Kabar Gembira untuk Guru SMP

•Juli 29, 2008 • 2 Komentar

Semoga, kabar gembira yang saya peroleh dari email kiriman sahabat saya ini, bisa terbaca oleh banyak orang.

Telah dibuka pendaftaran untukmengikuti Training Youth Leader di Jepang. Training ini di khususkan untuk guru – guru SMP yang berusia antara 21 – 35 tahun.

Penyelenggaraan training bertempat di JICA Hyogo International, Dekat kota Kobe, Jepang.
Waktu training, 11 – 28 November 2008.
Time limit untuk pengiriman formulir, 27 Agustus 2008, berikut dengan Job reportnya.

Untuk Formulirnya mohon diambil ke kantor SEKNEG di Jl. Veteran III no. 9, Biro
KTLN ( Kerjasama Teknik Luar Negeri), Telp.021 – 3844118, dengan Pak Dwi
. Jangan
lupa untuk minta GI-nya ( General Information )juga.

Karena semua informasi baik tujuan training, ketentuan/persyaratan dan jadwal pelaksanaan training tertulis
lengkap di GI (general information).

Semua biaya akan ditanggung oleh JICA, kecuali Airport Tax, Fiskal dan biaya
pembuatan Seragam.

( Kalau kita di sana irit, biaya fiskal bakal keganti sama uang saku)
Bila ada yang serius berminat dan telah mengambil formulirnya beserta GI-nya di
SEKNEG bisa menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut.

Kesempatan ini juga terbuka buat temen – temen yang sekarang berprofesi sebagai
guru SMP, mudah – mudahan umurnya belum 36tahun.

Informasi lebih lanjut, bisa hubungi ke:
Rerie Arimia
Program Division 2
JICA Indonesia Office
Sentral Senayan II, 14th Floor
JL. Asia Afrika no. 8, Senayan
JAKARTA – 10270

T: +62 (21) 5795-2112
F: +62 (21) 5795-2116

URL: http://www.jica.go.jp/indonesia/english/index.html
Japan International Cooperation Agency ( JICA )

Pendidikan Kejuruan

•Februari 7, 2008 • 2 Komentar

Sekolah kejuruan masih menjadi sekolah ’kelas dua’ setelah SMA. Padahal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jadi salah satu komponen yang patut dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Menjelang era perdagangan bebas, ada tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja yang cukup produktif di mata internasional, ikut bersaing dengan negara lain.  

Untuk memenuhinya, kesiapan kualitas SDM makin ditingkatkan. Jalurnya juga turut dipersiapkan melalui sistem pendidikan yang disesuaikan untuk mampu mengatasi kebutuhan sumber daya manusia. Sejak ekonomi Indonesia terpuruk pada tahun 1997, angka pengangguran di Indonesia tidak berkurang, justru setiap tahun selalu bertambah. Hal ini karena jumlah angkatan kerja lulus pada setiap tahunnya tidak bisa terserap habis di tahun tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Ir.H.Eman Suparno MBA, belum lama ini.  Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut ada dua metode penyelesaian, yakni dengan meningkatkan kompetensi lulusan dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat.

Atas fenomena ini, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat dikembangkan untuk meningkatkan angka siap kerja dan mencegah bertambahnya pengangguran.  Menjawab permasalahan ini, agaknya SMK menjadi salah satu jalan keluarnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial. Mengenai perkembangan terakhir jumlah sekolah menengah kejuruan di Indonesia, Dr. Joko Sutrisno, Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur), menyampaikan bahwa pada tahun 2007 ini, Indonesia telah punya sekitar 6.600 SMK dengan jumlah siswa yang berkisar pada angka 2.750.000 orang. 

“Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah SMA dan jumlah siswanya, prosentasenya telah mencapai angka perbadingan 41% : 59%,“, ucapnya. Pihak pemerintah melalui Dikmenjur berniat menargetkan Indonesia mencapai angka perbandingan hingga 70% : 30% untuk perkembangan SMK sampai tahun 2015 kelak. Berbagai langkah pengembangan mutu layanan SMK pun dijalani.   

Reposisi Pendidikan Kejuruan

Menengok sekelumit sejarah perkembangan SMK hingga kini, ada beberapa catatan di tahun 1998. Ketika Indra Djati Sidi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta Gatot Hari Priowirjanto sebagai Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur), mereka meletakkan reformasi pendidikan kejuruan yang ditekankan pada dua hal.

Pertama, memanfaatkan potensi lokal, mulai dari sumber daya alam, mineral, pertanian, perikanan. Kedua, relevansinya ditekankan kepada kebutuhan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah kebutuhan industri internasional. Tak terelakkan bahwa kualitas ketenagakerjaan Indonesia bisa dibilang agak menyedihkan. Daya saingnya di mata dunia, terbilang rendah. Membuat peluang mereka banyak tergeser oleh tenaga kerja dari negara lain. Padahal ini semua berasal dari masalah tingkat kompetensi tenaga kerja yang dinilai masih lemah. Ringkasnya, pendidikan kejuruan harus segera di reposisi pada saat itu. Diperbaiki kualitasnya dan diperkuat dasar konsepnya untuk bisa berkembang lebih baik. 

Reposisi ini ditujukan untuk menata ulang sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan agar menjadi sistem pendidikan dan pelatihan yang permeabel dan fleksibel, dengan pola pembelajarannya yang berbasis kompetensi. Selain itu, juga untuk menata ulang bidanga atau program keahlian yang lebih menekankan pada kebutuhan pasar. Terakhir, reposisi ini dilakukan untuk meningkatkan peranan SMK sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT).  Maksudnya, selain sebagai penyelenggara program pendidikan dan pelatihan yang reguler, juga menjadi tempat diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan kompetensi kejuruan yang fleksibel jangka pendek melalui sistem multy entry-multy exit.

 SMK masa depan juga diharapkan menjadi tempat pelayanan jasa dan produksi, tempat pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan yang setara dengan program diploma. Pesertanya bisa berasal dari semua anggota masyarakat yang berminat, baik sebagai pencari kerja, maupun para siswa tamatan SMU, SLTP, SD, dan semua pekerja di dunia usaha/industri.  

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan kejuruan pasca reformasi, misalnya adalah berubahnya orientasi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dikembangkan dari yang bersifat supply driven menjadi demand driven. Sistem pengelolaan yang tadinya bersifat sentralistik, berubah menjadi desentralisasi. Pendekatan pembelajarannya pun bergeser, dari  pendekatan mata pelajaran menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pun berkembang dari yang semula sangat terstruktur, menjadi lebih fleksibel (luwes) dan permeabel (terbuka).  

Upaya reposisi pendidikan kejuruan, sesungguhnya melanjutkan program perbaikan mutu pendidikan kejuruan yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Wardiman. Pada kurun tahun 1993-1998,  orang terdekat BJ. Habibie itu pernah melontarkan gagasan yang dikenal dengan sebutan link and match. Atau, keterkaitan dan kesepadanan. Ide itu digulirkan sebagai upaya untuk menjadikan dunia pendidikan menjadi lebih relevan dengan dunia kerja.  Dunia kerja menjelang masa perdagangan bebas, menghendaki persiapan yang cukup. Ada sebuah tim kerja yang disebut sebagai Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia yang mengkhususkan kerja-kerja penelitiannya di bidang pendidikan kejuruan.

Tim ini beranggotakan beberapa puluh orang penting dari kalangan pejabat Depdiknas, akademisi, dan lembaga pemerintah lainnya.  Keanggotaannya bersifat lintas sektoral dan multidisiplin. Hasil kerjanya didokumentasikan dalam bentuk buku yang berjudul Keterampilan Menjelang 2020. Didalamnya banyak bicara tentang sejumlah konsep dasar dan strategi pembaruan pendidikan kejuruan dalam kaitannya dengan persiapan menghadapi perdagangan bebas APEC tahun 2020.  Persiapan-persiapan lainnya pun dilakukan. Penguatan mutu pendidikan kejuruan melalui lembaga pengembangan pendidikan kejuruan juga dibentuk di tingkat pusat, dengan nama Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Nasional.

Sekarang lebih dikenal sebagai  Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN).  Partisipasi masing-masing daerah juga dituangkan melalui hadirnya MPKN di tingkat provinsi.   Di dalam buku Keterampilan Menjelang 2020 ini juga diulas tentang bagaimana meraih dukungan industri dan pusat-pusat pelatihannya untuk berperan aktif dalam pengembangan standar keahlian yang nantinya banyak digunakan sebagai dasar konsep dalam proses belajar-mengajar, pengujian, dan sertifikasi keterampilan.  Selain itu, juga dibahas tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (PSG) dan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi.  

Sesungguhnya, penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK telah berjalan sejak tahun 1993/1994 hingga sekarang. Sistem ini merupakan implementasi dari konsep mitch and match. Dengan PSG, perancangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penyelenggaraan evaluasinya didesain dan dilaksanakan bersama-sama antara pihak sekolah dan industri. Diharapkan nantinya para lulusan SMK akan menjadi para lulusan yang siap kerja.  Melalui PSG, siswa belajar di dua tempat, yaitu sekolah dan industri.

Di sekolah, para siswa belajar teori dari para guru atau instruktur yang kegiatannya yang pada umumnya dibiayai pemerintah. Sedangkan kegiatan belajar yang diselenggarakan di perusahaan/industri, artinya para siswa ini belajar dan mendapatkan pelatihan praktik dari para instruktur dari pihak sekolah yang bersangkutan. Pembiayaannya dilakukan oleh perusahaan terkait.  

Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa sekolah melakukan semacam outsourcing yang dikerjakan oleh industri dalam bentuk penyediaan alat, instruktur, dan pengalaman praktik di lapangan. Sedangkan industri melihat sekolah sebagai bagian dari Human Resources Development (HRD) atau sumber daya manusia perusahaannya yang mencetak tenaga ahli yang andal dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 Untuk memuluskan kerjasama antar sekolah dan industri dalam penyelenggaraan PSG, MPKN tingkat provinsi yang beranggotakan unsur-unsur dari kedua belah pihak, berfungsi menjembataninya. Melalui kelompok-kelompok bidang keahliannya, MPKN membantu SMK dalam mengembangkan standar penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan, maupun bahan ajar yang diperlukan.  

Pada awalnya bagi para siswa SMK, diberlakukan masa praktik kerja industri selama 3 bulan. Namun menurut Gatot, hasil dan prosesnya dinilai kurang efisien dan terlalu sebentar. Maka, mulai tahun 1999 hingga sekarang, diterapkan masa praktik kerja industri selama 6 bulan. Malah, sebenarnya waktu 6 bulan ini juga masih dirasa cukup singkat bagi proses praktik kerja industri. Gatot membandingkannya dengan sistem pendidikan kejuruan yang ada di Jerman. Dalam sepekan, selama 2 hari anak-anak mendapatkan teori di kelas, sedangkan tiga hari berikutnya kegiatan pembelajaran berlangsung di industri. Mungkin, di Indonesia masih perlu berubah setahap demi setahap.

 Setelah pemberlakuan masa praktik kerja yang diperpanjang menjadi 6 bulan, proses ini juga memudahkan para siswa untuk memperoleh peluang praktik kerja ke luar negeri. Kegiatan praktik kerja di luar negeri ini telah dilakukan sejak tahun 1999. Pada mulanya, Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) mengirimkan 200 kepala sekolah SMK untuk melakukan studi banding ke Malaysia.  Berikutnya, giliran para siswanya yang diberangkatkan magang ke luar negeri. Di tahun yang sama, sekitar 400 siswa SMK berangkat praktik kerja  ke luar negeri. Hingga perkembangannya sampai dengan tahun 2004, telah ada sekitar 2.000 siswa SMK seluruh Indonesia yang dikirim ke Malaysia. 80% nya melakukan praktik kerja di bidang perhotelan dan pariwisata.  

Negara tujuannya tak hanya sebatas Tanah Melayu Malaysia, melainkan juga ke negara-negara lain misalnya ke Singapura, Jepang, Inggris, Jerman, Oman, dan Kuwait. Saat itu, Gatot Hari Priowirjanto berharap, pada tahun 2020 nanti sebanyak 10% dari bisnis hotel dan pariwisata di dunia, tenaga kerjanya berasal dari Indonesia. “Ini memang sebuah mimpi besar. Dan kita harus menyiapkannya secara serius,” ucapnya. Selain memfasilitasi para siswa SMK melakukan praktik kerja di luar negeri, Direktorat  Dikmenjur juga mendorong dan memberi kesempatan bagi para guru, kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan dan pengajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk ikut memperluas pengetahuan konsep penyelenggaraan pendidikan kejuruan di luar negeri.

Kini setiap tahun, Direktorat Dikmenjur telah mengirim 100 sampai 200 pejabat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan untuk berangkat ke luar negeri. Mereka dikirim dalam beberapa gelombang, ke negara yang berbeda-beda, dengan biaya yang sebagian ditanggung oleh pemda masing-masing, sebagian lainnya ditanggung oleh Direktorat Dikmenjur.  

Menginjak periode kepemimpinan Dr. Joko Sutrisno, Direktorat Dikmenjur (sejak 2005) lebih menyempurnakan desain reposisi pendidikan SMK melalui beberapa terobosan. Beberapa hal diantaranya adalah mengembangkan SMK bertaraf internasional dengan metode bilingual, pencitraan kredibilitas SMK melalui program sosialisasi, dan memenuhi kebutuhan peralatan produksi secara mandiri lewat unit produksi di masing-masing SMK.

Termasuk didalamnya, program penguatan pengetahuan eksakta/sains melalui peningkatan bobot jam belajar hingga 6 jam setiap minggunya bagi SMK jurusan elektronika, automotif dan jurusan eksaskta lainnya. Diharapkan, ini dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi siswanya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Direktorat Dikmenjur juga melakukan sertifikasi kompetensi untuk para lulusan SMK bidang otomotif, perhotelan, Teknologi Informasi, sekretaris, busana, dan tata boga.

Perkembangan reposisi terakhir, ada pada penguatan potensi lokal. Program Dikmenjur disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kini, kebijakan Presiden menganjurkan untuk kembali ke potensi go green. “Kami beri nama program Agro Industri. Tahun 2008, melalui program ini kami akan membesarkan 20 SMK di seluruh Indonesia. Mereka akan diberikan program pengembangan untuk produksi pangan dengan bahan dasar lokal. Misalnya kripik pisang. Bukan roti karena selain bukan makanan tradisional orang Indonesia, bahan-bahannya juga masih import,” tuturnya.

Selain itu, Direktorat Dikmenjur juga mengarahkan praktek kerja industri untuk lebih memilih ke lokasi dalam negeri. Pertimbangannya adalah, untuk mendukung program penguatan ekonomi lokal dan potensi produksi pangan dalam negeri. “Ini juga supaya petani dan peternak di Indonesia memahami nilai ekonomi produk mereka. Jadi, mereka bersama para lulusan SMK bisa tingkatkan perekonomian di daerah masing-masing,” ucapnya berharap.  

Peningkatan Mutu Lulusan

Kualitas SMK ditentukan setidaknya oleh mutu para lulusannya. Dukungan metode belajar mengajar juga jadi ujung tombaknya. Melihat latar belakang perkembangan kurikulumnya, tercatat bahwa pada kurikulum tahun 1994 telah dicantumkan istilah pembelajaran berbasis kompetensi atau competency based training (CBT). Namun pelaksanaannya belum optimal. Dan pada tahun 1999 Direktorat Dikmenjur meluncurkan suplemen untuk penyempurnaan pelaksanaan konsep pembelajaran berbasis kompetensi ini. Konsep CBT merupakan gabungan antara pendidikan kentrampilan, pengetahuan, dan sikap.

Standar kompetensi itu pun disusun setelah berkonsultasi dengan para pengelola industri, pengelola perusahaan, para pekerja, dan asosiasi profesi.  Setiap program keahlian harus memiliki sederet kompetensi. Ukurannya menyangkut  pada dua hal, yaitu presisi dan waktu. Misalnya, seorang tenaga kerja cleaning service di sebuah hotel dikatakan memiliki kompetensi jika ia bisa membersihkan toilet dalam waktu 7 menit. Artinya, seseorang dikatakanan kompeten jika ia dapat menyelesaikan pekerjaan di bidangnya dengan cermat, tepat, dan cepat sesuai standar waktu yang telah ditentukan.  Kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada CBT, isinya lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum tahun 1994 yang lalu.

Kurikulum berbasis kompetensi, lebih menekankan pada tujuan (hasil) atau out put nya, dan bukan pada proses yang terlalu mengacu pada text book (buku panduan pelajaran/buku paket). Dalam pelaksanaannya, diberikan pula rekomendasi tahapan-tahapan yang harus dicapai. Namun tahapan ini hanya bersifat acuan saja, dan proses pencapaiannya menjadi tanggung jawab dan kreatifitas sekolah masing-masing.  Selain itu, Direktorat Dikmenjur juga memasukkan pelajaran komputer dan kewirausahaan sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMK di seluruh Indonesia.

Pertimbangannya adalah tuntutan kebutuhan yang cukup tinggi dari dunia industri atas kompetensi siswa di bidang komputerisasi dan kewirausahaan.   ’Tongkat estafet’ peningkatan mutu lulusan SMK, dilanjutkan Dr. Joko Sutrisno dengan peningkatan kualitas guru kejuruan yang juga dibidani oleh P4TK (Pusat Pengembangan Penataran Pendidik dan Tenaga Kependidikan) melalui program pendidikan dan pelatihan yang diadakan rutin lima tahun sekali dengan jumlah peserta sekitar 4.000 s/d 5.000 orang guru kejuruan.

Joko menuturkan bahwa pelaksanaan diklat selama ini belum mempunyai format yang baku. Untuk kedepan, ia mengharapkan Direktorat Jenderal PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dapat membuat format baku pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu lulusan SMK. Di sisi lain, Direktorat Dikmenjur juga menuturkan masih kurangnya pasokan tenaga guru kejuruan dari lulusan pendidikan guru kejuruan. Selama ini pasokan tenaga guru kejuruan hanya mencapai angka 4.500 pertahun dan masih jauh dari kebutuhan tenaga guru (sebanyak 10.000 orang pertahunnya) di seluruh Indonesia.

Tapi Joko tetap optimis. Direktorat Dikmenjur sedang melakukan penelitian jumlah kebutuhan guru SMK di seluruh Indonesia yang dipandu oleh Universitas Negeri Semarang. “Targetnya diselesaikan akhir tahun 2007. Data kebutuhannya akan lebih detail. Dan pihak kami akan terus mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menambah jumlah rekrutmen tenaga guru kejuruan,“ tegas Joko.  

Perkembangan mutu lulusan SMK kini dipandu oleh kurikulum baru. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapannya, dibawah bimbingan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Sekolah sudah bisa improvisasi dalam penyusunan kurikulum. Hal ini mendukung pengembangan bobot jam belajar teori dan ptraktik. Kini, bobot disamakan menjadi sama rata, dan bukan mengurangi jam belajar teori untuk kemudian menggelembungkan waktu belajar praktik.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu lulusan SMK, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan mutu SMK.  Tahun 2007, alokasi dananya naik sebesar 50% dibanding tahun 2006, menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Untuk anggaran peningkatan mutu SMK tahun 2008, sudah ada kenaikan mencapai 25% hingga dananya meningkat menjadi Rp 1,9 triliun. Jumlah yang sangat menggembirakan untuk mendukung program peningkatan mutu para lulusannya.

Pihak Direktorat Dikmenjur juga sangat optimis terhadap kompetensi lulusan SMK. Joko menjelaskan bahwa sesungguhnya SMK melahirkan para lulusan yang lebih siap adaptasi dan siap latih. “Kami melahirkan para lulusan yang bukan hanya siap kerja saja, tetapi juga cerdas dan kreatif,” ujarnya sedikit berpromosi.    

Tulisan ini telah dimuat dalam buku berjudul Isu-isu Pendidikan terbitan Depdiknas RI tahun 2007. 

Penulis : Ayu N. Andini.  

Kualifikasi dan Kompetensi Guru di Jakarta

•Januari 31, 2008 • 6 Komentar

DKI Jakarta, ibu kota negara yang seperti kejatuhan pulung. Kota besar ini memiliki banyak tuntutan untuk menjadi kota yang serba sempurna. Harus menjadi kota yang lebih lengkap fasilitas umumnya, menjadi kota yang layak dikunjungi oleh tamu-tamu negara, termasuk tuntutan urusan kualitas pendidikan. Jakarta juga dikehendaki sebagai barometer sistem pendidikan di Indonesia. Mampukah Jakarta mengemban tuntutan ini?

Karena berdasarkan catatan data dari Depdiknas, sebagian guru SD dan SMP di DKI Jakarta masih belum berijazah S-1. Dari 23.938 guru SD (PNS) di DKI Jakarta, yang berijazah S-1 baru 4.568 orang, tak lebih dari 20%. Sedangkan dari 10.442 guru SMP (PNS), hanya 6.912 orang bergelar sarjana. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi guru di Indonesia minimal mengantongi ijazah sarjana.

Lulus sarjana juga menjadi prasyarat bagi perolehan sertifikasi profesi guru yang sedianya akan diberikan pada tahun 2007 ini. Prasyarat sertifikasi guru dan dosen memberikan implikasi yang menasional. Tak sedikit dari para guru mendaftar ke perguruan-perguruan tinggi. Tapi tak banyak dari mereka yang mampu merogoh koceknya sendiri untuk biaya kuliah. Pemda pun tak tinggal diam. Program-program bantuan diluncurkan untuk mendongkrak mutu pendidikan di daerahnya masing-masing.

Pemerintah DKI Jakarta melalui dana APBD telah mengucurkan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bagi guru sebesar Rp 2,5 juta per orang setiap bulannya mulai Januari 2007. TPP ini didedikasikan kepada para guru PNS se-DKI Jakarta. Dan demi kelancaran operasional di sekolah, DKI Jakarta juga memberikan Bantuan Operasional Pendidikan kepada seluruh sekolah se-DKI Jakarta. Salah satunya adalah bantuan yang diberikan kepada para siswa sekolah senilai Rp 50.000,- per orang setiap bulannya. Dana ini diasumsikan berasal dari nilai APBD DKI Jakarta. Untuk tahun 2007, APBD DKI Jakarta bertambah menjadi 21 triliun. Sejumlah 22,2 persennya atau sekitar 4,6 triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jumlah ini melampaui kriteria kontribusi daerah yang telah ditetapkan sebesar 20% dari APBD nya. Dari data tersebut, DKI Jakarta telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk pengembangan bidang pendidikan.

 

Potret Sebuah Sekolah Favorit di Jakarta: Model Kemandirian Peningkatan Mutu Guru

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2007, DKI Jakarta berpenduduk sekitar 9 juta jiwa. Masyarakat yang hidup di dalamnya juga terdiri dari berbagai golongan ekonomi. Keberagaman ini juga mendukung makin senjangnya kualitas pendidikan bagi kalangan menengah keatas, dibandingkan dengan kalangan menengah ke bawah. Pendidikan yang terbaik, biasanya juga membutuhkan biaya yang juga tidak murah.

Tercatat ada 2.558 sekolah TK, SDN, dan SMPN di DKI Jakarta. Tidak sampai 10% nya merupakan sekolah-sekolah favorit. Salah satu diantaranya adalah SDN Menteng 01 Pagi atau yang lebih dikenal dengan sebutan SDN Besuki 01 Pagi. Mengingat sekolah ini memang terletak di Jalan Besuki No.4 Menteng, Jakarta Pusat.

Sekolah ini menempati gedung tua yang didirikan Belanda tahun 1934. Namun kemudian, Belanda menyerahkan bangunan ini kepada pemerintah RI pada tahun 1962. Kondisi bangunannya hingga kini masih terawat dengan sangat baik. Gedung dengan luas bangunan 1900m² ini, berdiri diatas tanah seluas 2300m². Keasliannya masih dipertahankan karena bangunan ini termasuk sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang dilindungi pemda DKI Jakarta.

Sejak bangunan ini didirikan 73 tahun yang lalu hingga sekarang, fungsinya masih sama. Tetap digunakan sebagai gedung sekolah. “Berdasarkan kisah-kisah yang kami terima, sekolah ini dulunya adalah sekolah bagi anak-anak Belanda. Kalaupun pada jaman itu ada bangsa pribumi yang bersekolah di sini, mereka pasti keturunan bangsawan,” ungkap Kuwadiyanto, Kepala Sekolah SDN Menteng 01 Pagi.

Kini, kegiatan belajar mengajar juga masih berjalan di tempat yang sama. Sejak tanggal 9 Agustus 2000, berdasarkan SK Gubernur Jakarta No. 2073/2000, sekolah ini ditetapkan sebagai SDN Percontohan di DKI Jakarta. Dari sisi prestasi, sekolah ini juga patut diacungkan jempol. Menurut data yang kami peroleh dari tahun 2002 hingga 2007 sekarang, tak kurang dari 100 event perlombaan akademik dan non akademik yang berhasil dijuarai sekolah ini. Murid-muridnya kerap meraih prestasi sebagai juara Lomba Mata Pelajaran mulai dari tingkat kecamatan, kotamadya, provinsi DKI Jakarta, hingga ke tingkat nasional.

Dunia internasional melalui kacamata SEAMEO (South East Asia Ministry of Education Organization) juga melirik potensi sekolah ini. Sejak tahun 2002, SDN Menteng 01 Pagi dipilih menjadi SD Koalisi Regional oleh SEAMEO. Keputusan ini adalah realisasi program dari salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan 12 menteri se- Asia Tenggara di Bangkok, Thailand. Disebutkan bahwa setiap anggota SEAMEO diminta utk mendirikan sekolah koalisi. Sekolah ini akan bergabung dengan sekolah lainnya yang setara di negara-negara anggota SEAMEO.

Lahirnya Sekolah Koalisi Regional, dilatarbelakangi komitmen SEAMEO yang tinggi untuk meningkatkan mutu dan persamaan perlakuan terhadap akses maupun pelayanan pendidikan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Sebagai sekolah koalisi regional, SDN Menteng 01 Pagi jadi punya nama yang cukup populer di Asia Tenggara. Sekolah koalisi sedianya memang akan dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional. Kredibilitas SDN Menteng 01 Pagi sebagai sekolah favorit pun menjadi makin tak terhindarkan.

Sebagai Sekolah Koalisi regional, ada beban tersendiri yang diemban para guru yang mengajar di sekolah ini. “Memang tak ada standar baku dan target-target yang dipatok oleh pihak SEAMEO kepada sekolah ini sebagai sekolah koalisi regional. Namun, kami cukup paham dan selalu berusaha untuk tingkatkan mutu para guru dan metode pembelajaran disini. Kami sering kontak dengan Regional Centre of Education for Science And Mathematics (RECSAM) di Pulau Pinang, Malaysia. Dan juga sudah mengirimkan guru kami untuk mengikuti pembinaan di sana,” ungkap Kuwadiyanto.

SEAMEO memang menyediakan pembinaan untuk guru-guru khusus sekolah koalisi regional dari negara-negara anggotanya. Bertempat di RECSAM, Malaysia para guru memperdalam metode pembelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Bahasa pengantarnya pun menggunakan bahasa Inggris. Agar kelak, metode pembelajaran ini pun dapat diterapkan dengan menggunakan bahasa Inggris di sekolah-sekolah koalisi regional.

Sejauh ini, SDN Menteng 01 Pagi yang kini memiliki murid sebanyak 474 orang, telah menerapkan sistem pembelajaran bilingual untuk beberapa mata pelajarannya. Dari penuturan Kuwadiyanto, sistem pembelajaran bilingual khusus untuk mata pelajaran IPA dan Matematika telah diberikan kepada murid kelas IV, V, dan VI. Sementara itu tahap pengenalannya, juga telah mulai diberikan kepada murid-murid kelas I, II, dan III. Agar sistem pembelajaran lebih lancar, maka sejak tahun 2005 lalu, SDN Menteng 01 Pagi telah menyelenggarakan pengenalan bahasa Inggris mulai kelas I s/d kelas IV. “Beberapa tahun yang lalu, di sekolah ini malah pernah punya English Day,” ucap Ahmad Solikhin, Wakil Kepala Sekolah SDN Menteng 01 Pagi.

Berupaya menjadi garda depan di soal kualitas, membuat sekolah ini senantiasa memahami kekuatan sumber dayanya sendiri. Sekolah favorit ini mendorong kerja maksimal para tenaga pengajar dan karyawannya yang seluruhnya berjumlah 34 orang. “Membangun etos kerja, itu lebih penting. Kerja di sini, bukan hanya mengikuti instruksi atasan,” ujar Ahmad Solikhin dengan tegas.

Menyandang popularitas sebagai sekolah berkualitas terbaik di Jakarta Pusat ternyata menuntut banyak kesiapan. Baik dari segi materi, mental, maupun mutu program pembelajaran. Secara internal, pembinaan dan evaluasi terus menerus dilakukan. Sekolah ini melaksanakan program peningkatan mutu untuk tenaga pendidiknya. Program ini dilakukan berdasarkan data kebutuhan yang didapat dari hasil evaluasi pembelajaran dalam rapat bulanan sekolah.

Kuwadiyanto yang pernah meraih prestasi sebagai Juara I Guru Teladan se-DKI Jakarta dan se-Kotamadya Jakarta Pusat tahun 1996 dan 1999, menyatakan, “Program up grading teacher ini diselenggarakan setiap hari Jumat untuk tiap minggunya. Di dalamnya ada sesi Belajar (untuk) Mengajar. Walaupun sudah 15 tahun menjadi guru, tapi kami di sini tetap harus belajar untuk bisa mengajar dengan baik dan benar. Kami juga pernah mengundang nara sumber berkompeten untuk datang dan memberi materi ajarnya kepada para guru di sini.”

Berdasarkan data yang diperoleh, didapati bahwa beberapa di antara tenaga pendidiknya yang kini berjumlah 26 orang telah mengikuti beberapa program peningkatan mutu. Baik yang diadakan se-Jabodetabek, tingkat provinsi, nasional, sampai pada tingkat regional (se-Asia Tenggara). Terhitung telah ada 39 acara seminar, lokakarya, pelatihan, workshop, dan pembinaan yang diikuti sepanjang tahun 2005 hingga sekarang.

Pembinaan sumber daya pendidikan, dilakukan terhadap kepala sekolah dan para guru. Sayangnya, keterlibatan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Kecamatan Menteng dianggap “jalan ditempat” oleh Ahmad Solikhin. “Tampaknya tidak terlalu terprogram. Bahkan yang terakhir, kegiatan KKG dilaksanakan pada bulan November 2006 lalu,” aku Solikhin. Pemberdayaan KKG di daerahnya belum maksimal. Padahal menurut tupoksinya, KKG berperan dalam peningkatan mutu para guru dalam wilayah per kecamatan. Jika kondisi KKG menjadi sangat memprihatinkan, maka mau tak mau pihak sekolah harus segera cari jalan keluar untuk selesaikan masalahnya. SDN Menteng 01 Pagi pun tak jarang melakukan upaya-upaya mandiri.

Di sisi lain, sesungguhnya Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta juga turun tangan dalam pembinaan sekolah-sekolah percontohan. Terminnya rutin 2 bulan satu kali. Biasanya dilakukan dalam bentuk workshop/seminar. Pematerinya adalah petugas dari Dikdas DKI Jakarta, atau salah satu guru/kepala sekolah yang memang punya kompetensi dan wawasan baru untuk menularkannya kepada peserta lain.

Dikdas DKI Jakarta juga meluncurkan salah satu program pembinaan guru SD melalui Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Program ini adalah program yang ditujukan kepada para guru, dan merupakan hasil kerja sama Dikdas DKI Jakarta dengan Universitas Negeri Jakarta.

PMRI merupakan sebuah teori pembelajaran matematika realistik yang diadaptasi dari teori Realistic Mathematics Education (RME) yang dikembangkan di Belanda oleh Hans Freudental sejak awal tahun 1970-an. Program ini hanya diperuntukkan bagi guru-guru sekolah-sekolah dasar. Di Indonesia, RME dikembangkan pada sebuah unit kerja yang disebut Institut Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (IP-PMRI). Teori pembelajaran ini, menambah daftar keluasan wawasan pengetahuan dan kompetensi para guru di SDN Menteng 01 pagi.

Mengenai kompetensi pendidik, bisa dikatakan untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah ini harus termasuk sebagai orang-orang yang lulus seleksi. Kuwadiyanto mengungkapkan, “Kecuali untuk guru-guru status PNS, seleksinya sudah dari pemerintah. Tapi kalau datangnya dari kebutuhan sekolah ini sendiri, maka kami akan merekrut tenaga pengajar dan menyeleksinya secara internal.”

Kualifikasi calon pendidik yang direkrut adalah tenaga pendidik yang lulus dari program sarjana kependidikan dan telah memiliki pengalaman mengajar. Walaupun begitu, selepas lulus seleksi internal, para guru yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan guru honorer ini tetap diberikan program pendampingan selama 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan itu, kinerjanya akan diamati dan dievaluasi. Jika telah terbukti mampu mengatasi berbagai studi kasus dalam pembelajaran, maka calon guru ini diterima sebagai guru di SDN menteng 01 Pagi.

Secara keseluruhan, guru-guru di sekolah ini telah berupaya maksimal untuk memperoleh tingkat kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas No. 14, tentang kualifikasi minimal bagi tenaga pendidik. Terbukti dari 26 orang guru disana, telah ada 8 orang guru yang lulus jenjang pendidikan S1, 3 orang yang lulus S2, 1 orang lulusan S3, dan seluruh sisanya sedang dalam proses perkuliahan untuk peroleh gelar sarjana (S1). Diharapkan, melalui guru-guru yang berkualitas ini, akan lahir mutu-mutu lulusan yang juga unggul. Tercatat untuk tahun akademik 1998/1999 hingga tahun akademik 2005/2006, nilai rata-rata NEM para lulusannya berkisar antara 7,15 sampai dengan 8, 33.

Keunggulan sekolah, tak hanya dari prestasi murid dan kualitas guru-gurunya. Ada peranan yang juga unggul di dalamnya. Keterlibatan Komite Sekolah di SDN Menteng 01 Pagi dipandang telah memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selain karena pendapatan para orangtua muridnya yang berada pada golongan ekonomi menengah ke atas, kemajuan-kemajuan sekolah juga didukung oleh latar belakang pendidikan para orang tua murid.

Menurut data sekolah, kondisi pendapatan orang tua murid perbulannya dimulai dari rentangan angka di bawah Rp 2,5 juta sampai dengan di atas Rp 15 juta. Dengan presentase terbanyak berada dalam kisaran angka Rp 2,5 juta s/d Rp 5 juta. “Profesi para orang tua murid disini, kebanyakan sebagai pengusaha dan pekerja swasta,”tutur kuwadiyanto.

Ia pun menyatakan bahwa dengan profesi tersebut, banyak di kalangan orang tua muridnya berlatar belakang pendidikan di perguruan tinggi. Terdata, pada tahun ini ada 99, 25% atau sebanyak 449 orang tua murid yang berada di golongan tersebut. “Ini membawa pengaruh yang juga positif untuk sekolah kami. Kami sangat beruntung memiliki para pengurus Komite Sekolah yang sangat memahami dunia pendidikan,” ucapnya seraya berterima kasih.

Sekolah ini memang termasuk sebagai salah satu dari 13 SDN unggulan se-DKI Jakarta, yang masih dapat memungut iuran dari masyarakat maupun dari wali murid.

“Di sekolah ini, cuma ada Sumbangan Rutin Bulanan. Itu pun sifatnya subsidi silang,” kata Solikhin. Kontribusi Sumbangan Rutin Bulanan terhadap sekolah ini juga tak sedikit. Walaupun jumlahnya perbulan dimulai dari jumlah sebesar Rp 145.000,- namun banyak kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik yang menerima manfaatnya.

Para orang tua murid pun tidak banyak mempersoalkan karena laporan-laporan pertanggungjawaban keuangan di sekolah ini cukup transparan. Efek paling positifnya yaitu kegiatan akademik dan non akademiknya juga banyak didukung oleh Komite Sekolah. Bahkan pada bulan April 2007 lalu, sekolah ini dapat memberangkatkan 14 orang muridnya dan 2 orang gurunya ke Perth, Australia. Semua biayanya ditanggung secara mandiri oleh para orang tua murid yang bersangkutan serta bantuan dana dari Komite Sekolah. Selama di Perth, Australia mereka melakukan kegiatan studi banding. Yakni, berkunjung ke sebuah sekolah dasar selama 10 hari. Murid-murid SDN Menteng 01 pagi mengikuti kegiatan belajar di kelas, sedangkan para gurunya juga banyak mengamati sistem pembelajaran disana. Tak ada hambatan yang cukup berarti selama mereka menjalankan kegiatan tersebut.

Dari gambaran di atas, tampaknya mereka mampu memperlihatkan bahwa kendala bisa teratasi jika semua pihak dapat memberi dukungan yang sangat berarti untuk kemajuan sekolah. Maka, wajar jika banyak orang tua yang memilih SDN Menteng 01 Pagi sebagai sekolah bagi anak-anaknya. “Karena kami melihat, sekolah ini punya banyak prestasi. Metode belajarnya juga lebih unggul daripada SD negeri yang regular. Guru-gurunya berkualitas. Dan yang paling penting, anak saya mendapatkan kemajuan belajarnya di sini,” tutur Novi, salah seorang orang tua murid sekolah ini.

Ini hanya sekedar potret. Kemandirian sekolah ini dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya, layak jadi contoh. Walau potretnya terlihat “bagus”, namun bukan untuk menutupi segala macam kendala. Karena masih ada sekolah-sekolah lain di Jakarta yang kondisinya tak sebaik SDN Menteng 01 Pagi.

Peningkatan Mutu Guru di Jakarta

Menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik, nampaknya tak dipandang sebagai jalan yang mudah untuk ditempuh. Butuh banyak pengorbanan dan keterlibatan berbagai pihak. Para murid dan orang tua murid, guru dan kepala sekolah, pemerintah daerah dan pusat, keterlibatan pihak donator, serta sumbang saran dari para pakar pendidikan di Indonesia. Karena bagaimana pun, pendidikan di Indonesia adalah desain besar bangsa. Akibatnya, para guru tertuntut untuk melahirkan generasi yang bermutu. Hingga akhirnya, peta peningkatan mutu pendidikan pun tertuju pada guru.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Kualifikasi dan Kompetensi, Pasal 6 menyebutkan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta memiliki sertifikat profesi. Persyaratan keikutsertaan untuk memperoleh sertifikasi profesi, dijelaskan lebih jauh dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4).

Indonesia punya 2.783.321 orang guru yang menantikan perolehan sertifikasi profesi. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, ada sekitar 35.000 orang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat pendidikan dasar. Dari jumlah itu, berdasarkan data Dikdas DKI Jakarta untuk kualifikasi guru per Desember 2004, didapati sebanyak 22.929 orang guru yang memiliki latar belakang pendidikan non sarjana. Hal ini cukup memprihatinkan.

Terhadap keadaan tersebut, Dikdas DKI Jakarta telah menyatakan salah satu komitmen kerjanya, yaitu memelihara kualitas pendidikan dasar dengan memprioritaskan program peningkatan pendidikan guru SD dan SMP. Kondisi ini pula yang mendorong Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta untuk segera melakukan peningkatan kualifikasi guru di wilayahnya. Dengan dukungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Terbuka (UT), program peningkatan kualifikasi ini mulai dijalankan.

“Kami menjalin kerjasama dengan UNJ dan UT. Karena di UNJ jelas banyak pakar pendidikan di sana. Kami harapkan para guru lulusan dari sana bisa menghasilkan kompetensi yang terbaik. Kerjasama kami dengan UT, menggunakan sistem buy one get one. Membiayai kuliah 1 orang guru, bisa untuk menyekolahkan 2 orang guru. Program ini sudah berjalan 2 tahun,” ungkap Hj. Sylviana Murni, SH. Msi, Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta.

Sejak Tahun Anggaran 2005 yang lalu, Pemda DKI Jakarta melalui Dinas Dikdas DKI Jakarta mengadakan program peningkatan kualifikasi D2 ke S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk 360 orang guru. Dengan perincian sumber anggaran : 240 orang guru didanai APBD murni dan 120 orang guru didanai APBN. Program ini juga diberikan kepada 160 orang guru SMP dengan kualifikasi D3 untuk S1 bidang studi.

Tahun Anggaran 2006, kembali dilakukan program peningkatan kualifikasi guru. Jumlah sasaran bertambah menjadi 600 orang guru SD dengan perincian sumber dana: 360 orang guru didanai APBD, dan 240 orang guru didanai APBN. Sama halnya dengan jumlah sasaran untuk guru SMP, juga bertambah menjadi 600 orang guru.

Pada tahun yang sama, disalurkan pula bantuan dana peningkatan kualifikasi bagi 3.366 orang guru guru yang sedang mengikuti perkuliahan. Jumlahnya sebesar Rp 2.000.000,- perorang.

“Untuk peningkatan kualifikasi guru tahun 2007, terdiri dari kuota tahun 2006 lalu ditambah dengan 300 orang guru SMP bidang studi IPS,” tutur Drs H. Virgana, Kepala sub dinas Tenaga pendidik Dinas Dikdas DKI Jakarta.

Sepanjang dua tahun proses peningkatan kualifikasi guru di bawah kepemimpinan Sylviana Murni, didapati sekitar 1400 dari 36.471 orang guru SD dan SMP se-DKI Jakarta yang telah memperoleh bantuan program peningkatan kualifikasi.

Seiring dengan dijalankannya program-program peningkatan kualifikasi, Dikdas DKI Jakarta juga menyeimbangkan program peningkatan mutu para gurunya dengan melaksanakan program peningkatan kompetensi guru. Sesungguhnya, program peningkatan kompetensi telah mulai dipetakan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG).

Banyak guru yang cemas. Jika tak lulus UKG, maka akan dipecat dari profesinya. Sylviana Murni memahami benar kekhawatiran para guru pada waktu UKG pertama kali dilaksanakan di Jakarta. Namun sesungguhnya, hasil UKG ini bukan mempermasalahkan lulus atau tidak. Yang diutamakan adalah pemetaan kualitas dan pembinaan guru di Jakarta.

Program pemetaan ini mulai dilaksanakan tahun 2004 sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 100 tahun 2004 tentang Uji Kompetensi dan Guru. Program ini merupakan konsep program yang berkelanjutan. Hasil UKG dikategorikan dalam kualitas nilai A, B , atau C. Masing-masing kelompok nilai tersebut, memiliki program arahan berupa diklat lanjutan.

Berdasarkan data dari Sub dinas Tenaga Pendidik Dikdas DKI Jakarta, jumlah peserta UKG SD dan SMP tahun 2004 mencapai 10. 150 orang, tahun 2005 sejumlah 5.000 orang, dan pada tahun 2006 bertambah 500 orang dibanding jumlah peserta tahun 2005. Artinya, pemetaan kompetensi baru mengena pada 20. 650 orang guru SD dan SMP.

Dalam pelaksanaan sistem UKG, peserta yang tidak lulus dalam kesempatan pertama dapat mengikuti UKG pada kesempatan berikutnya. Jika sampai 3 kali tidak dapat dinyatakan lulus, maka peserta ini didiskualifikasi dan dinyatakan tidak cocok menjadi guru. Pekerjaannya pun akan dialihkan ke wilayah administrasi, pustakawan, tenaga Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Bimbingan Konseling (BK), atau bidang pekerjaan lainnya kecuali mengajar di kelas.

Bisa dibilang, UKG adalah sebuah pengantar bagi para guru menjelang uji sertifikasi profesi 2007. Materi UKG ini disusun oleh tim perumus standar kompetensi guru DKI Jakarta (kerjasama Dikdas DKI Jakarta dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-Jakarta). Materi yang diujikan dalam UKG, antara lain penguasaan bidang studi/akademik. Didalamnya termasuk penguasaan kurikulum, penguasaan materi pelajaran, penguasaan tehnik/metode pembelajaran, dan penguasaan tehnik evaluasi. Selain itu, juga tentang pengelolaan pembelajaran melalui test Kegiatan Belajar Mengajar serta penilaian sikap kerja dan kepribadian melalui psikotest.

Sebenarnya, materi-materi ujinya tak jauh beda dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada BAB IV Kualifikasi dan Kompetensi, Pasal 7 ayat (2), berbunyi: Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru.

Lebih jauh tentang kompetensi guru, Dikdas DKI Jakarta memberikan kerangka definisinya. Kompetensi paedagogik adalah memahami peserta didik, mampu merancang pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, serta mengembangkan pendidikan baik itu akademik maupun non akademik.

Kompetensi kepribadian, yaitu bahwa guru hendaknya memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlaq mulia. Didalamnya juga diharapkan tumbuhnya kemandirian guru dalam menjalankan tugas serta senantiasa terbiasa membangun etos kerja. Hingga semua sifat ini memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan guru dalam kesehariannya.

Kemampuan guru dalam bersosialisasi, juga termasuk dalam kerangka karakter kompetensi sosial. Guru hendaknya mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat. Melalui kompetensi sosial diharapkan guru dapat meraih simpati, empati, dan keterlibatan masyarakat untuk mendukung dan memajukan pendidikan di wilayah tempatnya mengajar.

Kompetensi yang paling utama adalah kemampuan mengajar dan mendidik, yang juga disebut sebagai kompetensi profesional. Guru sebagai profesi atau bidang pekerjaan yang dijalani, tak dapat hanya menyorot sisi kompensasi material semata. Ada hal-hal yang sepantasnya dipenuhi oleh profesi guru. Diantaranya menguasai bidang studi yang diajarkan, memahami materi, struktur, dan konsep, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat dinilai profesional ketika dia melakukan pengembangan wawasan dan ilmu, mampu menelaah secara kritis, serta kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi ajarnya.

Peningkatan kualitas sumber daya guru di DKI Jakarta adalah salah satu konsekuensi yang diemban kota ini. Dikdas DKI Jakarta pun berjibaku membangun citra guru. Berbagai program peningkatan mutu diluncurkan sesuai dengan misinya untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya pendidikan melalui peningkatan kompetensinya. Berbagai pelatihan, diklat, workshop, dan seminar-seminar, telah dilakukan.

Sepanjang kepemimpinan Sylviana Murni (sejak tahun 2004 hingga sekarang), Dikdas DKI Jakarta juga melaksanakan beberapa program kerjasama yang cukup signifikan untuk peningkatan kompetensi guru. Program-program hasil kerjasama tersebut, antara lain:

1. Program pembinaan guru SD melalui Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Program ini adalah program yang ditujukan kepada para guru sekolah dasar dan merupakan hasil kerja sama Dikdas DKI Jakarta dengan Universitas Negeri Jakarta. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi bidang studi matematika bagi para guru sekolah dasar se-Jakarta.

2. Program Pengelolaan Pembelajaran untuk 1000 orang guru, terdiri dari 750 guru SD dan 250 guru SMP. Program ini adalah hasil kerjasama Sampoerna Foundation dengan Dikdas DKI Jakarta. Program rutin tahunan ini bertujuan untuk membina kompetensi guru sebagai pemimpin di kelas, dan kompetensi dalam melakukan supervisi kelas. Tahun 2007 ini, sasaran yang dicapai baru separuh dari total target 22 angkatan. Satu angkatan ada 30 kelompok guru.

3. Program Sensitivity Training. Program ini adalah hasil kerjasama Dikdas DKI Jakarta dengan Departemen Kesehatan. Materi-materi yang diberikan adalah tentang penggalian potensi diri dan penggalian kedewasaan diri. Dan dalam dua tahun penyelenggaraannya sejak tahun 2005, program ini telah diikuti oleh 200 orang guru SD dan SMP se-Jakarta.

4. Program peningkatan kompetensi kepribadian melalui program yang disebut ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Leadership Centre atau ESQ PP (Peduli Pendidikan). Dikdas DKI Jakarta bekerja sama dengan Ari Ginanjar (pimpinan ESQ Leadership Centre) dan Sampoerna Foundation. Ada 1000 orang guru SMP yang difasilitasi Dikdas DKI Jakarta untuk mengikuti acara ini. Materi-materi yang diberikan adalah mentally action. Di dalamnya termasuk tentang semangat-semangat religi, bagaimana guru mampu menjaga kestabilan emosi, dan keseimbangan antara emosi dengan rasio.

Sebenarnya, tak semua program kerjasama bisa “lolos” ke meja Dikdas DKI Jakarta. Sylviana Murni sebagai sosok pimpinan, mempunyai beban tanggung jawab terhadap proses dan hasil program-program peningkatan mutu pendidikan. Keterlibatannya dalam penentuan program, tak jarang memposisikan dirinya sebagai peneliti dan tim perumus materi. Sylviana Murni berbagi cerita tentang pengalamannya menangani program kerjasama. Ia tidak mau terima begitu saja tawaran-tawaran kerjasama itu.

“Karena saya pikir, saya harus tahu benar model pendidikan seperti apa yang akan diberikan kepada guru-guru di sini. Jangan-jangan, ada kultur atau budaya lain yang diterapkan tetapi tidak terasa. Sementara itu, guru adalah narasumber pertama dan utama bagi anak-anak. Kalau dari awal sudah disisipi budaya barat misalnya, kemudian ditangkap dan disimpan dalam memori guru, kemudian guru mentransfernya kepada siswa, ini bisa bahaya. Kami harus perhatikan betul-betul bagaimana isi materi mereka. Ternyata saya simpulkan bahwa harus segera dibentuk tim karena saya tahu betul apa yang dibutuhkan guru di DKI Jakarta. Ada classroom supervision, leadership, enjoy full learning, ini yang dibutuhkan oleh guru kita. Setelah tim kecil terbentuk, maka mulai dari jadwal, kriteria peserta, sampai materi-materi dan pematerinya kami periksa. Setelah beres, baru dilaksanakan,” paparnya panjang lebar.

Hasilnya, tak mengecewakan. Berbagai program peningkatan mutu tersebut telah mampu menaikkan citra dan kualitas profesi guru di DKI Jakarta. Secara tak langsung, kesuksesan program peningkatan mutu ini dapat dilihat dari beberapa prestasi akademik yang diraih oleh sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Salah satunya, sebut saja nama Dipta Rama dan Stefanny Senna. Siswa SMPN 235 Jakarta dan siswi IPK Penabur Jakarta ini menjuarai International Junior Science Olympiade (IJSO) tahun 2005 dengan predikat The Winner Absolute.

Selain itu, DKI Jakarta pun berhasil meningkatkan jumlah SD dan SMP yang mempunyai kualifikasi sebagai sekolah Percontohan, Sekolah Plus, maupun sekolah Koalisi. Terakhir, yang paling membanggakan DKI Jakarta memperoleh nilai tertinggi pada Ujian Nasional dengan presentase 99,83% untuk tahun pelajaran 2005/2006.

Tulisan ini dimuat sebagai salah satu sub bab dalam buku yang berjudul Kartini Pendidikan dari Betawi, tahun 2007 di Jakarta.

Penulis: Ayu N. Andini

Buka Hati agar Tak Ada Lagi Diskriminasi

•Januari 25, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Penghujung Maret 2007 lalu, Indonesia bersama 80 negara lainnya di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York telah menandatangani konvensi internasional menyangkut hak-hak penyandang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini ingin terus melakukan yang terbaik untuk membantu para penyandang cacat. Berdasarkan pusat data dan informasi (pusdatin) Departemen Sosial RI, hingga akhir tahun ini ada 2. 364. 000 orang penyandang cacat dari sekitar 224 juta jiwa penduduk di Indonesia.

Jumlah yang tak sedikit ini menuntut perhatian penuh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga telah diberlakukan. Diantaranya, pada Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1998, Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penhidupan. Namun hingga kini menurut data Departemen Sosial, baru sekitar 81 Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan akses kemudahannya untuk menerima tenaga kerja penyandang cacat.

Hari Penyandang Cacat Internasional yang jatuh tanggal 3 Desember 2007 lalu, bertema Menyediakan Kesempatan Kerja yang Layak Kepada Penyandang Cacat. Indonesia memperingatinya dengan tema yang sealur, yakni Wujudkan Kesamaan Usaha dan Kerja Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Cacat . Upaya realisasi kesamaan kesempatan terhadap penyandang cacat ini juga dikukuhkan melalui pernyataan Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie. Menurutnya,  mereka bukanlah orang yang lemah, sakit atau perlu mendapatkan belas kasihan, melainkan sama dengan masyarakat lainnya, perlu diberi kesempatan dan hak-hak sebagai manusia. Mereka juga mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Mengutip pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari yang sama, ia menyebutkan bahwa bangsa yang besar antara lain memiliki sifat dan karakter untuk menyayangi, peduli dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi kepada para penyandang cacat. Sejauh mana, amanat ini telah dilakukan di Indonesia?

Dalam kesempatan ini, Drs. Tunggul Sianipar, Direktur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, menuturkan berbagai upaya pelayanan maksimal dari sisi Departemen Sosial (Depsos) RI, terhadap para penyandang cacat di seluruh penjuru Indonesia.

Apa saja tugas pokok Direktorat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat?

Kami punya beberapa tugas pokok, yaitu membuat kebijakan-kebijakan, menyusun pedoman,membuat aturan-aturan atau norma, membuat prosedur-prosedur kerja dan penyaluran bantuan, membuat kriteria-kriteria penerima bantuan, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi. Untuk tugas yang terakhir, kami lakukan tergantung pada karakteristik daerah. Maksudnya, satu daerah tak akan sama kebutuhannya dengan daerah yang lain. Jadi, karakteristik monitoring harus disesuaikan juga.

Apa saja tugas pemerintah dalam menangani penyandang cacat di Indonesia?

Kebijakan yang kami buat dan diberlakukan itu, memang dibuat dalam rangka membantu pelaksanaan pelayanan rehabilitas sosial bagi para penyandang cacat. Tugas-tugas pemerintah juga telah diamanatkan dalam Undang Undang  No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah RI punya beberapa tugas. Pertama, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial. Kedua, melaksanakan bantuan sosial. Ketiga, perbaikan taraf kesejahteraan sosial.

Sejauh mana Depsos mengambil langkah-langkah sosialisasi kebijakan untuk penyandang cacat ke seluruh Indonesia?

Kami membuat surat edaran untuk disampaikan di berbagai daerah se-Indonesia. Surat ini kami tujukan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena sekarang sudah berlaku otonomi daerah, kami menghargai sistem itu. Upaya dan langkah riil nya dilakukan lebih banyak oleh pemda masing-masing dan dinas sosial yang ada di sana.

Apa saja sarana sosialisasi kebijakan-kebijakan ini?

Buku Undang Undang No. 4 Tahun 1997 dan buku Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998, ini adalah beberapa sarana pendukung sosialisasi tentang perjuangan Depsos untuk melayani kebutuhan dan melindungi para penyandang cacat. Kami berharap, isi buku-buku ini dapat dibaca, dipahami, disebarluaskan, dan diterapkan oleh organisasi-organisasi penyandang cacat di seluruh daerah. Termasuk juga oleh masyrakat umum.

Bagaimana proses rehabilitasi sosial itu dijalankan oleh Depsos?

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, dibuatlah acuan-acuan atau pedoman-pedoman, agar pemerintah daerah bisa melaksanakannya juga. Didalam acuan ini, memuat panduan tentang bagaimana mengadakan rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh, bagaimana melakukan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap yang cacat netra, tuna daksa, tuna grahita, bahkan untuk penderita cacat yang tergolong berat.

Dalam artian bahwa fungsi-fungsi rehabilitasi sosial, yang kami lakukan adalah dalam rangka melakukan bimbingan sosial, mendiagnosa bagaimana aspek psiko sosial, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap mental kepada para penyandang cacat yang dibina itu. Bisa dilakukan melalui bimbingan mental keagamaan, bimbingan sosial keterampilan, dan bimbingan-bimbingan fisik.

Apakah fungsi rehabilitasi sosial ini, sudah berjalan dengan baik di lapangan?

Bagaimana ya? Penilaiannya ‘kan relatif sekali. Kalau kita bertanya kepada penyandang cacatnya tentang apa yang telah diberikan pemerintah kepada mereka, mungkin masih ada yang bilang bahwa pemerintah masih mementingkan kepentingan pribadinya saja.

Padahal, pemerintah sudah secara maksimal memberikan bantuan kepada mereka melalui panti-panti sosial, pelayanan-pelayanan yang namanya rehabilitasi berbasis masyarakat.

Bagaimana caranya agar masyarakat juga terlibat penuh dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada para penyandang cacat?

Melalui Loka Bina Karya, atau LBK. LBK adalah pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat. Lebih luasnya lagi, kegiatan itu juga melibatkan aparat-aparat pemeritnah daerah dan dinas-dinas sosial setempat yang terdapat di daerah-daerah. Ini dimaksudkan agar potensi-potensi yang ada didaerah itu, bisa terlibat secara bersama-sama untuk melakukan rehabilitasi sosial.

Apa saja keunggulan LBK ini?

LBK bisa lebih cepat menyebarluaskan informasi dan lebih cepat juga melakukan rehabilitasi sosial di tempat tinggal dan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, lewat LBK dengan mudah semua keluarga bisa diberi informasi bahwa masalah yang dialami anggota keluarga yang cacat, itu adalah bukan aib. Pola pikir seperti ini yang harus kita ubah. Karena di Indonesia, masih ada keluarga yang malu mengakui bahwa anggota keluarganya adalah penyandang cacat. Barangkali mereka juga banyak disembunyikan oleh keluarganya.

Bagaimana dengan peranan organisasi masyarakat seperti halnya PPCI atau Persatuan Penyandang Cacat Indonesia?

Yang ditangani oleh PPCI memang tidak akan jauh beda dengan yang ditangani oleh Depsos. Hanya bedanya, PPCI merupakan organisasi sosial yang independen yang tidak tergantung terhadap dana dari Departemen Sosial. Jadi, PPCI adalah partner kerja Depsos.

Dalam salah satu tugasnya, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan sosial terhadap penyandang cacat. Bagaimana batasan masalah untuk hal bantuan sosial ini?

Bantuan sosial ini dilakukan Depsos melalui dana jaminan sosial penyandang cacat. Pemerintah melalui Depsos langsung memberikan dana ini kepada penyandang cacatnya. Dana bantuannya sebesar Rp 300. 000,-  per penyandang cacat, per bulannya. Dan dana bantuan ini diberikan kepada mereka sampai akhir hayatnya. Bantuan sosial ini hanya untuk para penyandang cacat berat.

Bagaimana kategori penyandang cacat berat?

Nah…. pernah lihat anak burung yang belum berbulu, dan belum bisa melakukan apa-apa? Secara kasat mata, penderita cacat berat adalah yang seperti itu. Maksudnya, dia tak bisa lagi beraktifitas dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk aktifitas-aktifitas dalam hidupnya. Dia butuh bantuan orang lain untuk mengakses segala macam yang ia butuhkan. 

Ada berapa banyak penyandang cacat berat di Indonesia?

Sekarang, sebagian datanya masih dalam proses. Namun, target jumlah bantuan sosial untuk mereka, tahun 2007 ini kami berikan kepada 6.000 orang penyandang cacat berat. Tahun 2008, akan naik menjadi 10.000 orang.

Apakah hanya penderita cacat berat saja yang diberi bantuan sosial?

Tidak. Depsos juga meberikan bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama atau KUB. Bantuannya berupa paket stimulan untuk modal usaha mereka. Ini dilakukan agar mereka bisa bekerja dan berkarya. Baik per kelompok, maupun perorangan. Untuk per kelompok ini, jumlahnya sebesar Rp 5 juta,- per kelompok. Supaya mereka dapat menafkahi dirinya setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan di panti-panti sosial, di Loka Bina Karya atau dimana pun. Idealnya, supaya mereka bisa secara mandiri mengembangkan dunia usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.  

Ada berapa provinsi yang menjadi target sebagai penerima bantuan sosial ini?

Tahun 2007 ini, ada di 8 provinsi. Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sekarang masih dalam taraf uji coba.

Mengapa masih dalam taraf uji coba?

Ini maksudnya lebih ke masalah uji coba prosedur pendataan dan penyaluran bantuan itu. Tahun ini, kami baru mampu menyalurkannya untuk 8 provinsi. Selain karena keterbatasan dana APBN, ini juga dilakukan karena daerah-daerah tersebut adalah daerah yang datanya telah siap.

Ada apa dengan prosedurnya? Sulitkah?

Ada mekanisme tertentu untuk penyaluran bantuannya. Dana itu kami kirimkan melalui PT. POS dan GIRO. Dan langsung diantar kepada penyandang cacatnya langsung. Data penerimanya, sesuai dengan data hasil penelitian Depsos bersama aparat di provinsi, kabupaten, dan kota.

Sejak kapan bantuan sosial ini disalurkan kepada para penyandang cacat di Indonesia?

Ini sudah masuk tahun ke-2. Tepatnya, sejak tahun 2005. Dananya berasal dari APBN murni. 

Berapa jumlah total dana jaminan sosial yang turun ke Depsos?

Kira-kira dananya mencapai Rp 21,6 miliar yang disalurkan untuk para penyandang cacat  di tahun 2007 ini. Khusus untuk KUB, sumber dananya berbeda. Dana yang untuk KUB itu diambil dari dana dekonsentrasi yang ada di setiap pemerintahan daerah, di kabupaten dan kota.

Apakah Depsos sudah melihat hasil-hasilnya setelah para penyandang cacat menerima bantuan sosial ini?

Karena saya melihat mereka itu kan sudah tidak berdaya sama sekali, kami lihat mereka sangat bergembira, sangat bersyukur. Sangat berterima kasih kepada pemerintah.

Tujuan sebenarnya dari Depsos ini memberi bantuan kebutuhan dasar, untuk kebutuhan makan mereka. Yang menjadi target bantuan sosial adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk yang rutin berobat, uang itu juga boleh digunakan untuk biaya transportasi mereka ke puskesmas karena jaraknya yang jauh. Namun, kalau menanyakan pendapat pribadi saya, sebenarnya uang sebanyak Rp 300. 000,- itu belum terlalu memenuhi kebutuhan mereka. Setidaknya, ini adalah upaya pemerintah untuk membantu penyandang cacat di Indonesia.

Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan program bantuan ini?

Dengan adanya sistem otonomi daerah, sebenarnya program ini merupakan suatu tantangan.

Masih ada perbedaan persepsi?

Pasti masih berbeda-beda. Saya masih sering melakukan sosialiasi langsung ke daerah-daerah untuk masalah kriteria calon penerima bantuan ini. Terutama tentang kriteria penyandang cacat berat. Ini supaya mreka mudah memahaminya. Karena di daerah juga masih banyak yang pake KKN juga utk program bantuan ini.

Apakah masih ada yang kurang tepat sasaran?

Masih. Kami masih temukan kasus-kasus seperti itu. Maaf, saya tak mau menyebutkan nama daerahnya disini. Tetapi memang benar, ada di suatu daerah, telah terjadi tidak tepat sasaran. Buktinya, setelah penerima bantuan ini menerima dananya, eh..malah langsung kawin. Bayangkan, kok masih bisa kawin? Berarti dari segi kriteria, sang penerima bantuan ini tidak termasuk dalam kategori penyandang cacat berat.

Ada berapa banyak  kasus-kasus penyimpangan seperti ini?

Kecil sekali. Saya perkirakan hanya 1% s/d 2% saja. Tapi kami berupaya terus menerus mengadakan perbaikan sistem penyaluran dana bantuan. Ketika proses monitoring dan evaluasi ke daerah, kami tekankan bahwa para penerima yang tak sesuai kriteria penyandang cacat berat, supaya segera diganti. Kami sudah punya jalan keluarnya. Kami menerapkan sistem daftar ranking untuk daftar nama calon penerima bantuan sosial penyandang cacat. Dan data ini bisa diubah, hanya dengan persetujuan dari kami langsung.

Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dijalankan?

Depsos bekerja sama dengan aparat yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk monitoring yang tahun 2007 ini saja, kami lakukan paling lama 5 hari. Kami berbagi tugas. Ada pembagian tim berdasarkan wilayah penerima bantuan. 

Apakah kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dijalankan di Indonesia sudah cukup bagi para penyandang cacat di Indonesia?

Sebenarnya, jika dilihat dari sisi peraturan dan kebijakan, saya pikir sudah cukup baik. Tapi pelaksanaan dan penerapannya yang belum maksimal.

Indonesia punya peraturan tentang pendidikan inklusi. Apakah ini sudah berjalan maksimal?

Diskriminasinya memang masih ada.

Apakah bapak mengetahui ada berapa kasus penolakan dari institusi pendididikan bagi para penyandang cacat?

Seperti yang sudah saya bilang tadi, bukan urusan kami. Jika saya yang menjawab, seolah-olah saya mendeskreditkan orang-orang dari Departemen Pendidikan Nasional.

Bagaimana tanggapan pribadi bapak terhadap masalah-masalah ini?

Sebenarnya hanya satu yang harus dilakukan. Mari kita sama-sama membuka hati. Mari kita bertindak membantu mereka, jangan malah banyak omong. Kalau kata hati kita ingin membantu seseorang penyandang cacat, wujudkan dengan tindakan dan kenyataan.

Saya menghimbau kepada semua orang. Pemerintah dan masyarakat, sama-sama membuka hati, peduli untuk membantu penyandang cacat. Agar mereka bisa hidup sesuai dengan harapan mereka. Saya menghimbau kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, bersama organisasi sosial serta penyandang cacatnya sendiri. Secara bersama-sama berupaya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial dari para penyandang cacat ini. Mari kita membuka diri kita, hati kita, agar tidak terjadi diskriminatif terhadap para penyandang cacat.

Bagaimana bentuk koneksi dan koordinasi Depsos berkaitan dengan harapan pemerintah untuk dukung program wajib belajar 9 Tahun?

Setiap panti sosial yang ada Sekolah Luar Biasa nya, itu merupakan wujud koneksi dan koordinasi Depsos dengan departemen lain. Depsos selalu kooordinasi dengan Depdiknas.

Bagaimana target program direktorat tahun depan?

Dari evaluasi tahun 2006 lalu, kami sebagai pengambil kebijakan akan berupaya agar bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan riil para penyandang cacat ini. Kami akan membuat daftar inventirisasi kebutuhan-kebutuhan itu, agar nantinya mereka bisa hidup mandiri. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tahun 2008 nanti, kami dapat terus menerus melakukan perbaikan sarana-sarana dan rehabilitasi sosial. Misalnya,  untuk bidang teknologi. Kami harus segera sesuaikan pengetahuan teknologi mereka dengan teknologi yang ada sekarang. Sarana dan prasarana untuk berikan keterampilan praktis itu bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang akan datang.

Rencana program riil?

Meneruskan program yang ada, inventarisasi penyandang cacat potensial yang telah bekerja di instansi dan perusahaan-perusahaan.

Apakah para penyandang cacat juga  dapat  merekomendasikan kebutuhan sarana fisik  bagi mereka sendiri?

Depsos hanya membantu meneruskan rekomendasi saja. Untuk fasilitas publik, misalnya trotoar khusus untuk tuna netra, atau WC umum khusus untuk yang berkursi roda, bukan ranah kami. Tapi itu jadi bagian tugas Dinas Pekerjaan Umum. Tugas Depsos hanya memberikan rehabilitasi sosial bagi mereka. Agar para penyandang cacat ini tidak malu, punya potensi, dan akhirnya bisa hidup mandiri.

Maksudnya rehabilitasi mental?

Mental dan sosialnya.

Apa saja yang dirasa kurang untuk tahun 2007 ini?

Kalau kami mengatakan bahwa kami kekurangan dana, walaupun itu memang benar, namun pasti kami akan dianggap rewel. Yang paling penting adalah terbentuknya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, organisasi sosial, dan organisasi masyarakat.   


Malah kalau di lapangan, saya melihat ada tenaga kerja teknologi informasi yang cacat kaki. Menurut saya, hal itu membuat mereka produktif dan potensial. Mereka punya tingkat konsentrasi yang sangat besar pada pekerjaan. Maaf, sedikit banyak ini juga disebabkan karena mereka punya kesulitan berjalan.

Atau, bagi mereka kerja di pabrik. Bunyi mesin pabrik bisa memekakkan telinga yang normal. Berbeda dengan mereka yang tuna rungu. Untuk menangani pekerjaan itu, mereka pasti akan lebih produktif dan tidak akan rewel.  

Sudah berapa banyak perusahaan-perusahaan lokal yang telah membuka kesempatan kerja untuk penyandang cacat?

Menurut data dari Departemen Tenaga Kerja, sekarang sudah ada 81 Badan Usaha Milik Negara yang menerima dan mempekerjakan penyandang cacat. Instansi-instansi ini telah menampung 1.109 penyandang cacat

Apakah jumlah yang ditampung akan ditingkatkan untuk tahun depan?

Mereka para penyandang cacat ini juga harus memilih. Mau jadi manajer atau mau jadi buruh? Yang kami utamakan adalah peningkatan kompetensi dan potensi diri mereka.

 

Tulisan ini telah dimuat dalam sebuah majalah terbitan Departemen Sosial RI.

Interviewer and writer: Ayu N. Andini.

 

Semburat Semangat dari Panti Melati

•Januari 25, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Adalah Monica, Dian Komalasari, dan Yulia Alfina Syifa. Mereka bertiga, perempuan-perempuan usia belia dan telah tinggal di dalam panti ini selama 1 s/d 1,5 tahun lamanya. Belum banyak yang bisa mereka ceritakan tentang pengalaman selama mereka tinggal disana. 

Masing-masing dari mereka punya cita-cita dan hoby seperti anak-anak seusianya. “Usiaku 17 tahun. Ayahku bekerja sebagai supir taksi hingga sekarang. Aku betah tinggal di sini. Banyak teman,” ujar Monica dalam bahasa isyarat.  

Ia menyenangi keterampilan menjahit. Sudah ada beberapa hasil jahitannya yang ia berikan untuk ibunya di rumah. Keluarganya kini berdomisili di daerah Citayam, Bogor. Monica, anak pertama dari dua bersaudara.

Ia tersenyum lebar, ketika kami tanyakan apakah dia akan buka usaha setelah lulus dari panti. Sekarang, ia tengah menekuni bimbingan keterampilan menjahit putri di Panti Melati. Tak beda jauh dengan Dian Komalasari. Dian, juga mengambil bidang yang sama dengan Monica, keterampilan menjahit putri. Ia seusia dengan Monica. Mereka berdua bersahabat sejak kecil. Rumah mereka memang tak berjarak jauh, sewaktu Monica masih tinggal di daerah Depok.

Ditanyakan tentang hoby, Dian menjawab riang, “Aku senang membaca komik,” ujar Dian tersenyum senang. Ia lulusan SDN Pondok Terong IV, Depok. Kemampuannya berbahasa cukup baik. Termasuk kemampuannya membaca gerak bibir ketika orang lain sedang berbicara. Ayahnya bekerja di pabrik lampu merk terkenal.

Fina, putri ke-2 dari 3 bersaudara. Usianya kini baru 16 tahun. Ia pulang ke rumah setiap 1 s/d 2 minggu sekali, selama 2 hari. Kini ia sedang menekuni bimbingan keterampilan tata rias di Panti Melati. “Aku sudah bisa merias pengantin,“akunya. Fina yang berwajah tirus dan punya senyum manis ini, jadi tersipu-sipu malu ketika ditanyakan apakah ia sudah punya kekasih. Kepalanya menggeleng, tapi tatapan matanya mengatakan: ya.   

 Tulisan ini telah dimuat dalam sebuah majalah terbitan Departemen Sosial RI.

Writer :  Ayu N. Andini

Bicara Lewat Kemampuan dan Keterampilan

•Januari 25, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Panti sosial “Melati” memang tak mampu banyak bicara lewat kata-kata. Para anak asuhnya lebih eksis lewat kemampuan, keterampilan, dan karya-karyanya. Kini ada 85 anak yang dilayani dan dibimbing agar menjadi berpotensi dan mampu hidup mandiri.

Ketika pertama kali memasuki pekarangannya, ada banyak remaja yang lalu lalang di depan area panti “Melati”. Wajah-wajah ceria ini sibuk saling bercerita. Tapi tak ada suara yang terdengar dalam percakapan itu. Hanya bahasa isyarat yang mereka pakai. Mereka yang sedang bercakap-cakap ini adalah sebagian anak asuh yang ditampung dan dilayani di Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) Melati.

Gedung panti Melati terletak daerah berudara bersih di timur Jakarta. Persisnya, di Jl. Gebangsari No. 38, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ada beberapa lokal gedung yang terpisah di kiri dan kanannya. Termasuk diantaranya, gedung asrama putra dan putri, ruang-ruang belajar, ruang divisi produksi, dan gedung kantor operasional panti.

Jum’at pagi itu, anak-anak penghuni panti, nampak masih berpakaian olahraga. Ada juga masih sibuk main basket di lapangan olahraga di bagian belakang gedung. “Pagi ini, memang ada kegiatan senam. Setelah itu mereka juga bisa olahraga apa saja,“ ucap Ignatias Riwuwuh yang lebih akrab dipanggil Bu Igna. Ia adalah satu diantara tim kerja PSBRW Melati yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha PSBRW Melati.

Dari penuturannya, sejak panti ini diresmikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Sosial pada tahun 2001 hingga sekarang, panti selalu berupaya untuk terus menerus memberikan layanan maksimal bagi para penyandang cacat tuna rungu wicara yang ditampung di sana.

PSBRW Melati adalah lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat rungu wicara (bisu tuli). Panti ini mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan bimbingan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental, sosial, pelatihan ketrampilan, dan pembinaan lanjut bagi penyandang cacat rungu wicara agar mereka dapat memiliki keterampilan kerja sebagai modal usaha dan hidup mandiri setelah lepas dari panti.

Jangkauan Panti Melati

Tahun 2007 ini, Panti Melati menampung sekitar 85 anak penyandang cacat rungu wicara usia 14 tahun sampai dengan 29 tahun. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Anak-anak kurang mampu ini datang dari berbagai daerah.

“Wilayah jangkauan kami disebut regional. Regional kami meliputi daerah-daerah di wilayah Indonesia bagian barat,” papar Bu Igna. Daerah yang dimaksud adalah pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Bali. Namun sekarang, jangkauannya mulai meluas sampai ke Pulau Kalimantan, Provinsi Jambi, bahkan sampai ke Sumatera Utara.

 

Mengenai luasnya jangkauan kerja ini, tentu didukung usaha sosialisasi program yang juga gencar. Menurut penuturan Bu Igna, pihak Panti Melati menyebarluaskan informasi ke daerah-daerah walaupun hanya lewat secarik surat. “Cara lainnya yang kami lakukan yaitu dengan penyebarluasan leaflet ke berbagai kantor Dinas Sosial dan ke Sekolah Luar Biasa di daerah-daerah,“ ujar Bu Igna. Tanpa menyebutkan jumlahnya, ia mengakuinya, hanya sedikit dana yang dialokasikan untuk kunjungan langsung dan sosialisasi ke daerah-daerah.

Para pengurus dari Panti Melati hanya mendatangi langsung dengan memilah daerah yang tergolong sebagai kantong-kantong layanan. Maksudnya adalah daerah yang jumlah Sekolah Luar Biasanya cukup banyak. Agustus 2007 lalu, mereka berangkat dan menjalankan kegiatan sosialisasi program ke Bandung karena daerah Jawa Barat termasuk daerah kantong layanan. “Tanggapannya cukup bagus.Yang hadir waktu itu cukup banyak. Mereka adalah para kepala sekolah, guru, dan orang tua murid, dari 10 Sekolah Luar Biasa di wilayah Bandung dan sekitarnya,” papar Bu Igna.

 

Sedangkan untuk daerah Jambi, Drs Hartono, S. AP, Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial PSBRW Melati, memaparkan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan dinas sosial di Jambi. “Melalui bantuan dana dekonsentrasi dari pusat, Provinsi Jambi mampu mengelolanya menjadi beberapa kegiatan pendataan anak-anak tuna rungu wicara, menyeleksi para calon penerima layanan panti kami, dan mengirim mereka yang lolos seleksi itu, langsung ke Jakarta,“ papar Hartono. Hingga kini, telah ada 25 anak asal Jambi yang masih menjadi penerima layanan di Panti Melati.

Menurut Hartono, yang masih menjadi hambatan pelayanan terhadap penyandang cacat hingga kini adalah masalah pola pikir dari keluarga yang anggota keluarga menyandang cacat. “Di lapangan, masih kami temukan kasus keluarga yang masih menganggap penyandang cacat menjadi aib bagi keluarganya. Hingga mereka masih menyembunyikan anggota keluar yang cacat ini. Malah sampai-sampai mereka juga tak boleh sekolah. Ini harus diubah,“ ucap Hartono prihatin.

 

Berdasarkan kapasitas daya tampung, Panti Melati mampu menampung sekitar 100 orang. “Tahun 2007 ini, kami juga melayani 15 orang lanjut usia yang berdomisili di wilayah sekitar panti ini. Sisanya adalah anak-anak tuna rungu wicara. Tahun 2008 kami targetkan, jumlah anak penyandang cacat tuna rungu wicara yang kami layani disini menjadi 100 orang,“ ungkap Bu Igna.

Bagaikan Pendidikan Nonformal

Seluruh penyandang tuna rungu wicara di Panti Melati, disebut sebagai klien. Dalam perkembangannya, sekarang menurut Departemen Sosial, istilah itu telah berubah menjadi penerima manfaat. “Tapi sebutan penerima manfaat, sangat jarang kami gunakan. Kami lebih sering menyebut mereka, klien,“ ungkap Hartono.

Klien di Panti Melati terbagi dalam 3 kelompok besar. Kelas A, adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan di SLB C (pendidikan lanjutan pertama untuk penyandang cacat). Kelas B, untuk mereka yang pernah mengenyam pendidikan di SLB B (pendidikan tingkat dasar). Sedangkan Kelas C, diberikan untuk mereka yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan.

“Kondisi mereka kami sebut sebagai kondisi yang minim bahasa. Kondisi ini akan sangat tampak pada anak-anak yang masuk ke Kelas C. Mereka bisa melihat benda-benda, namun pemahaman mereka sangat minim,“ tutur Hartono.

Panti Melati, menyediakan layanan up grading atau peningkatan kemampuan berbahasa bagi mereka yang masuk ke Kelas C. “Kami berikan layanan khusus selama 6 bulan, agar mereka bisa berkomunikasi dan mengerti tentang apa pun yang disampaikan dan diberikan dari panti ini untuk mereka. Agar ilmu yang diberikan disini bisa terserap dengan baik,“ ujar Bu Igna.

Ada beberapa program bimbingan yang diselenggarakan di Panti Melati, yaitu bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Tiap-tiap program bimbingan, terbagi dalam beberapa program turunannya. Untuk bimbingan fisik dan mental, program yang melingkupinya antara lain, bimbingan agama, bimbingan budi pekerti, bimbingan Pancasila, bimbingan olahraga, bimbingan bina wicara (speech therapy), dan bimbingan bahasa isyarat.

Untuk bimbingan sosial, dimasukkan kedalamnya adalah program kegiatan pramuka, dinamika kelompok, kesenian, kegiatan rekreasi, kegiatan kerja bhakti, dan kegiatan koperasi. Sedangkan, untuk bimbingan keterampilan, ada 8 jenis pendidikan keterampilan yang diselenggarakan di Panti Melati, yaitu keterampilan menjahit bagi putra, keterampilan menjahit putri, salon/tata rias kecantikan, kerajinan tangan, komputer, tata boga, las listrik, dan pertukangan kayu.

“Sesungguhnya, program bimbingan keterampilan disini, menjadi program pendidikan yang ditekankan. Maksudnya, kami lebih mengutamakan memberikan pendidikan keterampilan kepada para klien kami di sini,“ ujar Hartono.

Ia juga menyatakan bahwa program pendidikan dan bimbingan yang diselenggarakan di PSBRW Melati, mirip dengan yang ada di pendidikan nonformal. Kemiripan yang dimiliki ini, lebih kepada tujuan utama pemberian materi bimbingan keterampilan. “Idealnya, kami berharap agar nantinya mereka memiliki pengetahuan keterampilan, mampu berkarya, dan mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri,“ tutur Hartono.

Mengenai pola pendidikan yang terselenggara di sana, semuanya juga diatur berdasarkan standar-standar khusus. Standar kurikulum dan standar pelayanan yang diberikan di sana, menggunakan standar yang dibuat oleh Departemen Sosial RI. “Kami hanya menjalankan sebaik-baiknya, semua standar yang termaktub dalam buku pendoman standar kurikulum dan pelayanan ini,“ ucapnya sambil memperlihatkan beberapa buku pedoman kepada tim liputan dari Info Societa.

Semua program bimbingan sosial dan keterampilan, mayoritas dilaksanakan setiap hari. “Kami berikan bimbingan sosial sejak pukul delapan pagi sampai pukul 12 siang. Setelahnya, diteruskan dengan pendidikan keterampilan sampai dengan pukul 3 sore,” ucap Semuel DHT, salah satu pembimbing di sana.

Untuk mereka yang telah usai mengenyam program pendidikan di PSBRW Melati selama 3 tahun, disediakan pula program Instalasi Produksi (IP). Program ini di bawah tanggung jawab Divisi Produksi. Dalam program ini, para klien yang sedang dalam masa menunggu panggilan magang kerja, diikutsertakan semacam program pemantapan materi. Dalam instalasi produksi, mereka dibebaskan untuk berkarya dan memproduksi barang-barang dari jenis pendidikan keterampilan yang telah mereka kuasai. Selama mereka mengikuti program IP, nama-nama mereka masih terdaftar sebagai para penerima layanan dari PSBRW Melati.

“Program IP adalah gerbang menuju tegak dan mandiri. Maksud saya, itu semboyan program agar mereka jangan merasa minder atau tidak percaya diri ketika sudah sampai saatnya mereka terjun dan hidup di tengah masyarakat,“ ungkap Hartono.

Ia menuturkan bahwa program keterampilan las listrik termasuk program unggulan di sana. “Produk-produk buatan mereka ini, jarang sekali ada stock nya. Kebanyakan dibuat berdasarkan pesanan,“ ujarnya. Ternyata hasil karya anak-anak asuhnya di Panti Melati, cukup laku keras.

Selain produknya laku keras, PSBRW Melati juga mampu menyalurkan para lulusannya ke berbagai perusahaan. Selain menyalurkan mereka sebagai tenaga kerja, pada anak asuhnya juga diikutkan dalam program magang kerja di luar panti. Terdata, setiap tahunnya ada sekitar 10 orang lulusannya disalurkan ke perusahaan-perusaan sebagai tenaga kerja. Sedangkan untuk kesempatan magang kerja, ada 6 perusahaan yang terlibat sebagai penerima tenaga magang dari Panti Melati.

Selain itu, di panti ini juga disalurkan program bantuan modal untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Tahun ini, Panti melati memberikan bantuan modal kepada 10 kliennya. Masing-masing dari mereka berhak menerima bantuan modal sebesar Rp 5 juta,- “Kami memberikan dalam bentuk perlengkapan penunjang kegiatan produksi mereka,“ ujar Bu Igna.

Dukungan kelancaran penyelenggaraan program bimbingan keterampilan di sana, juga mendapat dukungan dari lembaga internasional. “Dari riwayatnya, panti ini telah menerima bantuan dari JICA. Japan International Cooperation Agency. Mereka memberi bantuan dengan mengirimkan instruktur-instrukturnya ke sini,“ kenang Bu Igna.

Menurut data dari PSBRW Melati, mereka telah kedatangan instruktur dari negeri sakura itu pada tahun 2003 s/d 2005. Ada dua orang instruktur yang datang ke sana, atas bantuan dari JICA. Sebuah organisasi internasional yang berdiri independent dan banyak bergerak di bidang ekonomi dan layanan sosial untuk negara-negara berkembang.

Mereka mengajarkan keterampilan menjahit dan pertukangan kayu. “Mereka langsung memberikan bimbingan keterampilan di dalam kelas. Sekaligus berhadapan setiap hari dengan para klien kami di sini,“ ujar Hartono. Karena waktunya hanya 3 tahun saja, maka para pembimbing di panti diharapkan harus lebih banyak menyerap ilmu dari para instruktur dari Jepang.

Selain bantuan tenaga instruktur, PSBRW Melati juga menerima bantuan dari masyarakat Jepang. “Karena pada tahun 2004 lalu kami banyak menerima kunjungan dari para guru dan mahasiswa dari Jepang, kami menerima banyak informasi. Salah satunya, pengajuan bantuan kepada masyarakat Jepang,“ ungkap Bu Igna. Bantuan itu berupa berbagai peralatan dan perkakas sebagai sarana belajar untuk bimbingan keterampilan yang ada di sana. “Ada 5 unit komputer dan printer nya, mesin jahit, alat keterampilan las listrik, dan peralatan pertukangan kayu,“ paparnya.

Berjalannya segala macam program dan operasional PSBWR Melati juga tak pernah lepas dari dukungan aliran dana APBN setiap tahunnya. “Tahun 2007 ini, panti ini menerima anggaran sebesar Rp 3,8 miliar. Ini sudah termasuk untuk dana gaji pegawai di sini,“ ungkap Bu Igna mewakili jabatan bendahara yang saat itu sedang bertugas di luar panti.

Kemajuan yang ada di PSBRW Melati, juga berkat dukungan 54 orang pegawai operasional termasuk didalamnya 30 tenaga kerja honorer siap berjibaku melayani seluruh klien di sana. “Menangani mereka yang berkebutuhan khusus sangat membutuhkan kerja sosial yang siap 24 jam dengan hati yang tulus,” ujar Hartono yang telah bertugas di PSBRW Melati sejak tahun 1995 hingga sekarang.

Ketulusan hati para pembimbing dan staf operasional yang telah ditebarkan kepada para klien di sana, tak percuma. Beberapa prestasi terukir atas nama PSBRW Melati. Hartono menuturkan, bahwa ada 4 anak asuh dari PSBRW Melati yang mewakili kontingen DKI Jakarta dalam ajang PORCANAS 2005. “November 2007 belum lama ini, juga ada sekitar 8 orang dari sini ikut jadi peserta Jambore Luar Biasa Tingkat Nasional,“ ucapnya turut bangga.

Para anak tuna rungu wicara PSBRW Melati ini juga mampu mempersembahkan Nyanyian Isyarat kepada semua kalangan. Pentas Nyanyian Isyarat ini telah disaksikan beberapa pejabat negara. Dari mulai pejabat pemda, menteri negara, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terakhir, mereka pentas di acara peringatan Hari Penyandang Cacat Internasional tanggal 3 Desember lalu. Mereka menyanyi dengan iringan musik dan panduan aba-aba isyarat. Memang tak banyak suara yang terdengar dari mereka, tapi sesungguhnya hati mereka telah menyanyikan banyak lagu di depan semua orang.

Tulisan ini telah dimuat dalam sebuah majalah terbitan Departemen Sosial RI.

Writer: Ayu N. Andini

Setara untuk Semua

•Desember 12, 2007 • 3 Komentar

Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu jalur pendidikan nonformal, telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi suksesnya program pendidikan nasional di negara ini. Pada gelombang I tahun 2007 (hingga bulan Juni lalu), pendidikan kesetaraan telah meraih 38. 410 orang peserta Paket A setara Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah (SD/MI), 369. 380 peserta Paket B setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan 320. 895 peserta Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Bisa diprediksi, jumlah ini akan terus meningkat.  Pendidikan kesetaraan dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Depdiknas mencatat, ada kenaikan jumlah yang memang cukup signifikan.

Dalam perkembangannya hingga  kini, pendidikan kesetaraan telah mampu meraih kenaikan jumlah peserta didik dan lulusannya.  Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal mencatat perkembangan jumlah pesertanya dari tehun ke tahun. Tercatat peserta Paket A setara SD/MI pada 2004, ada 76. 366 orang, tahun 2006 bertambah sebanyak 105. 468 orang. Begitu pula dengan peserta Paket B setara SMP/MTs tahun 2004 ada 385. 202 orang bertambah menjadi 588. 579 orang pada tahun 2006. Sedangkan untuk Paket C setara SMA/MA melonjak jumlahnya dari 41. 320 orang (2004) menjadi 495.000 orang di tahun 2006.  

Berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan, didapati bahwa ada kenaikan  jumlah peserta didik pendidikan formal yang kemudian memilih layanan pendidikan nonformal melalui jalur Paket A, B, atau C. Tercatat di tahun 2007 ada lebih dari 360.000 peserta didik yang ikut ujian nasional kesetaraan di Paket B, dan 59,96% nya  berasal dari siswa yang tidak lulus ujian nasional di SMP/MTs. Sedangkan untuk Paket C, sebanyak  42, 91% dari sekitar 320.000 pesertanya, berasal dari para siswa yang gagal ujian nasional di SMA/MA.

Sungguh sebuah kontribusi yang cukup membanggakan. Capaian ini belum termasuk jumlah peserta ujian kesetaraan Paket A tahun 2007 yang telah meraih peserta sebanyak 38. 410 orang.  Sasarannya adalah masyarakat yang kurang beruntung dan tak terlayani di jalur pendidikan formal. Dukungan pendidikan kesetaraan terhadap penuntasan program Wajar Dikdas 9 Tahun tampak sangat berarti.   “Sampai dengan akhir tahun 2006 lalu, terdata sebanyak 846.079 anak putus sekolah dari sekolah dasar dan sebanyak 172.403 anak yang putus sekolah dari SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Alasannya memang beragam. Hal ini tak boleh dibiarkan,” ujar Ella Yulaelawati, P. hD, Direktur Pendidikan Kesetaraan, Depdiknas RI yang menyatakan sikap dan misi pendidikan kesetaraan, yakni melayani yang tidak terlayani (reaching the  unreachable). 

Setara yang Multi Makna

Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan yang multi makna. “Maksudnya, sistem penerimaan dari segi kriteria peserta didiknya, sangat terbuka. Tak diberi batasan usia. Siapa saja boleh ikut. Ruang belajarnya juga tidak terbatas oleh ruangan formil, bisa saja proses pembelajaran itu berjalan di ruang terbuka, bahkan diatas perahu pun bisa,” papar Ella.

 Makna ‘kesetaraan’ yang melekat, pada pendidikan dasar kesetaraan (Paket A dan Paket B) tidak selamanya punya arti harus sama dengan pendidikan dasar formal. ‘Kesetaraan’ dalam pendidikan nonformal artinya, kesamaan untuk mencapai standar kompetensi pendidikan dasar. Termasuk didalamnya, mengandung arti pengakuan atas bobot, nilai, kadar, kedudukan, fungsi dan kewenangan pendidikan nonformal untuk bisa menjamin kualitas para lulusan pendidikan kesetaraan sebagai manusia yang memiliki potensi untuk meningkatkan taraf kehidupannya.  

 “Hasil pembelajaran nonformal dianggap setara dengan pendidikan formal apabila telah melalui ujian nasional yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemda,” ujar Ella.  Pendidikan Kesetaraan punya nilai ‘lebih’ daripada pendidikan formal. Di sini, para peserta didik memperoleh pengetahuan kecakapan hidup yang lebih populer dengan sebutan life skill. 

Demi mencapai tujuannya yakni menyediakan layanan pendidikan nonformal yang berbasis kompetensi, Pendidikan Kesetaraan menggunakan tiga metode pendekatan dalam menerapkan proses pembelajarannya.  Pertama, materi ajar yang bermuatan literacy (berkaitan dengan kemampuan baca dan tulis) dan life skill (kecakapan hidup). Artinya, para lulusannya nanti sudah harus menguasai dua nilai kompetensi tersebut.  Kedua, pengorganisasian materi secara tematik. Maksudnya, karena para peserta didiknya merupakan kategori yang termasuk sangat heterogen (datang dari berbagai kalangan dengan rentang usia dan kemampuan daya serap yang variatif) maka pemberian materi bergantung kepada keinginan dan kebutuhan para peserta didiknya.  Ketiga, proses pembelajarannya juga bersifat induktif, yakni pendekatan yang membangun oengetahuan melalui kejadian sehari-hari atau yang menekankan proses belajar pada pengalaman secara langsung.   

Sasarannya adalah semua anak usia 7 s/d 15 tahun dan orang-orang dewasa yang tidak tersentuh layanan pendidikan dasar formal karena berbagai hambatan.   Program Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/MTs akan lebih fleksibel bagi masyarakat. Selain luwes dan gratis, jelas akan lebih mudah diterima masyarakat. Misalnya, dengan penyelenggaraan pendidikan di balai desa, rumah penduduk, bahkan di bawah pohon pun, tentunya akan sangat efisien, baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena biayanya tidak mahal.  Peserta Paket C setara SMA/MA pun tak hanya terbatas pada siswa putus sekolah dan golongan ekonomi lemah saja. Kini, banyak pula peserta Paket C yang berasal dari kalangan berada. Ella menuturkan, “Biasanya, mereka adalah anak-anak yang telah bersekolah di luar negeri dan ingin memiliki ijazah dalam negeri yang setara dengan jenjang pendidikan yang telah ia tempuh di sana. Ijazah ini nantinya mereka pakai untuk melamar pekerjaan di negeri sendiri.”  

Untuk peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2007 ini membentuk sebuah tim peneliti khusus untuk pengembangan model-model dari modul ajar. “Kami melihat metode pengajaran tematik yang menarik di Philipina. Materi ajarnya, disusun sangat menarik. Jika di sini kita masih mempelajari yang namanya Ilmu Pengetahuan Alam, di sana sudah menjadi sub materi tentang energi atau tentang air, ” ucap Ella. Ia juga menambahkan bahwa jenis modul akan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian kebutuhan masyarakat atas beberapa jenis modul.  

Mengenai perkembangan modul ajar yang digunakan di pendidikan kesetaraan, kebanyakan masih diambil dari mata-mata pelajaran pendidikan nonformal. “Sekarang sedang dalam proses standarisasi modul untuk pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Modul-modul yang dipakai diantaranya, modul ilmu pengetahuan alam, ada modul matematika, ada modul bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Masih mirip karena memang mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional kesetaraan memang masih sama dengan yang di pendidikan formal,” jelasnya.  

Pedoman penyusunan kurikulumnya pun berdasar pada panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan kesetaraan yang disusun oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Beban belajar dalam pendidikan kesetaraan di sebut dengan istilah Satuan Kredit Kompetensi (SKK). SKK menunjukkan satuan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur.  Ada dua kategori yang menjadi dasar standar kompetensi, yaitu standar nasional dan standar lokal. Yang termasuk dalam materi standar nasional adalah pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.  Sedangkan yang termasuk dalam materi lokal adalah keterampilan hidup, ekonomi berbasis rumah tangga, ilmu ekonomi lokal, dan pengetahuan etika kerja.  Khusus untuk komponen life skill (kecakapan hidup), menduduki peranan yang sangat vital dalam pendidikan kesetaraan.

Setelah melalui masa uji coba pemberlakuan dalam kurikulum pendidikan kesetaraan sejak November 2004 hingga 2006, maka tahun 2007 materi kecakapan hidup dibakukan dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan.  Ketika para peserta lulus dari pendidikan kesetaraan diharapkan potensi life skill yang telah diperoleh selama menuntut ilmu di pendidikan kesetaraan dapat mereka terapkan. Begitulah kemudian semboyan pendidikan kesetaraan menamakannya sebagai yang ’Cerdas, Terampil, dan Berdaya.’ 

Terobosan dari Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan juga menembus belantara wilayah Indonesia Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, yang punya kendala geografis sangat berat, hingga sarana dan prasarana infrastrukturnya pun masih belum lengkap. Oleh karenanya, pendidikan kesetaraan menjadi garda depan  untuk mengatasi kendala tersebut.  Pada tahun 2005 tercatat kenaikan jumlah yang cukup tinggi bagi peserta pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C di wilayah Indonesia Timur. Peserta Paket A mengalami kenaikan sebesar 15,4 % dibandingkan setahun sebelumnya yang baru mampu menjangkau sekitar 18.191 orang. Sedangkan peserta Paket B, mengalami kenaikan hingga 76,4% atau mencapai sekitar 104 ribuan orang.  

Perluasan akses pendidikan kesetaraan juga tak lepas dari dukungan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan peranan dan kontribusi masyarakat di dalamnya, diterbitkanlah UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang didalamnya menyebutkan bahwa pengembangan pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat.    Di daerah Jawa Barat, tepatnya di pelosok daerah Pantai Utara Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, punya angka pengangguran usia remaja yang cukup tinggi. Ada seorang pria bernama Berry Herlambang yang giat menularkan semangat kewirausahaan. Kiprahnya dalam mengembangkan program life skill, diawali dengan menyediakan layanan program Paket B. Caranya,  cukup unik. Sebuah mobil box berjalan mendatangi sekitar 18 anak-anak dan para remaja yang terdaftar sebagai siswa Paket B.

Mobil ini bernama Kelas Berjalan. Mereka mengelilingi 2 desa dan singgah di kantor-kantor desa dengan membawa serta kursi, meja, buku-buku pelajaran, dan seperangkat komputer di dalamnya.  Kemudian proses pembelajaran berjalan di bawah tenda Kelas Berjalan.  Untuk meraih masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan, ada banyak jenis layanan yang dikerahkan dari Pendidikan Kesetaraan untuk menjangkau semua kalangan.

Layanan  Jemput Bola  yang dilakukan melalui program Kelas Berjalan telah mulai diterapkan tahun 2006. Pada pelaksanaannya, para tutor datang berkunjung ke tempat tinggal warga belajarnya. Proses pembelajaran pada Layanan Jemput Bola biasanya diadakan di rumah-rumah warga ataupun di kantor desa terdekat. Biasanya diterapkan di daerah-daerah terpencil dengan kondisi geografis yang cukup jauh dari akses pendidikan formal.

Depdiknas juga telah memberikan berbagai jenis fasilitasnya yang disebut sebagai Motor Pembelajaran, Caravan Pembelajaran, Bus Berjalan, Perahu Kelas, dan Paratrooper.  Paratrooper atau penerjun, sengaja dilibatkan khusus untuk melayani masyarakat yang tinggal di pegunungan. Program ini dilakukan melalui kerjasama Direktorat Pendidikan Kesetaraan dengan beberapa universitas terdekat melalui program Kuliah Kerja Nyata.  Bagi masyarakat yang hidup di daerah terpencil lainnya, misalnya masyarakat nelayan juga diberikan layanan khas yang disebut Perahu Kelas. Masyarakat nelayan pun dibuat semakin betah di ruang belajarnya. Layanan ini telah diberikan kepada suku Bajo, di Kendari, Sulawesi Tenggara dan masih terus berjalan hingga sekarang.   

Untuk melayani kebutuhan layanan pendidikan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarga mereka, disediakan layanan yang disebut Lumbung Belajar. Di dalamnya ada perpustakaan dan penyelenggaraan program-program pendidikan kesetaraan. Tempat ini menerima siapa saja yang ingin belajar di program pendidikan kesetaraan. Indonesia memiliki beberapa lumbung belajar, antara lain di Entikong, Hongkong dan di Pulau Nunukan, Kalimantan Timur. Indonesia secara geografis yang berada di wilayah Lempeng Indo Australia dan Lempeng Eurasia.

Ada kesiapan lain yang disediakan Depdiknas melalui Ditjen PLS. Kejadian gempa pada tanggal 26 Desember 2006 di Nangroe Aceh Darussalam, telah menjadi fakta sejarah bencana alam terbesar di dunia. Mengambil pelajaran dan pengalaman dari sana, Indonesia menyiapkan kantung-kantung pelayanan darurat. Satu diantaranya adalah layanan pendidikan darurat di daerah bencana alam yang disebut dengan Kelas Berjalan Layanan Bencana Alam.

Jalur pendidikan yang disediakan meliputi pendidikan kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini, kelas keliling, taman bacaan masyarakat, dan pengetahuan keterampilan.  Sedangkan untuk program pembelajaran langsung, biasanya proses pembelajaran pendidikan kesetaraan diselenggaraan di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat pada setiap kecamatan, sanggar kegiatan belajar di tiap kabupaten, bahkan di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah minggu, juga di diklat-diklat dan unit pelaksana teknis dari beberapa departemen.  

Pendidikan kesetaraan juga menyentuh jalur informal, yakni pendidikan di keluarga. Diselenggarakannya Layanan Sekolah Rumah, adalah untuk meraih kalangan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih kondusif. Proses pembelajaran dilakukan di rumah, dengan metode yang sangat berbeda dari pendidikan formal.  Melalui organisasi Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena), pendidikan sekolah rumah dikembangkan secara profesional oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Beberapa penyelenggara sekolah rumah yang dikenal dengan sebutan home schooling ini adalah Dr. Seto Mulyadi serta Huges Home Schooling milik artis terkenal, Dewi Hughes. 

Bagi mereka yang ingin memperoleh pendidikan kesetaraan secara on-line, ada layanan e-learning dari pendidikan kesetaraan. Ini memang disediakan khusus bagi peserta didik yang relatif sulit bertemu langsung dengan tutornya. Dalam e-learning proses transfer ilmu tetap dapat dilakukan secara langsung melalui fasilitas audio visual dan internet. Layanan ini lebih populer disebut Sekolah maya.

 Ella juga menyebutkan bahwa dari pertemuan bertajuk The  Sub-Regional Unesco Conference in Support of Global Literary, di Beijing pada tanggal 31 Juli s/d 1 Agustus 2007 lalu, Indonesia telah dianggap mampu untuk menunjang target pendidikan formal  Untuk kondisi target yang sangat heterogen, pendidikan nonformal. Di sisi lain, dari beberapa negara Asia (seperti Thailand dan Filipina) yang juga melaksanakan pendidikan kesetaraan, Indonesia dianggap memiliki dasar hukum (legal basis) yang tepat. Karena pentingnya peranan pendidikan nonformal telah diatur ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI.  

Walaupun masih diakui, bahwa Filipina telah punya modul-modul yang tersusun dengan kualitas yang sangat bagus. Materinya disusun berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian, Indonesia mengatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 Tahun 2007 tentang standar isi modul pendidikan kesetaraan. Seiring dengan itu, dilakukan pula pembenahan-pembenahan kurikulum pendidikan kesetaraan, yang konsepnya lebih banyak mengembangkan sistem terapan dan kecakapan hidup.

 Demi mendukung perkembangan dan kesuksesan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang kaya akan konsep kecakapan hidup (life skill), pada akhir tahun 2006 Depdiknas meluncurkan program Beasiswa Keterampilan. Beasiswa Keterampilan diberikan kepada para peserta Paket B. Permohonan beasiswa dapat diajukan oleh lembaga-lembaga diklat dan penyelenggara pendidikan kesetaraan.  Dukungan ini mulai diluncurkan sejak akhir tahun 2006. Hingga kini telah ada 3.836 orang yang menerima tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dari alokasi dana beasiswa seluruhnya untuk Paket B sebesar Rp 19. 180.000 miliar. Per orang peroleh dana sebesar Rp5 juta,- dengan alokasi target sebesar 65% untuk proses pelaksanaan diklat dan sertifikasi, serta 35% untuk kembali ke peserta didik dalam bentuk alat dan uang. Lamanya pelatihan biasanya sampai 6 bulan.  Depdiknas juga telah mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung proses pembelajaran di Paket A dan B melalui Biaya Operasional Pembelajaran (BOP).

Dari data Direktorat Pendidikan Kesetaraan tahun 2007 ini, BOP Paket A yang tersedia untuk 99.700 orang biayanya sekitar Rp 56,5 milyar. Sedangkan untuk Paket B, sebanyak 511 orang dengan biaya sebesar Rp 550,7 milyar. “Khusus untuk Paket C, dananya yang diberikan sangat sedikit. Tak sebesar Paket A dan B,” ujar Ella tanpa menyebutnya secara detail. Anggaran pemerintah juga mengalir bagi para tutor pendidikan kesetaraan. Direktur Pendidikan Kesetaraan, Ella Yulaelawati menyebutkan, jika selama ini seorang tutor mendapatkan honor rata-rata Rp 750.000 sebulan, maka guru yang mengabdikan tenaga dan ilmunya bagi peserta Paket A, B, dan C pun berhak untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu.  

Selama ini seorang tutor rata- rata mengajar dua mata pelajaran. Sejak tahun 2007 ini, tutor yang mengajar satu mata pelajaran dengan peserta 40 orang, berhak memperoleh Rp 350.000, setiap bulannya. Sebelumnya, mereka hanya memperoleh Rp 175.000.  Dari sisi kualitas tenaga pengajar pendidikan kesetaraan yang lazim disebut tutor itu, Ella menyatakan, memang masih dominan tamatan SMA, tapi yang terpenting adalah mereka mampu menyampaikan isi modul ajar kepada warga-warga belajarnya dengan cara yang sangat komunikatif dan mudah untuk dimengerti. “Karena tak sedikit yang mengajar pelajaran itu sambil menyanyi pakai gitar atau bahkan langsung turun ke lapangan dan belajar tentang budidaya ikan, misalnya.”  Khusus untuk tutor Paket A, memang ia akui, harus dipilih dari orang-orang yang benar-benar mampu memotivasi orang lain untuk mau belajar.  

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di Direktorat Kesetaraan, jumlah tutor pendidikan kesetaraan di seluruh Indonesia hanya ada sekitar 140 ribu orang. Jika mengacu pada rasio pembelajaran yang ideal, yakni 1 tutor  untuk melayani 40 orang warga belajar, maka jumlah tenaga pengajar untuk jalur nonformal masih sangat jauh dari ideal. Maka, Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal membuka kesempatan kepada para guru formal untuk bisa menjadi tutor pendidikan kesetaraan.  Memasuki tahun 2008 nanti, program pendidikan kesetaraan hanya akan difokuskan  kepada yang APK pendidikan formalnya masih sangat rendah. Ella menjabarkan, “Ada sekitar 180 lebih wilayah kabupaten/kota yang APKnya di bawah 80%. Misalnya Kabupaten Sanggau, Mentawai, Boven Digul di Papua, dan beberapa daerah di pesisir pantai selatan Jawa, termasuk di Jawa Timur.” 

Pencapaian target penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Deklarasi Dakkar sesungguhnya telah mendapatkan tunjangan yang sangat signifikan dari jalur pendidikan nonformal.  Walaupun hingga kini, Ella mengakui bahwa pendidikan nonformal masih belum dipandang sejajar dan setara dengan pendidikan formal.  Ella  mengucap tegas, “Pola pikir ini harus segera diubah.” 

Tulisan ini telah dimuat sebagai salah satu sub judul dalam buku Isu-isu Pendidikan, terbitan Depdiknas RI. 

Penulis: Ayu N. Andini