Kontribusi Sembilan Dasawarsa dari Muhamadiyyah

“Padahal kami cukup populer dianggap sebagai pihak yang paling banyak menerima bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Ini tidak benar. Menurut kami, perlu dikaji ulang juga bahwa apakah selama ini bantuan-bantuan itu diberikan ke ratusan ribu sekolah lain berdasarkan data yang akurat?” papar Abdul Mu’ti.

Berdasarkan catatan sejarah, akhir abad ke-19 nasib Indonesia terpuruk sebagai negara jajahan. Eksploitasi besar-besaran yang dikeruk dari bumi Indonesia memberikan keuntungan kepada kaum kolonialis. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam keadaan yang serba pas-pasan. Tanpa pendidikan, tanpa kecukupan materi, rakyat pun tenggelam dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Dalam keadaan serba suram ini, ada segelintir kaum pribumi yang muncul sebagai pengusaha batik, rokok, kerajinan tradisional, dan pedagang keliling di daerah-daerah. Mereka bergerak di Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Kudus, Pariaman, Palembang, dan Banjarmasin.
Dari Kauman, Yogyakarta semuanya bermula. Adalah KH. Ahmad Dahlan, seorang pedagang batik pribumi asal Kauman yang mempunyai pikiran-pikiran besar tentang kemajuan umat Islam di negaranya yang suram pada kala itu. Pikiran-pikirannya kemudian ia tularkan ke banyak kalangan. Dalam menangani persoalan pengentasan kebodohan, ia mendirikan kelompok belajar di rumahnya. Namanya, Madrasah Dismul Aqro (tahun 1911). Ini, madrasah pertama sebelum Persyarikatan Muhammadiyah didirikan (tahun 1912).

Perjuangannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dilanjutkan oleh para kadernya hingga sekarang. Bidang pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah,  terbagi dalam 3 kategori besar. Pertama, kategori Taman Kanak-kanan dan usia pra sekolah dikelola oleh Aisyiyah. Kedua, kategori SD, SMP, SMA, SMK, termasuk Madrasah, Pesantren dan Diniyah dikelola oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Ketiga, kategori perguruan tinggi yang dikelola oleh Majelis Pendidikan Tinggi Litbang PP Muhammadiyah. 

Trade Mark bagi Muhammadiyah
Kelahiran Muhammadiyah pada 95 tahun yang lalu, dibidani oleh kedekatannya dengan dunia pendidikan. Hal ini kemudian menjadi trade mark nya hingga sekarang. Ada dua hal yang melatarbelakanginya. Pertama, misinya untuk memajukan umat dan memajukan bangsa dan pendidikan jadi prioritas yang paling penting. Karena itulah, secara filosofis, Muhammadiyah memang menekankan kepada para anggotanya agar senantiasa melakukan kegiatan pendidikan baik melalui penyelenggaraan sekolah formal, maupun pendidikan yang bersifat nonformal.
Kedua, berkaitan dengan peraturan baku tentang persyaratan pendirian majelis. Dalam Muhammadiyah, pendirian suatu pimpinan persyarikatan terutama untuk di tingkat ranting (tingkat terkecil di pedesaan), diterapkan sebuah persyaratan. Yaitu, untuk mendirikan, sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang anggota dan memiliki amal usaha.

 “Amal usaha yang dimaksudkan adalah satu kegiatan yang tak hanya bermanfaat untuk anggota, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan pilihan diprioritaskan pada pendidikan,” ungkap Abdul Mu’ti, Sekjen Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Persyarikatan Pusat Muhammadiyah.

 Prioritas ini terlihat dari data yang tercatat di Majelis Dikdasmen pada tahun 2005. Disebutkan bahwa untuk di tingkat Dikdasmen sendiri, ada 5.632 jenis amal usaha pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdiri dari 1.132 Sekolah Dasar, 1.769 Madrasah Ibtida’iyah/Madrasah Diniyah. 1.184 SMP, 534 Madrasah Tsanawiyah, 511 SMA, 172 Madrasah Aliyah, 263 SMK, dan 67 Pesantren.  

 “Kaidah yang mengatur amal usaha, terbagi atas kategori amal usaha itu sendiri. Paling tidak, kaidah itu memiliki fungsi ideologis, fungsi manajemen, serta fungsi pengembangan kurikulum dan kemitraan,” tegas Abdul Mu’ti.

 Deskripsi dari masing-masing fungsi, dipaparkannya satu per satu. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fungsi ideologis adalah fungsi yang terkait dengan pengembangan dan internalisasi nilai-nilai Al-Islam serta kemuhammadiyahan. Karena bagi Muhammadiyah, pendirian sekolah/lembaga pendidikan juga mengemban 3 fungsi, yaitu sebagai lembaga pendidikan murni, sebagai lembaga dakwah, dan sebagai lembaga pengkaderan.

  Sedangkan mengenai fungsi manajemen, melingkupi sistem administrasi, sistem supervisi/pengawasan,serta pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan sampai kini terus dilakukan dengan berbagai kendala. Pasalnya, PP Muhammadiyah di tingkat Majelis Dikdasmen hingga kini masih belum memiliki data jumlah guru yang mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan Muhammadiyah. “Sedang kami proses,” ucap Abdul.

 Lain lagi halnya, dengan pengembangan kurikulum dan kemitraan. Ini menyangkut dengan hubungan antara mejelis penyelenggara lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan sekolah/lembaga pendidikan yang dikelolanya, hubungannya dengan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hubungannya dengan pemerintah pusat dan daerah, banyak berkenaan dengan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah.

       Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, Muhammadiyah punya tiga kategori kurikulum. Pertama, kurikulum ciri khusus yang bersifat ideologis dan terkait dengan Muhamadiyah sebagai Islam dan lembaga dakwah. Kedua, kurikulum nasional yang sesuai dengan aturan baku dari Dediknas (dalam hal ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Ketiga, kurikulum lokal yang berkaitan dengan kebijakan masing-masing provinsi atau daerah. 

 Salah satu contoh penerapan kurikulum, ada pada penerapan kurikulum ciri khusus di Muhamaddiyah. Hal ini dapat dilihat dari pelajaran agama yang diberikan sebanyak 6 s/d 8 jam perminggu untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pelajaran ini mencakup tentang Al Islam, Kemuhammdiyahan, Bahasa Arab, Fiqih, Aqidah, dan Sejarah Islam. Penentuan isi materi secara teknis diserahkan kepada masing-masing guru dan kepala sekolah. Pihak pusat hanya memberikan pedoman-pedoman saja.

“Pada intinya, penyelenggaraan pendidikannya dilakukan oleh Majelis Penyelenggara, dan pengelolaan teknisnya dilaksanakan oleh kepala sekolah masing-masing,” ucap Abdul Mu’ti.
Lebih jauh Abdul Mu’ti mengungkap, “Dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan sekolah di Muhammadiyah, dijalankan konsep sentralistik konsultatif.”  Dalam pengertian bahwa pengembangannya tak bisa dilakukan secara terpisah-pisah tanpa melibatkan pimpinan persyarikatan. Hingga dalam proses seleksi dan pengangkatan guru, tak sepenuhnya dilakukan oleh kepala sekolah, melainkan melibatkan Majelis Dikdasmen dan Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah.

Kemandirian Muhammadiyah
 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah di Muhammadiyah, memiliki struktur organisasi yang bentuknya mengikuti struktur yang disebutkan dalam Peraturan Persyarikatan (PP) Muhammadiyah.  Ada struktur tingkat pusat, tingkat wilayah (provinsi), tingkat daerah (kabupaten dan kota), tingkat cabang (kecamatan), tingkat ranting (membawahi beberapa kelurahan). “Di tingkat ranting sebagai satuan tingkatan yang terkecil ini, majelis penyelenggara pendidikannya disebut dengan nama bahagian pendidikan. Inisiatif mendirikan sekolah bisa datang dari ranting. Bisa datang dari cabang. Bisa pula datang dari daerah,” ucap Abdul.

 Pertimbangan-pertimbangan untuk mendirikan sekolah pun ditinjau dari 3 arah. Pertama, pertimbangan praktis. Pertimbangan yang cenderung ke arah hitungan laba/keuntungan amal usaha. Kedua, pertimbangan ideologis. Pertimbangan yang memandang kebutuhan didirikannya sekolah Islam di sebuah daerah untuk penanaman nilai-nilai Islam bagi masyarakatnya. Ketiga, pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yang memandang kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan di daerahnya. Hal ini termasuk ketersediaan lahan, sumber daya manusia, dan sumber dananya.

 Kemandirian Muhammadiyah, bisa dilihat dari prinsip pendanaannya yang self funding. “Sumbernya bisa berasal dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) berupa dari infaq, sedekah, atau bantuan dari orangtua murid, anggota Muhammadiyah, dan dari anggota masyarakat pada umumnya. Sumber lainnya, berasal dari  bantuan pemerintah pusat dan daerah,” jelas Abdul.

 Seberapa besar kontribusi dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, belum diketahui. Karena sampai kini pihak Majelis Dikdasmen Pusat Muhammadiyah belum dapat mengestimasikan jumlahnya. Diketahui, penyebabnya ada pada proses pasca pengajuan proposal bantuan ke pemerintah pusat dan daerah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah hanya memberikan tembusan ketika proses pengajuannya saja. Namun, ketika pengajuan diterima dan disetujui, tak ada yang memberikan konfirmasi secara jelas. “Karena jalur pemberian dana langsung ke sekolah-sekolah. Berapa besaran jumlah dana yang mereka terima dari pemerintah pusat dan daerah, tak pernah dikonfirmasikan ulang ke pihak kami. Jadi, sekarang kami tak tahu berapa besar kontribusi pemerintah pusat dan daerah kepada kami,” keluhnya.

 Hal ini jadi salah satu masalah yang mengganjal dalam proses pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. “Kami jadi tidak bisa memberikan pembinaan yang lebih terarah. Karena ada sekolah yang sudah pernah dapat bantuan, tapi peluang bantuannya diambil lagi.  Pihak kami tidak tahu, mana saja sekolah yang sudah mendapatkan bantuan. Selain itu, kami juga tidak bisa mengawasi penggunaan bantuan itu,” tambahnya.

Ia juga mengungkap, “Padahal kami cukup populer dianggap sebagai pihak yang paling banyak menerima bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Ini tidak benar. Menurut kami, perlu juga dikaji ulang juga bahwa apakah selama ini bantuan-bantuan itu diberikan ke ratusan ribu sekolah lain berdasarkan data yang akurat?” 

Ditengah kegusaran ini, Muhammadiyah tetap memacu gerak roda pendidikannya. Hidupnya lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah Muhammadiyah, juga tak lepas dari peranan sumber dana yang berasal dari infaq siswa, orangtua murid, guru, dan anggota masyarakat. Dana ini disetorkan ke Muhammadiyah melalui majelis. Ada jenis pemasukan rutin dan pemasukan insidental yang dikontribusikan ke pemilik, dalam hal ini kepada Muhammadiyah. Sumber dananya dari Uang Infaq Siswa (UIS) dan Uang Infaq Guru (UIG).

 Aliran uang infaq ini dimanfaatkan untuk berbagai hal. Selain untuk sarana fisik sekolah, dana ini juga digunakan untuk biaya akomodasi dan transportasi siswa yang akan ikut olympiade sains/matematika di dalam dan luar negeri. “Dana insidental diambil ketika ada momen tertentu, misalnya muktamar dan musyawarah daerah. Muktamar dan musyawarah daerah, dihadiri peserta dari daerah, wilayah, cabang. Maka dana insidental inilah untuk membantu mereka berangkat, dan lain-lain. Bantuannya bisa berupa rupiah, atau sarana-sarana pendukung yang lain, misalnya mobil,” ungkap Abdul.

 Besaran iuran ini bervariasi. “Tergantung pada prosentase di masing-masing majelisnya,” ujar Abdul. Dia memberikan sedikit perincian bahwa infaq diperoleh dalam kurun waktu setahun sekali, dan diambil dari jumlah SPP satu bulan dari setiap siswanya. “Tapi iuran ini (UIS dan UIG) sudah kami hentikan sejak tahun 2006 lalu untuk dikaji ulang. Karena sudah ada BOS dan BOM. Efeknya, jumlah kontribusi amal usaha ini ke tingkat pusat, jadi banyak berkurang,” ujar Abdul tanpa ingin menyebutkan jumlah nominalnya.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan (edisi Mei-Juni 2007) dan berkantor di Jakarta.

Writer : Ayu N. Andini

~ oleh one1thousand100education pada Juli 16, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: