Lembaga Lintas Sektor

Nara Sumber: M. Moedjiman, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi


“BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)  dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004, tentang pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan atas dasar perintah UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 18 ayat 4 dan 5. Keanggotaannya terdiri dari 15 orang dari unsur swasta dan10 orang dari unsur komunitas.  Selain berperan sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, BNSP juga menjadi lembaga lintas sektor yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi.

Dalam menjalankan tugasnya, BNSP menganut beberapa paradigma. Pertama, yang  harus dilakukan adalah menyusun standar kompetensi kerjanya. Jadi, semua bidang profesi, itu harus disusun semua standar kompetensi kerjanya. Profesi dan ketenagakerjaan adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan kompetensi kerja untuk melaksanakannya dari level yang paling rendah, sampai ke jajaran jabatan stafnya. Dan kompetensi dalam konteks bidang pendidikan, selalu mengacu pada program pendidikan yang telah ditetapkan Depdiknas.

Kedua, yaitu membangun pandangan masyarakat bahwa sertifikasi kompetensi hendaknya dilakukan oleh lembaga yang independen. Bukan dari lembaga penyelenggara diklat. Lembaga diklat hanya memberikan ijazah/sertifikat kepada klien/peserta diklatnya. Tetapi utk menjamin bahwa mutu lulusannya sesuai dengan standar kompetensinya, peranan ini dilakukan oleh lembaga yang independen. Untuk itulah, BNSP, didirikan.

Sistem sertifikasi profesi yang dikembangkan oleh BNSP, mindsetnya adalah sertifikasi tenaga kerja. Outputnya adalah sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi dalam konteks kompetensi kerja adalah kemampuan untuk menguasai dan menerapkan pengetahuan dan keahlian kerja tertentu. Kompetensi, juga mengandung makna kemampuan dan kewenangan. Orang yang memiliki kompetensi itu artinya memiliki kemampuan dan kewenangan. Walaupun pada prakteknya, masih ada banyak orang yang memiliki kewenangan, tapi dia tidak memiliki kemampuan.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan standar kompetensi. Mulai dari merumuskan dengan jelas apa yang diharapkan dapat dikerjakan oleh seseorang, sejauh mana kinerja yang diharapkan bisa tercapai, sampai ke tahap mengukur/membuktikan bahwa  seseorang telah mencapai kriteria yang diharapkan. Hal ini harus dirumuskan dengan jelas.

Lalu bagaimana kalau sertifikasi ini ditempatkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal? Kami berikan terutama untuk pendidikan nonformal yang berbasis kompetensi. Yaitu lembaga pendidikan yang melatih dan mendidik untuk memperoleh keahlian/profesi kerja. Kami memberikan ada jenis kompetensi substansi. Sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.  

Nah, pada mekanismenya, BNSP tidak akan melakukan sertifikasi pendidik untuk semua lini pendidikan nonformal, karena tidak mungkin semua profesi kami kuasai.

Oleh karena sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertikasi profesi, yang mendapatkan lisensi melalui aplikasi dari BNSP. Kami menyarankan, agar Depdiknas dan Depnaker bisa bergabung untuk menyusun metodologi pembinaan menuju sertifikasi. Agar semuanya berjalan sesuai dengan mutu yang terkendali, maka BNSP menjalankan semua prosesnya dengan berdasarkan pedoman BNSP pada ISO 17024.

Perumusan yang dibuat itu harus dalam bentuk yang equal , ada harmonisasinya di masyarakat, dan bisa diakui di negara lain. Penyusunan standar kompetensi yang diakui bersama, prosesnya pun melibatkan seluruh stake holder: asosiasi profesi, asosiasi pendidikan, asosiasi perusahaan yang membutuhkan, dan departemen teknis yang terkait. Hasilnya pun akan menjadi standar kompetensi kerja nasional yang diakui bersama, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Orang-orang sekarang punya kecenderungan lebih menghargai mereka-mereka yang punya sertifikasi profesional. Kondisi pada tahun ini, dalam catatan data diberitakan bahwa dari sekitar 106 juta angkatan kerja ada 56% persen yang berpendidikan lulusan SD ke bawah.”

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah khusus pendidikan nonformal (edisi Maret 2007) yang berkantor di Jakarta. Writer : Ayu N. Andini                           

~ oleh one1thousand100education pada Juli 11, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: