Golden Age di Lahan Sempit

paud di kawasan taman sari, jakarta barat. didirikan di kawasan kumuh padat penduduk dan bentuk ruangan belajar yang semi permanen

“Lahannya memang belum memadai, tapi kami tidak bisa menunggu lama. Anak-anak ini butuh pendidikan,” ucap Neneng Suryati, pengelola BKB PAUD Agung 02 di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Di tengah lingkungan kumuh dan padat penduduk ini, sebuah lembaga pendidikan anak usia dini didirikan.

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso yang sebentar lagi lengser ini, memang mencanangkan penanganan seriusnya untuk anak-anak golden age (usia 0 s/d 6 tahun). Penggalakkan gerakan ini melibatkan para istri pejabat. Mulai dari istri Gubernurnya sendiri, sampai pada para istri walikota, camat, dan lurahnya. “Ini memang bertujuan untuk mempercepat jalur sosialisasi, pertumbuhan, dan peningkatan mutu PAUD itu sendiri,” ungkap Dra. Novida S, M. Pd, Kepala Seksi PAUD, subdinas Pendidikan Luar sekolah,  Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta.

Dukungan untuk Pertumbuhan PAUD di DKI Jakarta
Kini, di DKI Jakarta telah ada 500-an PAUD yang beroperasi dan tersebar di 5 Kodya DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Data APK terakhir yang tercatat, mencapai angka 52, 9% dari sekitar 1 juta jiwa anak-anak usia dini se DKI Jakarta. Animo masyarakat tentang pentingnya PAUD di kota metropolitan cukup tinggi. Bisa dilihat dari dukungan penuh para lurahnya dalam meningkatkan pertumbuhan PAUD di daerahnya masing-masing. Mereka bahkan punya target, setiap RW harus punya minimal 1 lembaga PAUD nonformal. Gerakan ini makin jadi efektif, karena melibatkan para istri mereka sebagai para kader PKK.

“Dari pemerintah DKI Jakarta memang ada kebijakan bahwa setiap orang bisa jadi kader PKK. Ini didukung oleh dikeluarkannya SK Gubernur DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal,” papar Novida tentang penyebab pesatnya pertumbuhan PAUD di kota metropolitan ini.

Agar nantinya perkembangan dan pertumbuhan PAUD tidak “menyerobot” pertumbuhan TK yang ada di DKI Jakarta, maka dibuatlah kebijakan. “Daerah yang tanpa TK, bisa membuka Kelompok Bermain,” ucap Novida. Ia juga menyatakan bahwa jumlah pertumbuhan PAUD yang cukup tinggi, terdapat di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Partisipasi masyarakat di ibukota negara ini memang cukup tinggi. Mereka tak hanya terlibat dan turun tangan langsung sebagai pengelola, tetapi sebagai orangtua murid pun mereka tak segan berikan kontribusi berupa semacam iuran bulanan. Jumlahnya cukup variatif.

Biasanya iuran ini digunakan untuk kebutuhan operasional PAUD. Mengingat kebanyakan PAUD yang berdiri di Jakarta adalah PAUD yang terintegrasi dengan BKB yang inisiatifnya banyak berasal dari pribadi-pribadi kader PKK di masing-masing wilayah. Terhadap hal ini, Pemda Provinsi DKI Jakarta tak lepas dukungan. Kucuran bantuan juga mengalir lewat APBN dan APBD.

Melalui APBD, dana yang dianggarkan khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2007 ini sebesar Rp 1,529 miliar. “Porsinya lebih banyak untuk PAUD nonformal, yakni 60% dari keseluruhan dana khusus untuk PAUD ini,” ungkap Novida. Kontribusi pihak pemda juga mengalir lewat Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta berupa pelatihan-pelatihan untuk kader tenaga pendidik PAUD. Walaupun frekuensi pelatihannya hanya setahun sekali, tapi jumlah pesertanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2006 lalu, pesertanya hanya 150 orang tenaga pendidik PAUD, namun untuk tahun 2007 ini jumlah kuota peserta pelatihan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. 

Pemberian bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) juga berjalan setiap tahun. Selain itu, pembinaan Kerangka Pengembangan Kurikulum PAUD (KPKP) dan pelatihan penyeragaman model penyelenggaraan PAUD juga diselenggarakan pihak Dinas Dikdas DKI Jakarta.

Dari pihak Depdiknas, bantuan juga datang melalui Direktorat PAUD berupa dana dekon untuk PAUD nonformal, sebesar Rp 2, 787 miliar. “Dana ini kami gunakan untuk pengadaan buku-buku PAUD, program sosialisasi, dan penyelenggaraan pusat PAUD percontohan di 5 kodya se-Jakarta,” tutur Novida. Ia menambahkan, tercatat telah ada 68 PAUD di Jakarta yang juga menerima program block grant dari Direktorat PAUD.

Kebutuhan lahan adalah permasalahan yang kerap muncul di kota berpenduduk padat ini. Berdasarkan catatan sensus penduduk tahun 2004, penduduk Jakarta mencapai jumlah 8,79 juta jiwa. Dengan luas kota sebesar 740, 28 km², para pendukung PAUD cukup berjibaku untuk menyediakan lahan ruang belajarnya. Akhirnya, alternatif yang banyak di gunakan adalah ruang-ruang serba guna atau tanah lapangan olahraga yang ada di RW atau kelurahan masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh para kader PKK penggagas BKB PAUD Dorang I di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Atas dukungan lurahnya, akhirnya pada tahun 2005 gedung BKB PAUD Dorang I telah rampung didirikan di atas lahan  lapangan olahraga RW 01.  “Untuk proses pembangunannya, kami cicil sedikit demi sedikit dari donator pribadi dan dari kocek sendiri,” ungkap Ns. Ariyanti Yudi M, S. Kep, wakil kepala sekolah BKB PAUD Dorang I, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.  

Tak berbeda jauh dengan BKB PAUD Agung 02 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka adalah satu di antara sekian banyak PAUD yang telah menerima dana rintisan sebesar Rp 25 juta dari Direktorat PAUD. Pengelolanya memaksimalkan lahan yang ada di kelurahan mereka. “Lahan yang kami pakai ini adalah lahan milik Pemda DKI Jakarta. Awalnya, dibuat taman tapi tak terawat dan malah jadi tempat parkir gerobak-gerobak bakso,” ujar Neneng Suryati, Kepala Sekolah dan pengelola BKB PAUD Agung 02 kecamatan Taman Sari. Lahan yang kini menjadi ruang belajar bagi 85 muridnya, luasnya hanya 5m x 10m. Letaknya di sebuah gang kecil yang sempit, kumuh, dan padat penduduk.

Novida mengakui, masalah lahan jadi masalah penting untuk PAUD yang tumbuh di masyarakat perkotaan. Apalagi di Jakarta. “Kami juga pernah mendapati ada lembaga PAUD yang didirikan di ruang sangat sempit di tepian rel,” tambahnya.
Sebenarnya, ada kebijakan yang bisa jadi jalan keluar dari masalah ini. “Dinas Dikdas DKI Jakarta membuat kebijakan bahwa TK ruang belajarnya cukup untuk melayani anak-anak umur 2 s/d 4 tahun, dapat mendirikan Kelompok Bermain di dalamnya,” ucap Novida.

Pihak Dinas Dikdas DKI Jakarta juga menghimbau agar dengan kondisi seperti ini, mereka juga tak ingin ada ketidakstabilan pendirian PAUD.  “Jangan sampai ada PAUD on dan off. Karenanya, kami menghimbau agar jangan ada PAUD yang on selama ada dananya, dan akan off jika dananya habis. Ini akan membuat kami sulit mendata,” tambahnya.

Lebih jauh mengenai penyelenggaraan PAUD nonformal di DKI Jakarta, Drs. Purbasari, MM, Kepala Subdinas Pra Sekolah, Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta,  menyatakan, “Kendala penyelenggaraan sudah pasti ada. Karena tidak semua PAUD nonformal di Jakarta ini bisa melengkapi kebutuhan sarana dan prasarananya.” Pemahaman pentingnya kontribusi masyarakat terhadap operasional PAUD memang tak cukup dengan kata “GRATIS”. Sasaran idealnya memang anak-anak dari golongan ekonomi menengah dan rendah. Novida menghimbau bahwa bantuan dan dukungan yang datang dari dana APBN maupun APBD, sesungguhnya merupakan dana pendukung. “Tidak bisa dijadikan dana operasional terus-terusan, karena pasti akan habis. Hendaknya, ada kontribusi dari orang tua untuk membantu operasional PAUD. Demi kemajuan anak-anak mereka sendiri,” lanjutnya. Ia pun prihatin terhadap penyelenggaraan PAUD yang ada di Kepulauan Seribu. “Sarana dan prasarana PAUD di Kepulauan Seribu memang masih sangat minim,” ungkapnya.

Namun disamping semua kendala ini, ada kendala utama yang masih membutuhkan perhatian. “Untuk di DKI Jakarta ini memang terfokus kepada kualitas dan kompetensi tenaga pendidik PAUD nonformal ini,” ungkap Novida. Kaitannya juga erat dengan penguasaan Beyond Centre Circle Time (BCCT). Sebuah metode pembelajaran yang jadi acuan utama untuk PAUD di Indonesia ini, belum tentu bisa diserap dan dipahami secara merata oleh semua tenaga pendidik PAUD di DKI Jakarta.  Untuk hal ini, Pemda DKI Jakarta melalui dana APBDnya, memberikan bantuannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk tenaga pendidik PAUD di DKI Jakarta. “Pelatihan ini berharga untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik PAUD di sini. Pelaksanaannya selama baru setahun sekali, dan diikuti oleh sekitar 200 orang,” jelasnya.

Kontribusi dari Masyarakat
Perkembangan mutu PAUD di DKI Jakarta tak lepas dari keterlibatan Himpaudi Jakarta, Forum PAUD Jakarta, juga beberapa lembaga pendidikan swasta Islam yang juga  memberikan kontribusi metode pembelajaran PAUD Islami.  

Sejak berdiri tahun 2006 lalu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Himpaudi Jakarta banyak berperan mengadakan pelatihan  untuk tenaga pendidik dan penyelenggara PAUD, pembelajaran PAUD, dan sosialisasi tentang pentingnya PAUD. “Sekarang kami banyak bekerja sama dengan PKK di setiap kodya. Kini, Himpaudi juga telah didirikan di setiap wilayah kodya se-DKI Jakarta, maka jalur kerjasama dan koordinasinya jadi lebih mudah,” ucap Rita Rosmala , S. Pd, Wakil Ketua Himpaudi Jakarta.

Himpaudi Jakarta juga melakukan tugas monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang terselenggara di seluruh PAUD se- Jakarta. Mutu PAUD di Jakarta masih perlu di tingkatkan. Pasalnya, dari sekitar 2000 orang tenaga pendidik PAUD nonformal di DKI Jakarta hanya 10% nya yang berlatar pendidikan sarjana PAUD, 50% para lulusan D2 PGTK, dan 40% nya adalah lulusan SMA. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan tatkala semakin banyak PAUD yang diselenggarakan oleh PKK. “Latar belakang pendidikan para tenaga pendidiknya bahkan ada yang hanya lulusan SD dan SMP. Ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itulah, kami kerap turun ke lapangan untuk langsung memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka,” tutur Rita.

Selain rutin setiap setahun sekali mengadakan pelatihan BCCT di 5 wilayah se-DKI Jakarta, Himpaudi Jakarta juga melakukan kegiatan Roadshow Hardiknas tahun 2006 lalu. Kegiatan ini melibatkan para orangtua murid dan tenaga pendidik PAUD di 5 wilayah kodya se-DKI Jakarta. “Bentuknya dialog interaktif, antara para orangtua, tenaga pendidik PAUD, dan pakar PAUD yang kami undang,” jelasnya.

Majunya mutu PAUD di Jakarta, sedikit banyak juga merupakan hasil urun tangan dari Forum PAUD DKI Jakarta. “Kerja-kerja kami lebih pada bidang sosialisasi kepada para masyarakat umum tentang pentingnya PAUD. Karena sejauh ini, pemahaman atas PAUD di Jakarta dinilai masih kurang. Menurut kami, nilainya masih sekitar 50%,” ucap Dra. Asni Djaafar, M. Pd , Ketua Forum PAUD DKI Jakarta. Sasarannya tak hanya masyarakat yang masih awam, tetapi juga melibatkan banyak pihak, antara lain, para tenaga pendidik, para penyelenggara PAUD,  organisasi-organisasi guru, dan jajaran birokrat di masing-masing wilayah. 

Forum PAUD DKI Jakarta telah berdiri sejak tahun 2004, menetapkan targetnya,  “Setidaknya, anak-anak usia 2 s/d 6 tahun yang domisili di DKI Jakarta dapat secepatnya memperoleh kesempatan untuk menikmati layanan pendidikan PAUD di kotanya sendiri,” ucap Bu Asni yang juga menjabat sebagai wakil ketua Divisi TK dan PAUD di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah di Aisyiyah.  

Menurut pandangannya, lembaga Aisiyah di bawah naungan besar Yayasan Muhammadiyah ini juga telah memberikan kontribusinya untuk turut meningkatkan APK PAUD di DKI Jakarta. “Kami sudah mulai menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia dini sejak tahun 1919, dalam sebuah naungan lembaga pendidikan yang disebut Bustanul Athfal,” paparnya. 

Selama  ini Lembaga Aisiyah, telah mengelola 5.775 TK Aisyiyah yang tersebar di 33 provinsi, dan ada 1000-an PAUD di dalamnya. Khusus untuk DKI Jakarta sendiri, ada  44 PAUD nonformal. Bu Asni yang kini genap berusia 67 tahun ini, masih terus aktif memonitoring penyelenggaraan TK dan PAUD Aisyiyah di seluruh Indonesia. Ia mengatakan, “Konsep pembelajarannya memang khas ala Muhammadiyah. Pengenalan konsep keislamannya lebih kental daripada PAUD nonformal lainnya.”

Mengenai kondisi mutu tenaga pendidik PAUD Aisyiyah I DKI Jakarta, Bu Asni mengungkapkan bahwa yang telah memenuhi kualifikasi baru mencapai 10%. “Ada 30 orang tenaga pendidik PAUD Aisyiyah Jakarta yang telah lulus S1 PAUD. 65%  selebihnya adalah para sarjana dengan latar pendidikan umum dan pendidikan guru,” papar Bu Asni.

Kondisi mutu ini juga tak berbeda jauh dengan PAUD nonformal di bawah naungan Muslimat Nahdatul Ulama. Dari sejumlah 2.223 PAUD nonformal NU yang tersebar di seluruh Indonesia, masih 60% tenaga pendidiknya yang belum memiliki ijazah S1 PAUD. “Karena kualifikasi guru masih banyak ditentukan oleh Muslimat Nahdatul Ulama bahwa para lulusan SMA atau Aliyah, telah dibolehkan mengajar,” ujar Hj. Ulha Soraya, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU.

Yayasan Muslimat NU telah memberikan kontribusinya dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia dini, sejak tahun 2000 silam. Konsep-konsep pembelajaran khas Muslimat NU juga dimasukkan ke dalam kurikulum PAUDnya. “Kami memberi porsi sebanyak 10% untuk PAUD. Materi-materi yang mulai diperkenalkan kepada para murid PAUD kami, adalah nilai-nilai Sunnah Wal Jama’ah. Tentunya dengan cara belajar sambil bermain,” tegasnya.

Tulisan ini telah dimuat di sebuah majalah pendidikan (edisi juli 2007) dan berkantor di Jakarta.

Writer : Ayu N. Andini
Photo by Ayu N. Andini  

~ oleh one1thousand100education pada Juli 21, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: