Trik Tiga Tahun Tuntaskan Buta Aksara

•Desember 12, 2007 • Tinggalkan sebuah Komentar

Niatan Depdiknas untuk berantas buta aksara di Indonesia tahun 2007 ini dijatuhkan dengan target 2,2 juta penduduk melek huruf dari sejumlah 12,2 jutaan orang yang masih buta aksara. Lewat setengah tahunnya, beberapa catatan penting mulai ditinjau.  Kendala dan hambatan yang dialami tak sedikit.

Para buta aksara ini tersebar di berbagai daerah se-Indonesia yang kondisi geografisnya tak mudah untuk ditembus. Disamping itu, dari sisi tenaga pendidiknya pun masih perlu banyak pengayaan kompetensi dan peningkatan kualifikasi. Tutor keaksaraan yang kini mencapai 120.000 orang, masih didominasi lulusan SMA.  Dukungan pemerintah daerah juga punya peranan strategis.

Anggaran bagi pemberantasan buta aksara melalui kesepakatan dan kerja sama Mendiknas Bambang Sudibyo dengan pemerintah daerah, jatuh 50:50 bagi Depdiknas dan bagi pemda yang bersangkutan. Pihak Direktorat Pendidikan Masyarakat pun melakukan beberapa trik demi mencapai target.

Seberapa jauh perkembangan pemberantasan buta aksara dalam 3 tahun terakhir ini, berikut kutipan wawancara langsung wartawati Pena Pendidikan, Ayu N. Andini dengan Direktur dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dr.  Sujarwo S, M. Sc.  

Bagaimana perkembangan terakhir kondisi buta aksara di Indonesia?

Kondisinya sangat bagus, menurut proyeksi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sementara.  Kalau kita refleksi dari awal 2005, jumlah buta aksara mencapai 14,8 juta. Tahun  2006 itu 12,8 juta, dan proyeksi sementara BPS sampai pertengahan 2007 adalah 12, 2juta. Jumlah ini adalah hitungan sementara tahun ini. 

Tingkat keberhasilan apa yang diprioritaskan untuk program Pemberantasan Buta Aksara (PBA) dalam 3 tahun belakangan ini?

Untuk dua tahun sejak awal 2005,  kami menekankan pada pemberantasan buta aksara. Jadi, dalam kurun 2005-2006, prioritaskan untuk menurunkan jumlah buta aksara. Mulai 2007 ini kami mulai menggarap yang lanjutan.  

Kalau kilas balik ke tahun 1970, maka program apa yang hingga kini masih bagus untuk diterapkan dalam program PBA?

Yang masih bagus untuk diterapkan sekarang, yaitu Paket Belajar 1 s/d 100. Itu sebenarnya bisa diperbaiki, supaya lebih sesuai dengan kondisi sekarang. 

Artinya, hingga sekarang belum banyak dilakukan pengembangan model belajar?

Kalau model belajar, cukup banyak.  Utamanya adalah untuk tahap dasar belajar bagi para buta aksara. Jenis modul belajarnya disebut Modul 1, Modul 2, sampai dengan Modul 100. Ada sebutan lain untuk modul ini, yakni Paket A.  Sekarang bentuknya bukan Paket A lagi. Kini programnya disebut Pemberantasan Buta Aksara (PBA). Paket standar, namanya SKK. Standar Kompetensi Keaksaraan. Misalnya, SKK untuk Tingkat Dasar. Ukurannya adalah para warga Belajar bisa membaca dan menulis kalimat sederhana minimum 7 kata, dan mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan sampai 100.  Tingkat Lanjutan, warga belajar harus sudah mampu membaca dan menulis dengan lancar dan kalimat sederhana minimum 10 kata dan bisa  berhitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian sampai 1000. terakhir, adalah Tingkat Mandiri atau pelestarian. Pada tahap ini, para warga belajar sudah bisa meringkas, dan menulis sendiri cerita pendek yang terdiri dari 2 halaman.  

Bagaimana dengan tingkat kualifikasi para tutor keaksaran?

Tutor adalah seseorang yang dididik secara khusus. Kompetensinya pun memenuhi kompetensi tutor. Kualifikasinya memang masih didominasi tamatan SMA.  Tutor dan guru, berbeda. Guru muridnya anak-anak usia sekolah. Sedangkan tutor, muridnya mulai dari usia sekolah sampai dengan orang-orang dewasa.  Tutor kami cukup banyak. Ada 120.000 tenaga tutor yang kami biayai, untuk memberantas 1,2 juta buta huruf.  Sekarang bahkan kami sedang membidik  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kami akan mendirikan PKBM dan memberikan bimbingan teknis di sana. Minimum untuk 1 desa, targetnya 1 PKBM.   

Apakah para tutor juga dibekali pengetahuan tentang antropologi budaya daerah tempat dia bertugas?

Para tutor ini, memang direkrut dari warga daerah setempat. Kalau pun tidak diberikan pelajaran antropologi, sosiologi, andragogi, mungkin mereka sudah mengenal penduduk dan tradisi mereka.                                                                                                         

Apakah sampai sekarang masih ada kendala yang mengganggu proses pencapaian target pemberantasan buta aksara tahun 2009?

Kendala, masih ada.  Namun jalan keluar  dan dukungan berbagai pihak juga sudah kami raih. Termasuk dengan adanya MOU atau Member of Understanding. Kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami optimis, angka target buta aksara tahun 2009 bisa dicapai. MOU itu mengatakan bahwa pembiayaan untuk PBA , terdiri dari 30% dari anggaran provinsi, 20% dari anggaran kabupaten. Tentu sekarang sudah cukup banyak daerah yang memberikan anggaran PBA.

Terbesar adalah Jawa Tengah, yaitu Rp 49 miliar untuk PBA 2007 ini. Jawa Tengah memang nomor 2 terbesar untuk angka buta aksaranya.   Sedangkan di Jawa Timur, APBD untuk PBA di Jatim, dananya mencapai Rp58 miliar, APBD 1 Rp5,8miliar, APBD 2 Rp9,9miliar, hingga total jumlah APBD untuk PBA Jatim hampir  Rp80 miliar. Pamekasan itu punya APBD Rp2,6miliar, lalu daerah Jember memberikan APBD sebesar Rp2,2 miliar untuk PBA. Bondowoso, tidak memberikan sebesar itu karena angka buta aksaranya sudah sangat sedikit. Program PBA nya sudah nyaris selesai di sana.  

Apa saja kendala sarana dan prasarana belajarnya?

Kendala ini memang ada di lapangan.  Tapi kami menjalankan sistem belajar fungsional. Fungsional, itu misalnya tutor mengajarkan benda yang sudah cukup dikenal oleh warga belajarnya yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Yakni, cangkul, sabit, beras, padi, dan lain-lain. Jadi jika tidak ada bahan pelajaran itu bukan masalah.

Karena sebenarnya pihak Direktorat Pendidikan Masyarakat sudah membagi bahan pelajaran, diutamakan untuk  10 provinsi dengan angka buta aksaran yang cukup tinggi. Antara lain, Jawa Timur, Jawa tengah, Papua, Sulawesi Selatan. Secara umum, 2007 ini semua provinsi sudah dibagikan bahan belajar. Ada buku-buku teks untuk belajar membaca, menulis dan berhitung.  

Apakah untuk pengadaan bahan belajarnya, pihak Depdiknas bekerjasama dengan penerbit?

Bukan bekerjasama. Sebenarnya, kami membebaskan penerbit unttk menerbitkan buku-buku keaksaraan. Tetapi kami juga tidak menjamin buku-buku itu nanti akan dibeli. Semuanya tergantung dengan kebutuhan tiap provinsi. Tentang standar buku paket belajar, dinilai oleh tim dari provinsi masing-masing. Misalnya, Sulawesi Selatan mau beli buku paket balajar yang mana pun, tergantung tim penilai yang ada di sana. Jadi, tidak ada acuan tetap.  

Apakah ketidaksamaan bahan belajar itu menjadi kendala?

Saya sudah baca beberapa buku. Penerbit-penerbit sudah menerbitkan buku yang isinya sesuai dengan SKK. Kualitas dan tingkat kesulitan tiap bahan belajar itu sama. Cuma diterbitkan oleh penerbit yang berbeda, itu saja. Kami sudah membagi habis bahan belajar itu. Tahun ini Depdiknas menganggarkan Rp29 miliar untuk pengadaan bahan ajar keaksaraan. Semestinya untuk bahan belajar itu tidak ada masalah lagi. Kami tandatangani jumlah anggaran untuk masing-masing propvinsi, lalu propinsi itu yang nanti akan membeli sendiri ke penerbit. Kami sudah sesuaikan antara jumlah buta aksara dengan jumlah anggaran. Makin besar angka buta aksara ya makin besar anggaran.  

Apakah ada kendala untuk kerja para tutornya? Misalnya, kendala transportasi?

 Semestinya tidak ada lagi kendala itu. Warga belajar juga hidup di lingkungan yang sama, tidak pergi kemana-mana, tidak berpindah-pindah. Tutornya pun mayoritas direkrut dari daerah itu. Jadi, sampai sekarang tidak ada keluhan masalah transportasi. 

 Apa kendala terberatnya?

Kendala terbesar adalah kondisi warga belajar. Kaitannya dengan usia. Karena mayoritas dari mereka berusia di atas 44 tahun. Faktor kemiskinan juga memberi pengaruh yang sangat besar. Masyarakat yang buta aksara ini lebih sibuk mencari nafkah, daripada memprioritaskan waktu belajarnya. Terakhir, penyebaran para buta aksara ini. Mereka yang buta aksara ini banyak yang tidak hidup mengelompok. Hingga untuk dikelompokkan jadi kelompok-kelompok kecil,  itu agak susah.   

Kesulitan geografis juga bukan menjadi kendala besar?

Masalah geografis itu artinya, di suatu pulau didapati kesulitan penduduk untuk peroleh layanan pendidikan. Akibatnya, angka buta aksara di daerah itu jadi tinggi. Tapi sekarang, kami punya kebijakan. Ini kebijakan tentang menjangkau yg tak terlayani. Ada 7 kategori yang diprioritaskan. Yaitu, pertama: daerah kepulauan, kedua: daerah transmigrasi, ketiga: daerah perbatasan, keempat: daerah-daerah yang terisolasi, kelima: masy nelayan-pesisir, keenam: masyarakat muslim tradisional dan adat terpencil, ketujuh: masyarakat nelayan.  

Apakah Depdiknas juga menjalin kerjasama lintas departemen untuk program PBA?

 Iya, kami dari Direktorat Pendidikan Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), serta 86 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Kalau di Jakarta, perguruan tinggi yang kerjasama dengan kami antara lain adalah Universitas Negeri Jakarta, Universitas Atmajaya, dan Universitas Mercu Buana. Dari berbagai perguruan tinggi ini, program PBA diluncurkan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) masing-masing perguruan tinggi.  

Apakah kerjasama ini cukup efektif?

Kerjasama ini memang banyak sekali keuntungannya. Diantaranya, penurunan angka buta aksara bisa jadi lebih cepat prosesnya, ada juga kontibusi modal yang memperlancar kegiatan belajar Keaksaraan Fungsionalnya. Kekurangannya, hanya terkesan masih kurang serius pelaksanaannya. Misalnya, tutor-tutor yang direkrut dari DKP, kebanyakan masih agak kesulitan untuk bisa memotivasi warga belajar. Tapi, pada akhirnya, manfaatnya memang terasa lebih banyak. 

Apa yg membuat phak Direktorat Pendidikan Masyarakat optimis bisa berantas buta aksara dengan target 2,2 juta?

Yang utama, yaitu semangatnya. Saya banyak memotivasi para bupati, untuk menggerakkan semua komponen masyarakat membantu kelancaran program PBA. Banyak bupati yang sangat responsif. Indikatornya bisa tampak dari besar anggaran daerah untuk program PBA.  Tim kami bersama duta buta aksara, baru saja pulang dari Sumenep, Sampang dan Batu. Laporan kegiatannya bagus sekali. Artinya, komitmen pemda di sana juga sangat mendukung program PBA ini. Mereka menargetkan, tahun depan akan berantas habis buta aksara di daerahnya masing-masing.  

Di Jawa Barat, ada 216 desa di Kabupaten Kuningan yang sekarang sudah tuntas buta aksara. Di Jawa Timur, ada Kabupaten Bondowoso yang diharapkan tuntas buta aksaranya tahun 2007 ini. Begitu pula Kabupaten Jember. Bupati Jember punya komitmen tinggi. Sekarang, di Jember masih tersisa 69.000 buta aksaranya, turun jauh dari angka 130.000an.  Tercatat, beberapa daerah yang dianggap sukses tuntaskan buta aksara itu diantaranya, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Gowa, dan beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur.  

Apa saja penghargaan yang sudah diberikan pihak Direktorat Pendidikan Masyarakat terhadap jasa para tutor atas kesuksesan ini?

Kami selalu adakan lomba tutor teladan setiap tahun. Ada hadiah berupa uang untuk mereka. Tahun 2007 ini,sudah  ada kenaikan honor bulanan untuk para tutor.  Yang dulunya hanya Rp140.000,- perbulan, sekarang menjadi Rp300.000,-. Mudah-mudahan mereka termotivasi.  

Bagaimana keberpihakan dari Mendiknas Bambang Sudibyo terhadap pemberantasan buta aksara di Indonesia?

Pada pidato beliau tanggal 17 Agustus 2007 lalu, disampaikan 4 program prioritas. Satu diantaranya adalah buta aksara. Sepanjang 3 tahun berjalan ini, komitmen Pak Bambang Sudibyo terhadap masalah buta aksara, cukup tinggi. MOU dengan pemda juga diprioritaskan. Jumlah total anggaran untuk pemberantasan buta aksara tahun 2007 ini juga makin naik.  Dari jumlah Rp80miliar (2005), kini bertambah menjadi Rp400miliar lebih.   

Writer: Ayu N. Andini

Menggamit Dukungan untuk Pendidikan Nonformal

•Desember 12, 2007 • Tinggalkan sebuah Komentar

“Saya sudah konsultasi dengan Ketua Komnas HAM dan menurut beliau, warga negara yang didiskriminasi karena memegang ijazah Paket C, dapat menuntut Perguruan Tinggi yang menolaknya,” ujar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo di Jakarta, tahun lalu.

Upaya dari pendidikan nonformal untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang tak mampu dan tak terlayani di jalur pendidikan formal, nampaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Setidaknya hal ini menjadi gambaran betapa wacana kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nonformal masih perlu diperkuat.  

Selain mendukung terlunasinya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun, pendidikan nonformal juga punya beberapa PR yang tak bisa dibilang sedikit. Selama tiga tahun belakangan ini, tercatat bahwa pendidikan nonformal telah melayani kebutuhan pendidikan bagi sekitar 13 juta anak usia dini (0 s/d 6 tahun) dari jumlah seluruhnya yang mencapai 28, 3 juta anak usia dini di Indonesia.  Sedangkan untuk program pemberantasan buta aksara, tahun 2007 ditargetkan untuk mencapai 12, 2 juta dari jumlah sasaran sebanyak 15, 4 juta orang yang belum melek huruf. Sedianya, 2009 yang akan datang diniatkan agar Indonesia benar-benar bebas dari buta huruf.

Pemberantasan buta aksara ini diberikan dengan dukungan pengetahuan tambahan melalui program Keaksaraan Fungsional. Melalui program ini, para warga belajar, diberi wawasan mengenai pelajaran ketrampilan dengan bentuk produk berupa kerajinan-kerajinan tradisional.  Direktur dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dr.  Sujarwo S, M. Sc juga menggaet 86 perguruan tinggi, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) untuk bekerja sama dalam program pemberantasan buta aksara.   

Berikutnya, dari sisi lain juga terus digenjot penuntasan Wajar Dikdas lewat program penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Paket A yang setara dengan sekolah dasar (SD) telah ditargetkan tahun ini untuk mencapai APK sebanyak 0,11 juta anak.  

Depdiknas dan Departemen Agama juga telah sepakat berbagi tugas untuk mengejar target ketuntasan wajib belajar 9 tahun terhadap anak usia SMP (13 -15 tahun) sebanyak 1.468.181orang yang belum tertampung. Dari sisi pendidikan nonformal, ditargetkan tahun ini  untuk mencapai APK sebanyak 0,51 juta anak, atau sekitar 510 ribu anak yang ditargetkan diraih ke dalam layanan program kesetaran Paket B setara SMP. 

Terakhir, untuk Paket C setara SMA ditargetkan sebanyak 35ribu anak usia 15 s/d 18 tahun yang bisa terlayani. Terhadap efek samping dari sistem ujian nasional, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo juga telah menyatakan dukungan penuhnya bagi kualitas ijazah program kesetaraan Paket C. Menurutnya, semua anak SMA lulusan ujian paket C juga punya hak dan prioritas yang sama untuk punya kesempatan diterima di seluruh perguruan tinggi manapun di Indonesia.

 

Juli lalu, masih diterima keluhan masyarakat yang ditolak di beberapa perguruan tinggi karena hanya berijazah Paket C. Mendiknas menanggapi, bahwa masyarakat berhak menuntut perguruan tinggi yang menolak ijazah Paket C.

Ini hanya sekelumit gambaran, bahwa sesungguhnya pendidikan nonformal masih menjadi sisi yang belum banyak dipandang sebagai pendukung penuh layanan pendidikan bagi masyarakat.

 Bukan Sekadar Wacana

Pendidikan nonformal masih jadi belantara yang belum banyak “tersentuh”. Pernyataan ini diungkap oleh Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, salah satu anggota tim akademisi pendidikan nonformal. Di tengah belantara ini, sedang dirintis upaya-upaya standarisasi demi meningkatkan mutu dan eksistensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidik, dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, di tengah masyarakat luas.  Eksistensi para pendidik pendidikan nonformal mulai dinilai melalui berbagai standar. Untuk jaminan kompetensi tenaga kerja, dipegang oleh BNSP.

Kerja-kerja BNSP sebagai lembaga independen, berkewajiban memberikan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja yang telah lulus pada level-level tertentu. Kompetensi seorang lulusannya, ditandai oleh selembar surat sertifikat dengan masa berlaku dalam kurun waktu tertentu.  Standarisasi lainnya juga melibatkan BSNP. Mengutip pidato paparan Dr. Suharsono MM., M.Pd di sebuah rapat koordinasi PTK-PNF Februari lalu, dinyatakan bahwa hendaknya para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal adalah orang-orang yang punya kompetensi dan juga berpendidikan.

Sebagian besar dari para PTK-PNF juga berharap memperoleh kesejahteraan melalui pengangkatan CPNS. Di dalamnya terdapat aturan kualifikasi PNS yang mengharuskan para calonnya mengenyam tingkat pendidikan tertentu. “Yang perlu diingat adalah bahwa kompetensi dan kualifikasi sesungguhnya tak diukur dari ijazah sarjana,” tegas Dewa Komang.    Bagaimana pun, pemerintah melalui Direktorat PTK-PNF telah memberi perhatiannya dalam bentuk program beasiswa rintisan gelar untuk jenjang S1, S2, dan S3. Bekerja sama dengan 17 perguruan tinggi negeri se-Indonesia, antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Mulawarman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Cendrawasih. Jurusan-jurusan yang disediakan, mayoritas jurusan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, dan jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Untuk jurusan pendidikan anak usia dini, hanya ada di UNJ. Sejauh ini, program beasiswa rintisan gelar untuk memenuhi kebutuhan belantara pendidikan nonformal yang di dalamnya terdapat sekitar 30.000 lembaga kursus, dan tak kurang dari 106 jenis pendidikan keterampilan, tampaknya masih jauh dari sempurna.

Namun tetap diharapkan, tahun 2007 program ini dapat mencapai sasaran target sebanyak 231 orang PTK-PNF (untuk jenjang S1).  Standarisasi lainnya sedang dirintis melalui peningkatan kualitas Training Of Trainer (TOT) dan diklat-diklat PTK-PNF. Dalam hal ini, BAN PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal) terlibat didalamnya sebagai badan pemberi akreditasi di level  lembaga-lembaga dan program-program pendidikan nonformal. Termasuk beberapa komponen didalamnya, yaitu kurikulum dan pembelajarannya, peserta diklat, fasilitator diklat, penyelenggara diklat, sarana dan prasarana diklat, serta pembiayaan diklat.  

“Untuk akreditasi ini, BAN PNF mendapatkan sumber referensi standarisasi dari beberapa sumber: BNSP, BSNP, dan Depnakertrans. Semuanya kita sinergikan, tanpa menghilangkan karakter pendidikan nonformal yang seharusnya tetap dipertahankan,” ungkap Dewa Komang yang juga menjabat sebagai Ketua BAN PNF.  

Mutu Ujung Tombak

“Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal adalah satu-satunya direktorat yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berani melaksanakan ISO 9001:2000 dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya,” papar Dr. Fasli Jalal  PhD, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada acara launching ISO 9001:2000 September 2006 lalu.  

Penghargaan ini, untuk keunggulan pelaksanaan dan manajemen program Direktorat PTK-PNF. Pelaksanaan ISO 9001:2000 adalah yang pertama kalinya dilakukan di lingkungan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya Dierktorat PTK-PNF yang melaksanakan ISO 9001:2000 diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi role model untuk penerapan ISO pada direktorat-direktorat lainnya.   

Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan nonformal di Indonesia. “Setelah kami mendapatkan penghargaan ini, kami tidak pernah berhenti perbaiki kualitas program. Karena bagaimana pun, para pendidik dan tenaga pendidik pendidikan nonformal ini, adalah ujung tombak. Jadi, tetap harus ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya,” tegas Erman Syamsuddin, S.H, M. Pd, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) pada acara forum ilmiah tim akademisi PTK PNF bulan Agustus lalu. Tercatat, sepanjang tahun 2003 s/d 2007, telah 397 orang tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF yang mendapatkan beasiswa rintisan gelar program sarjana (S1), paska sarjana (S2), dan program doktoral (S3).

Pendidikan Sepanjang Hayat

Pada bulan Mei 2007 lalu, telah dilakukan penandatanganan pengubahan nama dari Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Keduanya memang sama-sama berada di luar jalur pendidikan formal. Bisa dipastikan akan ada banyak paradigma baru yang muncul belakangan. Penguatan pendidikan di lingkungan keluarga, kini mulai diperhitungkan sebagai potensi yang mendukung kelancaran pendidikan formal. 

 Berkenaan hal tersebut, Erman Syamsuddin menyatakan pendapatnya, “Dengan bergantinya nama menjadi PNF-I atau pendidikan nonformal dan informal, ini berarti sudah semakin sesuai dengan isi Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan itu ditempuh melalui tiga jalur, yaitu formal, nonformal, dan informal.”  Ia juga menyatakan bahwa ada kemungkinan besar, akan dilakukan penguatan-penguatan terhadap porsi pendidikan informal.  Penguatan di sisi pendidikan informal, yang dimaksud adalah pendidikan di lingkungan keluarga. “Di sana nanti akan dibentuk pemahaman bahwa pendidikan di lingkungan keluarga ini berjalan dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Kami mungkin juga akan siapkan beberapa hal untuk menuju penguatan pendidikan informal ini. Namun kita tidak bisa memandangnya sebagai hitam dan putih saja, ” tegas Erman.  

Bangun tidur kuterus mandi

tidak lupa menggosok gigi

habis mandi kutolong ibu

membersihkan tempat tidurku. 

Petikan lagu “Bangun Tidur” yang terkenal di Indonesia ini setidaknya menjadi gambaran jelas bahwa proses pendidikan pada hakekatnya diawali dari rumah. Sebelum anak berangkat ke sekolah atau mengawali aktifitas apa pun, selalu diawali dari aktifitas bangun tidur. Sebuah ketertiban dan keteraturan berangkat dari sana.  Mandi, gosok gigi, dan menolong ibu merapikan tempat tidur.   

Sistem terstruktur yang dibangun di keluarga adalah pola-pola pikir yang dituangkan para orangtua di sana. Pendidikan informal, modal awal dan pengantar bagi semua generasi untuk mampu terjun ke kehidupannya di masyarakat.

Tulisan ini telah dimuat dalam sebuah majalah khusus pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

HIPKI dan FeMac Jalin Kerjasama

•Desember 12, 2007 • Tinggalkan sebuah Komentar

Di tengah fenomena ‘gentingnya’ hubungan antara Malaysia dan Indonesia, FeMac (Persekutuan Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia) dan Hipki (Himpunan Pengelola Kursus Indonesia) malah melawan arus. Mereka meniti kepercayaan dan menjalin kerjasama. Benarkah kondisi kritis hubungan dua negara ini akan berpengaruh pada minat mereka untuk meneruskan kerjasama jangka panjang ini? Berikut Majalah MISI Pendidikan Nonformal mengupas sekelumit rencana kerjasama yang cukup kontroversial ini.  

Belum lama ini, Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidikan Nonformal (PTK PNF) telah kedatangan tamu dari negeri jiran. Tak tanggung-tanggung, Vice President FeMac (Federation of Jabatan Pembangunan Kemahiran Accreditated Centers, Malaysia), Captain Dr. Ramlan Bin Ramli, tak sekedar berkunjung ke acara Forum Ilmiah PTK PNF. Ia juga menjadi pembicara di salah satu materi acara yang dihadiri sekitar 400 orang tim akademisi dari berbagai daerah seIndonesia.  

 

FeMac sendiri adalah sebuah lembaga pelatihan/kursus di negeri jiran. Usianya memang masih muda. FeMac didirikan di Kuala Lumpur, lima tahun yang lalu. Strukturnya berada langsung di bawah Kementrian Sumber Manusia, Malaysia. Dalam perkembangannya hingga kini, FeMac telah membentuk sebanyak 700 program kerja. “Antaranya ada program tata rias,  perhotelan, engineering offshore, marine,” tutur Captain Dr. Ramlan Bin Ramli, Vice President FeMac yang sedikit berpromosi.

 

FeMac juga berfungsi sebagai lembaga konsulat yang turut membina program National Occupation Skill Standard (NOSS). Artinya, FeMac juga turut menjadi lembaga yang menetapkan standarisasi kompetensi para tenaga kerja di Malaysia. Mengingat FeMac menyelenggarakan cukup banyak program kursus/pelatihan, para lulusan yang akan dihasilkan dari FeMac merupakan jumlah out put yang dirancang sesuai dengan kebutuhan industri di negeri Semenanjung Malaya ini.

 Kontribusi FeMac terhadap negaranya juga cukup signifikan. Sistem penilaian dan daftar nilai hasil uji kompetensi di FeMac, akan menjadi bahan yang diajukan kepada pihak Kerajaan Malaysia. “Setelah itu, berkasnya akan menjadi rujukan pembakuan standar kompetensi,” ucap Ramli menjelaskan proses kerja dan kontribusi FeMac terhadap kebutuhan tenaga kerja di negaranya. Mengenal Sistem Portofolio dari Negeri JiranSedikit banyak, misi Hipki yang selalu ingin mengejar ketertinggalan daya saing Indonesia di kancah pasar tenaga kerja internasional, telah menggiring Hipki untuk meraih berbagai pihak sebagai partner kerjasamanya. Kali ini, Malaysia menjadi negara yang dilirik Hipki. Negeri Jiran yang satu ini telah lama menjadi negara penerima pasokan tenaga kerja Indonesia yang cukup potensial.

Menurut penuturan Ramli, di Malaysia memang lebih banyak tenaga kerja asing. Termasuk dari Indonesia yang terbanyak. Tahun lalu, FeMac sudah melakukan sertifikasi bagi seluruh tenaga kerja asing di Malaysia sejumlah 150.000 orang dan 70% nya dari Indonesia. Sistem sertifikasi melalui standar kompetensi kerja ala Malaysia ini, dapat digunakan para pemiliknya untuk melamar kerja dimana saja, di seluruh dunia.

 

“Saya sudah melihat. Bentuknya memang portofolio. Sangat tebal jika dibandingkan dengan standar lamaran kerja di Indonesia yang hanya terdiri dari beberapa lembar kertas saja,” aku Dasril Rangkuti. Menurutnya, portofolio yang setebal itu punya nilai lebih. Mampu memberikan daya tawar yang cukup tinggi bagi para tenaga kerja Indonesia. Isi yang terkandung dalam portofolio ini, memiliki porsi 80% informasi keahlian tenaga kerja yang telah diuji kompetensinya.

 

Lain lagi urusannya jika bicara mengenai sistem penilaian. Para pelatih dan penguji peserta kursus di berbagai embaga-lembaga kursus di Indonesia, kebanyakan ditangani oleh satu personal. Padahal  menurut Dasril, idealnya penguji dan pelatih ditangani oleh orang yang berbeda, dengan isi materi uji yang sesuai dengan materi ajar yang telah diberikan. “Saya melihat, di negara kita masih mempraktekkan cara seperti itu. Materi uji, bisa sangat berbeda dengan materi ajar. Jadi peserta pun tidak maksimal dalam memperoleh hasil uji yang terbaik. Berbeda dengan di Malaysia. Lembaga kursus disana punya MUK (Materi Uji Kompetensi) yang sistem penilaiannya lebih profesional dan lebih ke arah praktik kerja,” ujarnya menjelaskan. 

 Mengingat di Indonesia memang belum dibuat standarisasi nasional bagi lembaga kursus, pendidik, dan tenaga kependidikannya. Bahkan sertifikasi kompetensi bagi para lulusan kursus di Indonesia yang gaungnya mampu diakui dunia internasional pun belum dibenahi. Sistem sertifikasi peserta kursus dan pelatihan yang cukup valuable di dalam negeri sendiri, memang bisa dibilang belum tersedia.  

“Belum ada lembaga resmi yang mengurus soal lembaga-lembaga kursus di Indonesia. Sampai sekarang belum ada lembaga penguji kompetensi untuk tenaga kependidikan dan pendidik nonformal. Ini perlu kita pikirkan,” tutur Dasril panjang lebar.

 

Sebagai salah satu tim ad hoc dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), ia menyatakan, sudah waktunya Indonesia membuka mata terhadap kemajuan di negara Asia lainnya. Tahiland, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Jepang telah menggunakan sistem sertifikasi portofolio untuk para tenaga kerjanya.

 Hipki memandang, kursus dan pelatihan bukan hanya dinilai secara akademis, tetapi lebih pada penilaian secara praktik. “Penilaian yang sesungguhnya lebih mengarah pada kompetensi profesional. Saya malah mengusulkan agar pemerintah segera menyusun standarisasi baku yang lebih fokus,” tegasnya. Karena menurutnya, perusahaan dan industri yang akan menerima para lulusan kursus ini juga tidak akan kebingungan melihat lebih banyak nilai akademis daripada nilai keterampilan praktik kerja para calon tenaga kerja mereka. 

Hipki mengambil inisiatif untuk menggali lebih banyak informasi mengenai standar-standar penilaian kompetensi tenaga kerja di negara tetangga. “Kalau memang mereka lebih dulu punya sistem yang cukup baik, tak ada salahnya kita mencari tahu hal itu lebih banyak untuk kemajuan di negeri sendiri,” ujar Dasril optimis.

 

Niatan Hipki menjalin kerjasama dengan FeMac, adalah dalam rangka studi banding pengembangan mutu pendidikan nonformal. Berdasarkan MOU (member of understanding) yang direncanakan, akan ada beberapa program yang dijalankan dalam kerjasama Fe Mac dan Hipki, yaitu program beasiswa pertukaran peserta kursus, pertukaran instruktur, studi banding, penyaluran tenaga kerja, dan pemasaran bersama.

 Prosesnya hingga kini masih dalam masa observasi atau penjajakan. Masing-masing negara masih akan mengadakan program kunjungan awal dan melihat berbagai kemungkinan. “Akan sangat mungkin, rencana program tadi menjadi berkembang dan bertambah jumlahnya,” aku Dasril. Tahap perkenalan ini sungguh dibutuhkan mengingat masing-masing negara memiliki keunggulan di sisi yang tak sama. Agar perbedaan ini tak menghambat proses kerjasama, observasi pun direncanakan sebagai ‘pintu pembuka’ nya. Hipki merencanakan jadwal observasinya ke negeri jiran dalam beberapa bulan kedepan paska Hari Raya Idul Fitri 1428 H yang telah lalu.  Secara rinci, Dasril memaparkan teknis program pertukaran instruktur kursus. Indonesia akan mengirimkan beberapa instruktur untuk mempelajari bagaimana sistem belajar dan mengajar di sana. Termasuk sistem kurikulum dan penilaian yang berlaku di lembaga kursus yang dinilai cukup unggul di Malaysia. “Sedangkan dari Malaysia pun sama halnya. Mereka akan pelajari kurikulum dan sistem penilaian di sini untuk beberapa lembaga kursus yang mereka butuhkan. Misalnya, tata rias, menjahit, akupunktur, juga tata boga. Atau tergantung dari permintaan negara jiran,” ucapnya.  Berdasarkan kabar dari Hipki, telah ada beberapa tempat di Jakarta yang direncanakan akan dikunjungi oleh lembaga-lembaga kursus Malaysia dibawah FeMac. Beberapa diantaranya adalah kursus menjahit Haji Aminah di Jl. Mardani, kursus merias pengantin, Media Rias, di Jl. Cempaka Putih Baru, kursus akupunktur di LP3I, kursus tata boga di YPKP Slipi dan Eka Boga di Kelapa Gading, serta usaha kerajinan tangan di Sarinah, Thamrin.  

Kerjasama yang dibangun di tengah kondisi krisisnya hubungan dua negara ini, semoga menjadi jalan terbaik sebagai ’pendingin’ dari ’panasnya’ kabar yang beredar. Karena bagaimanapun, kerjasama ini dipandang penting bagi pengembangan mutu pendidikan dan peningkatan perekonomian di masing-masing negara. Serumpun serampai, semoga terhimpun kerjasama yang damai.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

 

Kiprah Tim Akademisi PTK PNF

•Desember 12, 2007 • Tinggalkan sebuah Komentar

Fenomena kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal masih menjadi bahan pembicaraan. Hal ini menuntut keterlibatan dari berbagai lini. Kini, tim akademisi pun diterjunkan untuk lakukan interaksi optimal dengan para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal serta penyelenggaraan pendidikan nonformal di daerahnya.  Kehadiran tim akademisi di tengah praktek pendidikan nonformal di Indonesia telah menjalankan peranan yang dipandang belum cukup optimal. Tim akademisi pusat yang beranggotakan 10 orang ini, sedianya menjalankan banyak tugas pendampingan dan penelitian bagi berjalannya pendidikan nonformal di Indonesia. Namun ada banyak keterbatasan yang membuat mereka tak akan bisa menjangkau seluruh daerah.  Terhitung, ada 8 wilayah regional BPPLSP (Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda),  24 BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) dan sekitar 230 SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang tersebar di 20 provinsi. Untuk kebutuhan ini, Direktorat PTK PNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal) menggandeng dan melibatkan lebih banyak anggota tim akademisi yang nota bene para pakar pendidikan nonformal dan para dosen dari berbagai universitas di Indonesia.  Belum lama ini, tanggal 11 s/d  14 Agustus 2007 yang lalu, telah digelar acara Forum Ilmiah PTK-PNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal), di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Acara ini dihadiri sekitar 300 orang tim akademisi yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia. Turut pula hadir sebagai pembicara, Dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Dr. Fasli Jalal, Ph. D, Dirjen  Dikti (Pendidikan Tinggi): Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brojonegoro, serta para praktisi diantaranya Dr. Martha Tilaar dari Puspita Martha dan Kapt. Dr. Ramlan Bin Ramli dari FeMAC, sebuah Asosiasi Lembaga Training di Malaysia. Prioritaskan Peningkatan Mutu PTK-PNF

Pendidikan nonformal yang terhampar luas di Indonesia. Mengutip tanggapan Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, Dip. App. Ling, M. Sc, salah satu anggota tim akademisi pusat, menyatakan pendidikan nonformal masih  tampil sebagai belantara. Karakternya masih belum diidentifikasikan lebih jelas dan rinci. Rencana tentang kegiatan pemetaan karakter pendidikan nonformal sedianya memang akan dilakukan oleh pada peneliti yang duduk dalam tim akademisi PTK-PNF.

 Direktorat PTK PNF secara resmi membentuk tim akademisi PTK PNF sejak awal Maret 2007. Namun masih banyak hal didalamnya yang perlu untuk dibenahi dan ditinjau kembali. Terutama untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal serta penyelenggaraan pendididikan nonformal di berbagai daerah. Pembicaraan dan diskusi ini, juga melibatkan para pejabat dari Sekretariat Ditjen PMPTK, Direktorat Bina Diklat Ditjen PMPTK, Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal), Direktorat Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, Direktorat PTK-PNF, Direktorat PAUD, Direktorat Kesetaraan, Direktorat Kursus dan Kelembagaan, serta Forum PTK PNF.   Direktur Jenderal PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Jalal, PhD, menyatakan terus terang memang masih banyak yang harus dibenahi, terutama pola kerja tim akademisi dan persiapan untuk tingkatkan mutu PTK PNF di lapangan. “Jalan keluarnya memang harus memaksimalkan interaksi tim akademisi dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal secara langsung di lapangan,“ ujarnya. 

Diharapkan nantinya, melalui interaksi ini akan ada efek timbal balik yang saling menunjang. Dari pengawasan model penyelenggaraan pendidikan nonformal di daerahnya masing-masing, tim akademisi akan memberikan banyak usulan dan saran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan. Di sisi lain beberapa fakta yang ada di lapangan menjadi bahan penting bagi tim akademisi. Bahan-bahan dari lapangan akan menjadi data kebutuhan pihak perguruan tinggi tempat para tim akademisi ini bekerja. Data ini nantinya digunakan untuk penyusunan metode pendidikan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal. Efek timbal balik ini tentunya membutuhkan keterlibatan Dirjen Pendidikan Tinggi  untuk turut mendukung metode-metode pengajaran dengan pola-pola dan program yang juga diperbaharui.

 

Ketika dikonfirmasikan mengenai kemungkinan perubahan kurikulum di tingkat perguruan tinggi demi kebutuhan peningkatan mutu PTK PNF, Dr. Fasli Jalal, PhD menjawabnya dengan bijak, “Kini belum sampai pada tahap revisi pola yang sudah berjalan selama ini di pendidikan tinggi dan LPTK. Sekarang, tim akademisi ini masih harus mengidentifikasikan pola mana yang efektif dan mana yang tidak efektif, baru kemudian nanti akan dibenahi.”  Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil dari pertemuan forum ilmiah ini akan diajukan ke pihak Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai bahan rekomendasi untuk membuka kemungkinan perubahan kurikulum sesuai dengan kebutuhan PTK PNF di lapangan.

 

Selama ini, penugasan tim akademisi dalam kiprahnya di jalur pendidikan nonformal memang terkesan masih tersendat. Erman Syamsudin, S.H, M. Pd, Direktur PTK PNF juga mengakui, “Mohon maaf, karena selama ini penugasan tim akademisi memang masih terasa meraba-raba. Belum terang betul fungsinya, apakah sebagai peneliti, atau sebagai peninjau saja.”

 

Namun kini, menurut Erman, sudah saatnya peranan tim akademisi menjadi lebih dihargai di mata para PTK PNF dan di dunia pendidikan nonformal. Sebagai peneliti, tim akademisi sudah harus memulai penelitiannya di lapangan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal di daerahnya. Ia juga menginginkan agar tim akademisi mampu mengkritisi setiap kebijakan yang berlaku di daerahnya masing-masing serta mampu menciptakan model-model pengembangan mutu PTK PNF sekaligus.

 

Pada paparannya kala itu, Erman membuat beberapa perkiraan target kerja tim akademisi. “Misalnya, jika di tingkat pusat ada 5 atau 3 orang anggota tim akademisi, berarti ada 37 model pengembangan mutu pendidikan nonformal yang bisa dirancang. Kemudian untuk tingkat kabupaten dan kota, ada 440 orang tim akademisi maka akan lahir sekitar 320 rancangan model pengembangan mutu. Jika dihitung dari 3 buah Sanggar Kegiatan Belajar, minimal tercipta masing-masing 1 model, maka sudah ada sekitar 140 analisa dan model yang dirancang,” tuturnya panjang lebar.

 Balada Tim Akademisi

Menurut pengakuan Tatang Ganjar, M. Pd, sebagai tim akademisi dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Cirebon, penugasan yang dijalaninya di daerahnya memang belum berjalan maksimal. “Tim akademisi di daerah kami baru dibentuk bulan Juli 2007 ini. Belum lama, jadi masih butuh banyak informasi dan kejelasan tugas pokok dan fungsi dari pusat,” ucapnya.

 Tatang adalah salah satu tim akademisi yang direkrut dari SKBnya sendiri dan sesuai dengan yang dibutuhkan SKB. Menurutnya memang ada penegasan dari Dirjen PMPTK , bahwa yang berhak jadi tim akademisi dan mendampingi SKB di Kabupaten adalah kalangan para dosen dan pakar pendidikan nonformal. “Saya termasuk seseorang yang diangkat dari kalangan yang berpengalaman di bidang pendidikan nonformal. Dulunya saya adalah Kepala SKB Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,“ tegasnya.  

Beralih ke Pulau Sumatera. Drs. Didi Tahyudin, M. Pd, adalah salah satu dosen di jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Kependidikan, Universitas Sriwijaya, Palembang. Ia juga menjabat sebagai ketua tim akademisi BPKB Sumatera Selatan.

 Tugasnya melingkupi wilayah kerja sebanyak 14 kabupaten dan kota. Dari 14 kabupaten dan kota ini, hanya ada 8 kabupaten dan kota yang telah mendirikan SKB . “Karena sisanya merupakan pemekaran dari kabupaten yang lama dan sekarang sedang proses pembentukan SKB,“ jelasnya. Selama 2 tahun ini ia menjalankan tugas sebagai peneliti pendidikan nonformal sekaligus sebagai tim akademisi di daerahnya, ia mengakui tugas pokok dan fungsi yang ia jalani, belum optimal. Menurut pengakuannya, tim akademisi di daerahnya kerap menemui kesulitan di lapangan. Pasalnya, masih terdapat perbedaan misi dan visi dari tim akademisi yang nota bene adalah para civitas akademika, dengan para penyelenggara di BPKB Sumatera Selatan. “Perbedaan latar belakang pendidikan juga menjadi kendala,“ ujarnya. Bahkan, ada respon negatif dari BPKB yang ia dampingi. “Ada respon ketakutan dari pihak BPKB terhadap tim akademisi yang bekerja di sana. Mereka menganggap kami ini pengawas yang pantas ditakuti. Pihak BPKB masih merasa khawatir bahwa peranan tim akademisi akan mengganggu stabilitas mereka,“ tuturnya prihatin.   

Jika tim akademisinya menemukan kasus di BPKB Sumsel dan memberikan usulan untuk perbaikan, maka tindakan ini masih mendapat respon yang cukup baik. “Selama ini yang berjalan adalah pendampingan yang sangat kompromis dan dialogis. Padahal ada beberapa kasus yang butuh tindakan. Tapi kami tak mampu memberikan tindakan tegas apapun karena tak diberi hak untuk itu,” tegas Didi.

 

Perbaikan memang perlu segera dilakukan. Kiprah tim akademisi harus diberikan ruang kreatifitas yang lebih luas. Pihak Direktorat PTK PNF hendaknya siap menerima semua hasil penelitian dan usulan tim akademisi ini. Para PTK PNF pun akan menerima dengan sukacita, realisasi Dirjen PMPTK dan Dirjen Dikti untuk memenuhi kebutuhan kompetensi PTK PNF dalam menjalani tugasnya melayani kebutuhan pendidikan nonformal bagi masyarakat. 

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

 

Menembus Gelap Di Nabire

•Desember 12, 2007 • Tinggalkan sebuah Komentar

Pulau Cendrawasih juga punya seorang tenaga penilik pendidikan nonformal yang gigih. “Banyak jalan di Nabire yang cuma bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Maka, saya bekerja dengan berjalan kaki. Bermalam 3 sampai 4 hari di perjalanan, itu sudah biasa, ” ucapnya tanpa canggung. Lelaki ini memang sudah tak muda lagi. Namun ia telah menembus berbagai pelosok di distrik Mapia, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.   Namanya, Zacharias Petege. Putra daerah Papua ini telah meniti perjalanan karir cukup panjang. Selama lebih dari 38 tahun, ia telah menjalani profesinya di dunia pendidikan. Kini ia tinggal di distrik Mappia, Kabupaten Nabire.  Nabire terletak pada bagian pantai utara Provinsi Papua di kawasan Teluk Cenderawasih. Kabupaten Nabire punya 12 distrik/kecamatan, yaitu Yaur, Uwapa, Mapia, Sukikai, Nabire, Wanggar, Napan, Kamu, Ikrar dan Siriwo, Makimi dan Teluk Umar, serta 156 kampung (kelurahan/desa). Kabupaten Nabire hanyalah satu dari 20 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Luasnya mencapai 29.678 km2 dan berdasarkan data tahun 2005, tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Nabire sebanyak 160. 882 jiwa. Penduduknya banyak yang bertani kopi arabika, beternak babi, ayam, dan kelinci.Dari kedekatannya dengan masyarakat Kabupaten Nabire,  Zacharias melihat semburat tekad dan semangat belajar yang cukup kuat. Inilah yang juga mendorong Zacharias berjibaku dalam pengabdiannya sebagai penilik di pelosok Nabire. Wilayah pelosok ini juga yang membentuk Zacharias menjadi pengabdi di jalur pendidikan nonformal.    Tanpa Pamrih Zacharias juga memaparkan sedikit kronologis sejarah akses pendidikan di distrik Mapia. Ia lahir di pedalaman Nabire. Kedekatannya dengan lingkungan di Nabire, membuatnya tak canggung pada kondisi alam dan masyarakat di sana. Kondisi masyarakat di sana masih belum memperoleh layanan pendidikan secara maksimal. Peran serta pihak misionaris dalam hal memberi bantuan akses pendidikan di sana, dimulai tahun 1952. Melalui peranan Misionaris pula, beberapa anak diberangkatkan ke daerah pantai selatan di Mimika untuk melanjutkan sekolah yang lebih baik di sana.  Anak-anak yang diberangkatkan ke Mimika, kemudian selalu kembali ke tanah Mapia untuk menjadi pengajar/guru dan memberantas buta huruf yang ada di sana. Pihak Misionaris mendatangkan anak-anak yang sudah bebas buta huruf kala itu, untuk kembali ke distrik Mapia dan mengajar anak-anak dan masyarakat di pedalaman Mapia. Menginjak tahun 1956, dari 18 orang anak yang dibawa pihak Misionaris untuk belajar di Mimika, satu diantaranya termasuk Zacharias Petege. “Waktu itu saya sudah kelas 4 SD,” kenangnya. Karena pihak Misionaris membutuhkan tenaga pengajar di Mapia, mereka yang baru menginjak kelas 4 SD ini pun dijemput kembali dan ditempatkan di kampung-kampung distrik Mapia. Dalam usia yang sangat muda, Zacharias dan kawan-kawan telah mulai menjadi pendidik tanpa pamrih di tanahnya sendiri.  

Kebutuhan atas pembebasan buta huruf, datang dari masyarakat. Dorongan ini timbul dengan sendirinya. Zacharias menuturkan, karena warganya sering mendengar pendeta membacakan isi dari kitab suci kami di gereja, para jemaat gereja ini jadi ingin tahu banyak tentang isinya. Salah satu syaratnya, adalah harus bisa membaca dan menulis. Semangat mereka untuk belajar membaca, membawa secercah percepatan tuntas buta aksara di Mapia.

 Selain mengajar baca dan tulis, mereka juga didampingi pendeta dan membantu mengajarkan beberapa hal tentang Agama Kristen. Saat itu, mereka memang mendampingi para misionaris yang juga bertugas menyebarkan ajaran Agama Kristen. Peranan dan kontribusi pihak misionaris di daerah Mapia, cukup membantu kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan. Pada saat itu, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah Mapia, akhirnya didirikan pula sekolah-sekolah keagamaan di sana.  Akhirnya, pada tahun 1960, pemerintah pusat memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah yang dianggap memenuhi syarat. Diantaranya, yang memiliki murid cukup banyak dan membutuhkan bantuan guru serta sarana belajar. Mengingat pada saat itu, kebutuhan guru yang berkompeten sangat mendesak. Dan di Mimika belum ada satupun warganya yang lulus pendidikan di sekolah guru. Melalui program ini, pemerintah pusat mendatangkan beberapa orang guru dari daerah lain, untuk mengajar di Mimika.    Dalam perkembangannya hingga empat belas tahun kemudian, tepatnya di tahun 1966, telah ada satu orang penduduk Mapia yang berhasil lulus dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Tiga tahun berikutnya, Zacharias menjadi angkatan ke-3 yang berhasil lulus SPG di Biak tahun 1968.  Setahun kemudian, ia mulai menoreh jejak pertamanya di dunia pendidikan dengan diangkat menjadi guru sekaligus kepala sekolah di SD Yayasan Pendidikan Persekolahan Katholik (YPPK) Oma Kapaw.  Setelahnya, ia juga pernah menjadi pengawas TK dan SD di distrik Kamu. Dan dalam kurun waktu 12 tahun, terhitung sejak tahun 1987 ia menjadi kepala kantor kecamatan di distrik Paniai dan distrik Kamu (dalam dua tahap kepindahan tugas).  Pria berputra 7 orang ini, kemudian mulai menjalani tugasnya sebagai penilik Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di distrik Mapia, sejak ia diangkat pada tahun 1999.  Ia menjalani tugasnya sebagai penilik dikmas selama 6 tahun dan lebih banyak melakukan kerja-kerjanya di luar ruangan. Sebagai penilik Dikmas, ia kerap berkeliling kampung dan menyeberang antar distrik.  Zacharias harus berkunjung ke lebih dari 20 tempat setiap bulannya. Diantaranya, 15 tempat penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), 6 tempat Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, 4 Taman Bacaan Masyarakat, dan 4 tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di distrik Mapia. Ia harus menempuh medan yang lumayan berat. “Di sana, masih banyak jalan yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki,” tuturnya. Jarak antar kampung tak tangung-tanggung. Tak jarang Zacharias harus berjalan kaki selama 3 s/d 4 hari. Dan ia pun terpaksa menginap di rumah-rumah penduduk yang jalurnya ia lewati.  Jika senja mulai turun, udara di sana menjadi lebih dingin. Suasana menjadi sangat gelap, karena kebanyakan penduduk di distrik Mapia, masih menggunakan lilin sebagai alat penerangannya. Jaringan listrik dan telepon memang belum menjangkau daerahnya. Sebuah kondisi yang luar biasa berat ini, dijalani dengan penuh semangat. Motivasi yang ia tebarkan ke beberapa tempat kegiatan pendidikan nonformal di wilayahnya, telah membuahkan hasil. Sebanyak 1.581 orang lulusan dari pendidikan nonformal di pendidikan KF, paket A s/d C, juga kursus keterampilan wanita telah mendapatkan ijazahnya. Terakhir, di distrik Mapia juga telah didirikan sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kobouge pada tahun 2003 lalu.  Urusan kompensasi, tak banyak dihiraukannya. Selama 6 tahun menjadi tenaga penilik pendidikan masyarakat, hanya 3 tahun belakangan ia memperoleh honor. Honornya yang sejumlah Rp 1juta, diperolehnya per 6 bulan. Walau sejak tahun 1993 ia tak mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan, ia juga tetap banyak bersabar. Pria berpangkat IIIc, ini tetap menjalani tugasnya dengan hatinya yang ikhlas. “Mungkin karena saya cuma tamatan SPG, yang setara SMA, maka kenaikan pangkat saya juga tak banyak dipedulikan,” ujarnya prihatin.  

Tahun 2007 ini, Zacharias telah menginjak usia 60 tahun. Kini ia telah menggunakan alat bantu dengar. Namun hingga sekarang masih gesit menjalani tugasnya sebagai pengawas TK dan SD di Distrik Mapia, Nabire. Sebuah tempat yang membutuhkan banyak orang setegar dan seteguh Zacharias Petege.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

Pelita di Pelosok Pandeglang

•Desember 12, 2007 • 1 Komentar

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berdiri di tanah tradisi Banten ini berharap agar pendidikan menjadi pelita bagi masa depan masyarakat di Kecamatan Saketi. Geliatnya yang tersebar di 6 desa ini, menyediakan akses pendidikan bagi sekitar 20.000 orang warga yang membutuhkannya.  

Provinsi Banten sebagai provinsi yang ke-30 di Indonesia, dibentuk dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Serang jadi ibukota provinsinya. Berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 8.651,20 Km2 . Secara wilayah pemerintahan Provinsi Banten terdiri dari 2 Kota, 4 Kabupaten, 140 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.242 Desa. Mayoritas penduduknya memiliki semangat religius ke-Islaman yang kuat dengan tingkat toleransi yang tinggi.  

 

Prioritas pemerintah Provinsi Banten terpancang pada dua hal, yakni pemberantasan buta huruf dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2006, masih ada sekitar 203.000 orang penduduknya yang buta aksara. Sedikit banyak, hal ini memberi pengaruh yang cukup signifikan. “Dana APBD memang banyak tersedot ke program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dan pemberantasan buta aksara,” ucap Widodo Hadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

 

Mendorong percepatan penuntasan targetnya di bidang pendidikan, Pemda Banten juga didukung oleh beberapa lembaga penyelenggara pendidikan di daerahnya. Salah satunya, melalui peran serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita di Kabupaten Pandeglang. Sejak berdiri dan aktif menyelenggarakan pendidikan nonformal di daerahnya tahun 2003 lalu, program-program PKBM Pelita berjalan sesuai dengan alur kebijakan pemerintah daerahnya. Yakni, menuntaskan buta aksara dan mendukung penuh program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. 

 Kemudahan untuk Para WarganyaPKBM Pelita merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berdiri berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Program-program yang terselenggara di PKBM Pelita adalah program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat di Kecamatan Saketi. Kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya cukup memprihatinkan. Sekitar 60% dari jumlah warganya, hanya tamatan Sekolah Dasar.  Penduduknya banyak yang bekerja sebagai buruh tani. Upahnya cuma Rp 10.000,- per hari. Sebagian yang lain, menjadi buruh kerja di industri rumah tangga tempat pembuatan emping. Itu pun upahnya hanya Rp2.500,- per kg. ”Saya prihatin dengan keadaan ini. Masih banyak dari penduduk di sini tergolong dalam ekonomi lemah dan tingkat pendidikannya juga ikut rendah,” ucap Ahmad Suhaeri, S. Pd, Ketua dan pengelola PKBM Pelita yang juga berprofesi sebagai pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Serang, Banten.  Secara umum PKBM Pelita telah dapat melaksanakan pelayanan program kepada masyarakat melalui berbagai kelompok belajar. Para pengelola dan tutornya pun terdiri dari warga masyarakat setempat. Program yang menjadi prioritas di PKBM Pelita adalah Keaksaraan Fungsional dan Pendidikan Kesetaraan Paket A setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah serta Paket B setara SMP/Madrasah Tsanawiyah. Warga yang belajar di PKBM Pelita meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2005 lalu, tercatat ada 30 orang warga belajar yang ikut dalam program Keaksaraan Fungsional. Tahun 2007 kini, telah ada 14 kelompok Keaksaraan Fungsional yang seluruh warga belajarnya berjumlah 140 orang.  Sedangkan untuk pendidikan kesetaraan, tahun 2005 lalu PKBM Pelita, alumni progam Paket A setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 20 orang. Tahun 2007 kini, selain Paket A setara SD/MI yang warga belajarnya sebanyak 40 orang, ada pula Paket B setara SMP/MTs yang kini berwarga belajar sejumlah 80 orang. Usia warga belajar ini sangat variatif, mulai dari usia 9 s/d 20 tahun. Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional  dan pendidikan kesetaraaan ini didukung oleh 14 tutor Keaksaraan Fungsional dan 12 tutor pendidikan kesetaraan. PKBM Pelita yang bergerak dari sumber dana pribadi dan bantuan pemerintah ini, menampakkan kemajuannya yang cukup signifikan.   

Program-programnya diselenggarakan di 6 desa, yaitu Kadudampit, Saketi, Ciandur, Wanagiri, Parigi, dan Girijaya. Program lainnya yang kini masih dijalankan, diantaranya adalah  program kecakapan hidup (Life Skills) pembuatan bakso yang kini telah melahirkan usaha kecil sebanyak 8 gerobak bakso. Ada pula program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pelita dengan koleksi bukunya kini mencapai 150 judul. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita, melalui Kelompok Bermainnya yang kini bermurid 20 anak usia dini, dengan 3 tenaga pendidik dan 1 pengelola. ”Program bimbingan membaca Al-Qur’an juga cukup banyak pesertanya. Sekarang ada 85 anak usia 7 s/d 19 tahun yang ikut belajar di sana,” papar Ahmad Suhaeri.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini 

Sekretariat Bersama, Meringkas Jarak di Provinsi Banten

•Desember 12, 2007 • 1 Komentar

“Kami memang masih di rumah kontrakan. Biaya kontraknya setahun Rp 15 juta. Tapi sepadan dengan fungsinya sekarang. Cukup efektif untuk memperlancar jalur koordinasi,” ujar Ahmad Suhaeri, S. Pd, selaku sekretaris Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sekaligus Ketua PKBM Pelita Pandeglang yang terhitung kerap beraktifitas di sana. Sejak awal Januari 2007 lalu, di rumah kontrakan inilah aktifitas Forum PTK-PNF dan Mitra PNF di Provinsi Banten mulai berdenyut. Ada 6 ruangan kantor dan 1 ruang tengah serba guna yang kini digunakan sebagai kegiatan operasionalnya.

 

Sekretariat bersama Forum Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) yang ada di Provinsi Banten memang yang pertama di Indonesia dalam sejarah Forum PTK-PNF. Tujuannya sederhana, agar mudah berkoordinasi dengan sesama anggota Forum PTK-PNF maupun ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

 

Rumah dengan luas bangunan sekitar 380 m² ini berdiri di atas tanah dengan luas 400 m². Gedung ini memang cuma rumah berlantai 2. Di pagar depannya ada papan dipancangkan. Tertera jelas tulisan : SEKRETARIAT BERSAMA FORUM PTK-PNF DAN MITRA PNF, Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

 

Sekretariat Bersama (Sekber) ini, beralamat di Jl. Letnan Kolonel Tb. Suwandi No. 56, Lingkar Selatan, Ciracas, Serang, Banten. Jalan raya di depannya banyak dilewati kendaraan umum. Posisinya lumayan strategis. Hanya perlu 10 menit berjalan kaki dari kantor ini menuju kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Biaya kontrak, ditanggung bersama oleh kurang lebih 11 Forum PTK-PNF Provinsi Banten yang beraktifitas di dalamnya. Sebelas Forum yang dimaksud yaitu: Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM), Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM), Forum Pamong Belajar, Ikatan Penilik Indonesia, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), Himpaudi, Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI), Himpunan Pengelola Kursus Indonesia (HIPKI) Forum Komunikasi Kesetaraan, Forum Komunikasi Keaksaraan, dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pendidikan Nonformal (LKBH PNF).

 

Kendala Koordinasi

Provinsi Banten terdiri dari 2 Kota, 4 Kabupaten, 140 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.242 Desa. Pemerintah Provinsi Banten sebagai provinsi yang ke-30 di Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Serang jadi ibukota provinsinya. Luas wilayah Banten adalah 8.651,20 Km² .

Tak mudah untuk menyatukan persepsi dan melakukan koordinasi di ruang wilayah seluas itu. Masing-masing Ketua Forum PTK PNF, membawahi puluhan bahkan ratusan lembaga. Untuk mempermudahnya, mereka memperpendek jarak dan mendekatkan hubungan satu sama lain melalui ruang-ruang kerja di Sekretariat Bersama Forum PTK-PNF. 

 

“Latar belakang kami bersama-sama di sini karena kendala yang kerap terjadi. Kami agak kesulitan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten. Semenjak berkumpul disini, semua teratasi,” ungkap M. Kussudihardjo Sulandjar, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Provinsi Banten.

 

Di Provinsi Banten tercatat ada 191 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang perkembangannya berada di bawah pembinaan FTBM Provinsi Banten. Kontribusi Sekretariat Bersama PTK PNF ini cukup signifikan bagi mereka. Info-info tentang program-program bantuan dari pusat dan daerah bisa lebih cepat tersosialisasikan. Misalnya, untuk mendukung program tuntas buta aksara, ada beberapa TBM provinsi Banten yang telah menerima bantuan dana dari APBD 2, masing-masing sebesar Rp10 juta,-.

 

Banyak keuntungan yang bisa diterima. Kussudiharjo juga menyatakan bahwa sekber ini juga mampu memfasilitasi pembinaan untuk sistem pengelolaan di masing-masing satuan kerja TBM. Lembaga-lembaga TBM yang tersebar di semua kabupaten, bisa setiap saat berkonsultasi dengan Ketua FTBM.  “Kami melayani kebutuhan mereka melalui telepon dan faximilie nomor 0254-210873 dan layanan langsung pada jam-jam kerja,” ungkap Kussudihardjo. Walaupun demikian, kemudahan-kemudahan koordinasi yang telah diperoleh ini tidak mengurangi program kegiatan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah. “Kami para pengurus FTBM, tetap melakukan kunjungan 1 tahun sekali ke kabupaten-kabupaten untuk lakukan evaluasi dan pembinaan,” ucap Kussudihardjo.

Tak jauh beda dengan yang dituturkan Ari Subhan, S. IP, Sekretaris Forum Komunikasi Keaksaraan Banten. “Koordinasi dan konsolidasi jadi lebih gampang, ” ucapnya. Tercatat, dalam program mereka diadakan acara pertemuan Forum Keaksaraan se-Provinsi Banten sebanyak 1 kali sebulan. “Fungsi Sekber PTK PNF ini cukup maksimal,” tegas Ari. Kegiatan yang kerap dilakukan di sana, berupa pendataan aktifitas Forum Keaksaraan di tiap kabupaten se-Banten. Prosesnya banyak kerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabangnya di tiap kabupaten dan kota. Berbagi informasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten pun jadi lebih cepat. Mengingat jarak Sekber PTK PNF yang tak jauh dari kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

“Kami juga melakukan persiapan-persiapan diklat, di Sekber PTK PNF ini. Semuanya untuk peningkatan mutu mereka. Juli 2007 lalu, sudah dilakukan diklat tutor keaksaraan di LPMP Lebak, ” tutur Ari. Selain itu, beberapa desain program tematik untuk penyelenggaraan Kekasaraan Fungsional di Banten, pun disusun bersama di sekber ini.       

Fungsi Sekber PTK PNF Banten juga banyak digunakan oleh Forum Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (FTLD). Ilham Perdana, S.H. Selaku Ketua FTLD Banten, juga bertanggung jawab atas pembinaan 151 orang Tenaga Lapangan Dikmas yang tersebar di 157 kecamatan se-provinsi Banten. “Aktifitas Forum TLD di sini dimulai awal Maret 2007. Ada jadwal pembinaan rutin di sini. 3 bulan sekali kami berbagi pengalaman dengan sesama TLD. Di termin ini biasanya ada banyak studi kasus yang dianalisa. Kami juga mendatangkan orang yang berkompeten dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten,” ucapnya. Ia juga mengakui, fungsi Sekretariat Bersama Forum PTK-PNF Provinsi Banten sangat menunjang operasional TLD. “Intensitas komunikasi dengan para anggota TLD jadi lebih tinggi,” tegasnya.

 

Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FPKBM) pun menyatakan bahwa kegiatan yang paling dominan di Sekber PTK PNF Banten adalah berbagi informasi. Disamping itu ada beberapa program rutin yang juga dilakukan di sana. Diantaranya, koordinasi kegiatan PKBM dari seluruh kabupaten termasuk pembinaan kelembagaannya dan upaya menjalin kerja sama dengan pihak luar/swasta. “Untuk hal ini memang lebih gampang jika dibicarakan langsung di Sekber karena untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi juga tidak sulit,” aku Ahmad Suhaeri.

 

Aktifitas terakhir yang dilakukan pada bulan Agustus 2007 lalu adalah persiapan-persiapan untuk acara Rapat Kerja Daerah IPI Banten.  Oman Solihin, S. Sos, salah seorang yang menjadi pengurus Sekber PTK PNF Banten dan kini juga menjabat sebagai Ketua Forum Ikatan Penilik Indonesia (IPI) untuk Provinsi Banten, mengungkap kelancaran kegiatan yang baru saja mereka gelar.

 

“Beberapa bulan, kami sudah lakukan persiapan-persiapan Rakerda IPI Banten, di Sekber PTK PNF. Terakhir, pertemuan digelar di sana, tanggal 26 Agustus 2007. Satu hari sebelum acara Rakerda IPI Banten diselenggarakan di Hotel Mambruk, Anyer-Banten,” ucapnya.  Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 orang penilik se-Provinsi Banten. Kali ini temanya tentang meningkatkan profesionalisme penilik untuk sukseskan Inpres No. 5 Tahun 2006, tentang Pemberantasan Buta Aksara.

Di luar semua kemudahan koordinasi ini, Sekber PTK PNF Banten juga menyelenggarakan kegiatan kursus komputer dan bahasa Inggris. “Kursus ini dibawah tanggungjawab forum Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) Provinsi Banten,” paparnya. Telah ada 5 orang peserta kursus yang rutin datang setiap hari Senin dan Kamis sore ke sana.

Sekretariat Bersama Forum PTK-PNF Provinsi Banten, mendapat dukungan langsung dari Direktorat PTK-PNF Depdiknas, berupa 50 unit kursi, 6 unit meja komputer, dan beberapa meja kantor. Selain itu, aktifitas mereka juga mendapat dukungan fasilitas berupa satu buah laptop dari Direktur PTK-PNF.

Terakhir, pada bulan Mei 2007 lalu, Forum PTK PNF Banten telah mendapatkan bantuan berupa voucher senilai Rp 10 juta,- dari Direktorat PTK-PNF yang diperuntukkan bagi program-program kegiatan Forum PTK-PNF Banten.

Erman Syamsuddin S.H., M. Pd, Direktur PTK-PNF mengharapkan agar provinsi-provinsi lain dapat mencontoh sistem telah dilakukan oleh Provinsi Banten. Agar terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang peduli terhadap kemajuan PTK-PNF.

 

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan nonformal yang berkantor di Jakarta.

Writer: Ayu N. Andini

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.