Kotak Saran untuk Penyaluran Dana Block Grant

Manisnya dana block grant, belum 100% mencapai target sasarannya. Masih banyak yang sedang dirapikan. 

Pendidikan nonformal yang banyak dianggap sebagai penyelamat akses masyarakat terhadap haknya untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat, rupanya tak banyak “dilirik” pihak legislatif di negara ini. Tuntutan pendidikan nonformal terhadap perhatian dari pemerintah, kini mulai wujud. Penyaluran dana block grant untuk tahap ke-2 bagi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, kembali menuai berbagai reaksi.
 Menjelang masa-masa penyaluran dana block grant mulai Maret 2007 ini, sebuah acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu PTK-PNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal) dengan tema  “Sosialisasi dan Persiapan Penyaluran Dana Block Grant Tahun 2007”, digelar oleh Direktorat PTK-PNF tanggal 15 s/d 18 Februari 2007 lalu di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

 Dana block grant khusus untuk PTK-PNF, telah ada sejak tahun  2006 lalu. Ajang Surahman, Kasi Kompetensi Tenaga Pendidik, Direktorat PTK-PNF, sekaligus sebagai Ketua Panitia acara ini, memaparkan bahwa dana block grant yang tahun ini sedang hangat diperbincangkan adalah dana block grant tahap ke-2. Dana ini disalurkan untuk peningkatan mutu PTK-PNF. Sosialisasi kali ini, diharapkan berfungsi efektif untuk mencegah kesalahpahaman atau kekeliruan di lapangan. “Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan koordinasi yang melibatkan semua stake holder, dihadiri semua pihak. Baik pusat maupun daerah,” tegasnya.

Niatan Memperbaiki Koordinasi Pusat ke Daerah 
Kualitas peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik pendidikan nonformal sangat dipengaruhi oleh perluasan aksesnya melalui kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk didalamnya, UPT (Unit Pelaksana Teknis), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Provinsi, UPTD Kabupaten/Kota, LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), P3G (Pusat Pengembangan Penataran Guru), serta subdinas PLS (Pendidikan Luar Sekolah) pada Dinas Pendidikan Provinsi.

Turut hadir dalam acara Rakor PTK-PNF tersebut, para Kepala BP-PLSP (Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah), BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar), LPMP, P3G, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dari berbagai daerah, para Kasubdin PLS Dinas Pendidikan Provinsi, para Ketua Umum Asosiasi PTK-PNF, serta para anggota tim akademisi. Beberapa narasumber yang diundang, berasal dari pihak pemerintah melalui Depdiknas dan pihak Komisi 10 DPR RI.

Dari tema tentang sosialisasi block grant kali itu, pemerintah menyatakan niatannya dengan tulisan besar bahwa Melalui Rapat  Koordinasi dan Sinkronisasi Kita Mantapkan Upaya Peningkatan Mutu PTK-PNF yang Profesional dan Bermartabat. Berkenaan dengan tuntutan keprofesionalan sumber daya manusia, juga berbunyi sama dengan keluhan dari pihak legislatif. Komisi 10 DPR RI yang kali itu diwakili oleh Irwan Prayitno, menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan pada sumber daya manusia di jajaran Depdiknas. Baik secara kualitas maupun kuantitas.

Mengenai masalah koordinasi pusat dan daerah dalam hal penyaluran dan pemanfaaatan dana block grant PNF, Ajang Surahman menjelaskan bahwa koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi tentang pemahaman mekanisme penyaluran dan pemanfaatannya. Karena pihak direktorat hanya mengeluarkan mekanisme ini dalam bentuk pedoman. Ragam tempat dan sejumlah orang yang duduk dalam pendidikan nonformal dengan gegap gempita segera mengiyakan program block grant ini dengan aneka persepsi. Dikhawatirkan, hal ini akan berdampak pada pemanfaatan dananya itu sendiri. “Jadi, agar itu dihindari, maka diadakanlah pertemuan ini, supaya kita punya satu bahasa dari maksud dan kegiatan ini. Untuk apa sajakah, mau kemana arahnya, berapa jumlah sasarannya. Nah, kami lakukan koordinasi di sini,” paparnya.

Rakor PTK-PNF dalam rangka menyamakan persepsi dan konsolidasi yang digelar di kawasan Cempaka Putih waktu itu, cukup hangat. Jumlah hadirinnya mencapai 120 orang. Para peserta Rakor yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, datang ke Jakarta, bawa suara dan kegelisahan milik daerahnya. Bukan hal yang mustahil untuk segera menyampaikan keluh kesahnya kepada para narasumber, termasuk pemerintah dan legislatif. Kesempatan untuk didengar dan diperhitungkan, memacu semangat mereka untuk ungkapkan berbagai kendala yang datang mengurung mereka selama ini.

Sosialisasi block grant dijalankan. Pengajuan proposal untuk dana block grant tahap ke-2, sudah bisa dimulai sejak bulan Februari 2007 yang telah lalu. Namun pada kenyataannya, setelah dikonformasi ke pihak Direktorat PTK-PNF melalui Pak Kosasih, kami mendapat kabar. Bahwa sedianya, menurut jadwal pelaksanaan block grant tahap ke-2, proposal bisa mulai diseleksi dan dinilai sejak minggu terakhir bulan Februari lalu. Namun hingga sekarang, pihak Direktorat PTK-PNF, belum mendapatkan kabar tentang berapa jumlah proposal yang telah masuk, dan berapa yang lolos seleksi penilaian. Padahal mulai awal Maret 2007 ini, dana block grant telah dapat dicairkan.

Untuk materi khusus tentang block grant dalam rakor PTK-PNF kali itu, pembicaraan diarahkan pada paparan penyamaan persepsi tentang mekanisme penaluran dan pemanfaatan dana block grant peningkatan mutu PTK-PNF tahun 2007, penyusunan, penyampaian dan penilaian proposal, prosedur pertanggungjawaban pemanfaatan dana block grant. Tak hanya itu, didalamnya juga ditetapkan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana block grant, serta alokasi dana untuk BP-PLSP, BPKB, dan SKB.
Optimalnya pemanfaatan block grant PTK-PNF untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, diharapkan bisa jadi pendongkrak baik secara kualitas maupun kuantitas. “Karena peningkatan mutu PTK PNF itu, sudah tidak bisa ditawar lagi. Harus dilakukan pembinaan. Oleh karena itu, kami terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu PTK PNF yang berkelanjutan dan bermartabat,” tegas Ajang Surahman.
Menurut Erman Syamsudin, Direktur PTK-PNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal), Rapat Koordinasi PTK-PNF kali ini sesungguhnya bukan rapat untuk penyusunan program, tetapi lebih ke arah merapikan pelaksanaan penyaluran dana block grant  PNF. Sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah bukan berarti keadaan sebelumnya tak pernah sinkron. Namun target yang ingin dicapai sesungguhnya adalah kontribusi APBD dari daerah masing-masing yang selama ini dinilai masih lemah lemah.

Salah satu Kepala BPKB Riau, R. Agus Tiarman, yang turut hadir pada acara Rakor PTK-PNF 2007 ini, menanggapi bahwa melalui rakor tersebut nampaknya pihak Direktorat PTK-PNF hendak menyampaikan kebijakan-kebijakannya dan meminta agar bisa diserap, disesuaikan, dan diterapkan di daerah masing-masing. “Jadi antara departemen dengan daerah terkoordinasi. Jadi nyambunglah. Sebab kalau tidak, nanti tak akan punya gambaran dan tak punya arah yang jelas, kemana harus melangkah. Nanti di Riau sendiri, ini lain. Akan disesuaikan dengan kearifan lokal,” ucapnya.

Untuk mencapai kelancaran koordinasi dan penyamaan persepsi tentang block grant PTK-PNF, setidaknya telah tertuang dalam bentuk pedoman penyaluran dana block grant untuk Dinas tingkat Provinsi, BPPLSP, BPKB, dan SKB.

Manisnya Block Grant
Mengejar visinya untuk mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan PNF yang bermutu pada tahun 2015, Direktorat PTK-PNF menerapkan beberapa jenis program. Antara lain peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan organisasi profesi, peningkatan pelayanan PTK-PNF, serta pemberian penghargaan, kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal. Bila saja ini dikaitkan dengan penyaluran dana block grant tahun 2006 lalu, maka tahun ini menjadi awal yang penuh dengan peringatan-peringatan. Mengingat dari beberapa keluhan yang muncul, diasumsikan bahwa akuntabilitas laporan pemanfaatan dana block grant pendidikan nonformal masih jauh dari anggapan transparan .

Semenjak tahun 2004, pendidikan nonformal mendapat tempatnya di bawah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal. “Manisnya” block grant khusus untuk pendidikan nonformal baru bisa dinikmati pada tahun 2006. Perhatian pemerintah kepada peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik pendidikan nonformal, baru sampai pada bantuan dana block grant.

Bagaimana riwayat Si Manis Block Grant ini? Akan sedikit diceritakan disini, darimana ia berasal. Menurut data dari pedoman penyaluran block grant tahun 2007 untuk pendidikan nonformal, dana block grant yang berada di BP-PLSP, BPKB, dan SKB berasal dari sumber yang sama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Ditjen PMPTK  Nomor 0777.0/023-08.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dengan kode satker 666320. 

Seberapa jauh jangkauan block grant ke beberapa daerah, tak juga dilaporkan pada acara sosialisasi dan persiapan penyaluran dana block grant tahun 2007 ini. Mengenai efektifitas pemanfaatan, dapat dilihat melalui indikator ketepatan sasaran dan serapan diterima oleh yang benar-benar berhak. Menurut Irwan Prayitno, anggota Komisi 10 DPR RI, sistem block grant dinilai cukup baik.  ”Hanya saja, dalam rangka uji tepat sasarannya sampai berapa persen, dan bagaimana kegunaannya, itu dua hal yang belum diteliti sampai saat ini. Namun kemungkinan yang baru ada, cuma dari segi daya serapnya yang mencapai hampir 90% ke atas dan itu cukup bagus. Yang menjadi  soal sekarang adalah kegunaannya, tepat sasaran atau tidaknya, dan kemana arahannya. Itu saja,” tegasnya.

Pada acara yang sama, Hariwin Samosir, Ketua BP-PLSP Regional I Medan, Memaparkan beberapa rencana penyaluran block grant PTK-PNF di daerahnya. Meninjau sedikit ke tahun 2006 lalu pada saat akan mengadakan pembinaan pamong melalui training provider di daerahnya. Ia mengungkapkan, “Untuk pelatihan peningkatan profesi bagi para pamong di daerah, ternyata banyak masalah di lapangan karena kegiatannya memang tidak jelas. Itu terjadi tahun 2006 lalu. PKBM yang mau dibina juga kadang malah tidak ada, sehingga dananya juga jadi semakin tidak jelas.”

Untuk perbaikannya, tahun 2007 ini pihaknya akan minta seluruh pamong di daerahnya untuk mengajukan proposal untuk peningkatan kualitas profesinya. Kalau tahun 2006 lalu, para pamong diberi honor sebanyak Rp 150.000,- perbulan untuk setiap orang, maka untuk tahun 2007 ini honor tersebut bukan lagi untuk biaya transportasi, tetapi lebih diprioritaskan untuk peningkatan mutu profesi mereka masing-masing. Jumlah yang diberikan langsung ke rekening pamong  dalam jumlah yang sekaligus, sebesar Rp 150.000,- dikalikan 12 bulan.

 Lain halnya dengan penuturan Hendro, Kepala BPKB Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan tentang terhambatnya penyaluran dana block grant PTK-PNF ke daerahnya dan bencana alam gempa bumi tahun lalu menjadi salah satu penyebabnya. Kondisi BPKB DIY waktu sangat tidak memungkinkan untuk mengadakan diklat-diklat. Banyak bangunan yang rusak.

Ada banyak pelajaran yang bisa diambil untuk memodifikasi pelaksanaan penyaluran dana block grant PTK-PNF tahun 2007 ini. Sedianya, dana block grant khusus untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, disalurkan melalui tiga pos besar. BP-PLSP, BPKB, dan SKB. Berikut ini adalah besaran jumlah dana untuk masing pos dengan rincian sasaran penerimanya. Data ini diperoleh dari pedoman penyaluran dana block grant PTK-PNF. 

KATEGORI DAN CAPAIAN SASARAN BP-PLSP
Kategori Jumlah Dana Blockgrant yang diterima (milyar) Capaian Sasaran Minimal PTK-PNF Jenis Sasaran PTK-PNF
A Rp 7,2 – Rp 7,5 1.050 orang Jenis sasaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah secara proporsional dan dengan sasaran utama: Pendidik PAUD, Tutor Kesetaraan, Tutor Keaksaraan, Instruktur Kursus dan PTKPNF lainnya
B Rp 6,9 – Rp 7 980 orang 
C Rp 6,5 – Rp 6,7 840 orang 

KATEGORI DAN CAPAIAN SASARAN BPKB/UPTD PROVINSI
Kategori Jumlah Dana Blockgrant yang diterima (milyar) Capaian Sasaran Minimal PTK-PNF Jenis Sasaran PTK-PNF
A Rp 1,7 sd Rp 2 320 orang Pendidik PAUD, Tutor Pendidikan Keaksaraan, Tutor Pendidikan Kesetaraan, Instruktur Kursus, dan PTK-PNF lainnya. Jumlah sasaran PTK-PNF disesuaikan dengan program prioritas PNF masing-masing daerah.
B Rp 1,4 sd  Rp 1,6 260 orang 
C Rp 1  sd  Rp 1,3 180 orang 

KATEGORI DAN CAPAIAN SASARAN SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA
Kategori Jumlah Dana Blockgrant yang diterima (juta) Capaian Sasaran Minimal PTK-PNF Jenis Sasaran PTK-PNF
A Rp 145 sd Rp 165 90 orang Pendidik PAUD, Tutor Pendidikan Keaksaraan, dan Tutor Pendidikan Kesetaraan.
Jumlah sasaran PTK-PNF disesuaikan dengan program prioritas PNF masing-masing daerah.
B Rp 125 sd  Rp 140 75 orang 
C Rp 100 sd  Rp 115 60 orang 

 Secara kasat mata, jumlah ini memang bukan jumlah uang yang sedikit. Hati siapa yang tak melonjak-lonjak, mendapatkan dana bantuan berupa block grant sebesar ini? Beberapa cukilan keluhan tentang masalah kesejahteraan dan mutu pendidik/tenaga pendidik masih terus muncul di beberapa acara rakor dan rakernas yang diadakan oleh asosiasi-asosiasi dan forum-forum pendidikan nonformal.

 Pada acara Rakor PTK-PNF, Gusnawirta, Ketua HIMPAUDI Pusat, mengemukakan bahwa hingga saat ini tenaga kependidikannya baru terpenuhi sebanyak 36%. Belum lagi masalah mutu tenaga kependidikannya yang masih 29% saja yang memenuhi syarat.
Ada banyak jalan menuju Roma. Kita ibaratkan saja, seperti peribahasa ini. Mungkin, block grant hanya salah satu jalan keluar untuk meningkatkan mutu PTK-PNF di Indonesia. Jika APBN telah memberi porsinya sebanyak 20% untuk bidang pendidikan, maka tak menutup kemungkinan akan banyak program-program yang diluncurkan dari Depdiknas.

Dikatakan oleh Irwan Prayitno pada pidato sambutannya dalam Rakor PTK-PNF yang telah lalu, bahwa segala macam program hendaknya bukan berasal dari “atas ke bawah”, tetapi semua seharusnya berasal dari keinginan-keinginan yang ada “di bawah” untuk kemudian diajukan ke pihak pemerintah. Semua program hendaknya dibuat sesuai dengan aspirasi para sasaran dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika tak berlandaskan dua hal tersebut, maka program itu dapat dianggap tidak layak oleh pihak legislatif.  “Jadi dari bawah, muncul ide-ide program, kemudian dikelola, diklasifikasi, dan digunakan pemanfaatannya dan diusulkan menjadi anggaran,” jelasnya.

Sementara itu pada kesempatan lain, di acara Pelatihan Capacity Buiding yang diadakan HIMPAUDI bulan Januari lalu, Erman Syamsuddin, sempat menyatakan bahwa beberapa program peningkatan mutu yang sedang dijalankan sampai sekarang, terdiri dari 70% hasil rancangan pihak direktorat, dan 30% dari asosiasi/forum yang bersangkutan untuk mengisi materi-materi program sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Aliran Block Grant
Air mengalir sampai jauh….
Akhirnya ke laut…..

Semoga optimalisasi dana block grant PTK-PNF dapat tercapai. Tidak seperti aliran air sungai yang diceritakan dalam ilustrasi dua larik lagu Bengawan Solo di atas. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tak menutup segala macam “rem” jadi “blong” ketika melihat kemudahan-kemudahan yang disediakan pemerintah untuk memperoleh dana bantuan block grant ini.
Dari mulai mekanisme pengajuan proposal, penyaluran dana, hingga standarisasi sistematika proposal pun, telah dipublikasikan melalui buku pedoman penyaluran block grant PTK-PNF. Dana block grant PTK-PNF, langsung disalurkan oleh dirjen PMPTK ke seluruh BP-PLSP, BPKB, dan SKB di seluruh Indonesia. Pemerintah tampak berusaha mendesain segalanya untuk mempermudah birokrasi aliran dana block grant. Semoga bukan cuma janji. 

Secara jelas, dalam pedoman penyaluran block grant BP-PLSP, BPKP, disampaikan bahwa dana block grant diperuntukkan bagi  (1) peningkatan mutu PTK-PNF melalui diklat fungsional, diklat teknis, kursus, magang, dan bantuan pendidikan; (2) pengembangan model di bidang PTK-PNF; (3) pemutakhiran Data PTK-PNF; (4) pemberdayaan dan pembinaan forum PTK-PNF; (5) perawatan fasilitas peningkatan mutu PTK-PNF; (6) pendampingan oleh  tim akademisi; dan (7) dukungan manajemen. Sedangkan untuk SKB, tak jauh beda. Hanya saja, untuk SKB tak ada alokasi dana block grant untuk pengembangan model di bidang PTK-PNF.

Kesempatan pengajuan proposal ini juga dapat diajukan oleh masing-masing asosiasi/forum PTK-PNF yang membutuhkan bantuan untuk peningkatan mutu PTK-PNF. Melalui alokasi dana pada post Pemberdayaan dan Pembinaan Forum PTK-PNF, dengan besaran prosentase yang berbeda-beda. Pada BP-PLSP, prosentase dananya mencapai 10% s/d 15%. Sedangkan di BPKB, sebesar 12% s/d 15%. Kebijakan jumlah alokasi dana block grant untuk masing-masing bidang yang disebut di atas, telah diatur oleh pihak pemerintah. Prosentase alokasi untuk masing-masing post memang berbeda-beda.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah khusus pendidikan nonformal (edisi Maret 2007) yang berkantor di Jakarta.

Writer : Ayu N. Andini

~ oleh one1thousand100education pada Juli 12, 2007.

8 Tanggapan to “Kotak Saran untuk Penyaluran Dana Block Grant”

  1. alokasi dana blok grant selayaknya wajib didampingi pengawas yang memiliki integritas untuk mengawal penyalurannya, karena tercium pengelola paud/tk bisa bermain bersama oknum pls dan oknum birokrat terbawah. contoh soal terjadi di kota malang.

  2. mohon bantuan dana untuk pengembangan PAUD KARUNIA Dengan alamat Kebraon Indah Permai Blok I no 29 Karang Pilang Surabaya.
    Telp 031 7673050
    NPWP : 02.169.747.9.609.000 Akte Pendirian Yayasan No : 08
    NSS KB : 002056016025
    Telah di rekomendasikan oleh Kejaksaan Agung dalam Kategori Hak Asasi Manusia

  3. penyaluran dana ini harus dilakukan dengan ketat karena banyak sekali oknum pls seperti kasubdin dan kepala skb yang melakukan kerjasama dengan lembaga fiktif serta lembaga asal jadi

  4. Dana block grant ini jika tidak diawasi dengan baik hanya akan memperkaya oknum pls yang membuat lembaga, pkbm, paud dan lain lain menggunakan nama keluarga, saudara ataupun teman. Selain itu sosialisasi yang kurang juga memudahkan mereka untuk menggendutkan perust mereka

  5. dana bolck gran lebih parah lagi di daerah kab pasaman sumbar,bahakan ada yang menggunakan pegawai pemrintah sendiri(PNS)dan kerja sama dgn Kabid PLS ,dgn mengajukan lembaga fiktif dan proposal fiktif dan yg lebih hebat nya lagi dan tersebut cair sudah 3 kali.Bravo bolck grant

  6. block gran kalau mau cepat keluar dan cepat terealisasi harus siap menyisihkan 25 sampai 35% dari dana yang diajukan. Sungguh bejat moral bangsa ini khusus yang berkopenten dalam hal ini. ASli masih berlangsung sampai sekarang di seluruh indonesia.jangan pura-pura engga tau pak?

  7. engga ibarat air dalam Ceret/Teko kalau dalamnya Air putih, kalau dituangkan pasti air putih, kalau didalamnya susu pasti keluarnya juga susu, engga mungkin didalam teko/ceret isinya susu ditungkan keluarnya racun. itulah salah satu kalau ingin mengetahui sifat manusia. lebih baik mendo’akan yang baik dari pada menghujat.

  8. kami mohon pelatihan tenaga struktural dalam bidang teknis demi tertibnya adminitrasi dan jaringan yang kami kelola

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: