semua anak-anak. Karena masa anak-anak yang pernah saya lewati, itu benar-benar menjadi masa bahagia saya. Maka, saya selalu ingin membuat mereka juga selalu bahagia, selalu bergembira. Karena mereka adalah anak-anak.”

 

Kak Seto berpendapat, “Bermain merupakan salah satu unsur penting dalam tumbuh kembang fisik, intelektual, dan mental anak. Belajar sambil bermain, itu menarik.”

 

Dari sisi kebutuhan anak dalam belajar, Kak Seto yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, memberi pandangan bahwa kegiatan belajar jangan sampai menjadi bentuk tekanan terhadap anak. “Yang penting kan, anak-anak ini mau belajar. Bukan yang penting, anak-anak ini mau sekolah. Wong banyak anak sekolah yang enggak mau belajar, ” ucapnya.

 Tulisan ini telah dimuat di majalah pendidikan khusus untuk guru, dan diterbitkan di Jakarta pada bulan Agustus 2007. 

 

Writer : Ayu N. Andini

Pesta Untukmu, Anak Indonesia

“Kami mohon limpahan kebaikan
Agar tak ada yang ringkih kekurangan gizi
Agar tak ada lagi yang putus sekolah dan hidup terlunta-lunta di jalan,
agar tak ada lagi anak yang tersiksa dan belajar jadi penyiksa.”

Ini, potongan kalimat doa bagi anak Indonesia yang diucapkan oleh Abdurahman Faiz, seorang penyair cilik berusia 12 tahun. Kalimat-kalimat doa ini ia bacakan di panggung perayaan Hari Anak Nasional 2007, di depan ribuan anak, dan Presiden RI beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang hadir pada hari itu.
Lalu, doanya menjadi wakil dari doa dan harapan jutaan jiwa anak di Indonesia.

Peringatan Hari Anak Nasional Indonesia 2007 yang puncak acaranya jatuh pada tanggal 22 Juli 2007 lalu, digelar meriah di arena Dunia Fantasi (Dufan), Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono juga turut hadir  beserta beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Acara ini mengundang dan melibatkan sekitar 6.000 orang anak dari seluruh Indonesia.

Sejatinya Anak-anak Indonesia
Rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) 2007 sesungguhnya telah dimulai sejak bulan Mei s/d  Juli 2007 kini. Penyelenggaraannya tahun ini dikoordinir oleh Panitia HAN 2007 yang susunannya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Kepanitiaannya terdiri dari unsur pemerintah, pemerhati anak, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pihak swasta/dunia usaha, lembaga pendidikan, keagamaan, organisasi massa, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan pidato laporannya yang disampaikan tanggal 22 Juli 2007 di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol,  Menteri Negara Pemuda dan Olahraga memaparkan kegiatan HAN 2007. Sepanjang kurun waktu sekitar 2 bulan, ada beragam kegiatan HAN yang telah digelar oleh panitia HAN 2007. Antara lain, Bhakti Sosial berupa pelayanan kesehatan, pemeriksaan mata, perawatan bagi anak yang terkena gizi buruk, khitanan massal untuk 150 anak kurang mampu di DKI Jakarta, bantuan bagi anak-anak korban bencana alam, Festival Anak Sholeh, penyelenggaraan Forum Anak Jalanan bekerjasama dengan Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI), pameran buku hasil karya anak, pameran foto anak, dan membuat kumpulan lagu anak Indonesia. 

Perayaan puncak HAN 2007 yang gegap gempita ini didukung penuh oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Taman Impian Jaya ancol, Dunia Fantasi, BNI 46, bri, Bank Mandiri, TELKOM, Pupuk Kujang, Artha Graha peduli, BOSOWA Foundation, Petrokimia Gresik, Aneka Tambang, TVRI, MASIMA Radio Network, dan PM’S Communication.

Arena Dufan mendadak diramaikan celoteh anak-anak dengan pakaian aneka warna. Mereka jugalah yang memeriahkan acara ini dengan berbagai pertunjukan seni. Pengunjung yang datang ke sana, bisa melihat “aksi” mereka mulai dari pentas dolanan anak-anak, drum band, pentas tari cokek, pantomim, kreasi mewarnai dari beberapa lembaga pendidikan anak usia dini, hingga ke acara pertunjukan proses pembuatan prakarya dari akar wangi. Suasana riang pun merebak kemana-mana. Hari ini, anak-anaklah yang menjadi tuan rumah sekaligus tamu undangan istimewa di sepanjang hari Minggu pagi hingga siangnya. Hari itu memang jadi puncak perayaan HAN 2007.

Panitia HAN tahun ini, mengambil tema besar: “Saya Anak Indonesia Sejati, Mandiri dan Kreatif.” Lengkap dengan subtemanya : Tubuhku Sehat, Jiwaku Kuat, Siap Menjadi Pemimpin Masa Depan. Acara puncak yang diadakan di Hall Rama Shinta, berlangsung tertib. Di ruangan yang mampu menampung sekitar 5000 orang itu, anak-anak secara serentak melambaikan bendera-bendera kecil Merah Putihnya kepada Pak SBY dan Ibu Ani SBY.

Dalam pidato sambutannya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak Indonesia. “Kami menyayangi dan bangga pada kalian. Kami doakan agar anak-anak Indonesia dapat membawa nama baik bangsa dan negara.” Lebih jauh lagi, ia menghimbau agar semua orang tua dapat memberi bimbingan terbaik bagi anak-anaknya. “Karena dia milik masa depan, dia milik negeri ini,” tegasnya. 

Kemudian, termin dialog pun dibuka. Pada acara ini dilakukan termin dialog dengan sistem telewicara. Hari itu, anak-anak yang diberi kesempatan berbicara langsung adalah anak-anak dari Papua dan Nangroe Aceh Darussalam. Masing-masing diwakili oleh 2 orang anak.

Alfred Mayor, dari Papua menyampaikan mengenai kebutuhan anak-anak Papua atas makanan tambahan yang pernah diberikan untuk anak-anak sekolah dasar di sana serta kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak pedalaman dengan model sekolah berasrama. “Pak Gubernur memiliki inisiatif yang baik, begitu pula dengan para pemimpin yang ada di sana. Saya kira, yang disampaikan Alfred tadi tentunya patut kita pikirkan. Paduan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi khusus telah kami berikan di Papua dengan anggaran yang juga cukup besar. Mari kita satukan, apa saja yang bisa kita lakukan. Sehingga anak-anak kita mendapatkan kemudahan. Begitu respon saya, Alfred. Terima kasih,” ujar Presiden RI.

Desi Poporule, juga menyampaikan pesan dan pertanyaannya tentang kondisi sebenarnya dari anak-anak Papua dalam menghadapi Ujian Nasional (UN). “Kami, anak-anak di Papua sangat bingung dengan adanya Ujian Nasional yang telah diselenggarakan di provinsi Papua dengan cara pembulatan kertas, maupun dengan standar nilai yang ditentukan dari pusat. Saya mohon, kepada bapak Presiden SBY agar kami di Papua mempunya standar nilai yang khusus,” ucapnya lantang, “Saya mewakili 30 orang anak disini yang juga mewakili seluruh anak di Papua, memohon kepada bapak agar anak-anak di Papua dibebaskan dari biaya pendidikan. Karena selama ini orangtua kami sangat terbeban. Cukup berat memikul biaya pendidikan. Sekian dan terima kasih,” ucapnya sambil menyusut air mata.

Untuk kondisi yang memprihatinkan ini, Presiden SBY menanggapi agar tujuan baik dari UN ini bisa dilaksanakan dengan baik dan turut memperhatikan kondisi-kondisi khusus dari masing-masing daerah. Hingga UN tidak membebani siapa pun. ”Pemerintah terus menerus meningkatkan anggaran pendidikan. Sesuai dengan kemampuan keuangan negara tanpa mengabaikan anggaran yang lain, pengurangan kemiskinan, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, kebijakan pemerintah khususnya,kami ingin betul-betul membantu bagi mereka yang betul-betul tidak mampu dan membuat pendidikan kita ini murah serta berkualitas. Itulah yang sedang kami lakukan. Sampaikan salam saya kepada orangtua Desi,” tambahnya.

Ibu Ani turut menanggapinya dengan ucapkan, “Anak-anakku yang ada di Papua. Semoga kalian di sana dapat belajar dengan baik. Ibu di sini akan membantu kalian dengan memberikan motor pintar untuk daerah Papua. Insya Allah akan ibu tambah lagi, buku-bukunya. Belajarlah dengan sebaik-baiknya. Salam sayang dari Ibu.”
 
Sementara itu di timur Indonesia, anak-anak juga menyampaikan pesan-pesannya dari Aceh diwakili Kevin Maulana dan Salsabila Kharisa Medina. Kevin, yang cita-citanya ingin jadi presiden ini bertanya tentang bagaimana pengalaman hidup Pak SBY hingga bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Sedangkan Salsabila, menanyakan dukungan infra struktur dari pemerintah pusat terhadap sistem syariat Islam yang telah masuk kedalam sistem pendidikan di sana.

Tak jauh beda dengan tanggapan sebelumnya, Presiden SBY juga mengajak agar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat duduk bersama untuk memikirkan untuk mengambil tindakan dan upaya-upaya responsif. Begitu pula Ibu Ani yang turut menyatakan dukungannya terhadap semangat belajar anak Aceh dengan memberikan 2 mobil pintar di sana.

Pada acara ini juga diberikan pula beberapa penghargaan terhadap anak-anak berprestasi di bidang olahraga, anak-anak yang terpilih sebagai pemimpin muda Indonesia serta penghargaan bagi pemenang karya tulis ilmiah pendidikan anak usia dini dan para jurnalis yang mendedikasikan dirinya dan tulisannya untuk kemajuan tumbuh kembang anak-anak Indonesia. 

Selain peresmian peluncuran “Books Drop Box” melalui program Mobil Pintar dan Motor Pintar yang dicanangkan oleh Ibu Negara, Presiden SBY juga meresmikan Pentas Prestasi Anak yang dibangun di area Dufan sebagai hasil kerjasama Taman Impian jaya Ancol, SIKIB, Depdiknas, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

Istimewanya, di acara perayaan puncak HAN ini, SOIna ikut ambil bagian. Special Olympics Indonesia (SOIna) adalah sebuah lembaga yang peduli pada pembinaan potensi olahraga bagi anak-anak tuna grahita. Mereka menurunkan satu tim besar. Ada sekitar 20 orang yang turut naik ke pentas. Mereka adalah anak-anak penyandang tuna grahita (down syndrome dan mental imbicyl) usia 6 s/d 17 tahun. Mereka tampil dengan seragam olahraga serba hijau. Apakah mereka paham tentang perayaan HAN, itu tak jadi  soal. Yang jelas rasa gembira mereka tak bisa tertutupi lagi. Kegembiraan, memang hak semua anak. 
 
Selamat Hari Anak Nasional 2007, semoga anak-anak di negeri ini mampu membangun dirinya menjadi anak yang mandiri dan kreatif.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah khusus bertema sosial, edisi khusus Hari Anak Nasional 2007, dan berkantor di Jakarta.

Writer : Ayu N. Andini
Photo by Arin TW
Tittle: “Walau tanpa tangan, kelak aku ingin jadi pelukis terkenal”

Anak Indonesia Harus Lebih Dihargai

Indonesia memang belum sepi dari permasalahannya tentang hak anak. Atas berbagai kasus, pihak pemerintah pun telah sediakan beberapa wadah untuk penanganan masalah-masalah anak. Melalui Depdiknas, mereka berupaya meraih anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak pedalaman yang tak dapat mengakses pendidikan lewat program-program kesetaraan. Lain urusannya dengan Departemen Sosial yang memang lebih konsentrasi pada penanganan masalah anak-anak miskin telantar melalui proyek percontohan Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak jalanan, (Crisis Centre) di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Namun semuanya masih dianggap belum terintegrasi. Hasilnya, anak-anak seperti tak mendapatkan hak perlindungan yang layak.

Data yang tercatat di Komnas Perlindungan Anak memperlihatkan betapa memprihatinkannya keadaan anak-anak Indonesia. Tahun 2007 ini, sudah lebih dari 200.000 orang anak menggelandang dan hidup liar di Jakarta. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini tak jauh beda dengan laporan-laporan kasus tindak kekerasan yang tercatat di Komnas Perlindungan Anak. Tahun 2006 tercatat ada 1124 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 1160 kasus pada  tahun 2007 kini. Kasus terakhir yang menggemparkan adalah mutilasi yang menimpa bocah 10 tahun di klender, Jakarta Timur pada awal Juli lalu. Mengapa hal  ini masih bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebab paling dasar atas semua masalah ini? Apa saja upaya Komnas Perlindungan Anak dalam mengatasi semua masalah ini?

Untuk mengetahuinya lebih jauh, ikuti wawancara saya dengan Dr. Seto Mulyadi yang akrab dipanggil Kak Seto. Selaku Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak, sekaligus pakar dan pemerhati permasalahan hak-hak anak di Indonesia.     

Mengapa Komnas Perlindungan Anak memilih untuk menangani masalah anak jalanan di Indonesia?
Seperti yang sudah kami kemukakan di berbagai media. Sebetulnya banyak permasalahan tentang anak di sini. Lebih dari 13 juta anak di Indonesia yang mengalami kurang gizi. Banyak anak-anak yang belum dapat akte kelahiran. Banyak anak-anak yang putus sekolah, anak yang diperdagangkan, anak-anak yang menjadi pekerja seks komersial, itu adalah potret program. Saat ini kami memfokuskan pada anak jalanan karena jumlahnya yang terus bertambah. Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Janganlah kita bicara anak, hanya pada Hari Anak Nasional belaka.

Anak-anak yang masalahnya telah begitu mendesak, tidak kunjung dapat perhatian. Memang, telah ada deputi-deputi di dalam pemerintahan yang mengurusinya, tetapi sampai sekarang program-programnya tidak terintegrasi. Semuanya berjalan sendiri-sendiri.

Misalnya, ada anak jalanan, maka itu urusan Departemen Sosial.  Ada anak putus sekolah, maka jadi urusan Departemen Pendidikan Nasional. Ada pekerja anak, berarti itu urusan Departemen Tenaga Kerja. Kalau saja itu semua berada di bawah satu kementrian yang benar-benar khusus menangani semua masalah anak, dan lembaga ini juga betul-betul bisa mengedepankan yang terbaik untuk anak Indonesia serta memperioritaskan masalah anak sejajar dengan masalah politik, ekonomi dan sebagainya, mungkin berbagai kendala dan pelanggaran terhadap hak anak, tidak akan separah yang sekarang.

Kak Seto, jumlah anak jalanan di Jakarta sekarang kemungkinan besar akan terus bertambah. Apa saja persoalan mendasar yang jadi penyebab meningkatnya jumlah mereka ini?
Penyebab yang paling mendasar adalah kemiskinan yang terus melanda masyarakat kita. Mereka harus membantu orangtua mencari nafkah. Mereka harus bekerja, mereka harus putus sekolah, jadi tidak ada kegiatan hingga akhirnya mereka berkeliaran di jalanan.
Komnas Perlindungan Anak melihat hal ini sebagai masalah yang sangat penting dan merupakan masalah yang harus disiapkan menjadi program prioritas oleh para calon gubernur Jakarta. Karena jika tidak, ini akan menjadi suatu pelanggaran yang sangat parah dan sudah tidak bisa ditunda lagi.

Apa saja peranan Departemen Sosial dalam menyelesaikan masalah ini?
Memang seharusnya Departemen Sosial dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. Tentang masalah anak jalanan, musti terus menerus diselidiki. Bukan hanya oleh masyarakat sendiri, tapi juga oleh semua kalangan. Kami juga melihat bahwa kebijakan dan perhatian terhadap masalah anak jalanan itu masih sangat kurang dan mohon sekali lagi, agar hal ini tidak hanya diperhatikan pada saat Hari Anak Nasional saja. Tetapi dapat terus menerus mendapat perhatian dari pemerintah dan yang paling besar pengaruhnya adalah pemberdayaan ekonomi oleh masyarakat. Ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bagaimana Kak Seto menanggapi tentang maraknya kasus tindak kekerasan dan kasus mutilasi terhadap anak-anak?
Kasus-kasus ini telah menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dan masyarakat kita terhadap anak-anak, masih sangat kurang. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak-anak, baik itu dilakukan oleh orangtua, masyarakat, maupun pemerintah sendiri. Kadang, kita melihat anak-anak yang dipukul oleh orangtuanya, tapi kita tidak berani menegur. Ini sudah termasuk sebagai contoh tindak kekerasan tahap awal. Sesungguhnya tetangga yang melihat kejadian ini juga punya hak mengadukannya. Tolong, agar hal ini bisa diingatkan kepada para tetangga yang melihat tetangga di dekatnya melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Dan jika masih ada orangtua yang bilang bahwa ini adalah urusan keluarga mereka sendiri, mohon agar mereka bisa disadarkan. Karena  dengan memukul anak seperti itu, artinya mereka telah melanggar UU perlindungan terhadap anak.

Menurut Kak Seto, siapakah yang sebenarnya harus bertanggungjawab untuk permasalahan tersebut?
Kita semua harus berani untuk memikul tanggungjawab. Kita, para orang dewasa. Baik itu orangtua, guru, masyarakat umum, para tokoh masyarakat, sampai kepada pemimpin bangsa.

Menurut Kak Seto dan Komnas Perlindungan Anak, bagaimana penanganan yang tepat untuk masalah itu?
Hal pertama yang menjadi awal penanganannya adalah perhatian. Anak-anak yang dimutilasi ini adalah anak-anak yang biasanya terlupakan. Kalau misalnya di rumah dia ngambek, dia mungkin protes, atau mungkin ketika dia protes dan pergi, dia juga dibiarkan begitu saja. Mungkin ini bukan cuma masalah ekonomi yang jadi penyebabnya.
Tapi juga karena kurang adanya pemahaman paradigma bahwa anak adalah titipan Tuhan. Mohon agar ini diperhatikan betul-betul.

Khususnya adalah ketika murid tidak masuk sekolah. Apakah ada kepedulian dari gurunya untuk segera  mencari tau tentang kenapa muridnya tidak hadir? Sangat mungkin, anak-anak yang terlupakan ini adalah calon korban mutilasi ataupun tindak kekerasan yang lain. Ini terjadi cuma karena tidak ada kepedulian yang sangat tinggi dari lingkungannya.

Apakah ini bisa diartikan bahwa perlindungan dan keamanan bagi anak-anak Indonesia, masih belum jadi prioritas di negara kita?
Sekarang memang masih lebih memprioritaskan akses pendidikan. Kalau untuk perlindungan keamanan mereka, kami akan terus kampanyekan. Kami usahakan agar masalah perlindungan dan keamanan anak ini akan jadi prioritas program bagi siapa pun calon Gubernur Jakarta yang nanti akan terpilih.

Bagaimana halnya dengan perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia? Bagaimana menurut Kak Seto?
Mengenai pekerja anak di sektor formal, itu artinya secara resmi menjadi tanggung jawab perusahaan tempat mereka bekerja. Dan biasanya sudah ada ketentuan-ketentuannya.
Jadi, mereka harus cukup istirahat. Kemudian, ada batas waktu jam kerjanya. Sebetulnya, berdasarkan ketentuan, mereka tidak boleh kerja lebih dari 3 jam. Kebutuhan hak tumbuh dan berkembang mereka juga harus diperhatikan.

Sejauh ini, apakah aturan-aturan itu betul-betul sudah berjalan atau tidak?
Ada yang tidak dijalankan. Ada juga yang belum dijalankan.

Apakah karena pemantauannya sulit? Mungkinkah karena banyak perusahaan yang sulit “ditembus”?
Iya, memang keadaannya seperti itu.

Lalu apa upaya yang sejauh ini telah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak?
Pertama, memang melalui sosialisasi. Lewat televisi, talk show, atau wawancara. Semuanya dilakukan agar seluruh masyarakat ikut berperan sebagai pemantau. Karena pemantauan ini tidak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh Komnas Perlindungan Anak, atau lembaga-lembaga perlindungan anak lainnya juga. Jadi, masyarakat sendiri harus terlibat ikut memantau dan melaporkan kalau-kalau ada pelanggaran pekerja anak ataupun tindak kekerasan terhadap anak.

Bahkan dalam Undang-Undangnya juga disebutkan bahwa siapapun yang melihat tindak kekerasan terhadap anak dan tidak melaporkannya kepada yang berwenang, maka artinya orang tersebut juga dapat kena tindakan berupa hukuman penjara minimal 5 tahun. Inilah yang memperlihatkan bahwa pemantauan dapat dilakukan oleh semua orang.

Harus ada kepedulian dari lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Para legislatif itu juga hendaknya peduli, para anggota DPR, atau DPD sebenarnya bisa datang untuk meninjau dan memantau.

Berarti, yang mana yang lebih didahulukan? Memenuhi kebutuhan perlindungan atas pekerja anak, memenuhi kebutuhan utk perlindungan keamanan terhadap anak, ataukah memenuhi kebutuhan mereka atas akses pendidikan?
Kali ini, kami lebih memprioritaskan untuk bisa membangun komunitas belajar bagi anak-anak. Maksudnya,  kami memenuhi kebutuhan mereka untuk akses belajar dulu. Mau kerja, mau bikin apa, mau jadi apa, dahulukan belajar dulu. Belajar jangan ditinggalkan. Karena belajar adalah bagian dari hak tumbuh dan berkembangnya anak-anak.

Kasus mal nutrisi atau kekurangan gizi pada anak Indonesia, masih sangat tinggi?
Iya. Betul.

Bagaimana pandangan Kak Seto terhadap kasus mal nutrisi yang ada di seluruh Indonesia dan bukan hanya di NTT saja, tetapi juga di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia?
Saya lihat, ibu-ibu yang aktif, para wanita bekerja, wanita karir yang sarjana, misalnya. Mereka itu masih membiarkan putra putrinya makan makanan instant. Makan mie instant, makan jajanan ringan dengan takaran gizi yang rendah, makan junk food.
Ya..walaupun dia tahu itu harganya agak mahal, tapi mereka tidak memperhatikan nilai gizinya.

Memberi anak-anak makan makanan instant, itu sebenarnya membuat mereka jadi mal nutrisi juga?
Iya. Itu juga mal nutrisi. Menyebabkan anak-anak jadi kekurangan gizi. Apakah itu menunjukkan mereka peduli pada nilai gizinya? Itulah yang menunjukkan bahwa paradigma atau skala prioritasnya yang salah. Ini yang harus diubah.

Dari semua kasus dan permasalahan ini, apakah sudah bisa diperkirakan tentang hal-hal yang akan jadi prioritas sebagai bahan Kongres Anak tahun 2007 ini?
Sebetulnya, itu kembali kepada masing-masing anak. Kami tidak mau intervensi. Jadi, anak-anak sendirilah yang nanti akan merumuskan materinya dan hasilnya bisa langsung direkomendasikan ke Komnas Perlindungan Anak.

Bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa sampaikan usul mereka ke Komnas Perlindungan Anak?
Selama ini, mereka semua datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Anak-anak ini dikirim oleh pemda masing-masing. Lalu mereka akan berkongres selama 3 hari. Akan dibuat beberapa kelompok pembahasan. Tapi khusus untuk tahun 2007 ini diundur karena tidak ada biaya.

Diundur sampai kapan?
Sampai ada biaya, mungkin habis lebaran.

Kemajuan yang seperti apa yang Kak Seto inginkan untuk anak Indonesia?
Mereka bisa berkembang optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi, bukan menjadi seperti robot-robot saja. Anak-anak yang memang pintar fisika, maka pilihlah sistem yang akan membuat mereka bisa berkembang di sana. Jadi, kalau mereka ingin menjadi seperti BJ. Habibie, ya bisa mereka juga bisa menjadi Rudi Habibie, atau Rudi Hartono, atau Rudi Choirudin, atau seperti Rudi Salam atau menjadi seperti Rudi Hadisuwarno. Mereka bisa pilih sesuai dengan potensi mereka masing-masing.
Sistem pendidikan di Indonesia seharusnya bisa membuka peluang seluas-luasnya untuk menciptakan anak-anak Indonesia seperti orang-orang ”besar” itu tadi. Bahkan jika mereka mau jadi Einstein, Pablo Picasso, atau Beethoven, atau jadi Muhammad Ali, terserah mereka masing-masing.  

Bagaimana usulan konkret dari Kak Seto untuk bisa wujudkan hal itu?
Artinya, harus ada portofolio di dalam penilaian terhadap anak-anak. Jadi, anak-anak yang kecil-kecil sudah pandai mengaji, dan itu bisa di ekspose lewat portofolio anak. Ada juga, anak-anak yang pintar bikin puisi, atau yang sudah bisa menulis buku.  Itu bisa menjadi portofolio yang bagus.
Tapi sekarang, paradigma orang-orang itu, masih menganggap bahwa anak-anak pintar menulis, menyanyi, atau pintar apapun, yang penting nilai matematikanya harus bagus. Itu mustinya tidak begitu. Sekarang , kemampuan anak-anak yang lebih dilihat dan diperhatikan itu hanya kemampuan Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia.

Artinya, ketika mereka mendaftarkan diri ke sekolah, portofolio itu bisa jadi pertimbangan penilaian dari sekolah bagi mereka?
Iya. Bisa begitu. Khusus untuk para orangtua, jikalau nantinya anak mereka harus ikut program homeschooling, ya tidak apa-apa. Yang penting, anak-anak bisa dan mau belajar. Bukan lagi yang penting, anak mau sekolah. Wong banyak anak sekolah yang tidak mau belajar, kok.

Apakah akses pendidikan yang kini sedang gencar dikampanyekan oleh Kak Seto akan menjadi cara terbaik bagi kondisi anak Indonesia yang sekarang dan untuk yang akan datang?
Ini adalah bagian dari upaya pemenuhan hak anak untuk belajar. Bahwa belajar tak hanya di sekolah formal. Pengertian homeschooling sekarang ini memang diprioritaskan sebanyak 90% untuk anak-anak yang terpinggirkan. Terutama anak-anak jalanan, anak tak mampu, dan untuk anak-anak yang secara geografis mengalami kesulitan untuk menjangkau akses pendidikan. Seperti anak-anak rimba, anak-anak di desa terpencil, anak- anak di pulau, yang semuanya itu jauh dari akses pendidikan formal.

Misalnya, di Tawao, Malaysia. Sekarang ada sekitar 36.000 anak-anak para TKI di sana,  yang tidak tersentuh pendidikan formal. Itu adalah bentuk pembinaannya yang juga akan dikembangkan melalui homeschooling melalui ASAH PENA. Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif.

Program homeschooling adalah hasil program kerja sama kami dengan Depdiknas dalam upaya pemenuhan hak anak untuk belajar. Kalau dilampirkan, program ini sesuai dengan pasal 26 dan 27 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di Indonesia memang ada banyak upaya lembaga-lembaga yang mencoba merangkul anak-anak jalanan ini. Contoh, salah satunya adalah program sekolah berjalan atau yang lebih dikenal dengan nama kelas berjalan. Ini adalah juga program home schooling. Dalam kurun seminggu sekali, mobil kelas berjalan ini keliling ke tempat yang berbeda di seluruh wilayah Jakarta. Tim kerjanya, ada tutor yang menguasai materi pelajaran, utk jalankan kegiatan home shooling untuk anak jalanan.

Program ini adalah bentuk pendidikan informal. Sebetulnya juga termasuk dalam bentuk nonformal. Jadi, anak-anak itu setelah beberapa lama mengikuti pelajaran di kelas berjalan ini, mereka akan diikutkan ujian kesetaraan Sekolah Dasar, SMP, SMA. Termin ujian kesetaraan ini setahun 2 kali. Tujuannya agar mereka juga bisa dapatkan ijazah resmi dari Depdiknas.

Mereka dapat akses pendidikan yang resmi dari pemerintah juga. Sejajar dan disetarakan dengan pendidikan formal yang lain, sesuai dengan yang ada di pasal 27, UU No. 20 tentang Sisdiknas.
Dan hal ini menjadi bagian dari kegiatan pro aktif kami. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana pemerintah memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat, hingga mereka tak perlu membantu mencari uang dan mengorbankan waktu anak-anak ini utk bermain, belajar, dan istirahat di tempat-tempat yang tidak layak.

Bagaimana peranan BSNP sendiri dalam penentuan standarisasi kurikulum home schooling ini?
Perlu diketahui bahwa negara kita sekarang tidak punya kurikulum nasional. KTSP adalah jenis kurikulum yang sekarang sedang dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Jika sekolah saja bisa menyusun kurikulum sendiri, maka komunitas juga bisa. Yang penting, mengacu kepada 3 standar, pertama adalah standar isi kurikulum dari 5 pelajaran itu. Kedua, standar kompetensi lulusan. Ketiga, mengacu kepada standar evaluasi melalui pendidikan kesetaraan.
Kini, tinggal bagaimana masyarakat membantu anak-anak jalanan ini dengan mendukung program-program seperti kelas berjalan ini.

Berapa jumlah lulusan program kelas berjalan ini ?
Kalau tentang lulusan home schooling, salah satunya adalah anak saya sendiri. Kalau untuk program kelas berjalan bagi anak jalanan, masih tahap awal. Dan baru tahun 2007 ini mereka ikut ujian kesetaraan. Kemarin bulan Juni, dan nanti akan ada lagi yang ikut pada bulan November.

Dari rentang usia berapa murid terbanyak di kelas berjalan ini?
Terbanyak, adalah anak-anak usia sekolah dasar. Sekitar 6 tahun s/d 12 tahun.

Bagaimana penanganan yang paling tepat untuk anak-anak Indonesia?
Sejak dulu saya selalu mengumandangkan motto bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak. Dulu, Bung Karno pernah bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Jangan lupakan sejarah masa lalu. Pahlawan adalah sejarah masa lalu. Tapi kita juga jangan lupakan masa depan. Karena pemimpin kita di masa depan adalah anak-anak yang ada sekarang. Mereka harus lebih dihargai.

Kita harusnya juga mencintai mereka. Mencintai di sini, dalam arti luas. Yaitu, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan, memberikan makanan yang cukup bergizi, dan berbagai hal terbaik yang bisa membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi unggul. Jika tidak begitu, maka kita tidak akan mempunyai pemimpin yang unggul.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah khusus bertema sosial, edisi khusus Hari Anak Nasional 2007, dan berkantor di Jakarta.

Writer : Ayu N. Andini
Reportase by Ayu N Andini
Photo by Ayu N. Andini