Kerja Keras Tutor Keaksaraan

Data yang diperlihatkan Balitbang Diknas, hingga akhir 2005 jumlah penduduk yang buta aksara masih mencapai 5,39 juta orang yang terdiri dari 2,80 juta orang berusia 10-44 tahun, dan 2,59 juta orang dalam usia 44 tahun ke atas. Sedangkan, saat ini kita masih mengalami kekurangan tenaga Tutor Paket A dan B sekitar 80.000 orang dari jumlah kebutuhan idealnya yang mencapai lebih dari 100.000 orang. Ditambah dengan jumlah honor yang tak mencukupi tingkat kesejahteraan para tutornya, juga jadi pemicu data jumlah tutor yang terus menerus tentatif.

Pemerintah telah menargetkan tahun 2009 angka buta huruf di Indonesia akan diturunkan hingga 5 %. Ini bukan kabar baru. Beberapa kabar lain yang cukup lawas adalah persoalan tenaga pendidik nonformal, yang dalam hal ini lebih dikenal dengan sebutan tutor keaksaraan. Kontradiksi antara kewajiban tutor dan sarana penunjang pelaksanaan kegiatannya berupa honor yang jauh dari kata mencukupi, memang jadi masalah klasik di setiap daerah. Dikhawatirkan, hal ini dapat menghambat niatan pemerintah dalam mengurangi angka buta aksara di Indonesia.

Belum lama ini, pada tanggal 29 s/d 31 Januari yang lalu digelar acara Forum Diskusi Tutor Keaksaraan dan Kesetaraan Nasional di PPPG Bahasa, Sawangan, Depok. Diskusi yang dihadiri oleh para Tutor Keaksaraan dan Kesetaraan Nasional ini, terbagi dalam dua ruangan terpisah. Menurut Ketua Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan (FTPK) Pusat, Subur Saryuki, untuk keaksaraan sendiri agenda utama yang akan banyak dibicarakan dalam diskusi adalah standar kompetensi tutor, masalah kesejahteraan tutor, dan pembentukan kepengurusan FPTK tingkat daerah. 

Profesi Tutor Keaksaraan Dijalani sebagai Pekerjaan Sambilan
Sejauh ini, menurut Subur Saryuki, jumlah honor tutor keaksaraan sekarang Rp 140.000,- per bulan untuk perorangnya. Diakuinya, ini adalah jumlah yang masih minim dan belum dapat mencukupi kebutuhan seorang tutor dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  Disebutnya pula, tutor yang benar-benar tutor murni, masih langka.

Subur Saryuki juga menyatakan bahwa selama ini orang-orang yang menjadi tutor keaksaraan, mayoritas juga bekerja sebagai guru. Maka, menjadi tutor keaksaraan seperti pekerjaan sambilan yang mereka lakukan.

Demikian juga halnya dengan Pak Mustofa, sebagai salah satu tutor keaksaraan di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok.  Seseorang yang telah menjadi tutor sejak honor tutor keaksaraan masih Rp75.000,- perbulannya. Dan kini ia menerima sebesar Rp140.000,- perbulan. Adanya rencana pemerintah untuk menaikkan honor tutor keaksaraan mencapai Rp350.000,- dengan tanggungan satu kelompok belajarnya harus mencapai 40 orang, ditanggapi Mustofa dengan gelengan kepala. Ucapnya, “Sebenarnya itu lebih berat. Kenaikan honor belum tentu bisa menjamin hasil belajarnya jadi lebih efektif.”  Ia menuturkan bahwa sesungguhnya semua tugasnya sebagai tutor yang dijalani, selalu berawal dari nurani. “Adanya rasa kepedulian yang besar, akan membuat semuanya jadi lebih lancar. Tanpa itu, tidak akan bisa berjalan,” tegasnya.

Pengabdian yang begitu dalam artinya bagi seorang Pak Mustofa, tampaknya masih tak memberikan reaksi yang besar maknanya dari pihak pemerintah. Pada kesempatan terpisah, Komisi 10 DPR. Irwan Prayitno memaparkan, “Sekarang ini kita memang sedang prioritaskan kepada guru karena guru ini memang secara total berjumlah 2,7 juta itu masih belum juga mendapatkan kesejahteraan. Sesungguhnya  pendidikan nonformal memang belum jadi prioritas. Oleh karena itu kami akan coba masukkan dalam peraturan. Sehingga dengan demikian ada payung yang bisa dituangkan dalam bentuk kesejahteraan.”

Tutor Keaksaraan Butuh Strategi Jitu
Berdasarkan penjelasan Subur Saryuki, angka buta aksara tertinggi ada di daerah Jawa Timur. Data Dinas P dan K Jawa Timur menunjukkan, bahwa jumlah penduduk Jawa Timur yang belum melek huruf masih mencapai 4,5 juta orang yang berkisar pada usia antara 45-70 tahun . Jumlah tersebut kemudian memosisikan Jawa Timur sebagai provinsi tertinggi tingkat buta hurufnya.

 Penyelenggaraan program keaksaraan di daerah-daerah, diawali dengan tahap belajar yang disebut sebagai Keaksaraan Fungsional. Dalam Keaksaraaan Fungsional, para tutor keaksaraan dibekali oleh beberapa pengetahuan keterampilan dasar dan tambahan pengetahuan tentang kerajinan-kerajinan tradisional daerah setempat. Gunanya, warga belajar tak hanya belajar mengenal huruf, tetapi juga mendapatkan pengetahuan keterampilan dari tutor keaksaraannya. Menurut Subur, strategi ini juga berguna untuk menghindari kejenuhan belajar. “Maklumlah, kebanyakan pesertanya adalah penduduk yang berusia di atas 30 tahun. Mayoritas terdiri dari bapak-bapak  dan ibu rumah tangga,” ucapnya. Dalam Keaksaraan Fungsional, terdapat tiga tahap belajar, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap mahir. Jika warga belajarnya telah mampu melewati tahap mahir, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Paket A.

 Anggaran pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan belajar bagi keaksaraan di daerah buta aksara, disediakan dana sekitar Rp 3 juta untuk pelaksanaan tiap 6 bulannya.
Subur memaparkan, sepanjang sepengetahuannya, dalam satu kecamatan di suatu daerah bisa terdapat 2 s/d 4 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang didalamnya punya program Keaksaraan Fungsional. Hingga bisa diprediksi, dalam satu termin, bisa ada 10 proyek Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan dalam satu kecamatan.

 Pembicaraan mengenai peningkatan mutu, Direktorat PTK-PNF, Erman Syamsudin pada kesempatan yang sama menyatakan pihaknya telah menyediakan dana sebesar 15 % s/d 20% yaitu sekitar Rp 60 juta s/d 200 juta yang disalurkan di provinsi melalui BPPLSP (Badan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda) dan BPKB (Badan Pengembang Kelompok Belajar) juga di Kabupaten melalui SKB. Diharapkan, dana ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diajukan lewat proposal dari 10 asosiasi dan forum bidang PTK-PNF.

 Pada acara forum diskusi yang diselenggarakan di Sawangan, Depok tersebut, Subur Saryuki juga menjelaskan, bahwa acara ini dilaksanakan juga dalam rangka pembentukan kepengurusan FTPK di masing-masing daerah. Sebelumnya, telah ada 14 FPTK yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain Sulawesi Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.

Writer : Ayu N. Andini

~ oleh one1thousand100education pada Juli 11, 2007.

2 Tanggapan to “Kerja Keras Tutor Keaksaraan”

  1. YANG TERJADI DILAPANGAN ADALAH KEBANYAKAN PARA PEGAWAI NEGERI YANG MENGHADIRI PERTEMUAN-PERTEMUAN ITU

  2. Bagaimana menciptakan suatu kelompok yang dinamis agar manfaat dan keberhasilan dari program ini tercapai ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: