Semoga Tak Seperti Menunggu Godot

Sebanyak 2,7 juta guru, kini menunggu realisasi yang terkesan banyak diumbar. UU Guru dan Dosen dianggap bisa mengakomodir kebutuhan kesejahteraan guru. Apalagi tentang anggaran pendidikan sebesar 20%, sudah bagai gerbang emas bagi mereka. Namun belum ada yang terealisasikan hingga kini. 

Sekitar pukul 09.00 WIB hingga sepanjang siang hari Kamis (19 Juli 2007) lalu, ada sekitar 26.000 guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat dan Banten berdemo di Jakarta. Dari informasi yang diperoleh, para guru ini berdemo di 5 tempat di Jakarta.  

Di kantor Departemen Keuangan, berkumpul sekitar 1.000 guru. Sementara itu dalam waktu bersamaan sekitar 3.000 guru dalam kelompok berbeda, juga memblokir jalur lambat di depan kantor Departemen Pendidikan Nasional RI. Di titik lain, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ada sekitar 7.000 guru beraksi di sana. Di Istana Negara RI juga ada 3.000 guru yang berdemo. Kelompok terbanyak, berkumpul Gedung DPR/MPR RI.

Ada sekitar 12.000 guru bertahan di depan gerbangnya dan menyuarakan pendapat mereka. Mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RPP tentang guru dan dosen, pemberian tunjangan-tunjangan bagi guru, dan segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.   

 Implementasinya Tersendat-sendat

Sesungguhnya, aspirasi tentang kebutuhan kesejahteraan dan mutu guru di Indonesia mulai diperhitungkan. Ketika itu, tahun 2005, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Didalamnya diamanatkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan dan karenanya perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah merencanakan program kegiatan dengan menggunakan dana APBNP Tahun 2006 untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Program tersebut antara lain pelaksanaan sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi guru, pendidikan di daerah terpencil, dan maslahat tambahan (penghargaan akhir masa bakti bagi guru dan beasiswa bagi putra-putri guru berprestasi/berdedikasi). 

Tujuan sertifikasi, tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Diharapkan pula, proses ini berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dalam APBNP-P tahun 2006, Depdiknas menargetkan untuk dapat melakukan uji sertifikasi terhadap 20.000 guru. Prioritas uji sertifikasi tahap awal ini adalah guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang telah memenuhi persyaratan.

 Dengan kabar ini, derajat kesejahteraan guru bisa mulai direalisasikan. Bahkan pada pertengahan Februari tahun 2007 ini di sebuah acara rapat koordinasi salah satu direktorat, Dr. Fasli Jalal, Ph. D, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik sempat menyatakan, “Untuk 20.000 guru terpilih yang belum di sertifikasi tahun 2006 akan mendapat prioritas. Tahun 2007 ini jumlah yang akan di sertifikasi akan ditambah dengan 170.000an guru. Jadi seluruhnya akan ada 200.000an guru yang akan diuji sertifikasi tahun 2007 ini.” 

UU Guru dan Dosen, memang sudah diberlakukan sejak tahun 2006. Namun tak semua peraturan di dalamnya bisa diimplementasikan segera. Proses yang tersendat-sendat ini menyebabkan beberapa program tak direalisasikan. Terutama masalah sertifikasi guru, dan realisasi pemberian tunjangan-tunjangan yang semuanya diatur di dalam RPP.  Dalam perkembangannya, program sertifikasi guru ini memang terpaksa ditunda. Karena proses pengesahan RPP tentang sertifikasi guru, tersandung di Departemen Hukum dan HAM. Hingga kini, RPP dari UU Guru dan Dosen masih terus menerus “di godog” di sidang Komisi X DPR RI. Entah hingga kapan, para guru ini bisa bersabar untuk menunggu “matangnya” RPP Guru dan Dosen.  

Tak bisa dipungkiri, para pahlawan tanpa tanda jasa itu telah menjalani sekian lama hidup yang jauh dari sejahtera. Wajar jika bila mereka tak ingin bernasib seperti legenda dua gelandangan Estragon dan Vladimir dalam kisah drama “Menunggu Godot” (Waiting for Godot) karya dramawan tersohor, Samuel Barclay Becket.

 Tulisan ini telah dimuat di majalah pendidikan khusus untuk guru dan diterbitkan di Jakarta pada bulan Agustus 2007. 

Writer : AYU N.ANDINI

~ oleh one1thousand100education pada September 12, 2007.

7 Tanggapan to “Semoga Tak Seperti Menunggu Godot”

  1. Demo guru tampaknya kini telah menjadi fenomena yang lazim terjadi. Bukan salah guru kalau mereka berbuat demikian, hehehehe:mrgreen: Guru juga manusia. Kalau mereka nggak bisa hidup layak gimana mereka bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional, hehehe😀
    Sementara itu, realisasi UUGD pun mesti ngantri lewat uji sertifikasi yang hingga kini masih tersendat-sendat. Hidup guru Indonesia. Ok, salam hangat, Bu.

  2. Ada yang aneh di madrasah. Coba baca mengenai Daftar Urut Prioritas. Di Depag berbeda dengan punya Diknas. DUP di Depag berdasarkan 1. beban kerja, 2…. Lupa, deh. Yang jelas mada kerja jadi nomor 3. Trus golonganpangkat tidak dijadikan dasar. Akibatnya guru senior, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah jarang yang dapat prioritas sertifikasi. Lha mereka umumnya mengajar hanya 6 – 18 jam mengajar. Profesionalitas malah tidak diakui. Tapi ini saya maklumi, maklum mismatch, guru agama ngajar mata pelajaran umum kan umum di madrasah. Tapi yang pertama itu lho.
    Saya link ke blog saya, ya. Makasih atas kunjungannya, dan salam kenal.

  3. orang-orang dinas tuh cuma tau nilep hak hak guru jadi semua itu omong kosong aja

  4. TAHUN 2008 KAMI AKAN LAPORKAN KE WARTAWAN SAMA POLISI TENTANG BOROK-BOROK DEPDIKNAS

  5. miris yaa melihat kenyataan guru-gu(ruku). Memangnya fenomena apa yaa, sampai sekarang kok rasanya para guru terkesan susah yaa padahal kan sudah dinaikkan berlipatlipat. tapi kok kesannya masih kurang apa gimana gitu. kawan-kawan saya yang berprfesi lain, sangat menghormati guru dan dibanding penghasilannya cukup jauh…

  6. Terima kasih, atas semua komentarnya. Kesejahteraan untuk rakyat Indonesia memang masih belum merata dan belum semua lapisan masyarakat bisa ikut merasakannya. Kalangan guru, cuma sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang menjadi contoh ketidakberhasilan sistem manajerial sumber daya manusia. Tingkat Kompetensi = jumlah gaji. Apakah itu juga adil buat mereka? Ditunggu komentar-komentar lainnya. Semoga jadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan sertifikasi guru.

  7. peningkatan kualitas guru seharusnya juga dibarengi standar kualitas gaji. bagaimana mau berkualitas klo pada saat mengajar saja yg dipikirkan masalah ekonomi. coba klo guru merasa aman dari pikiran hutang misalnya, pasti juga akan ada peningkatan kualitas mengajarnya. Jadi ada timbal balik.😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: