RUU BHP Tak Jamin Indonesia Terhindar dari Komersialisasi Pendidikan

Hadirnya RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) di berbagai seminar dan diskusi, sudah bukan barang asing lagi bagi mereka para penggagas, birokrat, dan kalangan DPR. Sejak tahun 2004, RUU BHP terus menerus jadi bahasan hangat di kalangan pakar pendidikan dan para penyelenggara pendidikan di Indonesia. Diluar dugaan, masih banyak kalangan penyelenggara pendidikan yang belum paham tentang RUU BHP. Ada banyak kecemasan yang mengalir di setiap momen pembicaraan tentang hal ini. Oleh karenanya dalam perkembangannya yang berumur hampir 3 tahun hingga kini masih juga disebut sebagai rancangan, belum sebagai undang-undang. 
Dalam tahap ini, POROS PENDIDIKAN, sebuah lembaga swadaya masyarakat menangkap kecemasan ini dengan mengajak para pakar pendidikan, birokrat dari Depdiknas, DPR, dan kalangan penyelenggara pendidikan untuk turut serta menyampaikan seluruh responnya dalam Seminar Nasional RUU BHP dan Implikasinya Terhadap Masa Depan Pendidikan yang digelar pada penghujung Februari lalu.
RUU BHP dan berbagai respon, disampaikan oleh pihak Depdiknas yang diwakili oleh Kepala Balitbang Depdiknas. Belum ada berita terbaru. Seminar yang digelar di dalam ruang Rama, Hotel Bumikarsa – Bidakara, Jakarta, masih terus menerus membicarakan bahwa RUU BHP adalah salah satu jalan dari pemerintah agar pendidikan di Indonesia tidak digunakan sebagai usaha komersialisasi pendidikan melalui keterlibatan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Tak pernah lelah, pihak Depdiknas menyatakan secara positif, bahwa RUU BHP dipandang akan dapat mendorong kreativitas penyelenggara pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Yang Baru, yang Kontroversial
 Usianya masih muda. Sejak tahun 2004 lalu, RUU Badan Hukum Pendidikan, lahir sebagai implementasi pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. Pada ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Didalam tubuhnya berdiri 10 prinsip: nirlaba, otonom, akuntabel, transparan, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara. Tampaknya cukup meyakinkan.  
 Menurut RUU BHP, peran yayasan sebagai penyelenggara satuan pendidikan dileburkan dalam sebuah lembaga pengambilan keputusan yang disebut sebagai Majelis Wali Amanat. Peranan yayasan terhadap pengambilan keputusan pun hanya punya hak suara sebanyak 49%. Alasannya, ini untuk menghindari sistem hak veto yang mungkin sudah berjalan selama ini.
 Sedangkan prinsip nirlaba BHP sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof Dr. Mansyur Ramli, dinyatakan bahwa berdasarkan pengertian nirlaba terdapat dua kategori badan hukum yang legal menjadi BHP. Pertama, BHP yang didirikan oleh badan hukum nirlaba dengan hak surplus sebanyak-banyaknya 25% dan dapat dibagikan kepada pendiri. Kedua,  BHP yang didirikan oleh badan hukum laba dengan hak surplus pendiri sebanyak-banyaknya sebesar 50%. Menurut penuturannya, aturan inilah yang akan menarik banyak minat para pengusaha untuk menyelenggarakan pendidikan, mengingat keuntungan yang dinilai cukup besar. Diharapkan akan muncul dorongan untuk kreatif dalam menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan pun akan semakin besar. Diramalkan pula, bahwa nanti akan banyak perguruan-perguruan tinggi swasta yang akan tutup karena tidak “kuat” bertahan dan munculnya persaingan yang ketat antara perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Prediksinya untuk masa depan pendidikan di Indonesia, akan sangat ditentukan oleh pasar dan kebutuhan industri. Maka menurutnya akan sangat mungkin, pendidikan di Indonesia akan didominasi oleh beberapa kategori yang unggul menurut kacamata pasar.
 Disisi lain, Dr. Andi M. Asrun, SH MH, seorang pakar hukum yang sekarang masih aktif sebagai dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memaparkan tentang peran historis masyarakat dalam bidang pendidikan, yang antara lain berwujud melalui badan hukum yayasan. Ini dianggap telah memperlihatkan peran yang sangat signifikan mulai dari jenjang TK, SD, SLTP, SLTA, dan tingkat perguruan tinggi yang ada dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, jika UU Badan Hukum Pendidikan lahir di Indonesia, maka tereliminasilah yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal. Ada ketidakyakinan darinya terhadap UU BHP. 
 Pertumbuhan perguruan tinggi negeri yang telah menjadi BHMN selama ini (UI, ITB, UGM, IPB), dianggap sebagai model contoh bagi kemajuan pengelolaan perguruan tinggi negeri  di masa yang akan datang. Namun Dr. Ir. H. Suharyadi, MS.,selaku Ketua APTISI Pusat, tak menutupi kecemasannya soal kemungkinan kalah saingnya perguruan tinggi swasta terhadap kekuatan perguruan tinggi negeri. Dalam anggapannya, sekarang pun perguruan tinggi negeri sudah tampak “mengeruk” para calon mahasiswa dari berbagai penjuru daerah. Jumlah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri sekarang menjadi diperbanyak. Hal ini membuat cakupan lahan rejeki para penyelenggara pendidikan swasta yang tersebar di daerah-daerah, jadi berkurang banyak.  
 Untuk sekitar 2700 perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia, keadaan ini cukup membuat ketar ketir. Suharyadi juga menyatakan bahwa secara relatif, keberatan-keberatan tentang RUU BHP ini memang banyak berdatangan dari kalangan penyelenggara pendidikan swasta. Dari penuturannya selaku pihak yang selalu mengikuti proses penyusunan RUU BHP, diusahakan agar keinginan semua pihak bisa terakomodir di dalam RUU BHP ini. Ia juga memberitakan tentang kemungkinan penghentian pendirian perguruan-perguruan tinggi swasta yang baru, demi mengembangkan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi swasta yang telah ada sekarang.

Pemerintah Belum Mampu Mendanai Pendidikan Tinggi 
 RUU BHP masih bersifat opsional untuk pendidikan dasar dan menengah. Namun, menjadi wajib untuk diberlakukan di pendidikan tinggi. Mansyur menyatakan bahwa ini dikarenakan ketidakmampuan pemerintah dalam menanggung seluruh biaya pendidikan tinggi, termasuk mahasiswanya.
 “Secara konstitusi, negara memiliki tanggung awab terhadap pendidikan. Konsekuensinya, pemerintah juga ingin mengatur hal ini, tanpa mengganggu otonomi penyelenggaranya,” ucap Irwan Prayitno, anggota Komisi 10 DPR sebagai salah satu pembicara dalam seminar pada hari itu. Ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai seluruh anggaran pendidikan tinggi di Indonesia, dianggapnya hanya bersifat sementara, karena setelah anggaran untuk pendidikan menjadi 20% penuh, maka pendidikan tinggi juga akan mendapatkan haknya.
 Berdasarkan penjelasan Irwan Prayitno, kini anggaran untuk DIKTI sebesar Rp 12 triliun dan DIKDASMEN sebanyak Rp 18 triliun. Menurut asumsinya, hingga usai program Wajar Diknas tahun 2008 mendatang, dengan sendirinya nanti dana akan mengalir ke DIKTI.
 RUU BHP diharapkan sebagai salah satu jalan keluar bagi keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bagaimana pula dengan harapan masyarakat yang ingin punya kesempatan seluas-luasnya untuk bisa akses ke jenjang pendidikan tinggi? Mengenai kemungkinan pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bagi calon mahasiswa yang cerdas namun berada dalam golongan yang tak mampu, masih diletakkan dalam prioritas yang berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah. Yang secara struktur, diprediksi bahwa kekuatannya lebih lemah daripada kekuatan hukum RUU BHP yang nantinya akan disahkan.
Berkaitan dengan hal ini, Mansur Ramli menyatakan, “Masalah pendanaan pendidikan memang tidak diatur dalam BHP, tapi itu diatur di dalam pemasalahan yang lain yaitu Rancangan Peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan. Bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan adalah pemerintah.”
Dengan aturan pembagian hak surplus sebesar 25 % dan 50% dalam RUU BHP, cenderung memperlihatkan orientasi penyelengaraan pendidikan Indonesia akan menuju ke arah komersialisasi pendidikan. Keadaan ini bertambah jelas dengan minimnya prioritas pendanaan pendidikan dari pemerintah. Dari jajaran diknas dan legislatif yang hadir sebagai pembicara saat itu, tak ada pernyataan tegas bahwa RUU BHP bisa menjamin Indonesia terhindar dari komersialisasi pendidikan.
POROS PENDIDIKAN melalui Drs. M. Basri BK, MM selaku ketuanya memaparkan bahwa acara seminar RUU BHP yang digelar kali itu, memang berniat untuk menampung aspirasi dari para penyelenggara pendidikan di seluruh Indonesia yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi dan ajuan kepada pihak pemerintah dan legislatif. 

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan (edisi Maret 2007) yang berkantor di Jakarta.

Writer : Ayu N. Andini 
 

~ oleh one1thousand100education pada Juli 8, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: