Setara untuk Semua

Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu jalur pendidikan nonformal, telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi suksesnya program pendidikan nasional di negara ini. Pada gelombang I tahun 2007 (hingga bulan Juni lalu), pendidikan kesetaraan telah meraih 38. 410 orang peserta Paket A setara Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah (SD/MI), 369. 380 peserta Paket B setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan 320. 895 peserta Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Bisa diprediksi, jumlah ini akan terus meningkat.  Pendidikan kesetaraan dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Depdiknas mencatat, ada kenaikan jumlah yang memang cukup signifikan.

Dalam perkembangannya hingga  kini, pendidikan kesetaraan telah mampu meraih kenaikan jumlah peserta didik dan lulusannya.  Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal mencatat perkembangan jumlah pesertanya dari tehun ke tahun. Tercatat peserta Paket A setara SD/MI pada 2004, ada 76. 366 orang, tahun 2006 bertambah sebanyak 105. 468 orang. Begitu pula dengan peserta Paket B setara SMP/MTs tahun 2004 ada 385. 202 orang bertambah menjadi 588. 579 orang pada tahun 2006. Sedangkan untuk Paket C setara SMA/MA melonjak jumlahnya dari 41. 320 orang (2004) menjadi 495.000 orang di tahun 2006.  

Berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan, didapati bahwa ada kenaikan  jumlah peserta didik pendidikan formal yang kemudian memilih layanan pendidikan nonformal melalui jalur Paket A, B, atau C. Tercatat di tahun 2007 ada lebih dari 360.000 peserta didik yang ikut ujian nasional kesetaraan di Paket B, dan 59,96% nya  berasal dari siswa yang tidak lulus ujian nasional di SMP/MTs. Sedangkan untuk Paket C, sebanyak  42, 91% dari sekitar 320.000 pesertanya, berasal dari para siswa yang gagal ujian nasional di SMA/MA.

Sungguh sebuah kontribusi yang cukup membanggakan. Capaian ini belum termasuk jumlah peserta ujian kesetaraan Paket A tahun 2007 yang telah meraih peserta sebanyak 38. 410 orang.  Sasarannya adalah masyarakat yang kurang beruntung dan tak terlayani di jalur pendidikan formal. Dukungan pendidikan kesetaraan terhadap penuntasan program Wajar Dikdas 9 Tahun tampak sangat berarti.   “Sampai dengan akhir tahun 2006 lalu, terdata sebanyak 846.079 anak putus sekolah dari sekolah dasar dan sebanyak 172.403 anak yang putus sekolah dari SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Alasannya memang beragam. Hal ini tak boleh dibiarkan,” ujar Ella Yulaelawati, P. hD, Direktur Pendidikan Kesetaraan, Depdiknas RI yang menyatakan sikap dan misi pendidikan kesetaraan, yakni melayani yang tidak terlayani (reaching the  unreachable). 

Setara yang Multi Makna

Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan yang multi makna. “Maksudnya, sistem penerimaan dari segi kriteria peserta didiknya, sangat terbuka. Tak diberi batasan usia. Siapa saja boleh ikut. Ruang belajarnya juga tidak terbatas oleh ruangan formil, bisa saja proses pembelajaran itu berjalan di ruang terbuka, bahkan diatas perahu pun bisa,” papar Ella.

 Makna ‘kesetaraan’ yang melekat, pada pendidikan dasar kesetaraan (Paket A dan Paket B) tidak selamanya punya arti harus sama dengan pendidikan dasar formal. ‘Kesetaraan’ dalam pendidikan nonformal artinya, kesamaan untuk mencapai standar kompetensi pendidikan dasar. Termasuk didalamnya, mengandung arti pengakuan atas bobot, nilai, kadar, kedudukan, fungsi dan kewenangan pendidikan nonformal untuk bisa menjamin kualitas para lulusan pendidikan kesetaraan sebagai manusia yang memiliki potensi untuk meningkatkan taraf kehidupannya.  

 “Hasil pembelajaran nonformal dianggap setara dengan pendidikan formal apabila telah melalui ujian nasional yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemda,” ujar Ella.  Pendidikan Kesetaraan punya nilai ‘lebih’ daripada pendidikan formal. Di sini, para peserta didik memperoleh pengetahuan kecakapan hidup yang lebih populer dengan sebutan life skill. 

Demi mencapai tujuannya yakni menyediakan layanan pendidikan nonformal yang berbasis kompetensi, Pendidikan Kesetaraan menggunakan tiga metode pendekatan dalam menerapkan proses pembelajarannya.  Pertama, materi ajar yang bermuatan literacy (berkaitan dengan kemampuan baca dan tulis) dan life skill (kecakapan hidup). Artinya, para lulusannya nanti sudah harus menguasai dua nilai kompetensi tersebut.  Kedua, pengorganisasian materi secara tematik. Maksudnya, karena para peserta didiknya merupakan kategori yang termasuk sangat heterogen (datang dari berbagai kalangan dengan rentang usia dan kemampuan daya serap yang variatif) maka pemberian materi bergantung kepada keinginan dan kebutuhan para peserta didiknya.  Ketiga, proses pembelajarannya juga bersifat induktif, yakni pendekatan yang membangun oengetahuan melalui kejadian sehari-hari atau yang menekankan proses belajar pada pengalaman secara langsung.   

Sasarannya adalah semua anak usia 7 s/d 15 tahun dan orang-orang dewasa yang tidak tersentuh layanan pendidikan dasar formal karena berbagai hambatan.   Program Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/MTs akan lebih fleksibel bagi masyarakat. Selain luwes dan gratis, jelas akan lebih mudah diterima masyarakat. Misalnya, dengan penyelenggaraan pendidikan di balai desa, rumah penduduk, bahkan di bawah pohon pun, tentunya akan sangat efisien, baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena biayanya tidak mahal.  Peserta Paket C setara SMA/MA pun tak hanya terbatas pada siswa putus sekolah dan golongan ekonomi lemah saja. Kini, banyak pula peserta Paket C yang berasal dari kalangan berada. Ella menuturkan, “Biasanya, mereka adalah anak-anak yang telah bersekolah di luar negeri dan ingin memiliki ijazah dalam negeri yang setara dengan jenjang pendidikan yang telah ia tempuh di sana. Ijazah ini nantinya mereka pakai untuk melamar pekerjaan di negeri sendiri.”  

Untuk peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2007 ini membentuk sebuah tim peneliti khusus untuk pengembangan model-model dari modul ajar. “Kami melihat metode pengajaran tematik yang menarik di Philipina. Materi ajarnya, disusun sangat menarik. Jika di sini kita masih mempelajari yang namanya Ilmu Pengetahuan Alam, di sana sudah menjadi sub materi tentang energi atau tentang air, ” ucap Ella. Ia juga menambahkan bahwa jenis modul akan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian kebutuhan masyarakat atas beberapa jenis modul.  

Mengenai perkembangan modul ajar yang digunakan di pendidikan kesetaraan, kebanyakan masih diambil dari mata-mata pelajaran pendidikan nonformal. “Sekarang sedang dalam proses standarisasi modul untuk pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Modul-modul yang dipakai diantaranya, modul ilmu pengetahuan alam, ada modul matematika, ada modul bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Masih mirip karena memang mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional kesetaraan memang masih sama dengan yang di pendidikan formal,” jelasnya.  

Pedoman penyusunan kurikulumnya pun berdasar pada panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan kesetaraan yang disusun oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Beban belajar dalam pendidikan kesetaraan di sebut dengan istilah Satuan Kredit Kompetensi (SKK). SKK menunjukkan satuan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur.  Ada dua kategori yang menjadi dasar standar kompetensi, yaitu standar nasional dan standar lokal. Yang termasuk dalam materi standar nasional adalah pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.  Sedangkan yang termasuk dalam materi lokal adalah keterampilan hidup, ekonomi berbasis rumah tangga, ilmu ekonomi lokal, dan pengetahuan etika kerja.  Khusus untuk komponen life skill (kecakapan hidup), menduduki peranan yang sangat vital dalam pendidikan kesetaraan.

Setelah melalui masa uji coba pemberlakuan dalam kurikulum pendidikan kesetaraan sejak November 2004 hingga 2006, maka tahun 2007 materi kecakapan hidup dibakukan dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan.  Ketika para peserta lulus dari pendidikan kesetaraan diharapkan potensi life skill yang telah diperoleh selama menuntut ilmu di pendidikan kesetaraan dapat mereka terapkan. Begitulah kemudian semboyan pendidikan kesetaraan menamakannya sebagai yang ’Cerdas, Terampil, dan Berdaya.’ 

Terobosan dari Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan juga menembus belantara wilayah Indonesia Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, yang punya kendala geografis sangat berat, hingga sarana dan prasarana infrastrukturnya pun masih belum lengkap. Oleh karenanya, pendidikan kesetaraan menjadi garda depan  untuk mengatasi kendala tersebut.  Pada tahun 2005 tercatat kenaikan jumlah yang cukup tinggi bagi peserta pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C di wilayah Indonesia Timur. Peserta Paket A mengalami kenaikan sebesar 15,4 % dibandingkan setahun sebelumnya yang baru mampu menjangkau sekitar 18.191 orang. Sedangkan peserta Paket B, mengalami kenaikan hingga 76,4% atau mencapai sekitar 104 ribuan orang.  

Perluasan akses pendidikan kesetaraan juga tak lepas dari dukungan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan peranan dan kontribusi masyarakat di dalamnya, diterbitkanlah UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang didalamnya menyebutkan bahwa pengembangan pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat.    Di daerah Jawa Barat, tepatnya di pelosok daerah Pantai Utara Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, punya angka pengangguran usia remaja yang cukup tinggi. Ada seorang pria bernama Berry Herlambang yang giat menularkan semangat kewirausahaan. Kiprahnya dalam mengembangkan program life skill, diawali dengan menyediakan layanan program Paket B. Caranya,  cukup unik. Sebuah mobil box berjalan mendatangi sekitar 18 anak-anak dan para remaja yang terdaftar sebagai siswa Paket B.

Mobil ini bernama Kelas Berjalan. Mereka mengelilingi 2 desa dan singgah di kantor-kantor desa dengan membawa serta kursi, meja, buku-buku pelajaran, dan seperangkat komputer di dalamnya.  Kemudian proses pembelajaran berjalan di bawah tenda Kelas Berjalan.  Untuk meraih masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan, ada banyak jenis layanan yang dikerahkan dari Pendidikan Kesetaraan untuk menjangkau semua kalangan.

Layanan  Jemput Bola  yang dilakukan melalui program Kelas Berjalan telah mulai diterapkan tahun 2006. Pada pelaksanaannya, para tutor datang berkunjung ke tempat tinggal warga belajarnya. Proses pembelajaran pada Layanan Jemput Bola biasanya diadakan di rumah-rumah warga ataupun di kantor desa terdekat. Biasanya diterapkan di daerah-daerah terpencil dengan kondisi geografis yang cukup jauh dari akses pendidikan formal.

Depdiknas juga telah memberikan berbagai jenis fasilitasnya yang disebut sebagai Motor Pembelajaran, Caravan Pembelajaran, Bus Berjalan, Perahu Kelas, dan Paratrooper.  Paratrooper atau penerjun, sengaja dilibatkan khusus untuk melayani masyarakat yang tinggal di pegunungan. Program ini dilakukan melalui kerjasama Direktorat Pendidikan Kesetaraan dengan beberapa universitas terdekat melalui program Kuliah Kerja Nyata.  Bagi masyarakat yang hidup di daerah terpencil lainnya, misalnya masyarakat nelayan juga diberikan layanan khas yang disebut Perahu Kelas. Masyarakat nelayan pun dibuat semakin betah di ruang belajarnya. Layanan ini telah diberikan kepada suku Bajo, di Kendari, Sulawesi Tenggara dan masih terus berjalan hingga sekarang.   

Untuk melayani kebutuhan layanan pendidikan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarga mereka, disediakan layanan yang disebut Lumbung Belajar. Di dalamnya ada perpustakaan dan penyelenggaraan program-program pendidikan kesetaraan. Tempat ini menerima siapa saja yang ingin belajar di program pendidikan kesetaraan. Indonesia memiliki beberapa lumbung belajar, antara lain di Entikong, Hongkong dan di Pulau Nunukan, Kalimantan Timur. Indonesia secara geografis yang berada di wilayah Lempeng Indo Australia dan Lempeng Eurasia.

Ada kesiapan lain yang disediakan Depdiknas melalui Ditjen PLS. Kejadian gempa pada tanggal 26 Desember 2006 di Nangroe Aceh Darussalam, telah menjadi fakta sejarah bencana alam terbesar di dunia. Mengambil pelajaran dan pengalaman dari sana, Indonesia menyiapkan kantung-kantung pelayanan darurat. Satu diantaranya adalah layanan pendidikan darurat di daerah bencana alam yang disebut dengan Kelas Berjalan Layanan Bencana Alam.

Jalur pendidikan yang disediakan meliputi pendidikan kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini, kelas keliling, taman bacaan masyarakat, dan pengetahuan keterampilan.  Sedangkan untuk program pembelajaran langsung, biasanya proses pembelajaran pendidikan kesetaraan diselenggaraan di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat pada setiap kecamatan, sanggar kegiatan belajar di tiap kabupaten, bahkan di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah minggu, juga di diklat-diklat dan unit pelaksana teknis dari beberapa departemen.  

Pendidikan kesetaraan juga menyentuh jalur informal, yakni pendidikan di keluarga. Diselenggarakannya Layanan Sekolah Rumah, adalah untuk meraih kalangan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih kondusif. Proses pembelajaran dilakukan di rumah, dengan metode yang sangat berbeda dari pendidikan formal.  Melalui organisasi Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena), pendidikan sekolah rumah dikembangkan secara profesional oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Beberapa penyelenggara sekolah rumah yang dikenal dengan sebutan home schooling ini adalah Dr. Seto Mulyadi serta Huges Home Schooling milik artis terkenal, Dewi Hughes. 

Bagi mereka yang ingin memperoleh pendidikan kesetaraan secara on-line, ada layanan e-learning dari pendidikan kesetaraan. Ini memang disediakan khusus bagi peserta didik yang relatif sulit bertemu langsung dengan tutornya. Dalam e-learning proses transfer ilmu tetap dapat dilakukan secara langsung melalui fasilitas audio visual dan internet. Layanan ini lebih populer disebut Sekolah maya.

 Ella juga menyebutkan bahwa dari pertemuan bertajuk The  Sub-Regional Unesco Conference in Support of Global Literary, di Beijing pada tanggal 31 Juli s/d 1 Agustus 2007 lalu, Indonesia telah dianggap mampu untuk menunjang target pendidikan formal  Untuk kondisi target yang sangat heterogen, pendidikan nonformal. Di sisi lain, dari beberapa negara Asia (seperti Thailand dan Filipina) yang juga melaksanakan pendidikan kesetaraan, Indonesia dianggap memiliki dasar hukum (legal basis) yang tepat. Karena pentingnya peranan pendidikan nonformal telah diatur ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI.  

Walaupun masih diakui, bahwa Filipina telah punya modul-modul yang tersusun dengan kualitas yang sangat bagus. Materinya disusun berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian, Indonesia mengatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 Tahun 2007 tentang standar isi modul pendidikan kesetaraan. Seiring dengan itu, dilakukan pula pembenahan-pembenahan kurikulum pendidikan kesetaraan, yang konsepnya lebih banyak mengembangkan sistem terapan dan kecakapan hidup.

 Demi mendukung perkembangan dan kesuksesan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang kaya akan konsep kecakapan hidup (life skill), pada akhir tahun 2006 Depdiknas meluncurkan program Beasiswa Keterampilan. Beasiswa Keterampilan diberikan kepada para peserta Paket B. Permohonan beasiswa dapat diajukan oleh lembaga-lembaga diklat dan penyelenggara pendidikan kesetaraan.  Dukungan ini mulai diluncurkan sejak akhir tahun 2006. Hingga kini telah ada 3.836 orang yang menerima tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dari alokasi dana beasiswa seluruhnya untuk Paket B sebesar Rp 19. 180.000 miliar. Per orang peroleh dana sebesar Rp5 juta,- dengan alokasi target sebesar 65% untuk proses pelaksanaan diklat dan sertifikasi, serta 35% untuk kembali ke peserta didik dalam bentuk alat dan uang. Lamanya pelatihan biasanya sampai 6 bulan.  Depdiknas juga telah mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung proses pembelajaran di Paket A dan B melalui Biaya Operasional Pembelajaran (BOP).

Dari data Direktorat Pendidikan Kesetaraan tahun 2007 ini, BOP Paket A yang tersedia untuk 99.700 orang biayanya sekitar Rp 56,5 milyar. Sedangkan untuk Paket B, sebanyak 511 orang dengan biaya sebesar Rp 550,7 milyar. “Khusus untuk Paket C, dananya yang diberikan sangat sedikit. Tak sebesar Paket A dan B,” ujar Ella tanpa menyebutnya secara detail. Anggaran pemerintah juga mengalir bagi para tutor pendidikan kesetaraan. Direktur Pendidikan Kesetaraan, Ella Yulaelawati menyebutkan, jika selama ini seorang tutor mendapatkan honor rata-rata Rp 750.000 sebulan, maka guru yang mengabdikan tenaga dan ilmunya bagi peserta Paket A, B, dan C pun berhak untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu.  

Selama ini seorang tutor rata- rata mengajar dua mata pelajaran. Sejak tahun 2007 ini, tutor yang mengajar satu mata pelajaran dengan peserta 40 orang, berhak memperoleh Rp 350.000, setiap bulannya. Sebelumnya, mereka hanya memperoleh Rp 175.000.  Dari sisi kualitas tenaga pengajar pendidikan kesetaraan yang lazim disebut tutor itu, Ella menyatakan, memang masih dominan tamatan SMA, tapi yang terpenting adalah mereka mampu menyampaikan isi modul ajar kepada warga-warga belajarnya dengan cara yang sangat komunikatif dan mudah untuk dimengerti. “Karena tak sedikit yang mengajar pelajaran itu sambil menyanyi pakai gitar atau bahkan langsung turun ke lapangan dan belajar tentang budidaya ikan, misalnya.”  Khusus untuk tutor Paket A, memang ia akui, harus dipilih dari orang-orang yang benar-benar mampu memotivasi orang lain untuk mau belajar.  

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di Direktorat Kesetaraan, jumlah tutor pendidikan kesetaraan di seluruh Indonesia hanya ada sekitar 140 ribu orang. Jika mengacu pada rasio pembelajaran yang ideal, yakni 1 tutor  untuk melayani 40 orang warga belajar, maka jumlah tenaga pengajar untuk jalur nonformal masih sangat jauh dari ideal. Maka, Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal membuka kesempatan kepada para guru formal untuk bisa menjadi tutor pendidikan kesetaraan.  Memasuki tahun 2008 nanti, program pendidikan kesetaraan hanya akan difokuskan  kepada yang APK pendidikan formalnya masih sangat rendah. Ella menjabarkan, “Ada sekitar 180 lebih wilayah kabupaten/kota yang APKnya di bawah 80%. Misalnya Kabupaten Sanggau, Mentawai, Boven Digul di Papua, dan beberapa daerah di pesisir pantai selatan Jawa, termasuk di Jawa Timur.” 

Pencapaian target penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Deklarasi Dakkar sesungguhnya telah mendapatkan tunjangan yang sangat signifikan dari jalur pendidikan nonformal.  Walaupun hingga kini, Ella mengakui bahwa pendidikan nonformal masih belum dipandang sejajar dan setara dengan pendidikan formal.  Ella  mengucap tegas, “Pola pikir ini harus segera diubah.” 

Tulisan ini telah dimuat sebagai salah satu sub judul dalam buku Isu-isu Pendidikan, terbitan Depdiknas RI. 

Penulis: Ayu N. Andini

 

~ oleh one1thousand100education pada Desember 12, 2007.

3 Tanggapan to “Setara untuk Semua”

  1. pendidikan kesetaraan merupakan program yang sangat baik, tetapi perlu diingat bahwa jangan sampai pemikiran masyarakat adalah gak usah ikut pendidikan formal, tetapi ikut pendidikan kesetaraan, bukan saya meragukan kualitasnya tetapi betul2 diperuntukkan bagi orang yang memang tidak mampu mengikuti pendidikan formal.

  2. gunanya pendidikan kesetaraan, saya pandang sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah akses seluruh warga indonesia atas haknya utk memperoleh pendidikan yang layak. cukup sederhana, kan pak? saya harap, tidak dipandang secara parsial bahwa pendidikan kesetaraan menjadi ganjalan untuk keberhasilan pendidikan formal di negara ini. Ada masalah yang lebih penting dari hal itu, yakni posisi saling mendukung agar seluruh rakyat indonesia bisa menikmati pendidikan yang layak. Dan sudah waktunya bagi jalur pndidikan formal untuk segera berbenah dan mempermudah aksesnya untuk segala lapisan masyarakat di tanah air ini.

  3. Polemik pendidikan keseteraan mulai muncul setelah pemberlakuan aturan baru UAN. Selama ini, pendidikan keseteraan dianggap hanya pelengkap untuk memberi kesempatan pada setiap warganegara yang belum mengenyam pendidikan atau keadaan yang membuat mereka mengambil pendidikan keseteraan.
    Sisi positifnya dalam peogram ini adalah memberikan kesempatan semua orang untuk mengenyam pendidikan.
    Kekurangan dalam program pendidikan keseteraan ini adalah daerah yang beruntung bisa mendapat fasilitas dari pemerintah daerah bahkan dari UNESCO. Sebaliknya, bagaimana dengan daerah yang belum tersentuh pendidikan kesetaraan karena sosio kultural dan geografisnya. Daerah pedalaman misalnya. Daerah tersebut mempelajari hal yang dasar saja tanpa mendapat ijasah kesetaraan ( termasuk pendidikan formal).
    Secara umum, pendidikan kesetaraan adalah pendidikan informal yang dilegalkan dan mendapat ijasah setara dengan pendidikan formal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: