Quo Vadis BOS?

Pada akhir tahun 2006 lalu, topik tentang BOS jadi makin “panas”. Bisa dimaklumi karena ini ada hubungannya dengan musim evaluasi akhir tahun dana BOS di setiap daerah dan provinsi.

“Program BOS ini kan begitu baru. Mendadak. Sehingga kami melakukan mobilisasi  resources yang begitu besar di seluruh Indonesia dalam waktu yang cukup singkat,” ungkap Dr. Hamid Muhammad, Direktur Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebagai salah satu personil yang turut ‘membidani’ program BOS.
Persepsi mendadak ini, agaknya jadi titik awal beberapa kekurangan yang ada pada proses penyaluran dana BOS di setiap daerah. Berdasarkan hasil penelitian SMERU pada awal tahun 2006 lalu, didapati bahwa Sumatera Utara dan Sulawesi Utara mengalami keterlambatan. Dana BOS baru mereka terima pada akhir bulan September 2005. Sedangkan menurut paparannya, dana BOS di peruntukkan pada jadwal semester I yang jatuh mulai bulan Juli 2005.
Dikonfirmasi mengenai keterlambatan penyaluran dana BOS, Hamid Muhammad menanggapi, “Pertama, karena harus mengikuti mekanisme sistem keuangan, yang pada waktu itu tidak serta merta tersedia semuanya. Karena memang dana itu turunnya di akhir tahun. Walaupun prosesnya itu ada pada bulan Juni-Juli 2005 lalu. Tapi penyalurannya, paling cepat akhir Agustus – Desember 2005. Yang kedua, yaitu masalah pengelola. Pengelolanya itu kan baru semua, ditingkat provinsi, dan tingkat kabupaten, semuanya baru dibentuk. Persoalan yang menghambat itu adalah masalah data.”

Data Siswa yang Kurang Akurat 
 Penggelembungan jumlah siswa. Kalimat ini jadi sangat populer sebagai tema paling hangat atas berbagai masalah penyimpangan dana BOS. Pada kenyataannya, ada beberapa temuan yang diperoleh pihak Depdiknas atas kasus ini. Secara implisit, tanpa menyebut nama dan identitas sekolahnya, Hamid memaparkan bahwa memang ada beberapa sekolah yang dengan sengaja melakukan penggelembungan jumlah siswa, dengan alasan yang sangat sederhana: salah ketik!
 Fakta lainnya, ada pada proses awal penyusunan program BOS ini. Pada tahap ini dibutuhkan banyak data yang harus dilengkapi dalam waktu yang cukup singkat. Hingga data jumlah siswa yang disampaikan kepada Depdiknas pada waktu itu, merupakan data jumlah siswa bulan Mei 2005. Data ini kemudian digunakan untuk perhitungan anggaran BOS pada tahun itu.
“Data ini tidak sama dengan data faktual yang sudah diperbaharui ketika tahun pelajaran baru dimulai pada bulan Juli 2005. Yang disetorkan adalah data siswa pada bulan Mei 2005. Ini existing student yang sudah masuk waktu itu. Sedangkan pada bulan Juli ada pergerakan jumlah siswa. Ada siswa keluar, ada siswa yang masuk. Itu agak ribet. Sehingga yang terjadi waktu itu, data terlambat masuk. Kemudian banyak data yang tidak akurat. Sementara itu, penyaluran dana BOS harus menunggu akurasi data. Harus disampaikan sekolah, diketahui  komite sekolah, dikirim ke kabupaten. Dari kabupaten diketahui oleh kepala dinas, kandepag, dan dewan pendidikan. Kemudian, disetorkan ke provinsi,” papar Hamid.
Jalur birokrasi yang demikian panjang, praktis membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Keterlambatan penyaluran dana sebagai akibat lanjutannya. Beberapa dugaan lainnya, diungkapkan oleh Hamid, bahwa ada kemungkinan beberapa orang yang menjadi tim pengelola di tingkat provinsi atau daerah mengambil keuntungan secara personal atas proses administrasi dari semua data yang masuk dari sekolah-sekolah. “Ya, karena mereka-mereka ini harus menandatangani beberapa tumpuk berkas, mulai dari kwitansi dan lain-lainnya. Jadi, otomatis, mereka merasa bekerja untuk sekolah. Dan merasa berhak untuk mendapatkan bagian dari dana BOS. Kami akan tindak lanjuti jika kasus ini benar-benar terjadi. Semua butuh dibuktikan dulu. Jangan cuma menduga-duga,” ungkap Hamid menanggapi berbagai kemungkinan kasus lainnya dalam penyimpangan-penyimpangan dana BOS.

Dana BOS Rawan Penyimpangan?
 Program baru, maka tantangan yang muncul pun juga baru. Dugaan-dugaan dan kabar-kabar pendek yang singgah di sms telepon genggam beberapa orang penting di jajaran tim pengelola BOS, menyeruak menjadi rumor. Karena tak ada satu pun yang punya bukti kuat untuk menyeret kasus itu ke meja hijau.
 Berita-berita miring tentang BOS jadi gonjang ganjing di masyarakat. BOS jadi tampil lebih buruk, ketimbang berperan sebagai penyelamat proses penuntasan wajib belajar 9 tahun. Ternyata, didapati bahwa data-data penyimpangan yang banyak dikuak di berbagai media massa adalah data-data evaluasi penyelenggaraan BOS tahun 2005 hingga awal tahun 2006 lalu. Menurut Depdiknas, melalui penelitian BPKP, hasil yang dicapai dalam proses penyelenggaraan dana BOS adalah 95,27%. Maka secara positif, penyaluran BOS itu dapat dikatakan cukup bagus. Sedangkan sisanya yang kurang lebih 5% itu adalah presentase berbagai kekurangan/penyimpangan yang telah terjadi.
 “Jangan sampai, yang 5% ini jadi menutupi keberhasilan BOS yang mencapai 95,27%. Seolah-olah, semuanya buruk,” ujar Hamid yang agak gusar terhadap semua kabar buruk tentang BOS.
 Berdasarkan data tersebut sebenarnya secara umum keberhasilan BOS dapat diukur dengan beberapa ketepatan. Tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Dari data Depdiknas, BOS periode pertama dan awal periode ke-2,  mempunyai ketepatan sasaran sebesar 96,1%, ketepatan jumlah 95,46%, dan ketepatan waktu mencapai 97,10%.
 Hamid mengakui, memang ada beberapa masalah dalam penyelenggaraan BOS.  Selain jumlah data siswa yang kurang akurat, masih ada beberapa temuan kasus lainnya. Antara lain, sekolah yang belum memiliki izin operasional/sedang dalam proses pembuatan izin sudah mendapatkan dana BOS.
“Semestinya, tidak boleh. Dalam pedoman, itu tidak boleh. Dengan adanya program BOS, jadi banyak masyarakat terutama pihak swasta yang beramai-ramai mendirikan sekolah. Atau, yang dulunya tidak pernah mendaftarkan sekolahnya, sekarang buru-buru mendaftarkan sekolahnya. Itu, tidak boleh, sebenarnya,” ungkap Hamid.
 Temuan lainnya, ada beberapa sekolah yang belum membebaskan iuran siswa. Hingga sekarang, pihak Depdiknas melalui Hamid Muhammad memang diakui bahwa belum semua sekolah membebaskan iuran siswa. Menurut buku pedoman penyelenggaraan BOS 2006, yang dibebaskan dari iuran siswa, hanya diprioritaskan bagi siswa miskin. Sedangkan untuk siswa yang kemampuan ekonominya diatas rata-rata, masih dimungkinkan untuk memberikan kontribusi kepada pihak sekolah karena ada porsi subsidi silang.    
 Penyimpangan dalam hal administrasi adalah temuan-temuan bahwa sekolah tidak transparan dalam penyelenggaraan BOS. Seringnya ditemukan kasus pengadaan fiktif di sekolah.
“Misalnya, pengadaan buku. Jadi disitu tertanda pembelian buku, bukunya tidak ada. Data pembelian ATK tertera, tapi barangnya tidak ada,” ungkap Hamid.
Dana BOS digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak dan hampir rubuh demi keselamatan para siswa. Kasus penyimpangan ini banyak ditemukan pada proses penyelenggaraan BOS tahun 2005.
 Untuk kasus ini Depdiknas ,memberikan toleransi. Pihak sekolah hanya diminta untuk membuat surat permintaan izin penggunaan dana BOS, yang ditujukan  kepada tim manajemen BOS di tingkat kabupaten dan provinsi.

BOS dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah
 Program BOS lahir sebagai efek positif dari peningkatan harga BBM pada awal tahun 2005. Dikhawatirkan, turunnya daya beli masyarakat akan memberi efek negatif terhadap akses mereka dalam perolehan pendidikan bermutu.
 Menurut UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Dan pada pasal 11 ayat (1), dikatakan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskrimasi.”
 Dengan dasar hukum inilah, program BOS diluncurkan. “Program BOS ini, langsung dikirim ke rekening sekolah, tanpa melalui pihak mana pun.” Bukan hanya sekedar slogan, tapi menurut praktiknya dilaksanakan dengan teknis yang sama persis. Daftar kasus penyimpangan yang ada dalam pelaksaan program BOS, ditelaah secara bertingkat oleh Depdiknas.
 “Penyimpangan itu terjadi di level mana? Jika terjadi di level daerah, maka sudah ada yang berhak untuk mengatasi masalah itu di tingkat kabupaten dan provinsi. Depdiknas adalah pembuat tataran kebijakan dan program. Karenanya, pengawasan depdiknas adalah pengawasan nasional, pengawasan program, dan pengawasan kebijakan. Tapi pengawasan implementasi itu sudah menjadi tanggungjawab staf pengawas, yaitu BPK, BPKP, dan Bawasda. Jumlah auditor dari pihak inspektorat jenderal juga terbatas. Jadi, kalau ada penyimpangan, jangan serta merta Depdiknas yang dituntut. Kalau terjadi di level sekolah, biar tim kabupaten yang meng-audit termasuk Bawasda,” tukas Hamid mengenai penyikapan Depdiknas terhadap kasus-kasus penyimpangan BOS.
 Selain memaksimalkan peranan Pemda dalam teknis penyelenggaraan dana BOS, Depdiknas juga berharap agar Pemda dapat mengalokasikan APBD nya untuk turut membantu kelancaran penyaluran dana BOS.
 Sejauh ini, dana BOS yang berjumlah kurang lebih Rp 10,3 triliun (alokasi untuk tahun 2006) telah berhasil meng-cover 210.000 sekolah di seluruh Indonesia. Tak kurang dari 40 juta anak usia sekolah (7 s/d 15 tahun) telah memperoleh BOS.
 Terhadap segala macam kasus penyimpangan dana BOS, Depdiknas menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas pelaksanaan BOS. Saluran bebas pulsa 0-800-140-1299, siap melayani segala macam keluhan dan tanggapan masyarakat. Selain itu, Depdiknas juga menyediakan nomor telepon 021-5725980, sebagai salah satu jalur pengaduan program BOS.
 Beredarnya pernyataan dari salah satu anggota Komisi X DPR, bahwa hanya Jambi, Gorontalo, dan Kalimantan Timur yang bersih dari penyimpangan dana BOS, ditanggapi Hamid Muhammad, “Tengok saja laporan BPKP yang menyatakan keberhasilan program BOS ini mencapai nilai 95,27%. Maka secara logis, tak ada daerah yang tak bermasalah. Untuk ini, kami akan terus menerus melakukan perbaikan. Kali ini, kami akan lebih fokuskan sosialisasi program BOS di level sekolah dan masyarakat.” 

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan (edisi Januari) yang berkantor di Jakarta. 

Writer: Ayu N. Andini
 

~ oleh one1thousand100education pada Juli 7, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: